Berita Terkini

Iuran BPJS Kian Mencekik, Peserta Ramai-ramai Turun ke Kelas III

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch menilai kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengakibatkan banyak pesertanya turun kelas.

Efek domino selanjutnya adalah penumpukan peserta kelas III.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memperkirakan, peserta kelas I dan II yang turun kelas ke kelas III masih akan terus bertambah.

Tentunya dengan penurunan kelas ini maka jumlah peserta kelas III akan semakin membesar sementara tempat tidur (rawat inap) untuk kelas III terbatas.

“Akan terjadi penumpukan di kelas III,” ujarnya, Senin (13/1/2020).

Karena itu, ia meminta pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mengantisipasinya dengan melakukan mitigasi persoalan ini. Ia menyebutkan ada empat mitigasi yang seharusnya dilakukan.

Mitigasi pertama yaitu bagaimana Pasal 90 di peraturan presiden (perpres) nomor 82 tahun 2018 ini dipastikan dilaksanakan oleh semua rumah sakit (RS).

Terkait dengan keberadaan kelas 3 maupun kelas lainnya di RS, ia menyebutkan di pasal 90 perpres ini mengamanatkan bahwa fasilitas kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib menginformasikan ketersediaan ruang rawat inap kepada masyarakat.

“Saya mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan memastikan informasi jumlah kamar dan tempat tidur kelas 3 bisa terakses publik dengan mudah ketika peserta JKN-KIS berada di rumah sakit (RS),” ujarnya.

Sebab, ia mengaku masih melihat masih ada RS yang enggan menjalankan Pasal 90 ini dengan baik sehingga peserta JKN yang berada di RS tidak mengetahui ketersediaan kamar dan tempat tidur kelas III.

Lalu, mitigasi kedua, ia menyebutkan BPJS Kesehatan harus bisa menggunakan peraturan menteri kesehatan (permenkes) no. 28 Tahun 2014 yaitu pasien kelas III bisa naik ke kelas lebih tinggi bila memang kelas III memang penuh dalam waktu 3 x 24 jam.

Dia mengakui seharusnya dengan diterapkannya Permenkes ini maka persoalan penumpukan pasien di kelas III bisa diatasi.

Sumber: republika.co.id

Pihak Sekolah Didorong Laporkan Penyebar Hoaks Siswa Dikeluarkan Karena Ucapan Ultah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Yayasan SMP IT Nur Hidayah Surakarta Dr Wiranto ikut melakukan klarifikasi terkait berita yang menyebut sekolahnya di Solo itu mengeluarkan seorang siswi perempuan dikarenakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman laki lakinya.

Menurut Dr Wiranto, pihak Dinas Pendidikan kota Surakarta dan Komite Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang didampingi petugas Polresta Surakarta telah mendatangi SMP IT Nur Hidayah untuk melakukan klarifikasi terkait permasalahan tersebut.

Ia juga membantah bila pihaknya mengeluarkan salah satu siswi itu secara sepihak dan hanya karena permasalahan ucapan selamat ulang tahun tersebut.

Lebih lanjut, ia menyayangkan adanya pihak pihak yang tidak melakukan klarifikasi kepada pihak sekolahan terkait permasalahan tersebut.

Kendati demikian, meski merugikan pihak sekolahan, Dr Wiranto tidak akan melakukan menempuh jalur hukum kepada pihak yang dianggap mencemarkan nama baik SMP IT Nur Hidayah.

“Banyak pihak mendorong kami untuk menuntut dia ke pengadilan karena telah mencemarkan nama baik sekolah kami, salah satu sekolah kebanggaan umat Islam di Surakarta, baik dari aspek akademik maupun pendidikan karakter,” katanya kepada Jurnalislam.com, Selasa (14/1/2020).

Tapi, katanya, dirinya tidak tega, karena jiwanya adalah jiwa pendidik, bukan yang lain.

“Kita lihat saja perjalanan hidupnya nanti seperti apa. Kalau merasa aman dan menang di dunia, kelak tuntutan di akhirat tak bisa dia hindari,” tandas Dr Wiranto.

Setelah Diklarifikasi, Kabar Siswa Dikeluarkan Karena Ucapkan Selamat Ultah Ternyata Hoaks

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Yayasan SMP IT Nur Hidayah Surakarta Dr Wiranto ikut melakukan klarifikasi terkait berita yang menyebut sekolah yang beralamat di jalan Kahuripan Utara Raya, Sumber, Banjarsari itu mengeluarkan seorang siswi perempuan dikarenakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman laki lakinya.

