Berita Terkini

Pemerintah dan DPR Diminta Hentikan Legislasi UU Anti Rakyat di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Perwakilan Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Prof. Dr. Din Syamsuddin mengapresiasi dan berhusnuzon atas tindakan marah-marah Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dinilai tidak becus menanggulangi covid-19.

Karenanya, untuk menanggulangi masalah covid-19, Din Syamsuddin mengusulkan beberapa opsi kepada presiden.

Selain meminta rakyat kritis dirangkul. Din juga meminta pemerintah dan DPR menghindari kebijakan kontroversial seperti membahas RUU yang dinilai tidak tepat dibahas di masa covid-19.

“Dalam suasana penuh keprihatinan, hindari kebijakan yg kontroversial dan  apalagi melanggar Konstitusi,” kata Din dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, pembentukan UU yang bertentangan dengan aspirasi rakyat harus ditunda. Apalagi UU tersebut menguntungkan segelintir pengusaha ketimbang rakyat.

“Sekedar contoh, UU Minerba sangat jelas hanya menguntungkan tujuh korporasi, Perppu/UU No. 2 Tahun 2020 sangat potensial penyelewengan dan penumpukan hutang negara, atau RUU Omnibus Law Ciptaker lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan kalangan pekerja/buruh),” pungkasnya.

Lawan Covid-19, Din: Rakyat Kritis Dirangkul, Bukan Dibungkam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Perwakilan Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Prof. Dr. Din Syamsuddin mengapresiasi dan berhusnuzon atas tindakan marah-marah Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dinilai tidak becus menanggulangi covid-19.

Karenanya, untuk menanggulangi masalah covid-19, Din Syamsuddin mengusulkan beberapa opsi kepada presiden.

“Galanglah kebersamaan seluruh elemen bangsa. Tidak ada salahnya utk mendengar aspirasi rakyat apalagi yang kritis (karena boleh jadi dalam kritik itu ada solusi yg bersifat konstruktif),” kata Din dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (30/6/2020).

Salah, tambah Din, jika malah aspirasi itu dibungkam.

“Baik dengan penyebaran agitasi dan fitnah oleh para buzzer bayaran. Ataupun kriminalisasi rakyat kritis dengan menggunakan kekuasaan,” pungkasnya.

Datangi DPRD, FUIB Pasuruan Desak RUU HIP Dicabut

Redaktur: Mazaya

PASURUAN (Jurnalislam.com)- Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan di jalan Raya Raci – Bangil untuk menyampaikan maklumat tentang penolakan RUU HIP pada Senin (29/06/2020) pagi.

FUIB juga mendesak tuntutan mereka untuk diteruskan ke DPR RI agar segera menghentikan pembahasan dan pencabutan RUU HIP.

Rombongan FUIB ditemui langsung oleh  ketua DPRD Sudiono Fauzan dan sejumlah anggota DPRD. Audiensi diawali dengan pembacaan maklumat FUIB yang berisi 9 poin oleh Nur Adi Septanto.

“RUU HIP ini lahir di tengah pandemi Covid. Telah ditolak komponen umat Islam. Sehingga ini menjadi yang harus kita syukuri. Hari ini kami juga saling menasehati, sesama umat Islam. Kami ingin mendengar dewan yang terhormat, sepakat menolak RUU HIP ini bersama-sama dengan FUIB,” terang M. Nawawi, sekretaris 1 FUIB.

Dalam sambutannya semua anggota dewan mendukung penuh maklumat yang disampaikan FUIB dan berjanji akan meneruskan maklumat tersebut ke DPR pusat,

“Kami akan menyampaikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ke institusi yang lebih tinggi.Masing-masing fraksi diharapkan meneruskan ke fraksi tingkat provinsi hingga pusat,” kata Rusdi Sutejo, anggota dewan dari Gerindra.

Israel Rencanakan Nekat Caplok Tepi Barat 1 Juli, Tak Peduli Konflik Besar

Redaktur: Mazaya

PALESTINA(Jurnalislam.com)– Israel yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, nekat akan menganeksasi atau mencaplok bagian-bagian Tepi Barat termasuk Lembah Jordan pada 1 Juli 2020. Rezim Zionis tersebut mengabaikan peringatan internasional bahwa aneksasi akan memicu konflik besar.

