Berita Terkini

Pawai Bendera Tauhid Soloraya Ingatkan Agar Tahun Baru Diisi Zikir dan Pengajian

SOLO (Jurnalislam.com)- Ratusan umat Islam soloraya yang tergabung dalam Masyarakat Pecinta Bendera Tauhid (Martabat) melakukan aksi Pawai Damai Bendera Tauhid pada jum’at, (27/12/2019) siang.

 

Aksi tersebut start di barat Stadion Sriwedari kemudian menuju Bundaran Gladak, Balaikota, pasar Gede, Balong, Sangkrah, Pasar Kliwon dan finish di Masjid MUI Semanggi.

 

Korlap aksi Endro Sudarsono menjelaskan, selain sebagai syiar bendera tauhid kepada masyarakat, aksi tersebut juga bentuk pesan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aksi hura hura pada malam perayaan tahun baru.

 

“Dalam rangka memperingatkan kepada umat Islam pada khususnya agar tidak melakukan hura hura justru melakukan ritual ritual keagamaan dan pengajian,” katanya kepada Jurnalislam.com.

 

“Mmendukung kepada Walikota untuk tidak melakukan acara pembakaran mercon, sekaligus kegiatan kegiatan maksiat berkedok hiburan,” imbuhnya.

 

Endro berharap, Pemkot Surakarta berkordinasi dengan pihak aparat kepolisian guna melakukan penertiban kepada pihak pihak yang merayakan tahun baru secara berlebihan.

 

“Sebaiknya dihentikan baik itu berupa miras, maupun berupa perjudian karena masih kita temukan baik itu di kampung atau tempat tempat tertentu masih ada perjudian dan maupun miras,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Endro menyebut aksi Pawai Bendera Tauhid yang dilakukan masyarakat soloraya itu juga bentuk simbol persatuan umat dan memperkuat ukhuwah  Islam Soloraya.

 

“Pada intinya kita bendera tauhid baik hitam maupun putih menunjukan bahwa bendera ini adalah simbol persatuan, tauhid ini simbol anti penjajahan bahwa kita ini bebas merdeka dalam melakukan aktifitas keagamaan kita sebagai agama islam,” paparnya.

 

“Bahwa kita mendukung pemerintahan anti penjajahan, anti penindasan dan biarkan umat itu bebas melaksanakan ibadah keagamaan baik itu yang muslim maupun non muslim,” pungkas Endro.

Solopeduli Dapat Kunjungan Pendampingan Audit Kepatuhan Syariah dari Kemenag

KARANGANYAR (Jurnalislam.com)- Agenda pendampingan audit kepatuhan syariah dari Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Republik Indonesia menyambangi kantor Solopeduli di Komplek Griya Smart  Jl. Tentara Pelajar, Jetak, Colomadu, Karanganyar pada Kamis, (26/12/2019).

 

Dalam pemdampingan tersebut, diwakili oleh Kasi Audit Syariah Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, Ibu Dewi Tri Wulandari dan staf pelaksana, Rifa’atul Mahmudah.

 

Pendampingan ini untuk melihat kinerja Solopeduli sebagai Lembaga Amil Zakat resmi tingkat provinsi dalam menuju persiapan pelaksanaan audit kepatuhan syariah tahun 2020.

 

Secara umum pendampingan meliputi kegiatan operasional, aturan kebijakan, tata kerja, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat infak sedekah, serta pengelolaan keuangan dan manajemen secara keseluruhan.

 

Dimana kepatuhan syariah dalam mengelola zakat berasaskan dan harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Yang tercantum pokoknya di Al Quran dan Hadis, serta dikembangkan dalam rumusan fikih yang mencangkup fikih zakat modern.

 

”Penghimpunan Solopeduli sudah bagus yang terlihat dari pertumbuhan penghimpunan 20 % setiap tahunnya, pengarsipan sudah bagus, kantor juga sudah tertata rapi,” kata Rifa’atul Mahmudah.

 

“Untuk administrasi perlu perhatian lebih. Administrasi adalah masalah yang utama karena menyangkut semua elemen. kalau keuangan, surat menyurat sudah bagus maka yang lainnya bakal mengikuti, untuk pengarsipan sudah bagus, kantor juga sudah rapi,” imbuhnya

 

Rifa’atul memberi masukan untuk Solopeduli terutama pada sistem aplikasi yang lebih ter uptodate dan terinovasi. Sebab menurutnya, program pemberdayaan jg sudah bagus, seperti Pesantren, pemberian modal usaha untuk keterampilan kerajinan tangan, makanan dll.

