Berita Terkini

Hajatan di Bekasi Harus Berizin dan Patuhi Protokol

Redaktur: Mazaya

BEKASI (Jurnalislam.com) — Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengizinkan warganya untuk menggelar hajatan atau pesta pernikahan di tengah pandemi Covid-19. Pepen, sapaan akrabnya, tetap mengeluarkan instruksi kepada para camat agar mempertimbangkan risiko warga berkumpul menghadiri hajatan.

Begitu pula dengan warga yang menggelar pesta lebih meriah, sambung dia, harus tetap dapat izin dari pihak kepolisian.

“Izinnya ke kecamatan. Kalau dia mau ada dangdutan izinnya ke polsek. Bukannya ga boleh tapi diatur sedemikian rupa,” kata Pepen di Stadion Patriot Candrabraga, Kota Bekasi, Senin (24/8).

Politisi Partai Golkar tersebut menuturkan, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 jumlah kerumunan harus diatur. Kapasitas tempat dan jumlah tamu yang datang tak boleh melebihi aturan, yang itu bukan berarti tidak boleh, hanya diatur. Dia sudah memberi instruksi kepada setiap camat untuk memberikan izin orang hajatan, dengan mengacu lus ruangan yang digunakan dan jumlah tamu yang hadir.

“Kalau ada hajatan tanahnya (kalau bisa) 50 meter, ya kalau engga jadikan drive thru, jangan ngumpul atau dengan jumlah tertentu,” terang Pepen.

Dia mengaku, Pemkot Bekasi belum menerapkan sanksi kepada warga yang kedapatan melanggar aturan tatanan hidup baru di Kota Bekasi. Hal itu termasuk dalam hal penyelenggaraan pesta pernikahan. Pepen merasa lebih memilih cara persuasif agar masyarakat juga tidak dirugikan jika Pemkot Bekasi hanya menerapkan denda jika ada yang melanggar.

“Sanksi moral saja. Ini kan kita pandemi ini persoalannya dalam, saya lebih baik pada persuasif dan humble,” pungkasnya.

Sumber: republika.co.id

PKS – PKB Bertemu, Bahas Isu Keumatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR bersilaturahim ke kantor Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR, Senin (24/8). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku, kedatangannya ke kantor Fraksi PKB untuk bersilaturahim sekaligus meminta masukan terkait dengan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang diinisiasi PKS.

“Untuk mendapatkan masukan serta membangun kesamaan persepsi dengan Fraksi PKB terkait dengan RUU yang sedang dibahas di Baleg, yakni RUU Perlindungan Ulama yang diubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama,” kata Jazuli, Senin (24/8).

 

PKS mengaku, meminta Fraksi PKB untuk menyempurnakan draf yang dibuat Fraksi PKS. Terutama, dalam RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama yang diinisiasi PKS tersebut. Fraksi PKS meyakini bahwa Fraksi PKB termasuk yang mendukung RUU Tokoh dan Simbol Agama yang diusulkan Fraksi PKS. “Karena ini banyak menyangkut ulama, kiai, dan tokoh agama yang harus kita lindungi,” tutur Anggota DPR asal Banten II ini.

Selain itu, keduanya juga menyoroti terkait RUU Pemilu. Fraksi PKS mengusulkan agar besaran ambang batas parlemen sebesar lima persen. “Kami berharap, kenaikan dilakukan secara bertahap atau gradual sehingga penyederhanaan terjadi secara alami dengan kesadaran dan tanpa paksaan,” tutur Jazuli.

sumber: republika.co.id

 

Kota Bogor Akan Terapkan PSBB Tingkat RW

Redaktur: Mazaya

BOGOR (Jurnalislam.com) — Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan Pemerintah Kota Bogor ke depan memilih untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berbasis komunitas, yakni pada tingkatan kelurahan dan rukun warga (RW). Menurut Bima Arya, Pemerintah Kota Bogor tidak akan mundur untuk menerapkan PSBB.

Saat ini, penyebaran Covid-19 di Kota Bogor saat ini trennya meningkat dan penularannya bergeser pada klaster keluarga. “Kita tidak mungkin mundur ke PSBB sebelumnya yang berskala Kota Bogor. PSBB itu kan skalanya besar, sudah tidak tepat. Ke depan kita akan ke PSBB berbasis komunitas,” kata Bima Arya menjawab pertanyaan pers di sela kunjungannya ke beberapa sekolah untuk mengecek pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kecamatan Bogor Selatan, Senin (24/8).