Keputusan menjalankan rencana aneksasi itu keluar setelah kabinet pemerintah Israel menggelar pertemuan pada hari Minggu.

Netanyahu mengatakan Israel akan “menerapkan kedaulatan” hingga 30 persen dari Tepi Barat—yang meliputi permukiman Yahudi dan tanah pertanian Lembah Jordan yang subur—mulai 1 Juli.

Negara-negara kekuatan Arab sudah memperingatkan langkah itu akan mengantar kekerasan dan mengguncang Timur Tengah.

Namun, para pendukung Netanyahu mengatakan aneksasi itu akan memperkuat kedaulatan Israel dan memperkeras tameng keamanannya terhadap terorisme dan agresi Iran.

Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, semuanya dengan tegas menentang aneksasi.

Para pemimpin Palestina telah lama berharap Tepi Barat—wilayah Yordania untuk Palestina yang diduduki oleh Israel setelah perang Arab-Israel 1967—akan membentuk bagian utama dari negara masa depan mereka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Beberapa negara Eropa mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Israel jika Netanyahu bergerak maju dengan rencana aneksasinya.

Beberapa analis mengatakan mereka tidak akan terkejut jika Netanyahu akan nekat, karena sudah tahu bahwa Presiden AS Donald Trump akan mendukungnya. Netanyahu juga menyadari momen seperti itu akan segera hilang jika Trump kalah dalam pemilu AS November mendatang.

“Aneksasi Tepi Barat oleh orang-orang bakhil Israel, sayangnya, adalah langkah logis berikutnya dalam lintasan panjang pendudukan dan pemukiman,” kata Joshua Landis, yang mengepalai Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma.

“Garis panjang presiden Amerika Serikat telah dikalahkan oleh perdana menteri Israel untuk membawa kami ke titik ini,” ujar Landis kepada The Washington Times, yang dilansir Senin (29/6/2020).

Dia menambahkan bahwa kemungkinan Palestina akan dirugikan, dan prediksi akan datangnya malapetaka akan terjadi adalah hal yang berlebihan.

“Saya tidak percaya bahwa aneksasi akan melepaskan neraka di seluruh wilayah. Sebagian besar orang Arab merasa putus asa tentang masalah Palestina,” ujarnya.

Sumber: sindonews.com

PKB: Usulan Ganti Nama RUU HIP Tidak Selesaikan Masalah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin mengomentari terkait adanya usulan perubahan nama Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Menurutnya adanya usulan perubahan nama RUU tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

“Usulan perubahann RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tidak akan menyelesaikan masalah jika substansinya tidak berubah sama sekali, apalagi persepsi publik yang terbentuk cenderung negatif terhadap RUU apapun yang berjudul Pancasila,” kata Yanuar, Ahad (28/6).

Menurutnya di tengah suasana seperti saat ini semua pihak diminta untuk menahan diri dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpikir lebih jernih, komprehensif dan kontekstual.  Ia menilai menyamakan cara pandang perlu dilakukan agar tidak ada lagi salah paham soal pengaturan Pancasila.

“Apa sebenarnya yang harus diatur soal Pancasila ini dalam bentuk undang-undang,” ujar anggota Badan Kajian MPR RI tersebut.

Ia beranggapan yang perlu dilakukan saat ini yaitu implementasi Pancasila, bukan penafsiran ideologis filosofis tentang Pancasila. Ia berharap semua pihak menghentikan perdebatan ideologis-filosofis-politis yang dinilai salah kaprah tersebut.

“Lebih baik kita bertanya, sudahkah nilai-nilai Pancasila saat ini menyatu dalam pikiran, hati, kata-kata dan tindakan? Kita memerlukan metodologi, teknik atau cara yang efektif untuk sosialisasi dan operasionalisasi Pancasila yang bisa diterima dan dilakukan semua pihak,” ungkapnya.

Ia mengakui sosialisasi Pancasila yang dilakukan hanya oleh MPR dan BPIP jelas masih kurang, tidak memadai, dan belum menyentuh partisipasi semua kalangan. Menurutnya, negara seharusnya membuka peluang, mendorong dan memfasilitasi agar sosialisasi tidak dimonopoli kelompok atau lembaga tertentu saja.