 

Untuk SMK Solopeduli, katanya, mungkin perlu ditambah prodi baru, seperti bengkel dengan melihat tingginya pengguna kendaraan di Indonesia. Mesin jahit juga bisa agar siswa-siswi bisa lebih berkreasi membuat baju daerah, bisa juga untuk baju wedding.

 

Sementara itu, Direktur Utama Solopeduli Sidik Anshori mengatakan bahwa dengan adanya audit syariah dan dalam rangka akreditasi, justru menjadi semakin bersemangat, karena lembaga akan terus berbenah menjadi yang terbaik.

 

“Karena kita mengelola dana ummat, dibesarkan oleh ummat, dan teraudit oleh ummat salah satunya dari Kemenag. Semoga Allah berikan yang terbaik bagi Solopeduli dan semakin profesional serta amanah,” tandasnya.

Erick Tak Berdaya di Hadapan Jiwasraya

Oleh: M Rizal Fadilah

Setelah Nadiem sebagai Mendikbud yang ternyata menjadi Menteri “under qualified” dalam memimpin kementriannya, maka Erick Thohir menyusul sebagai Menteri belepotan.

Berjaya di Garuda namun hancur di Jiwasraya.  BUMN lain akan mengisi ruang media karena beraroma hutang “menggunung” atau korupsi.

Kasus BUMN Jiwasraya mengejutkan. Gagal bayar senilai 12,4 Trilyun kepada nasabah JS Saving Plan membuat Pemerintah kalang kabut. Penyelidikan korupsi mulai berlangsung.

Berbagai dugaan muncul termasuk adanya alokasi untuk dana Pilpres 2019 dan Erick Thohir adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Berita terakhir, Erick sang Menteri BUMN terang terangan akan melindungi Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya  Hexana  Tri Sasongko yang sedang dalam proses pemeriksaan. Suatu hal yang sebenarnya janggal.

 

Salah satu Dewan Direksi PT Jiwasraya Harry Prasetyo pernah menjabat Tenaga Ahli Utama kedeputian III KSP Jokowi. Ini menambah kecurigaan pembobolan dana Jiwasraya untuk kepentingan Pilpres di atas. Jika ini terkuak justru akan menjadi skandal besar. Kerugian yang ditaksir 13,4 Trilyun jauh melebihi kasus Century dahulu.

Pemerintah yang “kebakaran jenggot” mencoba menutupi dengan mengajak Holding Asuransi agar dapat terhimpun dana untuk mengatasi. Tahap kedua dijajagi investor, menurut Erick.

 

Problema hutang BUMN memang berat. Hutang emiten BUMN mencapai 3.239 Trilyun. Jasa Konstruksi PT. WIKA, PT. PP, PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya menjadi penghutang terbesar. Begitu juga dengan PT. Phapros, PT. Garuda, PT. Krakatau Steel dan PT.

Indosat yang juga memiliki hutang besar. Meski hutang adalah wajar dalam usaha akan tetapi hutang besar akan membuat pusing dan kebangkrutan.  Belum lagi jika di dalamnya terjadi korupsi. Jika PT Jiwasraya saja bobol dan ada dugaan aliran dana ke Pilpres, bagaimana dengan BUMN lain ?. Adakah BUMN lain juga menjadi “sapi perahan” ? Disini lembaga penegak hukum mesti bekerja serius baik Kejagung maupun KPK.

 

Melihat beratnya kondisi BUMN maka Menteri Erick dihadapkan pada pekerjaan yang “super berat”. Trend BUMN yang merugi justru akan meluncurkan sang Ketua Timses pada langkah dan pengambilan kebijakan yang bisa serba salah. Dengan fenomena dan watak Pemerintahan yang ada maka diprediksi Erick akan menjadi Menteri yang gagal. Meski untuk ini belum tentu dicopot karena kegagalan itu bersifat kolektif. Keterlibatan “orang kuat” sèlalu menjadi keniscayaan.

 

Dengan status sebagai Presiden saat Pilpres, maka otoritas yang ada bisa bebas bergerak menghimpun dana. Swasta ataupun plat merah. Sayang KPK sedang dimandulkan sehingga ceritra menjadi berbeda. Meskipun demikian kekuasaan atau jabatan yang didapat dengan cara licik akan menuai akibat. Balasan akan nyata dalam waktu yang tidak lama.

