Berita Terkini

Indonesia Harus Lobi DK PBB Tolak Pencaplokan Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonesia, dr. Sarbini Abdul Murad menyarankan Republik Indonesia (RI) aktif melobi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menolak rencana Israel aneksasi Tepi Barat.

MER-C khawatir Palestina akan hilang bila dianeksasi Israel.

“Dewan Keamanan PBB harus melakukan sikap yang tegas untuk menghambat aneksasi Israel terhadap Tepi Barat,” kata dr. Sarbini, Selasa (23/6).

Menurutnya, Indonesia harus aktif melobi negara-negara di Dewan Keamanan PBB, terutama negara-negara Arab. Supaya dibuat sikap istimewa yang khusus membicarakan penolakan terhadap aneksasi Israel atas Tepi Barat.

Ia mengatakan, menekan Israel harus dilakukan dengan cara mengeroyoknya. Apalagi sekarang dunia disibukkan dengan pandemi Covid-19, sehingga banyak orang tidak terlalu fokus terhadap rencana Israel aneksasi wilayah Palestina.

“Tapi kalau dikeroyok ramai-ramai di forum internasional seperti PBB, (bersama) dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), itu bisa menekan Israel untuk tidak melakukan langkah ilegal ini,” ujarnya.

Menurut dr. Sarbini, kecaman-kecaman kepada Israel tidak terlalu mempan jika tanpa aksi yang lebih serius dan masif dari negara-negara Islam khususnya. Mungkin harus ada gerakan masif demonstrasi di berbagai negara dan ada tekanan politik kepada Israel.”Mungkin dengan begitu Israel baru mikir, besar betul reaksi dunia (terhadap rencana aneksasi Tepi Barat),” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

 

Palestina Minta DK PBB Bersidang Tolak Pencaplokan Tebi Barat

Redaktur: Mazaya

RAMALLAH(Jurnalislam.com) — Palestina telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan untuk membahas rencana aneksasi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Pertemuan tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu (24/6).

“Pertemuan akan diadakan di tingkat menteri dan ini sangat penting dalam upaya untuk menyajikan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB,” kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat, dikutip laman Asharq al-Awsat, Selasa (23/6).

Erekat tak mempersoalkan jangka waktu, tapi konsep pencaplokan itu sendiri. Dia menegaskan, aneksasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Tindakan demikian akan secara sistematis merusak proses perdamaian Israel-Palestina.

Dia mengungkapkan, Palestina memiliki beberapa opsi untuk menggagalkan ambisi Israel. Mengakhiri pendudukan adalah satu di antaranya.

Sebelumnya, Erekat mengingatkan bahwa 192 negara telah menyatakan menolak rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. “Kami memiliki dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, 192 negara dari 194 negara anggota Majelis Umum PBB menolak langkah Israel (mencaplok Tepi Barat),” ucapnya.

Erekat mengatakan, saat ini Palestina sedang menjalin diskusi dengan berbagai negara guna membahas kemungkinan diadakannya pertemuan di Majelis Umum PBB terkait rencana aneksasi oleh Israel. Dia menyebut semua negara Arab mendukung Palestina untuk melawan aneksasi Tepi Barat. Israel berencana memulai proses aneksasi sebagian wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat termasuk Lembah Jordan pada 1 Juli. Ia telah menyatakan ia hanya akan menganeksasi wilayahnya, namun tidak akan mengakui warga Palestina yang masih tinggal di wilayah tersebut.

sumber: republika.co.id

 

PKS Minta RUU HIP Dibatalkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Anggota DPR Fraksi PKS, Surahman Hidayat meminta DPR untuk menarik kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pasalnya, RUU tersebut menimbulkan banyak penolakan di masyarakat.

Ia menerangkan, bahwa Pasal 70 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 4, serta Pasal 8 peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 memungkinkan hal tersebut.

