Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat, sebaiknya Erick tak menempatkan Ahok di BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, atau bahkan Inalum yang akan mengelola Freeport.
Pasalnya, kekayaan alam yang dikelola badan-badan usaha milik negara itu bernilai triliunan rupiah.
“Bagaimanapun juga Ahok itu kan politikus, saya khawatir kalau di BUMN energi akan menimbulkan conflict of interest. Yang bukan politisi saja juga begitu,” katanya, Jumat (15/11).
“Kemudian, rekam jejak Ahok di bidang energi itu kan tidak ada sama sekali,” lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.
Fahmy menegaskan, dibutuhkan figur yang memiliki kapabilitas, kemampuan, dan pengetahuan tentang energi untuk mengelola sebuah BUMN energi.
Daripada di sektor energi, lanjutnya, lebih baik Ahok ditempatkan di BUMN lain.
“Kalau nanti dipaksakan Ahok di tempat tadi, maka menurut saya itu keputusan yang blunder, yang berisiko,” tuturnya.
Sumber: jawapos.com