 

*) Pemerhati Politik

Bela Uighur, Ribuan Warga Sukabumi Gelar Aksi di Depan Kantor Wali Kota

SUKABUMI (Jurnalislam.com) – Dugaan persekusi yang dialami muslim Uighur di Xinjiang yang dilakukan oleh pemerintah Cina akhir-akhir ini menjadi perhatian, khususnya bagi umat islam di berbagai belahan dunia, tak terkecuali oleh umat islam di Sukabumi.

Ribuan massa dari berbagai ormas yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) Menggelar Aksi damai di depan Kantor Walikota Sukabumi untuk menentang pemerintah China yang telah melakukan penindasan terhadap Umat Islam etnis Uighur di Xinjiang, Cina, Kamis (26/12/2019).

Setelah shalat zuhur dan shalat gerhana matahari  berjamaah di Masjid Agung Kota Sukabumi, ribuan Massa langsung bergerak menuju Kantor Walikota Sukabumi dengan membawa atribut media yang menyuarakan pembelaan terhadap mulim Uighur.

Cuaca mendung dan sempat gerimis tidak menyurutkan massa untuk mendengarkan para orator yang berorasi diatas mobil komando.

Dalam aksi tersebut para orator menyampaikan pembelaan dan kecaman terhadap pemerintah komunis Cina yang telah melakukan penindasan terhadap muslim Uyghur sehingga memicu kemarahan masyarakat internasioal dan umat Islam.

Mereka juga mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk tidak diam terkait peristiwa yang terjadi kepada Muslim Uighur di Xinjiang.

Dalam pantauan jurnalislam.com tampak hadir Walikota Sukabumi Fahmi menyimak orasi-orasi yang disampaikan oleh para orator, sehingga mendapat apresiasi dari peserta aksi dengan teriakan takbir.

Diakhir acara dibacakan Pernyataan Sikap Aliansi Muslim Indonesia Raya (AMIR) yang mengecam CIna dan menuntut pemerintah Indonesia dapat terlibat aktif membantu muslim Uighur.

Reporter: Taufik Hady

 

Azyumardi Desak Pemerintah Aktif Berdiplomasi dengan Cina soal Uighur

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Azyumardi Azra meminta pemerintah melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Cina terkait pelanggaran HAM di Uighur, Xinjiang, Cina.

 

“Sekarang pemerintah kita harus aktif walaupun tentu saja tidak dalam bentuk diplomasi yang keras,” katanya kepada Jurnalislam.com di kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

 

Dia menjelaskan, upaya diplomasi ini cukup efektif jika dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga dapat membuka ruang dialog untuk menentukan solusi selanjutnya bagi muslim Uighur.

 

“Kalau ada yang nuntut supaya Indonesia memutuskan urusan diplomatik dengan Cina, saya kira juga itu tidak pada tempatnya. Tapi saya belum lihat bahwa pemerintah Indonesia memainkan peran lebih aktif dalam hal ini,” ujarnya.

 

Menurut dia, selama ini desakan penyelesaian kasus HAM Uighur lebih banyak disuarakan oleh Ormas Islam. Seharusnya, pemerintah dapat melakukan pertemuan formal, mulai dari tingkat Menteri Luar Negeri RI.

 

“Kalau cuma Moeldoko saya kira hanya kepala KSP, dia posisi apa dalam hal ini? Saya kira dia bukan dalam posisi diplomatik, ini harus melalui jalur diplomatik resmi,” katanya.

 

Meski begitu, dia juga mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati terkait Uighur karena pemerintah Cina memiliki kewenangan sendiri yang tidak dapat dicampuri negara lain. Terlebih, politik Indonesia adalah bebas aktif.

 

“Tapi saya kira bisa, melalui cara-cara dan diplomasi tertentu. Buktinya Myanmar bisa, melakukan usaha-usaha untuk muslim di Myanmar,” katanya.

MUI Kembali Minta Cina Hormati Hak Beragama Muslim Uighur

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Belum lama ini sejumlah pihak menyamakan masyarakat Uighur, Xinjiang, Cina dengan kelompok separatis di Papua, Indonesia.

 

Sekretaris Jenderal Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan, hak agama dan beragama seseorang yang tidak dihormati dan dihargai akan menimbulkan sekelompok orang menjadi kelompok separatis.