“Kita tidak boleh lagi menempatkan Pancasila hanya milik segelintir orang, kelompok atau golongan tertentu saja. Penerapan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru harus menjadi pelajaran sejarah yang sangat penting agar kita tidak lagi tergelincir pada monopoli Pancasila,”  ujar pria yang juga motivator pengembangan diri itu.

“Saat ini, pemerintah dan DPR semestinya bertanggungjawab penuh untuk menempuh dan mendorong  agar masyarakat dan semua pihak lebih antusias, happy dan partisipatif dalam sosialisasi Pancasila,” imbuhnya.

Sumber: republika.co.id

 

Ancaman Reshuffle Dinilai Kegagalan Jokowi Tangani Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Presiden Joko Widodo (Jokowi) terang-terangan membuka peluang untuk melakukan pengocokan ulang atau reshuffle kabinetnya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di depan para Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis (18/6/2020) dan diunggah ke kanal YouTube, Minggu (28/6/2020).

Jokowi menyampaikan rasa kecewanya atas kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kemajuan yang signifikan.

“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube sekretariat Presiden.

Menanggapi kemungkinan reshuffle tersebut, Pengamat Komunikasi Politik Telkom University dan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dedi Kurnia Syah mengatakan, pilihan reshuffle sebenarnya dilematis bagi Jokowi.

Menurut dia, reshuffle ini bisa dimaknai dua hal. Pertama, ini menunjukkan bahwa Jokowi gagal mengkoordinasi kementerian yang sejak awal terlalu dibangga-banggakan, baik formasi maupun tokoh-tokoh yang dipilih.

Kedua, ada sikap jumawa dari para menteri yang merasa dipilih karena berjasa dalam pemenangan atau merasa dekat dengan lingkaran Jokowi secara politis.

“Dua hal ini memicu lambannya kinerja, atau justru ada pola ketiga, yakni Jokowi gagal mengimplementasikan kepemimpinan kepala negara sehingga kerja kabinet tidak terstruktur dan berjalan sendiri,” ujar Dedi, Senin (29/6/2020).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mengatakan, wacana reshuffle ini juga memberikan makna bahwa pesan Jokowi kala memulai periode kedua menyebutkan bahwa “tidak ada visi misi menteri”, sama sekali tidak didengar para menteri itu sendiri.

“Meskipun, kerja pemerintah seharusnya kolektif, produktif atau tidaknya bergantung Presiden, kekecewaan Presiden pada menteri, sama saja kecewa pada diri sendiri,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Peluncuran Rania Turki, Rumah Besar Perempuan Indonesia di Turki

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) – Dengan semakin meningkatnya jumlah WNI terutama perempuan Indonesia yang tinggal di Turki mendapatkan perhatian dari para aktivis yang berinisiatif untuk menghadirkan organisasi perempuan baru. Organisasi tersebut bernama Rumah Muslimah Indonesia (Rania) Turki yang kemudian melaksanakan launching secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Minggu (28/06/2020) dengan tema “Menjadi Perempuan Muslimah Berdaya Bersama Rania”.

 

Acara launching virtual Rania Turki menghadirkan Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai keynote speaker dan juga dihadiri oleh Sinta Agathia (Ketua Dharma Wanita KBRI Ankara) dan Novi Asy’ari (Ketua Dharma Wanita KJRI Istanbul).

 

“Dengan terbentuknya Rania Turki, semoga dapat menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia di Turki. Kedepannya terus maju untuk Rania, kami akan selalu mendukung”, Novi Asy’ari Ketua Dharma Wanita KJRI Istabul menyatakan harapannya kepada Rania.

 

Dukungan terhadap Rania juga datang dari Sinta Agathia Ketua Dharma Wanita KBRI Ankara, “Kami dari Dharma Wanita membuka hati untuk berkolaborasi bersama. Saya melihat Rania selama bulan Ramadhan kemarin telah mengadakan aktivitas positif yang menguatkan semangat para perempuan Indonesia selama masa lockdown di Turki”.

