Berita Terkini

Kasus Abu Janda, Tengku Zulkarnain Dicecar 23 Pertanyaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri telah selesai memeriksa Ustaz Teungku Zulkarnain. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus kicauan ‘Islam Arogan’ Permadi Arya alias Abu Janda.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan ada 23 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Ustaz Tengku Zul.

“Saksi Tengku Zul yang telah diperiksa Bareskrim Polri mendapat 23 pertanyaan, terkait dengan pelaporan tersebut. Tentunya semuanya masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Bareskrim Polri,” kata Rusdi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/2/2021).

Ustaz Tengku Zul sebelumnya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada Rabu (3/2) pekan lalu. Namun ketika itu dia berhalangan hadir lantaran sedang berada di Medan, Sumatera Utara.

Pagi tadi Tengku Zul telah memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa. Dia diperiksa dengan status sebagai saksi selaku pihak yang terlibat perdebatan dengan Abu Janda hingga melontarkan kata ‘Islam Arogan’.

Sementara Abu Janda sendiri dalam perkara ini telah diperiksa oleh penyidik Dit Tipidsiber Bareskrim Polri pada Senin (1/2) pekan lalu. Dia diperiksa dengan status sebagai terlapor terkait kasus kicauan ‘Islam Arogan’.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama hampir 12 jam, Abu Janda mengaku dicecar 50 pertanyaan oleh penyidik.

Sumber: suara.com

 

Me-Dan Bersama Yanmas Karanganyar Bantuk Korban Banjir Semarang

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com)- Banjir Semarang sudah menginjak hari ke enam, masih ada titik wilayah yang tergenang cukup tinggi, sehingga membuat relawan masih berjibaku untuk menyalurkan bantuan

 

Kali ini Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Karang Anyar, Yanmas Semarang, Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-Dan) Jateng kembali salurkan bantuan kepada korban banjir Semarang pada Kamis, (11/2/2021)

 

Koordinator Yanmas Semarang, Wahyu Kurniawan, mengatakan bahwa penyaluran tersebut dikarenakan warga masih membutuhkan bantuan, dikarenakan tinggi genangan banjir masih sepinggul orang dewasa

 

“Kita hari ini kembali salurkan bantuan kewarga, karena kita lihat banjir masih tinggi,” katanya

 

Ia menambahkan bahwa pihaknya juga masih membuka peluang donasi, karena melihat kondisi banjir masih menggenang untuk beberapa hari kedepan

 

“Ini kita salurkan beras, satu ton ketela, dan satu mobil pick up sayuran segar untuk dapur umumnya,” ucapnya

 

Kali ini bantuan dipusatkan di balai kelurahan Trimulyo Kaligawe, dimana wilayah tersebut masih lumpuh, aktivitas warga belum normal karena hampir semua rumah masih terendam banjir

 

Sedangkan untuk bantuan tersebut diterima langsung oleh Sunaryo, ketua RW 2 kelurahan Trimulyo, dari penuturannya ia mengucapkan banyak terimakasih telah menyalurkan bantuan ke wilayahnya

 

“Saya mengucapkan terimakasih kepada donatur yang telah mendonasikan bantuannya ke dapur umum kami,” tuturnya

Ada Indikasi Korupsi, BPJS Ketenagakerjaan Perlu Diawasi Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi X DPR Obon Tabroni menyoroti terkait adanya indikasi korupsi di BPJS Ketenagarakerjaan sebesar Rp 43 triliun. Obon meminta agar ada pengawasan intensif terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

“Harus ada kontrol yang lebih besar terhadap lembaga tersebut sehingga indikasi korupsi, kemudian hal-hal yang lain itu bisa dihilangkan karena ini menyangkut trust,” kata Obron dalam rapat paripurna kemarin, Rabu (10/2).

Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang besar. Saat ini  lembaga tersebut mengelola Rp 400 triliun anggaran buruh. Namun ia menyayangkan kontribusi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta masih jauh dari harapan.

“Ketika peserta mengalami PHK akibat covid, yang berjuta-juta orang mengalami itu, mereka sulit untuk mendapatkan haknya dalam hal ini mengambil JHT yang dimaksud,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Selain itu ia melihat benefit yang didapatkan jaminan hari tua (JHT) masih rendah. “Saya berharap bahwa kita bisa mengontrol lewat OJK, untuk melakukan pengawasan yang lebih intens termasuk juga melakukan pengawasan-pengawasan yang lain,” tuturnya.

Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyikapi terkait temuan adanya dugaan salah pengelolaan keuangan dan investasi di Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal mendesak agar DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait dugaan adanya megakorupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

“Jangan panja, pansus berarti lebih luas,” kata Said dalam konferensi pers yang digelar KSPI secara daring, Rabu (10/2).

Said berharap gabungan komisi-komisi di DPR seperti Komisi III, Komisi IX, dan Komisi VI, bisa sama-sama menelusuri adanya dugaan rasuah di BPJS Ketenagakerjaan yang potensi kerugiannya mencapai hingga Rp 43 triliun. Rencana KSPI akan mengirim surat kepada DPR hari ini terkait hal tersebut.

Selain itu Said mengatakan bahwa KSPI juga telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan kasus di BPJS Ketenagakerjaan tengah diusut Kejaksaan Agung kemarin. “Tentu kami berharap beliau bapak presiden selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan tetap kuat di tengah pandemi corona ini untuk memperhatikan persoalan korupsi, karena beliau keras sekali kami tahu kalau permasalahan korupsi,” ujarnya.

Said mengatakan KSPI juga mengapresiasi langkah Kejagung yang sigap memeriksa kasus tersebut. KSPI meminta Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawasi kasus tersebut.

“Jangan berhenti pada tingkat isitlah resiko bisnis seperti kasus 2020 yang potensi kerugian waktu itu disampaikan Rp 13 triliun di BPJS Ketenagakerjaan, jangan berhenti di situ, gali lagi,” tegasnya.

Sumber: republika.co.id

Kuasa Hukum: Polisi Tidak Berhak Bicara Soal Penyakit Ustaz Maaher

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kuasa Hukum Soni Eranata, atau Ustaz Maaher At-Thuwailibi, Djuju Purwantoro menanggapi pernyataan Kadiv humas Polri, Irjen Argo Yuwono yang mengatakan penyakit yang diderita Almarhum merupakan penyakit sensitif. Djuju mengatakan, Ustadz Maaher tidak memiliki penyakit khusus.

“Hal kayak gitu, saya sendiri atau pihak keluarga diinformasikan sama pihak rumah sakit, setau kita adalah mengidap penyakit lambung. Jadi kalau penyakit khusus tidak ada,” ujar Djuju, Rabu (10/2).

Dia melanjutkan, polisi tidak memiliki kewenangan untuk menyebutkan penyakit seseorang. Menurutnya, yang memiliki kewenangan adalah pihak medis atau pihak rumah sakit.

Tak hanya itu, pihak rumah sakit juga juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seseorang, yang terkait dengan undang-undang kesehatan. “Kami berharap memang tidak ada suatu penyakit khusus. Polisi itu sifatnya penyelidikan, penyakit urusannya rumah sakit. Prosedurnya seperti itu,” tuturnya.

Sebelumnya, lanjut Djuju, pihak keluarga dan kuasa hukum telah meminta agar Ustaz Maaher diantarkan atau dirujuk ke RS Ummi Kota Bogor, namun tidak dikabulkan oleh pihak kepolisian.
“Lambung itu pernah dioperasi, di RS Ummi Bogor. Oleh karena itu, kuasa hukum dan keluarga minta bisa diantarkan atau berobat ke RS Ummi sesuai waktu awal pengobatan sudah dimintakan tapi nggak dikabulkan,” tuturnya.

Sementara itu, terkait rekam medik dari Ustaz Maaher sendiri, Djuju mengatakan saat ini surat tersebut masih dipegang oleh RS Polri. Meski demikian, keluarga sudah meminta hasil rekam medik Almarhum untuk diserahkan. “Kami sudah minta itu ke penyidik. Serahkan saja itu karena yang berhak pihak keluarga. Tapi sampai hari ini belum ada kabar,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Menlu Retno Setuju Rencana Pemilu Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendukung rencana penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) Palestina, yang menurutnya akan menunjang persatuan dan kekuatan bangsa itu. Pemilu Palestina akan digelar tahun ini.

“Persatuan yang kuat sangat penting untuk memastikan pemilu yang sukses di Palestina,” kata Menlu Retno saat menyampaikan pernyataan pers virtual bersama Menlu Palestina Riyad Al-Maliki di Amman, Yordania, Rabu.