“Banyaknya penolakan masyarakat menandakan draft RUU HIP masih banyak kekurangan dan kelemahan,” kata Surahman dalam keterangannya, Rabu (24/6/2020).

Menurut Surahman, tidak dimasukannya TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme dan berusaha memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila dalam draft RUU HIP menjadi masalah fatal dalam RUU tersebut.

“Ada masyarakat yang mengaitkannya dengan kebangkitan komunisme dan membangkitkan orde lama,” ujar Surahman.

Ia menyampaikan bahwa Pancasila menurut Soekarno merupakan antitesa dari komunisme dan liberalisme, sebagaimana pidato Soekarno to bulid the world a new yang disampaikan pada sidang umum PBB ke XV.

“Apalagi bangsa ini juga mempunyai pengalaman kelam atas peristiwa kekejaman komunisme yang dilakukan berulang tidak hanya sekali saat pemberontakan G30S/PKI saja, banyak peristiwa kekejaman lainnya yang telah dilakukan PKI dalam sejarah Indonesia” tegas Surahman.

Ia pun menilai wajar munculnya reaksi keras dan meluas dari masyarakat atas RUU HIP yang tidak memuat TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Ajaran Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran.

Anggota komisi II itu menyoroti soal keinginan memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila yang membuka perdebatan lama. Sehingga, berpotensi menjerumuskan bangsa kedalam konflik berkepanjangan.

Ia menambahkan, Pancasila sudah melalui perumusan panjang dengan berbagai dinamika, sehingga tidak perlu kembali membuka perdebatan lama.

“Bangsa ini seharusnya lebih menatap ke depan, move on. Jangan memutar perdebatan lama yang tidak produktif dan mengorek-orek luka lama yang nyaris sembuh,” tegas Surahman.

“DPR RI sebaiknya menarik kembali RUU HIP dan membatalkan Draft RUU HIP melalui rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR. Kebesaran jiwa sebagai wakil rakyat mendapat momentum yang tepat, dengan menarik kembali Draft RUU HIP yang ditolak secara luas oleh pelbagai daerah NKRI,” pungkas Surahman.

Sumber: sindonews.com

KH Athian: Usut Konseptor RUU HIP Sebagai Jaminan Jokowi Anti Komunis

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)—Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah KH Athian Ali meminta RUU Haliuan Ideologi Pancasila (HIP) dibatalkan.

“Menghentikan pembahasan dan sekaligus memastikan RUU HIP ini tidak akan menjadi Undang-Undang,” kata KH Athan Ali dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (24/6/2020).

Menurut Kiai kharismatik asal Bandung ini, aktor di balik RUU HIP juga harus diungkap.

“Mengusut konseptor yang menginisiasi RUU HIP ini agar Rakyat mendapat jaminan bahwa Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi adalah anti komunisme,” katanya.

Ia juga  meminta Jokowi untuk memastikan Partai Politik yang ada di DPR RI benar-benar bersih dan bebas dari orang-orang yang berafiliasi dengan gerakan Neo PKI.

 

DPR Kritik Pemerintah, Soroti Mahalnya Rapid Test

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendengarkan keluhan masyarakat yang mengkritik mahalnya biaya rapid test corona.

Menurut dia, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mewajibkan masyarakat melakukan rapid test guna memastikan nonreaktif corona, sebelum berpergian dengan menggunakan moda transportasi massal keluar daerah.

“Ya pertama kami meminta pemerintah untuk serius memerhatikan keluhan masyarakat atas besarnya atau mahalnya biaya rapid test yang ada. Sebab pemerintah sendiri yang membuat aturan agar masyarakat ikut secara ramai-ramai untuk melakukan tes itu,” kata Saleh, Rabu (24/6/2020).

 

“Kalau orang mau bepergian misalnya, terutama yang menggunakan pesawat, itu kan diminta untuk melengkapi berkas salah satunya rapid test,” tambahnya.