Karenanya, dia meminta jangan ada suku bangsa di negeri ini yang ditindas dan didiskriminasi.

 

“Sepengetahuan saya, kalau nanti (orang Uighur) berubah jadi separatis, wajar-wajar saja. Karena jika ada suatu bangsa ditindas, untuk apa lagi dia bergabung dengan bangsa itu,” katanya di kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

 

Oleh karena itu, secara pribadi dia meminta kepada pemerintah Cina untuk menghormati dan menghargai agama dan hak beragama masyarakat Uighur di Xinjiang.

Menurut dia, pangkal persoalan di Xinjiang adalah pelanggaran hak asasi manusia, terutama menyangkut hak beragama mereka. Akhirnya muncul pemikiran untuk memisahkan diri.

 

“Jadi kalau Cina tidak ingin (bangsanya) memisahkan diri, ya jangan langgar hak-hak mereka. Begitu saja logikanya ya,” ujarnya.

Din: Kongres Umat Islam Wadah Silaturahim Ormas dan Tokoh Islam se-Indonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Prof Din Syamsuddin menyatakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang akan diselenggarakan MUI akan menjadi ajang silaturrahim dari segenap elemen dan tokoh umat Islam termasuk ulama, zuama dan cendekiawan Muslim.

 

KUII juga diharapkan menjadi ajang silatulfikri di antara seluruh elemen umat Islam, organisasi dan lembaga maupun tokoh perorangan untuk membahas berbagai tema dalam rangka mengukuhkan peran umat Islam Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Karena itu Wantim MUI mendukung rencana panitia pengarah untuk mengangkat tema definitif tentang strategi kebudayaan umat Islam Indonesia.

 

“Dalam rangka mengisi kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih adil makmur, berdaulat, bermartabat,” katanya dalam rapat di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

 

Prof Din berkata, nantinya KUII yang akan digelar pada Februari 2020 mendatang kemungkinan mengusung tema “Memperkuat Arah Baru Perjuangan Umat Islam Lima Tahun ke Depan”.

 

Dalam kongres lima tahun sekali ini, lanjut Din, juga akan membahas isu strategis seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an. “Kita sudah mulai merumuskan strategis kebudayaan umat Islam untuk mengisi Indonesia,” imbuh dia.

 

Senada dengan Din Syamsuddon, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Noor Ahmad mengatakan, dalam kongres akan dibahas kondisi khusus problem bangsa. Seperti maraknya politik transaksional yang terjadi belakangan ini.

 

“Pertama, telah terjadi politik transaksional, sehingga liberalisasi politik tidak bisa dibendung. Problem yang terjadi adalah kontestasi tidak seimbang karena banyak yang tidak punya modal. Kemudian, bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap ormas Islam dan partai Islam. Kalau memungkinkan, nanti kita memberikan panduan terhadap partai politik Islam, apa yang akan mereka lakukan,” tuturnya.

Kongres Umat Islam Indonesia Ketujuh Siap Digelar

JAKARTA(Jurnaloslam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 di Bangka Belitung pada Februari 2020. Salah satu yang akan dibahas dalam kongres ini adalah cara agar umat Islam memiliki peran besar di bidang ekonomi.

Ketua Panitia Pengarah KUII ke-7, Buya Anwar Abbas mengatakan, di dalam KUII akan dibahas cara agar umat Islam bisa meningkatkan kontribusinya untuk bangsa dan negara, terutama di bidang ekonomi. Kalau umat Islam bisa memacu dirinya di bidang ekonomi maka ekonomi bangsa Indonesia akan menjadi besar.

“Kita menganggap kongres ini sebuah kongres yang sangat strategis, karena diharapkan akan bisa merumuskan strategi dan langkah-langkah yang punya arti dan makna yang signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya kepada Jurnalislam.com, Kamis (26/12/2019).

Sekretaris Jenderal MUI ini menyampaikan, Indonesia diprediksi akan menjadi negara yang maju. Bahkan diprediksi akan menjadi bagian dari empat negara besar yang ada di dunia pada tahun 2040.

Menurutnya, kalau Indonesia bisa menjadi negara besar di tahun 2040, alangkah lebih baik kalau bisa dipercepat menjadi tahun 2030 atau 2035. Maka melalui KUII ini diharapkan bisa berkontribusi untuk menyongsong Indonesia maju.

