Berita Terkini

Kehidupan Akhirat Lebih Baik Bagimu

Redaktur: Mazaya

 

وَلَلْآَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى

“Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).”(Ad-Dhuha: 4)

(Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu)  maksudnya kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu (dari permulaan) dari kehidupan duniawi.

Kehidupan dunia ini hanya bagai mata’ul ghurur  sebagaimana disebutkan dalam ayat lainnya,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

_“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.”_ (Al-Hadid: 20).

Dalam Tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa manusia terlalu sibuk dengan dunianya. Padahal hal-hal tadi (anak dan harta) bisa mendukung pada akhirat. Dunia itu membuat kita kagum layaknya petani yang kagum pada tanaman.

 

Padahal tanaman itu nantinya kering dan menguning, lalu hancur menjadi keropos dan tertiup angin. Yang mementingkan dunia dari akhirat, baginya siksa yang keras. Padahal dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa Allah menjadikan permisalan kehidupan dunia dengan perhiasan yang akan fana (sirna) dan kenikmatan yang akan hilang.

 

Dunia itu diibaratkan dengan *ghaits* yaitu hujan yang datang setelah sekian lama tak kunjung turun. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat,

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

_“Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.”_ ( Asy-Syura: 28)

Ibnu Katsir rahimahullah juga menyatakan para petani itu begitu takjub pada tanaman yang tumbuh karena hujan tadi.

 

Sama halnya dengan orang kafir ketika memandang dunia. Orang kafir itu begitu semangat pada dunia, hati pun condongnya pada dunia.

 

Padahal tanaman tadi itu bisa menguning, setelah sebelumnya begitu hijau dan enak dipandang mata. Kemudian akhirnya tanaman itu hancur dan kering. (Agus Riyanto)

 

Gotong Royong Masyarakat dan Dukungan Pemerintah, Kunci Tangkal Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Masyarakat diminta membantu pemerintah mengatasi persoalan Covid-19dengan mematuhi aturan pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19.

Namun, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kebutuhan warga terdampak Covid-19 terpenuhi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily Jumat (24/4) mengatakan, pihaknya telah menyerahkan bantuan yang terdiri dari sembako, alat pelindung diri (APD) dan handwash station di Kelurahan Warga Mekar, BaleEndah, Bandung, pada Kamis (23/4).

Pada kesempatan itu ia meminta masyarakat harus disiplin untuk bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ace juga mengajak warga turut berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 secara gotong royong. Hal itu dapat dilakukan dalam sebuah komunitas terkecil di masyarakat. Untuk itu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak Covid-19 perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari seluruh masyarakat.

Menurutnya, semangat gotong royong dan solidaritas sosial harus dihidupkan kembali melalui komunitas warga pada lingkungan terkecil di masyarakat. “Seperti RT atau kampung untuk saling membantu jika ada di antara warga yang kekurangan kebutuhan pokok,” katanya.

Hal tersebut dilakukan kata Ace, agar dapat mencegah terjadinya konflik di masyarakat akibat dampak Covid-19. Saat ini, Covid-19 memberi dampak nyata terhadap kehidupan warga.

Menurutnya, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan dan  pendapatan. Itulah sebabnya, masyarakat mengalami tekanan ekonomi. “Dengan demikian, kemungkinan potensi adanya konflik sosial dalam masyarakat dapat diantisipasi dengan sebaik-baiknya,” katanya

Pada dasarnya masyarakat Indonesia memiliki daya tahan modal sosial yang tinggi di saat menghadapi tekanan sosial ekonomi akibat berbagai masalah yang sedang terjadi saat ini. Untuk itu perlu terus dibangum optimisme di seluruh lapisan masyarakat.

sumber: republika.co.id

 

Guru Darul Fikri Sidoarjo Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19

Redaktur: Mazaya

SIDOARJO(Jurnalislam.com)–Pandemi wabah corona yang terjadi dewasa ini telah banyak menimbulkan dampak negatif pada masyarakat indonesia.

Masyarakat kita kini tidak lagi leluasa dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat dibatasi dalam bepergian ke luar kota, banyak yang mengalami PHK hingga meninggal dunia akibat wabah corona.

Dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat terdampak virus corona, guru-guru di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo berinisiatif mengadakan agenda bertajuk “Dafi Tangkas Corona.” Agenda ini merupakan bentuk keprihatinan guru-guru Darul Fikri Sidoarjo terkait wabah virus corona yang sedang melanda Indonesia. Guru-Guru di Dafi berinisiatif untuk menyisihkan uang gaji mereka untuk membantu masyarakat sekitar pondok.

