Berita Terkini

Sekjen PBB Desak Penghentian Perang di Gaza dan Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menyerukan penghentian segera perang di Gaza, pembebasan seluruh sandera, dan penghentian pengungsian paksa terhadap warga Palestina. Seruan itu disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang berlangsung di Baghdad, Sabtu (17/5/2025).

“Satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian adalah solusi dua negara. Israel dan Palestina harus hidup berdampingan secara damai,” ujar Guterres di hadapan para pemimpin negara Arab.

Ia menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap eskalasi operasi militer Israel di Gaza dan menolak tegas segala bentuk pemindahan paksa warga di wilayah tersebut.

Guterres juga menegaskan kembali posisi PBB bahwa aneksasi wilayah pendudukan dan ekspansi permukiman ilegal menurut hukum internasional.

Selain konflik di Palestina, Guterres menyoroti berbagai persoalan krisis di kawasan. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Suriah. Ia juga menyerukan penghormatan penuh terhadap kedaulatan Lebanon.

Terkait krisis kemanusiaan yang memburuk di Sudan, Sekjen PBB menekankan urgensi kolaborasi multilateral untuk menghentikan kelaparan dan arus pengungsian besar-besaran. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Libya, dengan menegaskan bahwa PBB terus berupaya menekan kekerasan antar faksi bersenjata dan menjaga independensi lembaga-lembaga negara. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Presiden Mesir Kecam Agresi Israel di Gaza dan Serukan Pembentukan Negara Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengutuk keras operasi militer Israel di Jalur Gaza dan menyerukan pembentukan negara Palestina sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan. Pernyataan ini disampaikannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang digelar di Baghdad, Sabtu (17/5/2025).

“Perjuangan rakyat Palestina kini berada pada fase paling berbahaya dan sensitif,” tegas El-Sisi. Ia menuduh Israel melakukan penghancuran besar-besaran di Gaza yang menewaskan banyak warga sipil.

“Mesin perang tidak menyisakan anak-anak, warga sipil, maupun orang tua,” lanjutnya.

El-Sisi menegaskan bahwa Mesir tetap aktif dalam upaya mediasi, bekerja sama dengan Qatar dan Amerika Serikat untuk mendorong gencatan senjata dan meredakan ketegangan.

Ia menekankan bahwa “pembentukan negara Palestina adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan siklus kekerasan ini. Normalisasi tanpa keadilan tidak akan pernah menghasilkan perdamaian.”

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Mesir juga mengumumkan rencana negaranya untuk menjadi tuan rumah konferensi internasional guna membahas rekonstruksi Gaza setelah gencatan senjata tercapai.

Tak hanya fokus pada isu Palestina, El-Sisi juga menyoroti ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan. Ia menyerukan pemulihan keamanan maritim di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, mengacu pada serangan kelompok Houthi Yaman yang mengklaim sebagai bentuk dukungan untuk Gaza.

Lebih dari 60.000 orang dilaporkan tewas sejak agresi Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023.

Terkait konflik lain di kawasan, El-Sisi menyerukan agar pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Ia juga mendesak gencatan senjata segera di Sudan dan menolak pembentukan otoritas tandingan yang berpotensi memecah negara itu.

Untuk Libya, El-Sisi menegaskan dukungan terhadap penyelesaian politik yang mengarah pada pemilihan umum nasional, dan mendesak komunitas internasional untuk memperkuat dukungan bagi pemerintah Somalia yang sah. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Sekjen Liga Arab Kecam Houthi dan Kebijakan Ekspansif Israel di KTT ke-34

Redaktur: Arie Ristyan

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyampaikan peringatan keras terhadap Houthi Yaman dan kebijakan luar negeri yang dianggap memperburuk konflik kawasan, dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang berlangsung di Baghdad, Sabtu (17/5/2025).

Ia menyoroti konflik yang berlangsung di sejumlah wilayah seperti Yaman, Suriah, Palestina, dan Lebanon, serta mengecam pihak-pihak yang terus mengobarkan kekerasan.

“Kelompok Houthi telah menyeret Yaman ke dalam jurang konfrontasi dan kehancuran,” tegas Aboul Gheit.

Ia menyebut krisis di Yaman telah mencapai “tingkat yang tak terbayangkan,” dan menegaskan tidak akan ada stabilitas sejati di negara itu selama Houthi terus melakukan kekerasan dan perebutan kekuasaan secara ilegal. Ia mendorong dimulainya kembali jalur diplomatik guna mengakhiri konflik.