Selain membahas perekonomian juga, lanjutnya. Akan membicarakan persoalan politik atau kekuasaan. Selain itu, juga membahas undang-undang (UU) yang ada sekarang kurang berpihak kepada UMKM.

“Jadi bagaimana cara supaya undang-undang di negeri ini betul-betul berpihak kepada rakyat, tidak hanya berpihak kepada segelintir orang, kita mengharapkan secara politik akan ada undang-undang yang berpihak kepada UMKM,” ujarnya.

Buya Anwar mengatakan, sekarang masyarakat kelas bawah sangat banyak dan masyarakat kelas atas sangat sedikit sehingga daya beli masyarakat kurang. Nanti diharapkan masyarakat kelas menengah banyak, masyarakat kelas bawah dan atas sedikit. Sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat. Menurutnya, kalau daya beli masyarakat meningkat, maka ekonomi bangsa akan lebih dinamis.

Toleran Tanpa Menggadaikan Iman

Oleh: Muadz Mustahal

Islam diturunkan oleh Allah Ta’ala lewat perantara Nabi Muhammad itu untuk merangkul umat manusia. Kesempatan yang sama Allah berikan kepada semuanya. Tanpa pandang bulu.

“Makanya, Islam itu rahmatan lil ‘alamin, selalu membawa kedamaian untuk semuanya.” Hmm… benar, memang demikianlah.

“Makanya, toleransi lah kita sebagai sesama anak bangsa. Bolehlah kita ucapkan selamat di saat hari raya mereka. Boleh juga sesekali mengikuti acara-acara di tempat ibadah mereka. Bila mereka sedikit menyakiti Islam, udah maafin aja. Toh Tuhan juga tak perlu dibela.” Nah, kalo begini sudah jadi masalah.

Setiap agama memiliki prinsip-prinsip keyakinan yang berbeda. Termasuk Islam, prinsip yang Allah wahyukan lewat perantara Nabi Muhammad tentu berbeda dengan agama selain Islam. Kita sudah tahu itu secara keilmuan. Tapi sayang, banyak yang belum memahami bagaimana prinsip Islam dipraktekkan.

Mari sedikit menimbang. Soal mengucapkan selamat pada hari raya milik agama lain, bila memang agama di luar Islam membolehkan, bukan berarti kaum muslimin boleh melakukan pula.

Termasuk prinsip keyakinan dalam Islam adalah, bila seorang muslim mengucapkan selamat ketika hari raya orang kafir (terminologi khas Islam ini pun sering dipersoalkan), berarti menyetujui pengingkaran mereka terhadap Allah Ta’ala. Atau minimal membuat mereka merasa terdukung dalam penyekutuannya kepada Allah. Dan ini membahayakan aqidah. Maka sekali lagi, tidak sama prinsip satu agama dengan yang lainnya.

Sebagai bentuk toleransi, maka menggunakan frame dari firman Allah Ta’ala berikut sudah sangat sesuai, “bagimu agamamu, dan bagiku agamaku.” Tidak perlu ada campur urusan terhadap agama orang.

Perseteruan Kebenaran dan Kebatilan itu Niscaya

Ketika kemerdekaan hak beragama seseorang dicampuri, di saat itulah sebenarnya HAM dipersekusi. Allah Sang Pencipta saja tak pernah memaksakan pilihan beragama seseorang, mengapa manusia yang lemah ini seringkali berlagak turut campur urusan orang?

Mungkin di pikiran kita bertanya, lantas mengapa Islam saat ini sering memaksakan kehendaknya kepada orang di luar Islam?

Satu hal yang harus dipahami, seluruh niat, ucap, dan perilaku manusia yang telah berstatus muslim, harus diarahkan untuk merealisasikan perintah Allah dan menghindari larangan-Nya.

Selanjutnya juga harus dipahami, bahwa Islam itu menjangkau seluruh sisi kehidupan manusia. Dari berbagai perilaku, di setiap lapisannya. Mulai urusan ‘remeh’ seperti masuk WC, hingga urusan besar sekelas tata negara. Ya, benar-benar sempurna. Dan tidak ada yang demikian kecuali hanya Islam.

Maka saat ada yang menghalangi usaha kaum muslimin mempraktekkan syariat Allah Ta’ala, kemungkinannya hanya dua; orang tersebut memang berposisi memusuhi Islam atau orang itu tidak memahami secara sempurna tujuan adanya Islam.