Seharusnya, sambung dia, setiap aturan yang diterbitkan pemerintah tidak memberatkan masyarakat. Sehingga, ia mendorong agar pemerintah mengurangi biaya rapid test yang saat ini bisa mencapai Rp400 ribu untuk sekali tes.

Apalagi, hasil rapid test tersebut hanya berlaku selama tiga hari. Politisi PAN itu menyatakan bahwa seharus pemerintah gencar melakukan rapid test massa kepada masyarakat secara gratis.

Selain itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah itu mendorong pemerintah membuat skema pembiayaan terkait dengan rapid test supaya tidak memberatkan masyarakat.

“Kalaupun masyarakat ikut rapid test, yang untung itu bukan masyarakat yang melakukan rapid test itu saja, tetapi juga pemerintah dapat untung. Kenapa? Dengan rapid test itu, pemerintah tahu mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang terpapar Covid. Ini kan keuntungannya bersama. Karena itu, ini harus dikurangi harganya,” imbuhnya.

Sumber: sindonews.com

Epidemiolog Minta CFD Ditiadakan Selama Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Kepala Departemen Epidemiologi FKM Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono menjelaskan, bahwa setiap kerumunan orang bisa berpotensi terjadi penularan virus corona kepada orang lain.

Ia pun mengamini bahwa penyelenggaraan car free day (CFD), atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang gelar Pemprov DKI Jakarta berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Ya jadi setiap kerumunan orang akan memungkinkan penularan. Jadi kalau ada kerumunan, kemudian ada yang tidak pakai masker, pasti kemungkinan terjadi penularan, karena kita tidak tahu apakah ada kasus di kerumunan itu, apakah ada OTG (orang tanpa gejala) yang mengandung virus Covid-19, jadi memungkinkan penularan,” kata Miko Rabu (24/6/2020).

 

Mika mengimbau Pemprov DKI mengevaluasi penyelenggaraan HBKB meskipun telah melakukan transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga, CFD tidak diselenggarakan selama pandemi corona.

Ia menambahkan, faktor ekonomi juga tidak akan berdampak signifikan untuk Ibu Kota dalam menyelenggaran CFD. Pasalnya, aktivitas ekonomi juga dilarang saat HBKB di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.

Warga yang berolahraga juga hanya diperbolehkan membeli makanan dengan cara dibawa pulang.

“Nilai ekonominya buat Jakarta itu kecil, pajaknya enggak masuk ke Jakarta, itu masuk buat masyarakat saja. Jadi saya anjurkan jangan dululah selama Covid-19,” terangnya.

Sumber: republika.co.id

Redaktur: Mazaya

ACEH(Jurnalislam.com)–Jumlah kasus positif Corona di Aceh melonjak drastis dalam 13 hari terakhir menjadi 50 orang. Penularan lokal mulai terjadi di Tanah Rencong. Apa penyebabnya?

“Masyarakat banyak keluar daerah dan mengabaikan protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif, Selasa (23/6/2020).

Lonjakan kasus terjadi setelah pasangan suami-istri (pasutri) di Lhokseumawe dinyatakan positif pada Rabu (10/6) lalu. Sampel swab tenggorokan mereka diperiksa di Laboratorium milik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Empat hari berselang, lima keluarga dinyatakan positif COVID-19. Empat orang di antaranya berasal dari Lhokseumawe dan satu orang asal Aceh Utara.

Tim gugus tugas melakukan pelacakan. Hasilnya, tujuh orang di Aceh Utara dinyatakan positif Corona pada Rabu (17/6). Pada hari itu, total 10 kasus positif Corona di Tanah Rencong, salah satunya SUK, yang meninggal dunia dalam perawatan.

Sehari berselang, bocah dua tahun di Aceh Utara dinyatakan positif Corona. Dia diduga tertular dari klaster pasutri. Total 15 orang dari keluarga ini positif COVID-19.