Terkait Suriah, Aboul Gheit mendesak pencabutan sanksi Amerika Serikat, yang menurutnya menjadi penghalang bagi pemulihan ekonomi dan reintegrasi negara tersebut ke dalam komunitas Arab.

“Pencabutan sanksi akan membantu menciptakan realitas ekonomi baru di Suriah, dan kami akan terus mendukung rakyatnya,” ujarnya.

Di Lebanon, ia menilai negara itu menghadapi “tantangan bersejarah” dan menegaskan pentingnya semua senjata berada di bawah kendali negara untuk memastikan stabilitas dan kedaulatan.

Sementara itu, menanggapi agresi Israel di Jalur Gaza, Aboul Gheit menyebut situasi di Palestina sebagai “luka terdalam bagi dunia Arab.” Ia mengecam keras kebijakan Israel yang disebutnya agresif dan sembrono di Palestina, Suriah, dan Lebanon.

“Dunia tetap diam menyaksikan pembunuhan terhadap perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang terjadi setiap hari,” tegasnya. Ia juga menyinggung kebijakan ekspansionis Israel yang dibungkus dengan dalih keamanan, yang menurutnya hanya akan memperpanjang konflik dan mengurung kawasan dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir.

Kecaman dari Aboul Gheit ini mempertegas seruan Liga Arab agar negara-negara anggotanya bersatu dalam menghadapi ancaman bersama serta memperkuat diplomasi untuk meredam ketegangan di kawasan. (Bahry)

Sumber: Shafaq

Presiden Irak Serukan Persatuan Dunia Arab dan Kecam Agresi Israel di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

BAGHDAD (jurnalislam.com)– Presiden Irak, Abdul Latif Jamal Rashid, menyerukan persatuan dunia Arab dalam menghadapi krisis regional dan mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikannya saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-34 yang digelar di Baghdad pada Sabtu (17/5/2025).

“Wilayah kita tengah menghadapi ancaman yang semakin meningkat, yang membahayakan keamanan, kedaulatan, dan masa depan rakyat kita,” ujar Presiden Rashid. Ia menilai kondisi politik di kawasan saat ini semakin tidak stabil dan mendesak agar sengketa diselesaikan melalui dialog damai serta mediasi regional.

“Konflik harus diselesaikan secara diplomatis, bukan melalui paksaan,” tegasnya.

Terkait situasi di Gaza, Rashid mengecam keras operasi militer Israel dan menolak segala upaya pemindahan paksa terhadap warga Palestina. Ia juga memuji keteguhan rakyat Palestina dan menegaskan kembali dukungan penuh Irak terhadap perjuangan dan hak-hak mereka.

“Keamanan Arab tidak bisa dipisah-pisahkan,” tambahnya. “Kita harus menjaganya melalui tindakan kolektif dan kerja sama yang erat antar negara.”

Presiden Rashid mengakhiri pidatonya dengan menyerukan kepada seluruh negara Arab untuk mengesampingkan perbedaan dan memperkuat solidaritas regional.

“KTT ini harus menjadi titik balik menuju posisi bersama dan tanggapan kolektif terhadap agenda luar yang mengancam stabilitas kawasan kita,” tutupnya. (Bahry)

Sumber: shafaq

JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah Gelar Seminar Kepemimpinan

Redaktur: Arie Ristyan

SEMARANG (jurnalislam.com)- Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia Wilayah Jawa Tengah menggelar Seminar Kepemimpinan bertajuk Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan Kepala Sekolah Islam Terpadu dalam Mewujudkan Islamic Smart Society pada Sabtu, (17/5/2025).

Menghadirkan narasumber Prof. Dr. Hasni Mohammed Al-Haj dari Malaysia. Seorang pendidik dan praktisi pendidik formal, nonformal dan informal. Pencetus Integrated Holistic Education System (IHES). Serta profesor tamu di berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Diikuti oleh ratusan peserta yang mengikuti secara online melalui platform ZoomMeeting dan YouTube.

Ketua JSIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Zaenal Abidin, M.Pd dalam sambutannya mengajak kepada peserta untuk terus mengembangkan diri dan berkontribusi dalam kerja-kerja organisasi.