 

“Dengan ini saya nyatakan Rania Turki secara resmi berdiri”, ungkapnya meresmikan peluncuran Rania Turki kepada masyarakat Indonesia yang ada di Turki.

 

Sementara itu pembicara kunci dalam agenda launching tersebut Netty Prasetyani menyatakan, “Saya yakin Rania Turki akan menjadi rumah besar bagi perempuan Indonesia di Turki untuk bisa bersilaturahim, mengumpulkan potensi dan memberikan manfaat kepada masyarakat di Turki”.

 

Anggota Komisi IX DPR RI tersebut juga menyatakan masih banyak masalah yang mendera perempuan seperti isu kesehatan dan tenaga kerja, “Angka kematian ibu masih tinggi, termasuk juga  banyak perempuan yang bekerja keras mempertaruhkan nyawanya menjadi pekerja migran di berbagai negara”.

 

“Hal ini menjadi potret bahwa masalah perempuan harus kita selesaikan bersama. Saya percaya jika perempuan menggabungkan dirinya dalam sebuah organisasi maka puzzle kekuatan dan potensi ini akan terkumpul dan bisa menyelesaikan banyak masalah”, tegasnya.

 

Ketua Umum Rania Turki, Sri Wahyuningsih menyatakan bahwa Rania merupakan wadah bagi seluruh perempuan muslimah Indonesia di Turki.

 

“Kami mendirikan Rania Turki dengan latar belakang anggota yang beragam terdiri dari ibu rumah tangga, mahasiswi dan pelajar. Kami berharap Rania dapat tumbuh mengembangkan anggotanya menjadi perempuan muslimah yang cerdas, mandiri dan berdaya”, pungkasnya.

 

Agenda launching Rania Turki ini diikuti oleh ratusan ibu-ibu, mahasiswi dan pelajar dari berbagai kota di Turki seperti Istanbul, Ankara, Antalya, Izmir, Sakarya, Kayseri, Tekirdag dan Kirklareli.

 

Selain itu juga terdapat tamu undangan dari berbagai organisasi seperti GIA, PCIM Turki, Fatayat NU Turki, KAMMI Turki, FLP Turki, IKPM Turki, Ikamat Turki, Madrasah Fatih, TIH, Rumaisa Sabila Eropa, Baitunna Jannatuna Jerman, Aliansi Keputrian Timur Tengah dan Afrika, dan perwakilan PPI Turki dan PPI Wilayah.

 

Pengamat: Jokowi Kecewa Pada Menteri, Sama Saja Kecewa Diri Sendiri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merasa kecewa dengan kinerja para menterinya di era pandemi Covid-19.

“Kekecewaan presiden pada menteri, sama saja kecewa pada diri sendiri,” kata Dedi, Senin (29/6).

Ia menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung soal perombakan atau reshufle kabinet sebenarnya akan menunjukkan dilema Jokowi. Dengan mempublikasikan rapat tersebut, Jokowi seolah mengakui dua hal.

“Pertama, gagal mengkoordinasi kementerian yang sejak awal terlalu dibanggakan, baik formasi maupun tokoh-tokoh terpilih,” ujar Dedi saat dihubungi Republika.co.id, Senin (29/6).

Kedua, Jokowi mengatakan, ada sikap jemawa dari para menteri yang merasa dipilih. Menurut dia, ada dua hal yang memicu lambannya kinerja, yakni menteri merasa dipilih karena berjasa dalam pemenangan, atau merasa dekat dengan lingkaran Jokowi secara politis.

Persoalan lainnya, ia mengatakna, Jokowi gagal mengimplementasikan kepemimpinan kepala negara. Akibatnya, kata Dedi, kerja kabinet tidak terstruktur dan berjalan sendiri.

Kondisi tersebut, ia mengatakan, dapat dipicu dua hal, yakni Jokowi yang memulai periode kedua dengan menyatakan bahwa tidak ada visi misi menteri atau para menteri itu sama sekali tidak mendengar pesan Jokowi.