Bima menilai konsep PSBB berbasis komunitas saat ini lebih tepat diterapkan untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga dan permukiman. Bima menyebut dirinya mendapat laporan bahwa klaster keluarga di Kota Bogor saat ini sudah meningkat lagi menjadi 43 keluarga dengan jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 157 kasus.

Menurut dia, sebagian besar kasus positif Covid-19 baru adalah karena terpapar dari orang di lingkungan keluarganya yang aktif dan orang yang tampak sehat tapi sebenarnya pembawa virus atau orang tanpa gejala (OTG). “Sebagian besar penularan Covid-19 di keluarga dan komunitas, karena penularan dari OTG yang aktif. Kalau kita pelajari polanya, ada orang lanjut usia dan anak-anak di rumah yang tidak kemana-mana, tapi bisa terpapar Covid-19,” katanya.

Karena itu, kata dia, pada penerapan PSBB berbasis komunitas Pemerintah Bogor akan memaksimalkan para relawan dan komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bogor untuk pemantauan dan penelusuran kasus dan potensinya munculnya kasus baru. “Kita akan fokus pada basis komunitas. Ada komunitas pendidikan, karang taruna, PKK, dan anak-anak muda. Semua kita minta bantuannya untuk berperan serta melakukan kampanye masif Covid-19 sampai ke tingkat keluarga,” terangnya.

Sumber: republika.co.id

 

Peran Relawan Sangat Penting Dalam Penanggulangan Bencana

Redaktur: Mazaya

MOJOKERTO(Jurnalslam.com) – Usai menggelar berbagai kegiatan selama dua hari, para relawan dari organisasi mitra Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim, sejenak meluangkan waktu untuk bersantai.

Dalam acara yang dikemas dalam Jambore Relawan Penanggulangan Bencana Jatim, para relawan dihibur dengan musik elekton dan pembagian berbagai door prize. Mereka juga ditantang dengan kuis-kuis yang menarik.

Tak lupa hidangan kambing guling, sate, dan gulai, turut menyemarakkan acara yang berlangsung pada Sabtu (22/8) malam di Obis Camp, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Api unggun menambah suasana kian meriah.

Kabid Penanggulangan Kebencanaan (PK) BPBD Jatim Gatot Subroto yang membuka acara ini turut men-support para relawan untuk terus berkegiatan meski pandemi Covid-19 belum usai.

“Kami di BPBD Jatim tak ada apa-apanya tanpa dukungan relawan. Kami tanpa relawan tak bisa turun ke masyarakat hingga pelosok-pelosok desa,” ungkap Gatot Subroto dalam sambutannya.

Ia mengakui peran relawan sangat penting. Bahkan ia harus rela balik dari Jakarta untuk ikut hadir dalam acara bersama para relawan. Sebelumnya, Gatot Subroto mengikuti rapat di BNPB di Jakarta.

Gatot juga mengungkapkan pesan dari Kepala BNPB Doni Monardo. Doni mengajak semua pihak, termasuk relawan untuk tiada lelah dan menyerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Kita tidak akan menang melawan Covid-19 bila tidak disiplin,” ungkap Gatot Subroto mengutip pernyataan Kepala BNPB.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Dwi Rossantiana mengungkapkan, kegiatan Rakor BPBD Jatim bersama para organisasi mitra SRPB Jatim mendapat animo tinggi. Termasuk pula pelatihan yang diadakan kepada para relawan se-Mojokerto Raya maupun jambore relawan pada malam harinya.

“Terima kasih kepada para relawan maupun para organisasi mitra SRPB Jatim yang telah hadir di acara ini. Mulai dari awal hingga berakhirnya acara,” ungkap perempuan yang kerap disapa Ocha ini.(*)

KSPI Gelar Aksi Tolak RUU Cipta Kerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sejumlah unjuk rasa yang melibatkan massa dari kalangan buruh, petani dan pedagang kaki lima diagendakan berlangsung di Jakarta, Selasa (25/8).

Salah satunya massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan melibatkan buruh dari sejumlah elemen Serikat Pekerja di wilayah Jabodetabek.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono dalam keterangan tertulis mengatakan kegiatan aksi digelar pukul 10.30 WIB. Massa akan berkumpul di depan Gedung TVRI, Jakarta Pusat.

Lalu, bergerak dengan jalan kaki menuju Gedung DPR RI. “Agenda menolak ‘omnibus law’ RUU Cipta Kerja dan stop PHK,” katanya.