Di Aceh Besar, tim gugus tugas melacak orang terdekat dari pasien SUK. Sembilan orang kemudian dinyatakan positif Corona pada Minggu (21/6). Empat orang di antaranya perawat Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dan lima orang keluarganya.

Menurut Hanif, positif Corona kembali bertambah satu kasus hari ini. Pasien asal Banda Aceh tersebut diperkirakan tertular dari transmisi lokal.

“Tertular dari lokal,” jelas Hanif. Hanif mengimbau masyarakat patuh terhadap anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus Corona. Dia juga meminta masyarakat tidak berkunjung ke daerah penularan.

“Masyarakat harus patuhi protokol kesehatan dan jangan keluar Aceh,” ujar Hanif.

Kadinkes Banda Aceh Media Yulizar, mengatakan, di Aceh saat ini sudah ada dua klaster penularan lokal. Keduanya yaitu klaster suami-istri di Lhokseumawe-Aceh Utara dan klaster di Aceh Besar.

“Yang di Aceh Besar ini merupakan tempat tinggal pasien Corona yang meninggal tempo hari. Kemudian hasil swab-nya: anak, menantu, istri, dan dua cucu almarhum semua positif,” ujarnya.

sumber: detik.com

Kasus Corona di Amerika Melonjak, 54 Ribu dalam Sehari

Redaktur: Mazaya

JENEWA(Jurnalislam.com) — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, kasus corona melonjak di beberapa negara besar secara bersamaan. Selain itu, tingkat peningkatan yang mengkhawatirkan telah terjadi di Amerika Latin, terutama Brasil.

“Tentu saja jumlahnya meningkat karena epidemi berkembang di sejumlah negara pada saat yang sama dan di seluruh dunia,” ujar Kepala Kedaruratan WHO, Mike Ryan.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, dalam satu hari dunia mencatat lebih dari 183 ribu kasus virus corona pada Ahad. Angka itu adalah angka terbesar dalam satu hari sejak wabah dimulai pada bulan Desember.

Pada Senin, jumlah kasus infeksi virus corona secara global melampaui 9 juta. Sejumlah negara yang terkena dampak parah seperti China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat melaporkan kasus baru bahkan mulai menghadapi gelombang kedua. Ryan mengatakan, peningkatan kasus kemungkinan disebabkan oleh uji virus corona yang ditingkatkan di sejumlah negara.

“Beberapa peningkatan itu mungkin disebabkan oleh peningkatan pengujian, dan tentu saja negara-negara seperti India menguji lebih banyak. Tetapi kami tidak percaya bahwa ini adalah fenomena pengujian,” ujar Ryan.

Ryan mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di Chile, Argentina, Kolombia, Panama, Bolivia, Guatemala, dan Brasil. Sementara, Amerika Serikat mencatat rekor 54.000 kasus dalam 24 jam. Menurut Ryan, lonjakan kasus di Brasil kemungkinan terjadi akibat perubahan dalam sistem pelaporan.

“Masih ada tes yang relatif rendah per populasi, dan tingkat kepositifan untuk pengujian secara keseluruhan masih cukup tinggi. Dari perspektif itu, kita akan mengatakan bahwa tren ini tidak mencerminkan pengujian menyeluruh, tetapi mungkin kurang memperkirakan jumlah kasus yang sebenarnya,” kata Ryan.

Ryan mengatakan, ada peningkatan besar dalam beberapa kasus di sejumlah negara bagian Amerika Serikat. Menurut Ryan, virus corona tidak hanya menyebabkan kematian bagi penduduk dengan usia rentan yakni manula.

Dalam beberapa laporan, virus tersebut juga telah menyerang penduduk usia muda yang lebih banyak bergerak bebas ketika kebijakan lockdown dilonggarkan.

“Yang jelas, kenaikan itu tidak sepenuhnya dijelaskan hanya dengan peningkatan pengujian,” ujar Ryan.