Penyelenggaraan pemilu presiden dan parlemen telah disepakati oleh faksi-faksi politik Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, dalam pertemuan di Kairo, Mesir, pada 8-9 Februari 2021. Selama 15 tahun, tidak ada pemilu yang digelar oleh Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, karena perbedaan sikap antara Fatah dan Hamas.

Fatah merupakan kelompok politik berpaham nasionalis yang mendukung Presiden Mahmoud Abbas. Sementara Hamas merupakan kelompok oposisi pemerintah.

Fatah, yang mengendalikan wilayah Tepi Barat, masih membuka peluang berdamai dengan Israel. Namun, Hamas, faksi yang menguasai Jalur Gaza, menolak mengakui Israel.

Dua faksi utama itu bertemu di Kairo, Senin (8/2), untuk mempersiapkan pemilihan anggota parlemen pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli 2021.

Pernyataan pers bersama yang disiarkan pada akhir pertemuan, Selasa (9/2), mengatakan dua faksi dan 12 kelompok lainnya, termasuk gerakan Jihad, berjanji akan mematuhi jadwal pemilu serta “menghormati dan menerima” hasilnya.

Menlu Retno menyambut baik pertemuan faksi-faksi Palestina di Kairo tersebut, dan berharap pertemuan selanjutnya yang dijadwalkan pada Maret mendatang juga membawa hasil yang positif. “Dan untuk tujuan (penyelenggaraan pemilu) ini, Indonesia siap mengirimkan pengamat, atas permintaan Anda, tentunya,” kata Retno, merujuk pada mitranya, Al-Maliki.

Menlu Al-Maliki mengapresiasi sikap dan komitmen yang setia ditunjukkan Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju negara yang merdeka. Secara khusus, Al-Maliki memuji peran Retno yang terus mendukung negaranya, meskipun kerap kali menghadapi berbagai tantangan.

“Saya tahu bahwa Anda mengalami masa-masa sulit di masa lalu, dan saya tahu bahwa Anda menolak semua jenis tekanan yang berkaitan dengan Palestina. Komitmen Anda untuk Palestina berada di atas tekanan apa pun, itulah mengapa kami melihat Indonesia sebagai saudara,” kata Al-Maliki.

Sumber: republika.co.id

Pemprov DKI Sebut Keterisian RS Covid Berkurang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan saat ini tren keterisian ruang isolasi dan ICU di rumah sakit khusus Covid-19 di Jakarta mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya. Tingkat keterisian berada di level 73 persen untuk isolasi.

“Keterisiannya mengalami penurunan ya, di minggu-minggu lalu 85 persen lebih saat ini angkanya di 73 persen ruang isolasi. Sementara untuk ICU sekitar 75 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti di Polda Metro Jaya, Rabu.

Widyastuti menyebutkan saat ini selain terus meningkatkan fasilitas di 106 rumah sakit rujukan Covid-19, Pemrov DKI  juga menyiapkan ruang isolasi mandiri di wisma-wisma atlet dan hotel-hotel. “Sekarang ketersediaannya untuk isolasi ada 63 persen,” tuturnya.

Berdasarkan data dari Pemprov DKI, jumlah ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di RS yang dikoordinasikan oleh Dinkes DKI Jakarta per Rabu pukul 17.35 WIB adalah:

1. Tempat tidur ICU tekanan negatif dengan ventilator: masih tersedia 33 tempat tidur dari total 300 tempat tidur;

2. Tempat tidur ICU tekanan negatif tanpa ventilator: masih tersedia 59 tempat tidur dari total 213 tempat tidur;

3. ICU tanpa tekanan negatif dengan ventilator: masih tersedia 23 tempat tidur dari total 103 tempat tidur;

4. ICU tanpa tekanan negatif tanpa ventilator: masih tersedia 18 tempat tidur dari total 55 tempat tidur;

5. Kamar isolasi tekanan negatif: masih tersedia 657 tempat tidur dari total 2.162 tempat tidur; Isolasi tanpa tekanan negatif: masih tersedia 317 tempat tidur dari total 1.882 tempa tidur;

6. ICU untuk bayi baru lahir (Neonatal Intensive Care Unit/NICU) khusus COVID-19: masih tersedia 11 tempat tidur dari total 25 tempat tidur;

7. Ruang perawatan bayi (Perina) khusus COVID-19: masih tersedia 73 tempat tidur dari total 128 tempat tidur;

8. ICU untuk anak-anak (Pediatric Intensive Care Unit/PICU) khusus COVID-19: masih tersedia 6 tempat tidur dari total 20 tempat tidur;

9. Ruang Operasi (OK) khusus COVID-19: tersisa 1 tempat tidur dari total 20 tempat tidur;

10. Ruang Cuci Darah (HD) khusus COVID-19: masih tersedia 4 tempat tidur dari total 41 tempat tidur.

Sumber: republika.co.id

RS Lapangan Bogor Hampir Penuh

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) — Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (RS) Lapangan ikut terdampak menyusul terus meningkatnya kasus Covid. Dari 64 tempat tidur yang tersedia, 45 di antaranya sudah terisi.