Menurut Dedi, para menteri harus kemukakan prestasi sekurang-kurangnya meyakinkan presiden jika rencana-rencana strategis kementerian segera tercapai paling tidak sebelum agustus. Prestasi para menteri sebenarnya sederhana, yakni menjalankan kebijakan dengan imbas pada publik dan negara.

“Kementerian yang hanya habiskan waktu kunjungan dan pidato, ada baiknya mulai berkemas,” tutur Dedi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa kecewa dengan kinerja para menterinya di era pandemi Covid-19. Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle para menterinya tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet pada 18 Juni lalu tapi baru diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, pada hari ini, Ahad (28/6) kemarin. Jokowi menumpahkan kegeramannya atas kelambanan kinerja para menteri dalam penanganan krisis pandemi Covid-19.

Bahkan, Jokowi mengatakan bisa saja dirinya melakuan reshuffle, termasuk membubarkan lembaga. Namun, dia tidak menjelaskan lembaga seperti apa yang berpotensi untuk dibubarkan.

Sumber: republika.co.id

Pakar: Menteri Membebani Patut Direshuffle

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak jengkel dengan para kinerja menteri kabinetnya.

Bahkan dalam rapat kabinet, Jokowi sampai menyinggung reshuffle dan membubarkan lembaga karena tak mampu bekerja cepat menghadapi pandemi Covid-19.

 

Jokowi menyebut sejumlah sektor yang menjadi sorotan. Misalnya, kesehatan yang dianggap tak maksimal dalam menyerap anggaran Rp 75 Triliun, baru keluar 1,35 persen. Kemudian, sektor sosial dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk sektor ekonomi yang belum maksimal keluarkan stimulus ekonomi.

 

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sudah tahu dan memahami mana saja kementerian yang seharusnya di reshuffle.

 

“Dengan kekacauan itu, Jokowi tahu mana Menteri yang malah menjadi beban, bikin tambah kacau arah pemerintahan dan mana yang tidak. Mana yang bisa bekerja di tengah krisis, mana yang tidak,” ujar Ubed, Senin (29/6).

 

“Nampaknya telah jadi tanda menteri yang menjadi beban dan patut untuk direshuffle yakni, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menkum HAM, Menteri ketenagakerjaan, Menteri Ekonomi, dan Menteri Perindustrian,” tambahnya.

Selain para menteri itu, Ubed mengingatkan, nampaknya Presiden Jokowi juga perlu melakukan evaluasi terhadap dua Menteri Koordinator. Yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. .

 

“Selain itu ada dua Menko yang juga jadi beban Jokowi yang perlu dievaluasi dan bahkan direshuffle yaitu Menko Manivest dan Menko Ekuin. Argumennya karena sudah ada Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang sudah jadi undang-undang tetapi tidak efektif digunakan oleh dua Menko tersebut. Bahkan justru membuat kegaduhan saja, dari kegaduhan TKA, kegaduhan debat terbuka yang gagal, dan juga kegagalan Kartu Prakerja yang dihandle langsung oleh Menko Ekuin,” sebut Ubed.

Sumber: merdeka.com

 

Pengamat: Jokowi Marah-marah Tanda Gagal Atur Menteri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet paripurna pada Kamis (18/6) menuai banyak sorotan.

Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam pidatonya mengancam akan membubarkan lembaga dan tak segan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Analis sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun menyebut, kemarahan Jokowi pada pidatonya tersebut merupakan gambaran ekspresi emosional dan kegagalannya dalam menangani virus korona atau Covid-19. Karena sebelumnya, Jokowi menganggap remeh pandemi Covid-19.

“Jadi pidato Jokowi yang marah-marah itu sebenarnya ekspresi emosional dari kegagalanya sekaligus kekacauanya dalam mengendalikan para menterinya dan kegagalanya mengendalikan kondisi ekonomi pada kwartal I dan Kwartal II tahun 2020 ini yang terkonstraksi minus,” kata Ubeidillah dalam keterangannya, Senin (29/6).

Karena kekacauan tersebut, lanjut Ubeidillah, Presiden Jokowi harus mengganti menteri yang menjadi beban dan akan menambah kekacauan kedepannya. Seperti, Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Sosial (Menos), Menkumham, dan Menteri Perindustrian.

sumber: jawapos.com