Menurut Dr Wiranto, pihak Dinas Pendidikan kota Surakarta dan Komite Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang didampingi petugas Polresta Surakarta telah mendatangi SMP IT Nur Hidayah untuk melakukan klarifikasi terkait permasalahan tersebut.

Ia juga membantah bila pihaknya mengeluarkan salah satu siswi itu secara sepihak dan hanya karena permasalahan ucapan selamat ulang tahun tersebut.

“Jadi, benarkah SMP IT Nur Hidayah mengeluarkan siswa hanya gara-gara mengirim ucapan selamat ulang tahun? Sama sekali tidak benar,” katanya kepada Jurnalislam.com, Selasa (14/1/2020).

Yang benar, katanya, adalah pihak sekolah mengembalikan si anak kepada orang tuanya karena dia sudah melakukan banyak pelanggaran,dan  poinnya sudah melampaui batas.

“Proses pembinaan pun sudah dilakukan, komunikasi sekolah dengan orang tua juga berjalan baik,  dan lain sebagainya. Saya tidak sampai hati menuliskannya lebih rinci. Orang tua pun sudah menerima keputusan tersebut dengan legowo,” ujarnya.

KUII Diharap Bahas Strategi Digital Keumatan dengan Gandeng Milenial

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam B. Prasodjo menyampaikan Kongres Umat Islam VII 2020 harus menemukan strategi dan cara-cara inovatif agar umat Muslim mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang cepat di era digital.

Salah satu usul yang muncul adalah kampung ilmu.

Imam mengusulkan pembentukan kampung Ilmu dengan guru yang berasal dari kalangan milenial sebab mereka lebih memahami perkembangan teknologi digital.

Menurut dia, generasi milenial yang paham digital itu harus dipanggil untuk mengajarkan kelompok yang masih gagap teknologi.

“Banyak anak-anak muda milenial yang hebat, yang juara, atau entrepreneur. Mereka harus turun ke lapangan. Buat kampung ilmu itu untuk mengajar. Biayai itu. Perlu kampung-kampung ilmu seperti itu,” kata dia dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan’ di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Senin (13/1/2020).

FGD itu menjadi rangkaian Kongres Umat Islam VII 2020. Imam mencontohkan di Temanggung ada ahli cacing sutra yang hanya tamatan SMA.

Tapi dia mempunyai anak buah yang membuat bisnis-bisnis kecil. Ahli tersebut hanya bertani cacing sutra.

Sedangkan di Sukabumi Jawa Barat, ada guru mengaji yang merupakan seorang ahli pemijahan ikan koi ekspor. Orang-orang inilah yang menurut Imam perlu dipanggil untuk mengajar.

“Harus buat terobosan. Kumpulkan para juara, buat database orang-orang abnormal yang dalam artian orang yang cuma tamatan SD atau berpendidikan rendah tapi mampu menjadi tokoh di dalam pemberdayaan. Banyak di Indonesia ini,” ujar dia.

Meski begitu, Imam mengakui, karakter tentu menjadi pondasi utama. Integritas berarti jujur, tanggung jawab, adil, dan kapasitas berarti pintar berpengetahuan.

“Bangun kepercayaan di semua lini. Kongres Umat Islam harus memikirkan apa yang bisa membereskan ini untuk membangkitkan dan memperkuat pondasi itu,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

2020 Diharapkan 100 Rumah Sakit Bersertifikat Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menargetkan sebanyak 100 rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat syariah pada 2020.

Sementara ini, menurut dia, baru 65 rumah sakit yang masih dalam proses sertifikasi, baik yang RS Islam maupun RS milik pemerintah.

“2020 ditargetkan 100 rumah sakit akan bersertifikasi syariah. Ini sekarang masih 65 yang dalam proses sertifikasi,” ujar Ketua Umum Pengurus Pusat MUKISI, dr. Masyhudi usai konferensi pers di Cilandak Square, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

Dia menjelaskan, jumlah rumah sakit di Indonesia saat ini ada sekitar 2.900 dan rumah sakit Islam yang menjadi anggota MUKISI ada 500.

Dari jumlah rumah sakit itu, hanya 65 rumah sakit yang masih dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi syariah.

Sementara, rumah sakit yang sudah mendapatkan sertifikasi syariah ada 22 rumah sakit, yang terdiri dari 18 rumah sakit Islam dan empat rumah sakit milik pemerintah.

“Rumah sakit pemerintah yang sudah mendapatkan betul ada RSUD Tangerang, RSUD Kandangan Kalsel, Rumah Sakit Kelas A Zainul Abidin di Aceh, dan RSUD Meuraxa Banda Aceh,” ucapnya.

Dia mengakui bahwa rumah sakit yang bersertifikat syariah di Indonesia masih sedikit. Karena, menurut dia, program tersebut baru berjalan dua tahun dan dalam melakukan proses sertifikasi itu tidaklah mudah.