Uswatun Hasanah selaku kordinator kegiatan penggalangan dana menjelaskan sasaran bantuan pengalangan dana ini adalah masyarakat terdampak virus corona di lingkungan sekitar pondok Darul Fikri yaitu desa Anggaswangi dan desa Sarirogo, Kabupaten Sidoarjo. Jumlah estimasi dana yang dihasilan menurut Uswatun Hasanah lebih dari 7 juta setiap bulan selama 3 bulan ke depan.

“Dana sebesar itu akan disalurkan dalam bentuk pembagian sembako ke masyarakat. Kami juga ingin memberi contoh pada santri kami tentang kepedulian sosial,” jelas Uswatun Hasanah.

Selain itu, Uswatun Hasanah menambahkan telah berhasil menggandeng Dompet Al-Qur’an Indonesia untuk proses penyaluran hasil donasi ke masyarakat.

Darul Fikri Sidoarjo dan Dompet Al-Qur’an Indonesia juga telah berhasil melakukan proses penyaluran bantuan tahap pertama pada 24/4. Bantuan tersebut langsung diterima oleh para ketua RT setempat.

Agung Heru Setiawan selaku direktur Dompet Al-Qur’an Indonesia merasa gembira dengan adanya kolaborasi antara Darul Fikri Sidoarjo dan Dompet Al-Qur’an Indonesia dalam penanganan wabah virus corona.

Agung Heru Setiawan berharap sikap empati yang ditunjukan guru-guru Darul Fikri Sidoarjo akan ditiru buhan hanya oleh para santri mereka tapi juga sekolah-sekolah lain.

“Mudah-mudahan keteladanan guru-guru Darul Fikri akan menginspirasi lahirnya gerakan besar di sidoarjo. Kita bisa bayangkan seandainya seluruh guru dan siswa di Sidoarjo bahu-membahu untuk meringankan beban masyarakat terdampak corona. Pasti akan sangat membantu meringankan beban warga terdampak corona,” pungkas Agung Heru Setiawan.

Perantau di Jakarta Kebingungan Bayar Kontrakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Krisis akibat wabah virus Corona atau Covid-19 mulai berdampak terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah.

Hal itu terutama bagi mereka yang hidup di perantauan dengan menempati kontrakan atau indekos di kota-kota besar, seperti Jakarta. Sampai-sampai untuk membayar kontrakan atau indekos harus berjibaku.

Salah satunya, Ahmad Panjul (34 tahun) pekerja pemasaran (sales) produk kartu kredit di salah satu bank swasta ternama di Jakarta. Hampir satu bulan dia banting setir dengan berjualan buah dan sayuran setelah pekerjaannya terdampak Covid-19.

“Di-PHK sih tidak, tapi kan nggak dapat nasabah dan nggak dapat intensif (gaji). Sekarang mah jualan saja dulu, meski hasilnya kadang kurang untuk makan saja,” keluh Panjul saat, Jumat (24/4).

Panjul mengakui, untung dari jualan keliling tidak seberapa bahkan kadang kurang untuk dibawa pulang.

Untuk bisa mencukupi keperluan sehari-hari, bayar kontrakan, listrik, termasuk tagihan-tagihan, Panjul terpaksa harus mencari pinjaman. Sebab, tidak mungkin dirinya harus menunggak bayar kontrakan atau menunda pembayaran token listrik.

“Ya terpaksa gali lubang tutup lubang, buat bayar kontrakan misalnya. Kalau makan mah insya Allah bisa dihemat seirit-iritnya, tapi kalau listrik, air kan nggak bisa harus tetap bayar,” kata bapak dua anak itu.

Apalagi setelah wilayah Jakarta dan juga Tangerang Selatan tempat dia tinggal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Bahkan Jakarta sudah perpanjang, usai dua pekan menerapkan PSBB, Panjul mengaku semakin sulit untuk mencari pembeli buah dan sayurnya.

Hal itu karena dia tidak bisa sembarang masuk gang-gang atau perumahan untuk keliling menjajakan dagangannya.

“Pusing nggak ada penghasilan, gara-gara PSBB jualan semakin susah. Kalau begini terus (krisis) mungkin boyong saja ke kampung, setidaknya nggak bayar kontrakan di sana,” ucap Panjul dengan nada pilu.