Sekarang kita bisa menyaksikan, banyak orang muslim yang justru sikap dan tindakannya merugikan Islam. Bagaimanakah status mereka? Silahkan ditelisik per-individunya secara lebih dalam. Sebab, seharusnya tidak boleh ada generalisasi bila sudah masuk ranah vonis.

Lalu bagaimana dengan kita? Apakah perlu memforsir fokus kita untuk menghukumi mereka yang condong memusuhi Islam?

Rasanya tidak perlu. Cukuplah kita mem-fokuskan diri berusaha kaaffah untuk menerapkan syari’at Islam, merealisasikan tuntutan dari Allah Ta’ala. Maka otomatis, tanpa kita sengajakan, pasti akan bersinggungan juga dengan mereka yang memusuhi Islam.

Bedanya, peluang berbelok dari niat awal perjuangan menjadi lebih kecil (dimana kemungkinannya lebih besar bila sejak awal fokus kita adalah menghadapi musuh-musuh Islam). Karena niat yang dibangun sejak awal adalah untuk memperjuangkan syariat Allah.

Adapun bila sejak awal sudah ‘menyengaja’ menghadapi musuh-musuh Islam, maka –nas’alullahal ‘aafiyah– di tengah perjuangan ini, kita menjadi mudah terserang futur, loyo dalam perjuangan. Atau kibr, kesombongan yang membutakan, sehingga menganggap kawan yang belum seperti kita adalah orang-orang lemah. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Mari berusaha menjaga dawam niat kita dalam memperjuangkan Islam. Allahu A’lam. []

Umat Islam Sulsel Gelar Aksi Bela Muslim Uighur Jumat Besok

MAKASAR (Jurnalislam.com)- Forum Ummat Islam Bersatu (FUIB) Sulawesi Selatan telah melakukan persiapan matang menjelang pelaksanaan Aksi Bela Muslim Uighur di Kota Makassar, pada Jumat (27/12/2019) mendatang.

Diprediksi sekitar 1500 massa yang akan mengikuti unjuk rasa dengan terlebih dahulu long march dari Masjid Al Markaz Al Islami Jenderal M Jusuf, Jalan Masjid Raya, menuju ke kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Jalan Urip Sumohardjo.

Aksi akan dimulai usai pelaksanaan shalat Jumat dengan titik kumpul di Masjid Al Markaz Al Islami.

Ribuan massa yang akan terlibat dalam Aksi Bela Muslim Uighur tersebut rata-rata jamaah dan kader sejumlah ormas Islam yang telah menyatakan kesiapannya untuk turut terlibat dalam kegiatan nanti.

“Alhamdulillah, sampai sekarang sudah sekitar 28 ormas Islam atau kelompok aktivis Islam yang telah menyatakan kesiapannya untuk melibatkan kader atau pun jamaahnya bergabung dan meramaikan jalannya aksi,” kata Ketua Umum FUIB Sulsel, Mukhtar Daeng Lau, usai rapat pemantapan, Kamis malam (26/12).

Da’i ormas Hidayatullah itu memastikan dukungan ormas akan terus bertambah hingga hari pelaksanaan.

Kutuk Cina

Ustadz Mukhtar, sapaan akrabnya, menyebut Kota Makassar, Sulsel, yang memang dikenal kental dengan nuansa keislamannya, ikut mengecam dan mengutuk segala bentuk penindasan yang dilakukan pemerintah Cina kepada etnis Muslim Uighur di Xinjiang.

Olehnya, ia mengimbuhkan, pada saat aksi nanti, para peserta akan membawa poster bertuliskan kecaman-kecaman kepada pemerintah Cina.

“Tetapi, insya Allah, kami pastikan Aksi Bela Muslim Uighur ini akan berjalan damai dan tertib, karena selain mendapat pengawalan dari aparat keamanan, para laskar pengamanan juga akan bertugas guna memastikan tertibnya jalannya aksi,” terang Ustadz Mukhtar.

Sekretaris Umum FUIB Sulsel, Andi Hidayatullah Lukman, juga memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar dalam hal pemberitahuan aksi.

“Ayo, sama-sama kita turun menyuarakan kezaliman yang dilakukan rezim Cina kepada saudara-saudara se-Muslim kita di Xinjiang. Muslim Uighur adalah saudara kita yang patut mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan, sehingga tak ada siapa pun yang bisa menzalimi mereka,” tegasnya.