WHO khawatir dengan Jerman yang memiliki tingkat reproduksi virus mencapai 2,88 pada Ahad lalu.

Jumlah tersebut berada di atas tingkat maksimum satu transmisi per orang.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, kurangnya kepemimpinan global dan persatuan dalam memerangi virus merupakan ancaman yang lebih besar daripada pandemi itu sendiri. Selain itu, politisasi telah membuat pandemi semakin buruk.

Sumber: republika.co.id

 

MUI Minta Pemerintah Gratiskan Rapid Test untuk Santri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Muhammad Cholil Nafis meminta pemerintah memberikan bantuan dana untuk menggratiskan biaya rapid test di Pondok Pesantren (Ponpes). Utamanya, untuk para santri yang akan kembali beraktifitas di Ponpes.

Cholil Nafis menjelaskan bahwa pesantren biasanya bakal menanggung biaya rapid test bagi santri yang kurang mampu. Namun, ditekankan Cholil Nafis, pemerintah juga harus ikut turun langsung untuk membiayai rapid test dengan anggaran yang ada.

“Kami siapkan untuk membiayai mereka. Tapi kan pemerintah harus hadir. Hak untuk mendapatkan pendidikan, apalagi anggarannya ada Rp2,3 triliun untuk pesantren, terus sekarang naik menjadi 690 triliun sekian,” kata Cholil saat berbincang di tayangan iNews Special Report, Selasa (23/6/2020).

 

Cholil menyinggung besaran anggaran penanganan Covid-19 dari pemerintah sebesar Rp695,2 triliun. Ia pun mempertanyakan penggunaan alokasi anggaran tersebut. Pasalnya, Cholil melihat masih banyak rapid test yang harus berbayar.

“Kalau kita hitung penduduk Indonesia, dengan biaya yang ada, terus dilakukan rapid tes, itu enggak sampai Rp50 triliun. Nah sekarang kalau kita mau bicara prioritas. Kalau bicara prioritas, kira -kira untuk apa uang yang Rp690-an triliunan itu. Ketika yang paling mendasar dari pandemi ini, tidak dideteksi sedari dini,” ujarnya.

sumber: sindonews.com

 

Kemenag Didorong Kembangkan Potensi Masjid dan Mushola

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin meminta jajarannya untuk menyiapkan konten dakwah bagi kelompok milenial. Hal ini dikemukakan Kamaruddin dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Masjid (SIMAS), di Jakarta.

“Kalangan menengah atas perkotaan dan kelompok milenial bisa menjadi sasaran dakwah, sehingga Ditjen Bimas Islam hadir di seluruh kalangan masyarakat,” lanjut Dirjen, Selasa (23/06).

Ia juga meminta Ditjen Bimas Islam mendorong masjid agar bisa produktif dalam pengarusutamaan moderasi beragama dan peningkatan kualitas keagamaan umat.

“Kita tidak hanya memikirkan masjid sebagai bangunannya saja, tetapi juga aktifitas di dalamnya,” pesan Kamaruddin.

Untuk itu menurutnya, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam harus menyiapkan program yang dapat mendorong produktifitas masjid dan mushala tersebut. “Kita harus dapat secara kreatif dan inovatif mengembangkan potensi masjid dan mushalla. Salah satunya menyiapkan konten-konten dasar terkait kegiatan di masjid,” pesan Dirjen.

Sebelumnya, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Moh. Agus Salim, mengatakan pentingnya memperhatikan kemajuan teknologi informasi dalam pengembangan SIMAS.

“Oleh karena itu, perlu melakukan pengembangan terhadap SIMAS, salah satunya penambahan fitur pengajuan bantuan masjid dan mushalla, termasuk data realtime masjid dan mushalla,” imbuh Agus Salim.

“Dengan tambahan fitur bantuan masjid dan mushalla, dapat mendorong pengajuan berkas permohonan bantuan secara paperless,” harap Agus Salim dalam kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta ini.