“Keunikan dan kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita harus disyukuri, dikembangkan, untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat luas. Berkontribusi bersama supaya terasa ringan. Terus bahagia dalam kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita mulia bersama,” ajak Zaenal.

Dalam paparannya, Prof Hasni menyampaikan bahwa tool itu penting, hardware itu penting, akan tetapi yang lebih penting, esensi adalah Islamic Smart Society.

“Pendidikan harus mengembangkan, membangun potensi asasi yang ada pada setiap individu manusia. Potensi akal, fisik, dan hati. Ketika ketiga potensi ini dikembangkan secara seimbang, maka akan lahir Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul,” papar Prof. Hasni.

“Kepala Sekolah sebagai seorang leader dan manajer harus mampu menghadirkan Islamic Smart Society. Menghadirkan sistem dan menempatkan SDM dengan tepat. Sehingga organisasi sekolah akan berjalan efektif dalam menjalan peran fungsinya, menghadirkan generasi unggul,” lanjut Prof Hasni.

“Adapun tantangan zaman yang ada, utamanya perkembangan teknologi yang memiliki peluang dan tantangan, harus mampu dihadapi dan disikapi dengan tepat sehingga semakin menambah unggulnya generasi yang terlahir,” pungkas Prof Hasni.

Tolak Usulan Legalisasi Kasino, Ansharu Syariah: Menghilangkan Asas Ketuhanan dan Merusak Moral Bangsa

Redaktur: Arie Ristyan

SOLO (jurnalislam.com)— Usulan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, agar pemerintah menjadikan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Kali ini, tanggapan keras datang dari Jamaah Ansharu Syariah.

Rois Dakwah Jamaah Ansharu Syariah, Ustadz Surowijoyo, menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya menolak wacana tersebut. Ia menilai usulan legalisasi kasino bertentangan dengan nilai dasar negara dan akan membawa dampak kerusakan sosial yang luas.

“Jamaah Ansharu Syariah menolak usulan ini. Usulan itu menghilangkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Usulan ini sangat absurd, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini banyak potensi, kok punya usulan yang sangat keji,” ujarnya pada Sabtu, (17/5/2025).

Ustadz Rowi, sapaan akrabnya mengingatkan bahwa jika negara mulai menggantungkan anggaran pada uang hasil perjudian, maka tanda-tanda ketimpangan dan kerusakan akan terlihat nyata.

“Kalau negara dikelola oleh uang haram, itu tampak akan adanya ketimpangan dan kerusakan,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki banyak potensi sah dan halal yang bisa dimaksimalkan, seperti kekayaan alam, asalkan tidak dikorupsi atau dimonopoli oleh segelintir elit.

“Negara harus jauh dari pendapatan-pendapatan yang sifatnya memupuk kemaksiatan, perbuatan dosa-dosa, dan penzaliman. Karena masih ada potensi lain yang bisa dikembangkan, contohnya kekayaan alam Indonesia banyak sekali. Kalau tidak pada dikorupsi dan dimonopoli oleh beberapa oligarki ekonomi, tentunya itu bisa menopang APBN,” jelasnya.

Ustadz Rowi juga mengingatkan para wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tetap menjaga nilai-nilai moral dan tidak mengorbankannya demi mengejar pendapatan daerah.

“Perlu disampaikan kepada wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah, bahwa untuk nilai-nilai moral harus dijaga, walaupun itu untuk mencari pendapatan bagi masing-masing daerah,” katanya.

Ia menutup dengan penegasan bahwa usulan legalisasi kasino bertentangan dengan Pancasila, serta ajaran Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

“Jadi kami dari Jamaah Ansharu Syariah sangat menyayangkan usulan itu. Itu nanti akan sangat merugikan bagi moral bangsa Indonesia, dan itu bertentangan dengan Pancasila dan tentunya bertentangan dengan agama Islam,” pungkasnya.

AS Diduga Rancang Pemindahan Paksa Sejuta Warga Gaza ke Libya

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)- Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana kontroversial untuk merelokasi secara permanen satu juta warga Palestina dari Jalur Gaza ke Libya. Informasi ini diungkapkan oleh NBC News pada Jumat (16/5/2024) berdasarkan keterangan dari sejumlah sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut.

Menurut laporan itu, sebagai bagian dari skema relokasi, Washington dikabarkan siap mencairkan miliaran dolar dana yang dibekukan sejak intervensi NATO di Libya pada 2011. Dana tersebut akan diberikan sebagai imbalan kepada Libya jika bersedia menerima pengungsi Palestina.