Terkait bantuan sosial (bansos) yang digembor-gemborkan pemerintah di berita-berita televisi, media massa juga media sosial, belum dirasakannya.

Bahkan Panjul mengaku belum mengetahui cara mendapatkan setidaknya mendaftar penerima bantuan selain kartu prakerja. Menurutnya, pemerintah perlu gencar sosialisasi cara rakyat mendapatkannya bukan nilai yang dikeluarkan negara.

“Mestinya saat kondisi seperti ini, pemerintah kudu jemput bola, biar kita juga tetap di rumah sesuai anjuran pemerintah. Tapi bagaimana pun juga kita tetap harus bersyukur sampai detik ini masih ada rizki yang didapat, semoga krisisi ini cepat berlalu,” kata Panjul.

Sumber: republika.co.id

Tupoksi Stafsus Milenial Dinilai Tidak Jelas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengomentari mundurnya dua staf milenial Presiden.

Ia menilai mundurnya dua staf ahli Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Belva Devara dan Andi Taufan menunjukkan mereka belum pantas menduduki posisinya.

“Ya terbukti mereka belum pantas duduk sebagai stafsus dan cendrung gagal paham, Pak Jokowi harus lebih selektif lagi kalau merekrut stafsus, tapi kita apresiasi sikap mereka mau mundur setelah menuai polemik di publik,” kata Yandri, Jumat (24/4).

Yandri juga menilai, semua stafsus presiden yang tak membantu Presiden, bahkan cenderung merepotkan kinerja Presiden sebaiknya mundur. Ia lebih lanjut juga mempertanyakan kembali kinerja para stafsus millenial ini.

“Ya kalau cenderung ngerepotin Presiden bukannya membantu ya lebih baik mundur saja, selama ini tupoksi mereka nggak jelas juga,” ujar Sekretaris Fraksi PAN ini.

Dua stafsus Jokowi resmi mengundurkan diri, yakni Belva Devara dan Andi Taufan Garuda setelah menuai polemik.

Andi Taufan terlibat kasus surat ke Camat. Ia membuat surat berkop Sekretariat Kabinet dan disebar ke camat di berbagai wilayah Indonesia.

Surat dengan Nomor : 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 itu berisi permintaan dukungan terkait program Relawan Desa Lawan Covid-19 dari PT Amartha Mikro Fintek (“Amartha”). Andi Taufan merupakan CEO perusahaan tersebut.

Sedangkan, Belva terkait dengan perkara penunjukkan Ruangguru sebagai mitra kartu Prakerja Jokowi. Posisi Belva sebagai CEO Ruangguru dan stafsus Presiden menuai kecaman publik. Terlebih, penunjukkan Ruangguru sendiri dinilai tak terbuka.

Sumber: republika.co.id

Riset: Warga Tidak Mudik Bukan Karena Dilarang, Tapi Tidak Punya Uang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Bukan lagi soal mudik ataupun pulang kampung, tetapi publik lebih terpukul tidak mudik karena memang keadaan keuangan mereka tengah memburuk akibat pandemi Covid-19.

Hasil survei dari Lembaga KedaiKOPI menyebutkan bahwa sebesar 94,8 persen publik khususnya pendatang di Jabodetabek memilih tidak akan mudik karena alasan kondisi keuangan yang sedang tidak memungkinkan.

Namun, beberapa di antaranya memilih untuk tetap mudik nantinya tetapi pada saat hari raya, sebanyak 29 persen masyarakat lebih memilih hal tersebut sebagai pilihan tidak mudik jauh hari.

Survei tersebut diadakan beberapa hari jelang adanya keputusan untuk pelarangan mudik oleh pemerintah. Selain itu, berbagai tanggapan masyarakat juga digali dalam mengatasi perlawanan terhadap Covid-19.

Misalnya, pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipersepsikan efektif oleh warga Jabodetabek terutama terkait pembatasan moda transportasi (Commuterline/KRL, TransJakarta).

Responden yang berasal dari Jabodetabek menjawab dengan rata-rata 8.40 untuk elemen penerapan PSBB yang telah dilaksanakan di wilayah Jabodetabek atau terbaca dengan hasil yang efektif.