Humas dan Sekretariat RS Lapangan, Armein Sjuhary Rowi mengatakan, ada empat tempat tidur di ruangan isolasi perempuan masih tersisa. Kemudian tujuh tempat tidur tersisa di ruangan laki-laki.“Ruangan perempuan masih ada empat bed, laki-laki masih ada tujuh bed,” ujar Armein, Rabu (10/2).

Seluruh pasien yang dirawat di RS Lapangan Kota Bogor, sambung Armein, berstatus hijau. Dia memerinci, 45 pasien tersebut berasal dari Kota Bogor sebanyak 30 pasien, Kabupaten Bogor 12 pasien, dan tiga orang dari luar Bogor. “Yang dari luar kota, Jakarta Timur satu orang, Jakarta Utara satu orang, dan Tangerang satu orang,” tuturnya.

Secara terpisah, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menjelaskan, rumah sakit yang diselesaikan dalam kurun waktu dua pekan ini, dikhususkan untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan. Selain itu juga, pasien dengan penyakit bawaan atau komorbid.

Bima Arya mengatakan, sebagian besar kapasitas temapt tidur dari RS Lapangan Kota Bogor diperuntukkan untuk warga Kota Bogor. “Jadi rumah sakit ini khusus untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan, dan dengan komorbid. Kapasitasnya 70 persen warga Kota Bogor dan 30 persen ruang untuk luar Kota Bogor,” ujar Bima Arya.

Meski tetap menerima warga di luar wilayah Kota Bogor, Bima Arya mengatakan RS Lapangan ini tetap diprioritaskan untuk warga kota itu. “Karena memang rumah sakit ini tidak bisa dibatasi, tetapi kami ingin warga kota Bogor diprioritaskan di sini,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, bed occupancy rate (BOR) pekan ini di 21 RS rujukan Covid-19 di Kota Bogor saat ini mencapai 57,1 persen. Tempat tidur terisi 469 dari 821 jumlah keseluruhan di RS rujukan Kota Bogor. Selain itu, tingkat keterisian tempat isolasi pasien OTG di PPSDM Lido mencapai 63 persen, atau terisi 63 dari 100 tempat tidur.

Sumber: republika.co.id

GeNose Akan Dihadirkan di RS Yogyakarta

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) — Tim Pengembang Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan masyarakat yang ingin tes COVID-19 dengan GeNose UGM kini dapat mengunjungi beberapa rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“GeNose bisa ditemui di RS Bhayangkara Yogyakarta dan RSUP dr. Sardjito untuk yang sudah operasional. Untuk yang akan operasional bisa dinantikan di RSA UGM, RS DKT Dr. Soetarto, RSPAU dr. S.Hardjolukito, dan RS Lapangan Khusus Covid Bambanglipuro Bantul,” kata perwakilan Tim Pengembang GeNose UGM dr. Dian Kesumapramudya Nurputra melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Rabu.

Dian mengatakan tarif yang dikenakan kepada tiap orang yang tes dengan GeNose tergantung dari masing-masing lokasi yang menentukannya.

Ia menyebut pihaknya tidak menetapkan tarif khusus ketika berkerja sama dengan instansi untuk pemasangan GeNose.

“Dari KAI kemarin untuk sekali tes biayanya Rp20.000. Sementara yang lain kurang tahu, tetapi kisarannya paling Rp20.000 hingga Rp50.000 saja,” kata dia.

Dian menerangkan untuk rencana kedepan pihaknya berupaya agar GeNose bisa digunakan di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, utamanya yang bergerak di alur penanganan Covid-19.

“Untuk memasukan GeNose di alur penanganan covid memang tidak mudah dan membutuhkan penelitian lebih lanjut serta validasi eksternal. Kini kami masih berjuang untuk hal itu,” kata dia.

Oleh karena itu, Dian berharap dukungan dari instansi berwenang serta masyarakat agar proses tersebut berjalan lancar.

