Berita Terkini

Pandemi, OJK Minta Industri Keuangan Perhatikan UMKM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta industri perbankan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit, khususnya kepada sektor UMKM dan konsumer. Hal ini untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pemulihan sektor UMKM sejalan upaya pemerintah yang sudah memberikan kebijakan stimulus berupa subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi UMKM.

“Kita harus fokus, UMKM jadi prioritas karena sektor itu bisa didorong dalam jangka pendek, khususnya di daerah karena pertumbuhan ini bukan saja di kota tapi di daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/2).

Selain kebijakan restrukturisasi kredit yang sudah diperpanjang, menurutnya, OJK juga akan menyesuaikan kebijakan sektor kendaraan bermotor dan properti. Hal ini diharapkan bisa mendorong permintaan masyarakat, sehingga industri manufaktur kembali pulih dan permintaan kredit kembali meningkat.

“Kita dorong sektor konsumsi agar permintaan masyarakat meningkat, sehingga bisa mendorong industri manufaktur dapat bangkit, sambil menunggu aktivitas sosial masyarakat kembali normal,” ucapnya.

Menurutnya OJK juga mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor otomotif dengan penurunan PPnBM kendaraan bermotor melalui berbagai ketentuan yang bisa dikeluarkan lembaga itu, seperti penurunan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dan penetapan uang muka kredit kendaraan bermotor.

Wimboh meminta industri perbankan mempercepat penyaluran kredit pada kuartal pertama tahun ini. Hal ini melanjutkan tren pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada kuartal empat 2020.

“OJK akan terus mengawal upaya perbankan menyalurkan kredit sesuai rencana bisnis bank (RBB) yang disampaikan kepada lembaga tersebut sebesar 7,13 persen pada 2021,” ucapnya.

Wimboh juga menyatakan akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi perhatian para bankir, seperti penyediaan platform marketplace, pemanfaatan usance letter of credit (L/C), berbagai insentif untuk menggairahkan sektor properti, peningkatan peran perbankan swasta dalam PEN, termasuk komunikasi relaksasi beberapa ketentuan dan menyampaikan kepada pemerintah mengenai kemungkinan keringanan pajak dalam kurun waktu sementara.

“Pertumbuhan kredit pada RBB 7,13 persen. Kami berikan arahan ke masyarakat menjadi sekitar 7,5 persen plus minus satu. Itu jadi acuan kita bersama dan kita akan sering bertemu membahas rencana bisnis ini. Kami bersama pemerintah terus mengkaji kebijakan lain yang bisa dilakukan,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

Malaysia Yakin Bisa Jadi Produsen Vaksin Halal

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Malaysia yakin bisa menjadi pusat regional vaksinasi halal bagi negara-negara Muslim di dunia. Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia, Khairy Jamaluddin, menyebut telah didekati oleh produsen vaksin terkait penggunaan negara itu sebagai hub regional. Sistem sertifikasi halal yang diakui secara internasional menjadi salah satu faktor pendorongnya.

“Banyak produsen vaksin mendekati kami untuk memposisikan Malaysia sebagai pusat Asia Tenggara dan pasar Muslim lainnya di seluruh dunia. Sertifikasi halal kami yang diatur dengan baik dan ketat tampaknya menjadi nilai tambah bagi produsen vaksin,” katanya dilansir di Malay Mail, Kamis (18/2).

Beberapa produsen yang telah menyatakan minat tersebut adalah dana kekayaan kedaulatan Rusia, investor dari India, serta perusahaan yang terkait dengan produsen vaksin di China.

Lebih lanjut, ia mengatakan investasi di area vaksin atau kesehatan itu akan meningkatkan industri farmasi dan bioteknologi Malaysia.

Meski demikian, Khairy menambahkan setiap perusahaan yang ingin berinvestasi dan mendirikan basis di negara tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Badan Pengatur Farmasi Nasional (NPRA).

“Selama sudah mendapat persetujuan regulasi yang diperlukan, tampaknya akan aman dan berpegang pada praktik-praktik yang baik. Maka, Malaysia tampaknya mampu menjadi hub bagi Asia Tenggara dan negara-negara Muslim lainnya,” ujarnya.