“Rencana ini sedang dalam tahap pembahasan serius dan bahkan telah disampaikan kepada para pemimpin Libya,” kata dua sumber yang dikutip NBC News, termasuk seorang mantan pejabat AS. Meskipun belum ada kesepakatan final, Israel disebut terus menerima pembaruan dari Washington terkait perkembangan ini.

Libya pasca-intervensi militer NATO dan pembunuhan Muammar Gaddafi telah mengalami kekacauan politik dan keamanan. Negara yang dahulu menjadi salah satu yang paling makmur di Afrika itu kini dikenal sebagai pusat perdagangan manusia.

Laporan dari Chatham House tahun 2025 menyebut bahwa krisis Libya telah mengubah rute perdagangan manusia secara global, menghasilkan hampir 1 miliar dolar AS pada 2016 dari penyelundupan manusia. Sementara itu, laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2022 menyoroti praktik perdagangan seks dan eksploitasi seksual di pusat-pusat penahanan migran di Libya.

Tak hanya Libya, Rwanda juga dilaporkan menjadi salah satu tujuan potensial bagi para migran yang dideportasi dari AS, termasuk mereka yang ditahan oleh ICE dan dipindahkan ke kamp konsentrasi CECOT di El Salvador.

Salah satu pejabat AS yang dikutip menyebut bahwa rencana relokasi warga Palestina ke Libya akan mencakup “insentif finansial”, seperti penyediaan perumahan gratis dan tunjangan hidup bagi mereka yang bersedia dipindahkan.

Laporan ini muncul bersamaan dengan pengumuman militer Israel yang menyatakan dimulainya “langkah pertama” dari Operasi Gideon’s Chariots—operasi militer besar-besaran yang disebut bertujuan menguasai wilayah Gaza dan mencapai apa yang disebut sebagai tujuan akhir perang. (Bahry)

Sumber: Cradle

Kepala Bantuan PBB Tolak Rencana Distribusi Bantuan Gaza yang Didukung AS-Israel: “Jangan Buang Waktu”

Redaktur: Arie Ristyan

PBB Tegaskan Sudah Miliki Mekanisme Bantuan yang Siap Dijalankan

Pejabat tertinggi urusan kemanusiaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tom Fletcher, secara tegas menolak rencana distribusi bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebut upaya tersebut sebagai pemborosan waktu dan menegaskan bahwa PBB telah memiliki rencana yang sah dan siap dijalankan saat ini juga.

“Bagi mereka yang mengusulkan cara alternatif untuk distribusi bantuan, jangan buang waktu: kami sudah punya rencana,” kata Fletcher dalam pernyataan resmi, Jumat (16/5).

Ia menjelaskan bahwa 160.000 palet bantuan telah disiapkan dan hanya menunggu izin untuk segera dipindahkan ke wilayah Gaza yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan akibat blokade Israel yang sudah berlangsung selama lebih dari 76 hari.

Fletcher menegaskan bahwa rencana distribusi PBB dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak dapat dinegosiasikan, yakni imparsialitas, netralitas, dan independensi. Ia menyebut rencana ini mendapat dukungan luas dari masyarakat internasional.

“Rencana ini siap diaktifkan hari ini jika kami diizinkan untuk melakukan pekerjaan kami,” ujarnya.

Ia mendesak agar pengiriman bantuan dapat dilakukan secara cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan.

“Kami menuntut pengiriman bantuan yang cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi warga sipil yang membutuhkan. Mari kita bekerja,” tutup Fletcher. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Serangan Brutal dan Blokade Israel, PBB Sebut Gaza Terancam Musnah

Redaktur: Arie Ristyan

JENEWA (jurnalislam.com)– Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Jumat (16/5/2025) mengeluarkan peringatan keras terkait meningkatnya agresi Israel di Jalur Gaza. Ia menyebut bahwa tindakan militer Israel yang semakin brutal serta upaya menggusur penduduk Gaza secara permanen merupakan bentuk pembersihan etnis yang nyata.

“Serangan bom terbaru ini, ditambah dengan penolakan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, menunjukkan adanya dorongan untuk melakukan perubahan demografis permanen di Gaza. Ini bertentangan dengan hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis,” tegas Turk dalam pernyataannya.