“Tes menggunakan GeNose itu sifatnya murah, tidak invasif, dan mudah. Maka dari itu, GeNose sangat diperlukan untuk melakukan skrining Covid-19. Dengan hal itu kita bisa mendeteksi kasus positif dengan cepat sehingga bisa melakukan penanganan, seperti isolasi lebih awal,” kata Dian.

Sumber: republika.co.id

 

Indonesia- UEA Lanjutkan Kerjasama Bidang Keagamaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan kerja sama bidang keagamaan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) terus berlanjut. Kepastian ini disampaikan Menag Yaqut dalam Konsultasi Bilateral Kerja Sama Republik Indonesia-Uni Emirat Arab secara virtual dengan Ketua Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf UEA Mohmmed Matar Al-Kaabi.

Ini menjadi pertemuan pertama Menag Yaqut dengan pihak otoritas UEA paska penunjukkannya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo, Desember 2020. “Saya Menteri Agama Republik Indonesia, yang diberikan tugas Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Menteri sebelumnya Bapak Fachrul Razi, terutama terkait dengan kerja sama dengan Uni Emirat Arab,” ujar Menag Yaqut, Selasa (09/02).

“Saya tahu banyak sekali kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dengan UEA, terutama yang terkait dengan MOU antara Kementerian Agama dengan Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf UEA yang telah ditandatangani di Abu Dhabi, 12 Januari 2020,” sambung Menag.

Seperti diketahui, dalam kunjungan resmi ke Abu Dhabi pada awal 2020 tersebut, Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Syekh Mohamed bin Zayed telah menghadiri penandatanganan 16 kesepakatan dan nota kesepahaman antara Indonesia dan UEA. Kesepakatan tersebut melingkupi keja sama di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, energi, pelabuhan, lingkungan, dan wakaf serta urusan Islam.

Beberapa program kerja sama bidang keagamaan yang telah disepakati antara Indonesia dengan UEA antara lain pengiriman imam masjid, pembinaan dai, serta pendirian masjid di Surakarta, Jawa Tengah.

“Terkait dengan pembangunan masjid di Surakarta, peletakan batu pertamanya akan dilakukan pada bulan Maret 2021. Kami berharap Yang Mulia Ketua Otoritas Umum Urusan Islam dan Wakaf dapat turut hadir bersama di sini,” harap Menag.

Hadir mendampingi Menag, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag Muchlis Hanafi, pejabat eselon II di lingkungan Ditjen Bimas Islam, serta Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Musta’in Ahmad. Pertemuan yang berlangsung selama 45 menit ini juga turut dihadiri  Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis, dan  Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdullah Salem Obeid Al Dhaheri.

 

 

Rekomendasi Komnas HAM soal Pelanggaran HAM Polisi Mandek

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) –  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap empat rekomendasi terkait meninggalnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) dipenuhi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Komnas HAM pun mengingatkan janji Kapolri saat saat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri beberapa waktu lalu.

“Ada empat rekomendasi Komnas HAM, kami minta empat-empatnya dipenuhi dan Pak Listyo di Komisi III sudah menjanjikan itu kan kalimatnya jelas, akan menjalankan rekomendasi Komnas HAM sepenuhnya,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Rabu (10/2).

Hingga kini, lanjut Taufan, pihaknya masih terus  memantau berkas penyidikan di Bareskrim Polri. Bahkan,  Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian pun sudah menghubungi pihak Komnas HAM meskipun masih secara informal.

Taufan menduga rekomendasi yang belum kunjung dilakukan lantaran adanya pergantian kepemimpinan di Korps Bhayangkara. Terhitung, sudah 20 hari sejak laporan hasil investigasi Komnas HAM diterima Polri pada Kamis (21/1) lalu.

“Kabareskrimnya saja belum ada, kami berusaha untuk memahami, tapi Dirkrimumnya sudah kontak Komnas HAM, ya meminta informasi tambahan yang kami miliki, ” ungkap Taufan.

Dalam temuannya, Komnas HAM menyimpulkan pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian tersebut berupa unlawful killing atau perampasan hak hidup dengan cara kekerasan dan kekuatan berlebihan dalam penegakan hukum.

Namun disebutkan, keenam anggota FPI meninggal dunia dalam dua peristiwa yang berbeda, meski masih dalam satu rangkaian.

“Terdapat empat orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” Ketua tim penyelidikan, Choirul Anam dalam konferensi persnya.

sumber: republika.co.id