Survei diselenggarakan pada 14-19 April 2020, dengan mewawancarai 405 responden yang merespon dari 2324 data panel responden di Jabodetabek Lembaga Survei KedaiKOPI (response rate: 17,4 persen).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, publik Jabodetabek mempersepsi penerapan PSBB sebagai hal yang efektif, dengan rata-rata tertinggi: pembatasan transportasi (8,7), dan rata-rata terendah: pembatasan kegiatan keagamaan (8,0).

Namun ketika ditanya terkait upaya antisipasi Covid-19, dengan pertanyaan terbuka dan diperkenankan menjawab lebih dari satu, upaya yang telah dilakukan publik masih terbilang rendah. Terdapat tiga besar hal yang sudah mereka lakukan dari temuan pertanyaan tersebut, yaitu Rajin cuci tangan (32,6 persen), di rumah saja (25,7 persen), dan menggunakan masker (25,4 persen).

“Walaupun warga mengatakan PSBB efektif, namun ketika ditanya upaya antisipasi yang mereka lakukan persentasenya terbilang rendah. Top of Mind ketika mereka ditanyakan menunjuk rajin cuci tangan sebagai aktivitas yang paling mereka lakukan, dan itu-pun hanya 32,6 persen. Hal ini menunjukkan tindakan untuk pengantisipasian di level personal masih rendah,” kata Kunto.

Angka responden Jabodetabek yang memercayai bahwa masyarakat Indonesia kebal pada Covid-19 terbilang rendah, hanya 7,4 persen yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal Covid-19. Sedangkan, 92,6 persen tidak setuju bahwa masyarakat kebal COVID-19, dengan rata-rata 2,28 dari skala 10.

“Persentase ketidaksetujuan akan kekebalan Covid-19 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang diselenggarakan oleh KedaiKOPI sebelumnya yaitu pada 3-4 Maret 2020.”

“Pada saat telesurvei yang diselenggarakan pada bulan Maret tersebut, hanya 65,1 persen menjawab tidak setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal Covid-19, dan ada 34,9 persen yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal Covid-19, dengan rata-rata 4,29 dari skala 10”, ujar Kunto.

Sedangkan, terkait kepanikan Kunto mengatakan, 39,3 persen dari responden menjawab panic buying adalah hal yang paling mungkin terjadi, sedangkan di urutan kedua, 22,7 persen menjawab timbulnya rasa takut/stigma negatif terhadap penderita serta petugas medis.

Seperti diketahui pemerintah selalu mengedepankan imbauan untuk tidak panik. Terkait temuan tersebut, Kunto mengatakan, “Namun, panik sebenarnya tidak sama dengan takut, justru takut diperlukan dalam penanganan krisis. Himbauan panik dapat dialihkan ke skema ketahanan dengan melibatkan komunitas.”

Untuk kebijakan bekerja dari rumah atau (WFH), sebesar 35,1 persen dari responden menjawab masih bekerja di luar rumah, dan 64,9 persen telah bekerja dari rumah (Work from Home). “Imbauan pemerintah untuk melakukan pekerjaan dari rumah, telah dipatuhi hampir 65 persen dari responden”, tutur Kunto.

Kemudian, 60,7 persen responden menjawab penghasilan dan pendapatan dirinya atau keluarga lebih buruk setelah ada imbauan Work from Home atau PSBB, 38,8 persen responden menjawab sama saja, sedangkan hanya 0,5 persen yang menjawab lebih baik dari sebelumnya.

Kunto mengatakan, terkait Kartu Prakerja, 94.3 persen dari responden mengatakan tidak memiliki kartu yang menjadi salah satu program kampanye Jokowi pada Pemilu 2019 kemarin, dan hanya 4,5 persen yang sedang dalam proses pendaftaran. Sisanya, 1,2 persen menjawab telah memiliki kartu Prakerja. Kartu Prakerja sendiri mengalami kenaikan alokasi dari yang sebelumnya hanya 10 triliun menjadi 20 triliun, untuk penanganan dampak ekonomi Covid-19 ini.

Sebesar 94,8 persen responden menjawab tidak akan mudik, sebab alasannya adalah penghasilan dan kondisi keuangan dirinya memburuk. Namun 29 persen dari para pendatang atau bukan asli daerah Jabodetabek mengatakan akan mudik pada Hari Raya Idulfitri nanti, 29,5 persen menjawab Ragu-ragu dan 41,5 persen menjawab tidak akan mudik.