Selain itu sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sekitar bantaran Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur juga diagendakan menggelar unjuk rasa di Gedung Wali Kota Jakarta Timur di kawasan Pulo Gebang. Aksi digelar sekitar pukul 09.00 WIB dengan tuntutan untuk memperoleh izin berdagang usai penutupan lapak sejak Maret 2020.

Sementara itu melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro,petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan koordinasi terkait penyampaian pendapat oleh Perhimpunan Petani Sumatera Deli Serdang.

Seorang mengenakan topi petani serta rompi merah lengkap dengan spanduk orasi tampak sedang berdialog bersama polisi di kawasan Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan.

Kasat Lantas Jakarta Selatan Kompol Sri Widodo yang mengawal langsung kegiatan itu belum memberikan pernyataan saat dihubungi melalui pesan singkat.

Sumber: republika.co.id

 

Komite Khittah NU 1926 Sebut Ekonomi Nasional Kian Mengkhawatirkan

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KKNU) 1926 yang dimotori KH Agus Solachul Aam Wahib Wahab meminta ekonom Rizal Ramli memulihkan kondisi ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan menyebabkan resesi ekonomi.

Gus Aam, panggilan KH Agus Solachul Aam Wahib Wahab menilai, Rizal Ramli merupakan figur yang cerdas dan berani. Dia mencontohkan ide mantan Menko Perekonomian itu menyatukan seluruh bank syariah milik pemerintah. Tujuannya, asetnya bisa bertambah besar sehingga bisa bersaing dengan bank umum milik swasta.

 

“Pak Rizal Ramli punya pengalaman 20 tahun lalu. Saat itu ekonomi terpuruk imbas krisis moneter. Namun kondisi saat itu berhasil diatasi oleh beliau. Bahkan perekonomian yang minus 3% bisa diubah menjadi tumbuh hingga 7% sebelum Gus Dur dilengserkan,” ujar Gus Aam dalam acara webinar Ngopi RR Edisi-4 – Membangkitkan Ekonomi Pesantren di Tengah Pandemi Corona, Keniscayaan atau Ilusi?, Senin (24/8/2020).

Menurutnya, kesulitan ekonomi saat ini terasa sampai ke bawah. Termasuk yang dirasakan para pengasuh pondok pesantren. Pasalnya, berbulan-bulan mereka menghentikan kegiatan belajar-mengajar. Bahkan sampai hari ini masih ada pesantren yang tutup. Tentu kondisi itu juga berdampak pada masyarakat di lingkungan pesantren. “Sebab selama ini roda ekonomi mereka bergerak karena keberadaan pesantren,” ujarnya.

Sumber: sindonews.com

KPAI: Sekolah Belum Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah telah mengizinkan sekolah di zona hijau dan kuning melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Kendati demikian, di lapangan masih banyak kendala, terutama minimnya infrastruktur untuk melindungi siswa dari virus corona.

Pembelajaran jarak jauh (PJJ) pun masih menjadi opsi terbaik bagi para siswa selama musim pandemi Covid-19.

Belum siapnya sekolah membuka sekolah tatap muka dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kesimpulan tersebut didapatkan setelah KPAI bekerja sama dengan KPAD dan jaringan guru melakukan pengawasan langsung di 27 sekolah-sekolah unggulan di berbagai wilayah di Indonesia.

KPAI mengawasi secara langsung sekolah-sekolah di wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan lain-lain.

Ada juga wilayah-wilayah yang pengawasannya dilakukan oleh KPAD seperti di Sumatera Selatan, dan ada juga menggunakan jaringan guru seperti di Bengkulu dan Mataram.

Hasil pengawasan langsung ke 27 sekolah menunjukkan bahwa mayoritas satuan pendidikan mulai dari jenjang SD sampai SMA/SMK belum siap melakukan proses pembelajaran tatap muka di era pandemi.

Catatan-catatan kekurangan dari daftar periksa KPAI, di antaranya 74% Satuan pendidikan belum membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 di level satuan pendidikan dengan surat keputusan (sk) kepala sekolah, dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas dan rinci, seperti penyiapan infrastruktur, penyiapan berbagai SOP layanan di dalam masa kenormalan baru.

“Ada 26% yang sudah membuat tim gugus tugas penanganan Covid-19 di level sekolah,” ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.

Sumber: sindonews,com

Jutaan Kader Pramuka Siap Terlibat Atasi Pandemi

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com) – Kepala UNICEF Perwakilan Jawa, Arie Rukmantara menyatakan pramuka Indonesia yang kini beranggotakan 25 juta berpotensi melakukan perubahan mengatasi Pandemi COVID-19.

Menurut dia, pramuka dituntut harus mampu membuat trend patuh protokol kesehatan. Misalnya mengenakan masker harus menjadi trend, itu perlu kolaborasi.

“Sementara yang sulit adalah mencuci tangan. Memakai hand sanitizer juga dapat menjadi trend. Termasuk juga menjaga jarak yang aman. Bagaimana ngeriung atau cangkrukan yang aman,” ungkap Arie dalam Talkshow Gerakan Pramuka Dulu, Kini,dan Tantangan Adaptasi Kebiasaan Baru yang digelar virtual, Senin (24/8/2020). Talkshow diikuti perwakilan pramuka dari seluruh daerah di Jawa Tengah.

Ia mengutarakan, dengan jumlah yang mencapai 25 juta anggota, Indonesia harus menjadi pengurus The World Organization of the Scout Movement (WOSM– Organisasi Pramuka Dunia). Sebab jumlah itu sama dengan 25 persen jumlah pramuka di dunia yang beranggotakan 100 juta.

Pihaknya juga mendorong agar anggota Pramuka Indonesia mencatat segala kegiatan pengabdian yang mereka lakukan. Sebab dari data yang ia peroleh, ia sempat terkejut ketika melihat jam pengabdian Indonesia hanya sedikit; hanya 1.500 jam per bulan. Sementara Pramuka India mencapai 1,5 juta jam, dan Pramuka Amerika Serikat 10 juta jam per bulan.

sumber: sindonews.com

Jokowi Klaim Akhir 2021 Akan Produksi 30 Juta Vaksin Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Harapan untuk bisa segera menghentikan pandemi Covid-19 di Tanah Air terbuka lebar.

Hal ini terkait dengan adanya komitmen dari sejumlah pihak untuk menyuplai vaksin anti-Covid-19.

Bahkan akhir 2020 ini, vaksin sudah mulai berdatangan. Adanya komitmen dukungan vaksin untuk Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan laporan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dia menyebut akhir 2020 ini Indonesia akan mendapatkan komitmen vaksin 20–30 juta. Selanjutnya sampai akhir 2021, jumlah vaksin yang tersedia mencapai 290 juta.

“Itu sebuah jumlah yang sangat besar. Negara lain mungkin sejuta-dua juta saja belum, kita sudah dapat komitmen 290 juta. Baik yang diproduksi di sini maupun nanti yang di luar. Saya kira ini berita yang sangat bagus,” katanya saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka kemarin.

Jokowi menandaskan keyakinannya bahwa pengadaan vaksin Covid-19 sudah pada jalur yang benar. Dia menyebut Indonesia sudah sibuk mencari vaksin, sementara negara lain belum.

“Di ASEAN saja, saya lihat belum ada yang siap dengan vaksin yang sebanyak tadi yang saya sampaikan,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com

Warga Yahudi Bangun Pos untuk Perluas Pemukiman Ilegal

Redaktur: Mazaya

HEBRON(Jurnalislam.com) – Warga pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina membangun pos ilegal di desa Birin, timur Hebron, untuk memperluas pemukiman ilegal.

Menurut perwakilan Komite Anti-Pemukiman di Tepi Barat, Rateb Jabour menyatakan para penghuni pemukiman Yahudi menempatkan karavan di tanah milik seorang warga lokal Palestina sebagai langkah pertama menuju penyitaan ratusan acre lahan warga Palestina.

“Pasukan penjajah Israel menyerbu masuk ke desa dan memberi peringatan pada lima warga yang memerintahkan agar mereka berhenti bekerja di tanahnya,” papar Jabour, dilansir Memo.

Warga desa Palestina khawatir dengan rencana penyitaan lahan sebagai bagian dari langkah Israel lebih luas untuk mengusir warga Palestina dan merebut tanah mereka untuk perluasan pemukiman ilegal Bani Haiver.

Terletak di barat daya Bani Na’im, Birin memiliki populasi 160 orang dan dikelilingi oleh Bani Haiver di bagian timur serta jalan Nomor 60 di bagian barat.

“Warga Birin awalnya diusir dari Gurun Naqab di selatan wilayah pendudukan Palestina dan sekarang tergantung ada pertanian dan peternakan sebagai sumber utama penghasilan mereka,” ungkap kantor berita Wafa.

Warga pemukiman secara rutin menyerang properti dan lahan pertanian Palestina di penjuru wilayah pendudukan, tapi mereka jarang ditangkap dan diadili oleh otoritas Israel.

Sumber: sindonews.com