Kemarin, Khairy mengumumkan telah dilakukan pengiriman pertama vaksin Covid-19 dari Pfizer-BioNTech. 312.390 dosis ini akan diterbangkan pada 21 Februari dan didistribusikan pada 26 Februari.

Sumber: republika.co.id

Bekas Gereja di Ontario Jadi Pusat Kegiatan Keislaman

Redaktur: Mazaya

CHATHAM KENT(Jurnalislam.com) – Bekas Gereja St James Presbyterian di McNaughton Avenue, Chatham, Ontario Kanada diubah menjadi Chatham Islamic Center (CIC). Gereja tersebut sudah tidak digunakan sejak lama dan kemudian gedung tersebut dibeli dan dijadikan pusat kegiatan Islam.

Komunitas Muslim di kota Chatham-Kent pun begitu gembira memiliki CIC. “Sungguh perasaan yang sangat luar biasa,” kata Presiden CIC, Amir Naveed seperti dilansir The Sun Times pada Kamis (18/2) gedung itu diberi nama Chatham Islamic Center (CIC).

Ia bercerita, dulunya komunitas Muslim sering menyewa gedung di beberapa lokasi sebagai pusat kegiatan Islam sejak 2016. Di lokasi-lokasi tersebut dijadikan tempat berkegiatan lebih dari 100 keluarga Muslim. Namun sekarang, mereka tak perlu lagi melakukan hal tersebut karena telah memiliki gedung permanen.

Naveed pun sangat berterima kasih kepada anggota CIC dan komunitas Muslim yang telah memberikan donasi sehingga bisa membeli bangunan itu. “Ini seperti memiliki kunci rumah baru. Tanpa bantuan mereka, kami tidak akan berdiri di sini hari ini,” katanya.

Naveed juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus dan anggota gereja Presbyterian yang telah memungkinkan pembelian gedung tersebut. Naveed mengatakan sebagian besar komunitas Muslim telah tinggal di kota Chatham-Kent sekitar 10-15 tahun. Ia mengatakan CIC didirikan dengan dua tujuan yakni sebagai tempat ibadah dan menjadi pusat pembelajaran bagi generasi mendatang tentang Islam.

“Kami hanya ingin menampilkan sisi positif yang nyata dari umat Islam. Anda akan melihat banyak aktivitas, banyak dialog antar agama terjadi di sini. Kami adalah orang Kanada dan kami ingin generasi masa depan kami menjadi orang Kanada, mengikuti agama yang dianut nenek moyang kami,” katanya.

Sumber: republika.co.id

KH Ma’ruf Amin Nilai Vaksinasi Termasuk Fardu Kifayah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menjalani vaksinasi Covid-19 di kediaman dinas Wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/2). Ma’ruf Amin menjadi orang pertama nonnakes yang menerima vaksin Sinovac dari kelompok lansia.

Ma’ruf mengajak masyarakat yang berusia lanjut untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Ia meyakini bahwa vaksin yang diterimanya tidak menimbulkan efek yang membahayakan.

Wapres menegaskan, sebagai umat muslim dirinya wajib untuk melakukan vaksin. Sebab, dalam pandangan agama vaksin tergolong fardhu kifayah. Ia menjelaskan, menjaga diri dari terpapar penyakit adalah kewajiban.

Karena menurutnya, kewajiban telah gugur bila timbul kekebalan kelompok atau herd immunity apabila 70 persen masyarakat Indonesia telah divaksin Covid-19.

Sumber: republika.co.id

 

Kapolda Jabar Prihatin Kapolsek dan Anggotanya Nyabu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)  – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Dofiri memastikan tindakan tegas berlaku bagi Kapolsek Astanaanyar dan 11 anggota yang terlibat dalam kasus penggunaan narkotika jenis sabu.

 

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi tamparan anggota Polri  di Polda Jawa Barat agar menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak mengonsumsi narkotika.

 

“Cukup prihatin ya, sebab melibatkan Kapolsek Astanaanyar yakni Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi,” tegas Ahmad Dofiri, Kamis 18 Februari 2021.