Sebanyak, 93,8 persen responden menjawab khawatir bahwa diri mereka akan tertular Virus Corona/Covid-19. Rata-rata kekhawatiran akan tertular adalah 8,67 dari skala 10. Sedangkan 34,1 persen publik Jabodetabek mengetahui di sekitar (rumah, tempat kerja, dan pergaulan) terdapat orang yang berstatus Pasien Positif Virus Corona/Covid-19 dan Pasien Dalam Perawatan (PDP).

Terdapat 72,6 persen responden yang optimis darurat Covid-19 dapat diatasi hingga 29 Mei 2020. Rata-rata menjawab 6,81 dari skala 10 terkait optimisme penyelesaian Covid-19 dalam waktu dekat tersebut.

Sumber: republika.co.id

 

Larangan Mudik Berlaku, Polisi Mulai Berjaga di Perbatasan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kepolisian telah melakukan penyekatan di berbagai ruas jalan untuk mencegah masyarakat yang hendak mudik. Kendaraan yang ingin keluar Jabodetabek tak diizinkan melintas dan diminta putar balik.

Aturan larangan mudik resmi diberlakukan mulai Jumat (24/4), pukul 00.00 WIB. Sejak saat itu pula, petugas kepolisian berjaga di sejumlah titik dan mengecek setiap kendaraan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo mengatakan, ada sebanyak 1.181 kendaraan yang dicegah keluar wilayah Jakarta pada lima jam pertama pemberlakuan larangan mudik.

Sambodo mengatakan, seribuan kendaraan yang diputar balik itu terjadi di dua pintu tol. Para pengendara hendak keluar Jakarta melalui Pintu Tol Bitung arah Merak dan Pintu Tol Cikarang Barat arah Jawa Barat.

“Sejak pukul 00.00 sampai 05.00 WIB, tercatat ada 1.181 kendaraan yang diputarbalikkan, yaitu 498 kendaraan di (pintu tol) Bitung dan 683 kendaraan di Cikarang,” kata Sambodo, Jumat (24/4).

Ia menambahkan, volume kendaraan keluar Jakarta meningkat pada beberapa hari sebelum penerapan larangan mudik.

Sambodo mengatakan, ada sebanyak 25.797 kendaraan yang keluar Jakarta pada Selasa (22/4). Sehari sebelumnya, jumlah kendaraan yang meninggalkan Ibu Kota sebanyak 18.753 kendaraan.

Larangan mudik akan berlaku hingga tujuh hari setelah (H+7) Lebaran. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek.

Pada tahap awal, sanksi bagi pelanggar hanya diminta putar balik ke lokasi asal. Sementara, mulai 7 Mei, akan ada sanksi lebih berat bagi yang tetap nekat mudik. Sanksi bisa berupa denda hingga dipenjara.

Di Provinsi Banten, sebanyak 15 checkpoint atau pos pemeriksaan didirikan disiapkan untuk mengantisipasi gelombang mudik.

Salah satunya didirikan di Gerbang Tol Cikupa dengan sekat kendaraan dari arah Merak. Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pos pemeriksaan di Gerbang Tol Cikupa sangat penting karena Pelabuhan Merak selalu ramai setiap musim mudik.

Wahidin mengatakan, pelarangan atau pembatasan penggunaan sarana transportasi berlaku untuk moda transportasi umum darat, laut, dan udara yang membawa penumpang. “Memang tidak ada penutupan jalan tol, namun dilakukan penyekatan/pembatasan kendaraan di jalan,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

 

Pengusaha Depok Pasok Kebutuhan Keluarga PDP Selama Isolasi

Redaktur: Mazaya

DEPOK(Jurnalislam.com) — Dalam rangka mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Hipmi Kota Depok mengajak masyarakat untuk Babarengan, Gotong Royong, melewati masa pandemi covid-19.

Hipmi Depok menginisiasi gerakan Pengusaha Depok Peduli untuk keluarga PDP (pasien dalam pemantauan) corona agar ketat melakukan isolasi mandiri.

Ketua HIPMI Kota Depok Imaduddin Indrissobir mengatakan Hipmi Depok menanggung kebutuhan dasar keluarga PDP selama 14 Hari. Ini mencakup kebutuhan sembako, toiletries, perlengkapan PHBS, dan nutrisi kesehatan.