Israel sebelumnya telah melanggar gencatan senjata dua bulan dengan Hamas pada awal Maret dan kembali memberlakukan blokade total di Jalur Gaza. Organisasi bantuan internasional telah memperingatkan bahwa kondisi ini memicu krisis kelaparan yang kian memburuk.

Media Israel melaporkan bahwa militer telah meningkatkan operasi serangan di Gaza setelah pemerintah menyetujui rencana perebutan wilayah awal bulan ini, meskipun belum ada pengumuman resmi dari pihak militer terkait eskalasi tersebut.

Turk menyatakan keprihatinannya atas tanda-tanda bahwa Israel sedang memulai serangan berskala lebih luas di Gaza. “Kita harus menghentikan kegilaan ini sekarang juga,” serunya. Ia mendesak semua pihak, termasuk negara-negara berpengaruh, untuk segera menekan Israel agar menghentikan serangan tersebut.

“Tragis dan Biadab”

Dalam keterangannya, Turk juga menyoroti kondisi layanan kesehatan di Gaza yang telah kolaps total. Perintah evakuasi dan penghancuran infrastruktur membuat akses ke tempat-tempat perlindungan semakin menyusut.

“Keluarga-keluarga hidup di tenda-tenda dalam kondisi yang sangat tidak layak, jauh dari standar kemanusiaan yang bermartabat. Kelaparan ekstrem terus meningkat akibat blokade ketat Israel,” ungkapnya.

Sejak Israel kembali melancarkan serangan pada 18 Maret lalu, Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat sebanyak 2.876 orang tewas, menjadikan total korban jiwa sepanjang agresi ini mencapai lebih dari 53.010 orang.

Turk juga menyoroti serangan terhadap dua rumah sakit besar di Khan Yunis, Gaza selatan, yakni Kompleks Medis Nasser dan Rumah Sakit Eropa Gaza. Serangan ini membuat rumah sakit terakhir yang masih berfungsi menjadi lumpuh.

“Rumah sakit adalah fasilitas yang dilindungi setiap saat terlebih lagi dalam situasi perang,” ujar Turk. Ia menyebut kematian pasien, keluarga korban, tenaga medis, dan warga sipil yang hanya mencari perlindungan sebagai sesuatu yang “tragis dan menjijikkan.”

“Serangan terhadap fasilitas medis ini harus dihentikan segera,” tegasnya.

Turk juga menegaskan bahwa meskipun Israel mengklaim menargetkan pusat komando Hamas yang berada di bawah tanah, dan meskipun ada keuntungan militer tertentu, hukum internasional tetap mewajibkan upaya maksimal untuk melindungi nyawa warga sipil.

“Itu jelas tidak dilakukan,” pungkas Turk.

Sumber: TNA

MUI Tolak Tegas Usulan Legalisasi Kasino untuk PNBP

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan keras terhadap usulan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, yang mendorong pemerintah menjadikan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Usulan tersebut disampaikan Galih dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Senin, (12/2025). Dalam rapat itu, Galih mencontohkan Uni Emirat Arab (UEA) yang mulai membuka layanan kasino untuk meningkatkan pendapatan negara. Ia menilai, Indonesia memiliki kesamaan dengan UEA dalam hal ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam (SDA) sebagai penopang utama PNBP.

Namun, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menolak keras wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa legalisasi perjudian termasuk kasino tidak bisa dibenarkan dalam konteks hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.

“Jangan berpikir melegalkan [kasino] untuk menambah pendapatan negara. Mari berupaya dari maksimalisasi eksplorasi alam. Selain perjudian bertentangan dengan undang-undang, juga menentang dengan norma masyarakat,” tegas Kiai Cholil melalui akun resminya, sebagaimana dikonfirmasi oleh MUIDigital pada Selasa, 13 Mei 2025.

Kiai Cholil juga menanggapi argumen Galih terkait praktik kasino di negara lain, seperti UEA, dengan menekankan bahwa kebijakan negara lain tidak bisa dijadikan landasan untuk melegalkan perjudian di Indonesia.

“Negara yang membuka perjudian bukan dalil untuk melegalkan di Indonesia,” ujarnya.

Hingga kini, usulan legalisasi kasino tersebut masih menjadi perbincangan di ruang publik dan belum masuk dalam tahap kebijakan resmi pemerintah. MUI meminta pemerintah dan DPR tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia.