Berita Terkini

Ratusan Petani Hutan Menginap di KLHK, Ancam Datangi Masa Lebih Banyak

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Sudah tiga hari ratusan petani dari perwakilan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) menginap didepan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mereka terdiri dari kurang lebih 63 Gapoktan/KTH/LMDH dari lebih kurang 19 Kabupaten se-Jawa.

Gema PS datang bukan tanpa alasan, hingga saat ini perjuangan mereka untuk mendapatkan SK perhutanan sosial belum juga direalisasikan oleh KLHK.

“Kami datang kesini meminta kepastian SK Perhutanan Sosial yang hingga hari ini tidak ada kepastian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujar Edi, perwakilan dari Gema PS kepada awak media di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Padahal, kata Edi, Gema PS sudah bertemu dan Dialog Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana pada 10 Oktober 2019 lalu, hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden terkait Perhutanan Sosial. Namun, hingga kini KLHK belum juga merealisasikan amat Presiden Jokowi.

“Tapi dalam kondisi ini, kami merasa kinerja KLHK terutama Direktorat PSKL sangat buruk dan tidak serius untuk menyelesaikan persoalan ini, dari 63 usulan atau perkiraan 137 SK yang dilayangkan oleh GEMA PS Indonesia, hanya 2 yang telah diproses untuk menjadi SK,” ungkapnya.

Keterlambatan ini, papar Edi, akan berimbas pada jadwal musim tanam petani dan para petani terancam tidak dapat menerima program pemerintah seperti Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program-program ketahanan pangan yang lainnya akibay tidak adanya SK Perhutanan Sosial tersebut.

“Yang seharusnya dalam kondisi krisis bisa bangkit dari keterpurukan pandemi covid-19, justeru hak-hak petani terancam hilang,” tegasnya.

Tak hanya itu, lanjut Edi, bahkan yang lebih parahnya lagi di Kabupaten Kediri malah ditemukan praktik penyewaan lahan oleh oknum tertentu dan jumlah nominalnya pun tidak sedikit.

“Perlu ada tindakan khusus pada lokasi yang masih konflik kepentingan seperti di Kediri, adanya praktik penyewaan lahan oleh oknum hingga mencapai mencapai Rp 30juta/ha, penyewaan tersebut dalam skala besar kepada tuan tanah yang mencapai 5ha sampai ada yang mencapai 50ha,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Edi, Gema PS akan terus bertahan di Kantor KLHK hingga adanya kepastian SK Perhutanan sosial, bahkan tidak menutup kemungkinan puluhan ribu petani yang tergabung di Gema PS akan turut hadir.

“Jika belum juga adanya kepastian dari pihak KLHK, jangan salahkan petani kami yang akan menyusul ke gedung KLHK,” tandasnya.

Asyuro Syiah Nyaris Ricuh: Tolak Diajak Dialog, Anggota FUIS Diteriaki Wahabi  

Redaktur: Mazaya

SEMARANG-(Jurnalislam.com)–Ketegangan terjadi saat Forum Umat Islam Semarang mendatangi kediaman ketua yayasan Syiah Nuruts Tsaqolain guna mengajak dialog terkait perayaan Syiah yang digelar dirumahnya, Kampung baru, Jalan petek, Kel. Dadapsari, Semarang Utara, Sabtu (29/8/2020)

 

Kasat Intelkam Polrestabes AKBP Guki Ginting yang menjadi mediator menyampaikan bahwa pihak Syiah tidak berkenan menemui dikarenakan masih berlangsung acara pengajian

 

“Yang bersangkutan belum bisa menemui,” kata AKBP Guki kepada perwakilan FUIS

 

Karena dialog yang diagendakan tidak terlaksana FUIS membentangkan sepanduk penolakan perayaan Syiah di depan gerbang kampung dengan dijaga ketat oleh aparat kepolisian

 

Sambil membagikan brosur tentang fatwa MUI atas kesesatan aliran Syiah, FUIS juga melakukan orasi menjelaskan bahwa Syiah adalah ajaran sesat

 

“Fatwa MUI menjelaskan bahwa Syi’ah adalah bagian sekte sesat, Syekh Hasyim Asy’ari mengatakan Syiah sesat,” jelas Ustadz Danang Setyadi, Pembina FUIS saat melakukan orasi

 

“Maka hari ini kita umat Islam berdiam diri maka kasus Sampang menjadi saksi, bahwa umat Islam Ahlusunnah dibantai sama mereka,” tambahnya sambil disambut teriakan takbir para peserta

 

Disaat orasi berlangsung dibalik brigade aparat kepolisian sekelompok pemuda Syiah berteriak dengan menyebut Wahabi kepada anggota FUIS dengan dibarengi kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan

 

 

 

 

Isbat Nikah Raih Rekor MURI, Kemenag Apresiasi Pemkab Jember

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Muharam Marzuki menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jember bersama Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama Jember, serta jajaran KUA yang berhasil menggelar pelaksanaan Sidang Isbat nikah secara daring dan luring bagi 1000 pasang pengantin di 11 lokasi sehingga meraih rekor MURI.

“Isbat Nikah adalah upaya negara melalui Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan perlindungan hukum kepada pasangan pengantin dan putera puterinya, untuk mendapatkan akses kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup dalam berusaha mencari nafkah, serta menjamin hak-hak hukum yang bersangkutan terkait hak waris dan hak hak sipil lainnya,” kata Muharam dalam sambutan yang dilakukan via zoom, Jumat (28/08/2020).

Muharam mengatakan, Kementerian Agama terus mendukung proses isbat nikah bagi penyelenggara yang melaksanakan Sidang Isbat, sehingga pencatatan nikah dapat sesuai dengan koridor hukum negara dan agama dengan prosedur yg benar. Dengan demikian, tujuan mulia dari isbat nikah tidak terganggu dengan proses yang keliru secara administratif pencatatan nikah.

“Bila terjadi kesalahan secara administratif maka dapat berdampak hukum dan menjadi hambatan psikologis bagi pasangan pengantin dan keluarganya ke depan,” ujarnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut Dirjen Dukcapil Kemendagri, Rektor IAIN Jember, Kepala Pengadilan Agama Jember, Kepala Kemenag Jember, para Camat, Kepala KUA dan SKPD se Kabupaten Jember.

Dalam Laporannya, Bupati Jember menyebutkan sudah 7.112 pasang pengantin yg diisbatnikahkan, pada tiga kali pelaksanaan Isbat Nikah di daerahnya, yaitu: pada tahun 2017 sebanyak 1.112 pasang, 2018 sebanyak 5000 pasang dan 2020 di tengah masa pandemi covid 19, sebanyak 1000 pasang.

Sejumlah Pejabat Pemprov DKI Terpapar Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan setidaknya tujuh pejabat penting di lingkungan Pemprov DKI dan orang dekat Gubernur DKI Jakarta positif Covid-19. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Kamis (27/8) malam.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tes swab di lingkungan pegawai untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan secara aman dan nyaman. Berdasarkan tes swab selama beberapa pekan terakhir, sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta dikonfirmasi positif Covid-19.

“Dari tes swab itu, sejumlah pejabat hasil tesnya positif. Mereka yang diduga positif covid-19 itu saat ini melakukan isolasi mandiri dan tetap menjalankan tugas dari rumah. Karena mereka tidak ada gejala apapun, sehingga mereka tetap bertugas meskipun tanpa interaksi langsung di kantor,” jelas Sekda Saefullah, dalam keterangan pers, Jumat (28/8).

Sejumlah pejabat yang dinyatakan positif COVID-19 tersebut, yaitu
– Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta, Reswan W. Soewaryo;
– Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Premi Lesari;
– Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Hendra Hidayat;
– Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati;
– Direktur Utama PD Pasar Jaya, Arief Nasruddin;
– Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah Idris; dan
– Ketua TGUPP, Amin Subekti.

“Sementara itu, untuk pejabat eselon II lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang juga menjalani tes swab dinyatakan negatif Covid-19 dan dalam keadaan sehat. Sehingga, mereka dapat menjalankan tugasnya seperti sedia kala. Tentunya, dengan menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas,” imbuh Saefullah.

Saefullah menegaskan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memasifkan testing (pengujian) dan melakukan tracing (pelacakan) akan terus dilakukan selama masa pandemi covid-19 agar memutus mata rantai penularan. Selain itu, Sekda Saefullah menyatakan Pemprov DKI Jakarta juga telah mempersiapkan treatment (penanganan) melalui kapasitas ruang isolasi maupun ICU di RS Rujukan khusus Covid-19 di Ibu Kota.

Sumber: republika.co.id

Warga Diminta Pakai Masker Tiga Lapis di Luar Rumah

Redaktur: Mazaya

BEKASI (Jurnalislam.com) — Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyarankan kepada warganya untuk memakai masker tiga lapis saat keluar rumah. Dalam surat edarannya, Rahmat menyebut, penggunaan masker di luar rumah menjadi hal mutlak yang harus dijalankan baik aturan pengunaan masker medis dan masker kain.

Surat edaran ditujukan kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah, serta kepala puskesmas se-Kota Bekasi. Hal itu berkenaan dengan rekomendasi WHO dan memperhatikan perkembangan peningkatan kasus Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) dan klaster keluarga di Kota Bekasi, bahwa pertahanan terdepan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19, di antaranya adalah penggunaan masker oleh semua orang ketika berada di luar.

Selain itu, warga juga diminta rajin cuci tangan pakai sabun (CTPS). “Disarankan untuk penggunaan masker kain tiga lapisan, hal tersebut terbukti menjadi yang paling efektif dalam mengurangi penyebaran tetesan,” kata Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi di Kota Bekasi, Kamis (27/8).

Pepen pun menjanjikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bakal membagikan 90 ribu masker kepada warga dan 4.000 masker untuk tenaga medis. “Mudah-mudahan nggak berkurang stok saya,” terang Pepen.

Dalam surat edaran tersebut, Pepen juga mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan etika batuk dan bersin. Adapun, untuk keluarga yang merawat pasien OTG secara mandiri diminta untuk menggunakan masker medis dan mengganti setiap empat jam.

“Usahakan masker menutup hidung, mulut dan dagu serta dilarang menyentuh bagian depan masker, lakukan pergantian masker setiap empat jam dan cuci sekali sehari,” tutur politikus Partai Golkar tersebut.

Sumber: republika.co.id

7 Nakes RS Muhammadiyah dan Aisyiyah Meninggal Dunia Akibat Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin mengatakan tujuh tenaga kesehatan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (RSMA) meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Mereka terdiri atas satu dokter spesialis dan enam perawat.

“Kalau kita lihat tren di Indonesia memang cukup tinggi kematian dokter akhir-akhir ini. Bulan Juli ada 30 dokter meninggal, trennya itu meningkat,” kata Agus dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Sementara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut terdapat 89 dokter meninggal karena terpapar Covid-19. Agus mengatakan perlindungan bagi para nakes di Indonesia harus menjadi perhatian bersama karena saat ini banyak yang tanpa gejala, sehingga orang tidak tahu mengenai kapan dan di mana penularan terjadi.

“Kami mohon yang pertama kepada semuanya saja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan mulai dari yang sederhana memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak fisik, ataupun protokol yang disiapkan khusus oleh para tenaga kesehatan dengan seluruh APD yang harus dikenakan,” katanya.

“Yang kedua, masih tetap harus menghindari kerumunan,” imbuh Agus.

Dia juga meminta direksi rumah sakit memperhatikan kedisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan. Rumah sakit diminta segera mengambil tindakan yang diperlukan seandainya terjadi penularan mulai dari tes usap para nakes, pelacakan kasus, dan membantu melakukan isolasi mandiri jika ada yang terpapar.

Agus mengimbau pemerintah untuk membuat kajian khusus dan prosedur tambahan jika diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan.

“Perlindungan terhadap tenaga kesehatan menjadi keniscayaan bagi kita semua. Dengan demikian, berarti kita melindung tidak hanya masyarakat secara umum, tapi juga khususnya para tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di republik ini. Wabah belum berakhir, kita harus tetap berusaha, kuat, dan konsisten untuk melawan Covid-19,” ujarnya.s

Sumber: republika.co.id

Polisi Tunggu Keputusan Pemerintah untuk Buka Bioskop

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah untuk membuka bioskop dalam rangka memberikan dukungan penuh apabila kebijakan tersebut jadi dilaksanakan termasuk menegakkan protokol kesehatan.

“Kita masih menunggu kebijakan dari gugus tugas ya, dalam hal ini kepolisian siap mendukung,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Kamis (27/8).

Yusri mengatakan gugus tugas penanganan Covid-19 DKI Jakarta akan terlebih dahulu melakukan pembahasan sebelum kebijakan tersebut diterapkan, agar kebijakan tersebut tetap sejalan dengan protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah. “Kami kan tim gugus tugas ya, dalam hal ini ketuanya adalah bapak Gubernur DKI Jakarta, wakilnya adalah Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, itu akan dibicarakan pasti oleh tim seperti apa, apa untungnya apa ruginya, makanya kita tunggu,” ujarnya.

Terkait pengawalan oleh petugas maupun teknis pelaksanaannya, Yusri belum bisa berbicara banyak karena pihaknya masih menunggu kepastian pelaksanaan kebijakan tersebut. “Bagaimana teknisnya di lapangan kan belum ada untuk kepastiannya, kita tunggu saja nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membuka operasional bioskop usai berdiskusi dengan Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 dan kementerian terkait. “Jadi kesimpulan dari pertemuan tadi adalah dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan,” kata Anies saat menyampaikan keterangan di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB), Jakarta, Rabu (26/8).

Sumber: republika.co.id

Nadiem: Pendidikan Militer Sukarela, Tidak Wajib

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan pendidikan militer yang banyak diberitakan dan menjadi perbincangan bukan sesuatu yang wajib melainkan sukarela. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang disiarkan langsung TVR Parlemen yang diikuti dari Jakarta, Kamis (27/8).

“Bisa mengambil program tersebut secara sukarela, misalnya pelatihan perwira seperti di Amerika Serikat. Kalau mahasiswa ingin mengikuti, dia berhak dapat SKS (satuan kredit semester),” kata Nadiem.

Ia mengatakan tidak pernah diajak berbicara mengenai program pendidikan militer oleh Kementerian Pertahanan. Karena itu, dia mengaku kaget ketika ada pemberitaan menyebutkan wajib militer dalam rangka bela negara.

Menurut dia, yang dibahas bersama Kementerian Pertahanan adalah konsep Kampus Merdeka, yaitu mahasiswa bisa mengambil masa kuliahnya satu semester di perusahaan, satu semester pertukaran di kampus lain, dan satu semester mengajar di kampus.

“Jadi pendidikan militer itu sukarela. Sama seperti Kampus Merdeka. Mana mungkin kita dorong Merdeka Belajar, tetapi memaksa mahasiswa untuk belajar militer. Azasnya kemerdekaan, sukarela. Mahasiswa dan siswa memilih sendiri,” katanya.

Karena itu, Mendikbud menegaskan tidak akan ada pemaksaan. Tidak akan ada kurikulum terkait pendidikan militer atau bela negara yang diwajibkan atau dipaksakan di universitas. “Tidak ada diskusi sama sekali. Itu adalah spekulasi saja,” kata Nadie mMakarim.

Komisi X DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dengan sejumlah agenda antara lain tentang pembelajaran jarak jauh dan laporan keuangan APBN 2019.

Sumber: republika.co.id

Pemkot Bogor Segera Pasang 900 Wifi Tingkat RT

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) — Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat segera memasang wifi sebanyak 900-an unit di seluruh wilayah ini, guna membantu para pelajar setempat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran dalam jaringan (daring/online) yang membutuhkan jaringan internet.

“Wifi untuk kebutuhan para pelajar mengikuti PJJ akan segera kami pasang di seluruh wilayah ini. Basisnya adalah di tingkat RW,” kata Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Bogor, Kamis (27/8).

Menurut Bima Arya, pemasangan wifi di setiap RW di Kota Bogor ini menjadi tugas dan fungsi Dinas Kominfo. “Kita harapkan bisa secepatnya terpasang, sehingga para pelajar warga Kota Bogor bisa menjadi lebih mudah mengikuti PJJ yang diterapkan pemerintah pusat,” katanya.

Sebelum dilakukan pemasangan wifi, menurut dia, Dinas Pendidikan Kota Bogor melakukan pemetaan lokasi dan kebutuhan wifi berdasarkan jumlah siswa yang ada di setiap wilayah, yakni kelurahan dan RW, agar pemanfaatannya bisa optimal.

Bima menjelaskan, pemasangan wifi di tingkat RW ini teknis pemasangannya diserahkan pada masing-masing kelurahan dan setelah terpasang, nantinya ada pengawasan dari masing-masing wilayah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat, mengatakan, Pemerintah Kota segera memasang wifi untuk kebutuhan pelajar dapat lebih lancar mengikuti PJJ atau pembelajaran online yang membutuhkan koneksi internet.

Menurut Rahmat, pamasangan wifi selama empat bulan pada September hingga Desember 2020, yang kemudian dievaluasi lagi.

“Dipilihnya waktu tersebut, karena kebijakan pemerintah pusat memberlakukan PJJ sampai akhir semester pertama tahun ajaran 2020/2021 yakni Desember 2020.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi, mengatakan, Pemerintah Kota menyiapkan sekitar Rp1,8 miliar untuk merealisasikan program wifi di 979 titik di tingkat RW di seluruh wilayah ini.

“Tujuannya untuk membantu para pelajar warga agar lebih lancar dalam menjalani PJJ yang membutuhkan koneksi internet,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

Seluruh Kota DKI Zona Merah, 116 Kematian dalam Sepekan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan, semua kota yang ada di DKI Jakarta masuk dalam zona merah atau risiko tinggi covid-19. Satu-satunya wilayah yang tidak masuk zona merah adalah Kabupaten Kepulauan Seribu.

“Dari DKI Jakarta ini seluruh kotanya yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat masuk zona merah Covid-19,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (27/8/2020).

Wiku mengatakan, dua dari lima kota tersebut yakni, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang sebelumnya masuk zona berisiko sedang menjadi berisiko tinggi. Sementara tiga kota lainnya yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara selama empat minggu berada di zona merah.

Wiku menuturkan, kasus di DKI Jakarta menanjak terus. Bahkan pada pekan lalu jumlah kasus kumulatifnya tertinggi.“Sedangkan kematiannya masih naik terus. Sebanyak 116 kematian dalam waktu satu minggu,” katanya.

Kemudian, orang yang dirawat di rumah sakit juga masih banyak atau di fase puncak. Namun begitu tingkat kesembuhannya juga meningkat menjadi 75%. Wiku juga mengapresiasi bahwa pencatatan kasus covid-19 di DKI Jakarta dilakukan dengan baik, termasuk juga tracing dan testingnya.

“Tentunya tugas selanjutnya adalah mengendalikan kasus-kasus covid-19 dengan masyarakat yang lebih disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan,” tuturnya. Dia juga mengingatkan untuk sektor-sektor sudah mulai dibuka harus dipastikan menghindari penularan.

Sumber: sindonews.com