Hipmi mengharapkan keluarga PDP tetap tercukupi kebutuhan dasarnya selama 14 hari. “Ini sekaligus mengajak masyarakat berkemampuan untuk gotong royong, babarengan meningkatkan solidaritas sosial,” kata Imaduddin dalam siaran pers, Jumat (24/4).

Hipmi berkeyakinan jika semua meningkatkan kewaspadaan dan solidaritas sosial maka itu bisa menekan penyebaran covid secara maksimal. Ini juga sekaligus menekan potensi gangguan keamanan karena kebutuhan pangan.

Pendistribusian bantuan logistik ini dibagikan melalui perangkat Kelurahan, RT, RW dan Karang Taruna, Tenaga Medis, Kamtibmas dan Babinsa.

Sumber: republika.co.id

 

Soal Stafsus Milenial, Presiden Jokowi Diminta Introspeksi Diri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengamat politik Karyono Wibowo menyoroti sejumlah nama staf khusus Presiden Joko Widodo yang jadi sorotan. Alasannya, mereka diduga melakukan tindakan abuse of power.

Pertama, masuknya perusahaan platform Ruangguru yang dipimpin Adamas Belva Syah Devara di daftar perusahaan mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja berbuntut panjang.

Meskipun Belva sudah berdalih perusahaannya sudah melalui mekanisme, prosedur dan persyaratan yang dibuat Menko Perekonomian, tapi faktanya publik masih sulit percaya.

Kedua, langkah blunder Andi Taufan Garuda Putra yang mengirim surat meminta agar camat se-Indonesia bekerjasama dalam rangka melawan corona dengan perusahaannya sendiri Amartha Mikro Fintek.

“Di balik sikap mundur Belva dan Andi Taufan ada pelajaran yang bisa dipetik. Bagi generasi milenial agar tidak hanya memiliki keahlian dan prestasi gemilang tapi juga harus memiliki moral dan integritas tinggi yang jauh dari mental korupsi,” kata Karyono dalam siaran pers, Jumat (24/4).

Kasus Belva dan Andi Taufan harus jadi pelajaran bagi anak muda dan setiap pejabat pemerintahan agar selalu menjaga integritas dan moralitas. Menurut Karyono, Belva dan Andi yang berani mundur dari jabatan patut dicontoh setiap pejabat pemerintahan.

“Peristiwa Belva Devara dan Andi Taufan menjadi pelajaran  Presiden agar hati-hati dalam menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, terlebih jabatan staf khusus cukup melekat dalam diri presiden,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) itu.

Karyono menilai sikap kehati-hatian diperlukan agar pejabat yang ditunjuk bisa menunjang kinerja Presiden. Lalu diharapkan tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak menimbulkan polemik.

“Ini introspeksi Presiden agar tidak asal milenial dalam memberikan peran pada generasi muda. Untuk mengangkat seseorang diperlukan persyaratan rekam jejak dari berbagai aspek, tidak hanya mengedepankan prestasi dalam satu bidang tertentu,” pungkas Karyono.

Sumber: republika.co.id

Ribuan Kendaraan Dilarang Mudik, Putar Balik Kembali ke Jakarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat telah memutarbalikkan 1.689 kendaraan angkutan penumpang, pribadi maupun umum, pada Jumat (24/4). Langkah itu terkait dengan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah.

“Pada Jumat (24/4), sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, sebanyak 1.689 kendaraan diputarbalikkan di dua pos penyekatan,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (25/4).

Ia menjelaskan data tersebut diperoleh dari dua pos penyekatan yang berada di Bitung arah Merak dan Cikarang Barat arah Cikampek.

Jumlah kendaraan yang diarahkan untuk putar balik di Pos Pengamanan Bitung 375 unit kendaraan pribadi dan 306 unit kendaraan angkutan umum.

Pos Pengamanan Cikarang Barat mencatat memutarbalikkan 706 unit kendaraan pribadi dan 302 unit kendaraan angkutan umum.

Polda Metro Jaya secara resmi memulai Operasi Ketupat Jaya 2020 pada Jumat (24/4), pukul 00.00 WIB.

Fokus operasi tersebut menyekat akses keluar dan masuk Jabodetabek untuk menindaklanjuti kebijakan larangan mudik yang diumumkan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran corona. “Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kita larang,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

Larangan berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan.

“Saya ingin langsung saja, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68 persen yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik tujuh persen, artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi,” ujarnya.

sumber: republika.co.id