Namun, dia berharap kedepannya semakin banyak rumah sakit Indonesia yang bersertifikat syariah.

“Ini kan baru dua tahun. Tapi 22 rumah sakit itu sudah luar biasa sekali. Karena prosesnya lewat pendampingan dulu, pra survei, disurvei oleh DSN MUI. Itu bukan hal yang mudah,” katanya.

 

Sumber: republika.co.id

 

Wamenag Harap Wakaf dan Zakat Dikembangkan untuk Dukung Kampus Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mendorong kampus Islam atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) meningkatkan kemandiriannya dengan mengembangkan unit-unit usaha produktif sehingga dapat menghidupi kampus.

Hal ini disampaikan Zainut saat menerima kunjungan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (YAPTINU) dan civitas akademika Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Senin (13/1/2020).

Saat menerima kunjungan tersebut, Zainut meminta jajaran Pengurus YAPTINU yang membawahi UNISNU Jepara menjalin kerja sama dengan banyak kalangan, pengusaha, perbankan dan kementerian/lembaga. Menurut dia, banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menghidupi dan mengembangkan kampus, salah satunya zakat dan wakaf.

“Banyak potensi zakat dan wakaf yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan tinggi, karenanya sudah waktunya untuk diseriusi,” ujar Zainut dalam keterangan tertulis, Senin (13/1/2020).

Selain itu, Zainut juga meminta UNISNU Jepara memikirkan perluasan lahan kampus. Karena, menurut dia, hal itu akan sangat menentukan masa depan.

“Dengan menjadi universitas tentu tidak cukup kalau baru memiliki lahan seluas lima hektar, perlu dipikirkan rencana jangka panjang terutama tambahan lahan”, ucapnya.

Kendati demikian, Zainut mengapresiasi UNISNU Jepara yang membuat perkembangan, sehingga akses masyarakat Jawa Tengah untuk menempuh pendidikan tinggi semakin luas.

“Saya merasa bangga dengan perkembangan UNISNU Kemenag tentu akan terus mendukungnya,” kata Wakil Ketua Umum MUI pusat ini.

Sumber: republika.co.id

Sertifikasi Halal Diusulkan Gratis di Awal Saja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ingin usaha mikro dan kecil (UMK) hanya gratis sertifikasi halal di awal saja.

Empat tahun kemudian saat memperbarui sertifikasi halal diharapkan UMK tidak perlu mendapat subsidi lagi untuk sertifikasi halal.

Kepala BPJPH Sukoso mengatakan, menggratiskan sertifikasi halal untuk UMK berkaitan dengan Kementerian Keuangan karena berhubungan dengan pendanaan.

BPJPH juga melihat proses sertifikasi halal ini melibatkan banyak pihak diantaranya lembaga pemeriksa halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang fatwa.

“Bagi kami sih bahasa dibebaskan (digratiskan) UMK tidak dibebankan kepada pembiayaan tapi negara mempersiapkan infrastruktur atau dukungan pembiayaan itu sehingga ada alokasi budget yang harus dihitung,” kata Sukoso di gedung Inkoppol, Senin (13/1/2020).

Ia menjelaskan, bentuknya pemerintah memberi subsidi untuk pembiayaan sertifikasi halal UMK. Tapi BPJPH berharap UMK yang sudah disubsidi jangan minta subsidi lagi di empat tahun mendatang saat memperbaharui sertifikasi halal.

Sukoso menegaskan, empat tahun ke depan UMK harus bisa mandiri membayar biaya sertifikasi halal sendiri.

UMK harus bisa menabung selama empat tahun untuk biaya sertifikasi halal.

Supaya mereka dapat mengembalikan uang negara agar negara bisa menggunakannya lagi untuk yang lain.

Sumber: republika.co.id

NU – Muhammadiyah Dorong Masjid Jadi Pusat Gerakan Ekonomi Umat

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Masjid Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat menggelar puncak acara milad ke 22 dengan tema “Ngaji untuk Bangsa” di Bale Asri, Selasa (7/1/2020) malam.

Sejumlah tokoh turut hadir yaitu Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Arifin Panigoro, Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad.

Puluhan jamaah turut hadir pada malam puncak milad Masjid Pusdai Jawa Barat. Mereka yang mayoritas berasal dari berbagai daerah ini sangat antusias mendengarkan ceramah dari Ketua PBNU Said Aqil Siraj.

Ketum PBNU, KH Said Aqil Siraj mengatakan selain sebagai pusat ibadah, peran masjid juga dapat membantu menyejahterakan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dari bawah ke atas.

“Jika pengusaha muslim mengikuti jati diri dan karakter Islam melalui pembayaran zakat maka semua selesai (pemberdayaan ekonomi umat),” ujarnya disela-sela acara Ngaji untuk Bangsa di Masjid Pusdai Jabar, Selasa (7/1/2020).

Anggota Watimpres, Arifin Panigoro mengatakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berasal dari masjid harus terus diupayakan diseluruh Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya melalui Medco Foundation terus berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi termasuk di pesantren.

“Pemberdayaan ekonomi perlu diupayakan dari masjid,” ujarnya. Menurutnya, kendala yang dihadapi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi yaitu akses modal dan kesempatan yang kecil.

Ia mengatakan diperlukan dorongan dari berbagai pihak untuk mengembangkam ekonomi masyarakat. “Bukan hanya modal, ada kesulitan akses. Kalau dibuka kesempatan dan kemampuan akses maka ada perkembangan,” katanya.

Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad menilai kegiatan Ngaji untuk Bangsa akan berdampak positif di wilayah Jawa Barat.

Ia berharap dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan dan menguatkan ukhuwah islamiyah. Dadang pun berharap dengan kehidupan Islam yang penuh kasih sayang akan jauh dari konflik.

Menurutnya, Pusdai Jawa Barat diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi di Jawa Barat terdapat lebih 41 juta umat Islam.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Mulai Bahas Skema Pembiayaan Gratis Sertifikasi Halal UMK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian dan lembaga sepakat memberikan sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro Kecil (UMK). Hanya saja sumber dana atau skema subsidinya belum diputuskan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Andin Hariyanto mengatakan, kesepakatan itu masih akan  kembali dibahas antarlembaga. Segera dibahas lagi, agar implementasinya lebih baik,” kata dia, pada Ahad (12/1/2020).

Ia menyebutkan, selain Kemenkeu, kementerian dan lembaga lain yang akan terlibat dalam pembahasan ini di antaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM), juga Kementerian Koordinator bidang (Kemenko) Perekonomian. “Mudah-mudahan cepat selesai,” ujar Andin.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih menambahkan, Kemenperin pun terlibat dalam pembahasan sertifikasi halal untuk UMK.

Pembahasan dilakukan bersama Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, serta BPJPH.  “Soal penggratisan bagi UMK masih dibahas. Belum selesai,” ujar Gati Ahad (12/1/2020).

Ia belum bisa menjelaskan, apakah ke depannya Kemenperin akan bersinergi dengan kementerian lain untuk memberikan subsidi sertifikasi halal UMK atau tidak. Skema subsidi yang digunakan nantinya juga belum bisa ia rincikan.

Sumber: republika.co.id

2019, Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan hingga Rp 33,92 Miliar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir tahun 2019, Bank Wakaf Mikro (BWM) telah menyalurkan total pembiayaan sebesar Rp 33,92 miliar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, nilai tersebut disalurkan oleh sebanyak 56 BMW di seluruh Indonesia dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 25.631 nasabah.

Wimboh mengatakan bahwa OJK yang diamanatkan sebagai pengawas sektor jasa keuangan, perlu juga memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan akses keuangan. Sehingga OJK bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“OJK berkepentingan mendorong literasi dan inklusi, membuka akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat mikro,” katanya saat meresmikan BWM Bangkit Nusantara di Pondok Pesantren Pondok Roudlatut Thalibin, di Rembang Jawa Tengah, dilansir siaran pers, Kamis (9/1/2020).

BWM merupakan program untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM, mulai dari usaha kecil yang ada baik di dalam maupun di sekitar pondok pesantren di Indonesia. BWM merupakan sinergi atau kerjasama antara OJK, para donatur, LAZNAS, tokoh masyarakat setempat, dan pimpinan Pondok Pesantren atau lembaga pendidikan tradisional.

Program BWM juga merupakan sarana bagi Pondok Pesantren mengoptimalkan peran dalam dakwah ekonomi dengan menyediakan pendampingan usaha bagi masyarakat kecil di sekitar Pondok Pesantren. Skema BWM dirancang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat kecil.

Wimboh menegaskan BWM dibentuk bukan untuk tumbuh menjadi besar menyaingi lembaga keuangan formal lainnya. Pembiayaan diberikan tanpa bunga. Namun nasabah tetap membayar biaya administrasi sebesar tiga persen per tahun.

Pembiayaan yang diberikan meringankan karena tidak perlu memberikan agunan atau izin usaha. Calon nasabah cukup hanya membawa KK/ KTP serta wajib mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama lima hari berturut – turut.

Kelompok nasabah yang lulus PWK akan tergabung dalam satu Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

Sumber: republika.co.id