Menurutnya, penggunaan narkotika di internal polri dengan adanya Kapolsek sangat disesalkan. “Saya prihatin ya, karena memang ada beberapa keterlibatan anggota yang lain, salah satunya yang sangat kita sesalkan adalah satu Kapolsek yaitu Kapolsek Astanaanyar yang ada di Polrestabes Bandung,” katanya.

Ahmad Dofiri memastikan, Kompol Yuni telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek dan wajib menjalani proses hukum. “Sementara itu, 11 orang lainnya yang diduga terlibat masih diperiksa Propam Polda Jabar. Jika memang terbukti terlibat dalam tindak penyalahgunaan narkotika, mereka bakal ditindak tegas,” terangnya.

“Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek selanjutnya bersama-sama dengan anggota lain yang terlibat kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan,” tambahnya.

Sumber: viva.co.id

 

Legislator: SKB 3 Menteri Soal Seragam Bertentangan dengan UUD 1945

Redaktur: Mazaya

 

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota DPR Fraksi PAN dapil Sumbar Guspardi Gaus menyatakan bahwa surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri sangat berlebihan dalam menyikapi kejadian yang hanya satu dari sekian banyak sekolah.

 

Dia pun menyebut SB itu tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.

 

“Saya memandang bahwa SKB bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29, ayat 1 dan ayat 2, di mana negara memberi kebebasan untuk menjalankan agamanya,” kata Guspardi dalam sidang Paripurna DPR, Kamis, 11 Februari 2021.

 

Selain itu, lanjutnya, SKB tersebut juga bertentangan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di mana, tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia beriman dan bertakwa.

“Ternyata saya lihat, saya baca, saya amati, saya teliti terhadap SKB ini sangat-sangat di luar perikemanusan menurut hemat saya,” katanya.

Sumber: viva.co.id

Kemenag Tepis Isu Ngutang Akomodasi ke Saudi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)  — Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman memastikan bahwa Indonesia tidak mempunyai utang akomodasi jemaah ke Arab Saudi.

Penegasan ini disampaikan Oman menyusul beredarnya berita bahwa jemaah haji Indonesia ditolak Saudi karena belum bayar bea akomodasi.

“Informasi Indonesia belum bayar akomodasi jemaah jelas keliru dan menyesatkan. Jemaah haji Indonesia juga tidak pernah ditolak Arab Saudi,” tegas Oman di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Menurut Oman, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan manajemen penyelenggaraan haji terbaik di dunia. Hal itu tentunya tidak terlepas dari manajemen pengelolaan haji yang baik dalam segala aspek, termasuk dalam proses pengadaan layanan di Arab Saudi, baik transportasi, katering, maupun akomodasi.

“Indonesia itu terbaik dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Itu diakui banyak negara, dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan studi banding,” ujar Oman.

Terkait dana haji, Oman kembali menegaskan bahwa sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji telah dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Per-bulan Februari dana haji sebasar Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” tegasnya.

“Sejak itu, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun,” tandasnya.

 

Disiplin Protokol Untuk Percepat Pemulihan Ekonomi Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M dalam berkegiatan ekonomi di masa pandemi.

Ajakan ini disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso saat menjadi narasumber sosialisasi sertifikasi halal dalam Business Coaching yang diadakan oleh Grab dan Sahabat UMKM dalam program Grab #TerusUsaha Akselerator UMKM Batch 2.

“Kepada seluruh UMKM, saya mengingatkan dan mengajak untuk mari kita terus berdisiplin menerapkan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan dalam berkegiatan ekonomi di masa pandemi ini agar pandemi tak berlangsung semakin panjang,” ungkap Sukoso secara virtual, Selasa (16/02).

Bussines coaching ini diikuti oleh pelaku UMKM pada sektor kuliner, fesyen, kriya, dan warung kelotong. Sukoso menambahkan, dengan kesadaran semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M, maka pandemi dapat lebih cepat diakhiri. Ini tentunya akan berdampak pada pemulihan ekonomi, termasuk industri halal.

Ia juga menyampaikan di masa pandemi karena adanya pembatasan aktivitas interaksi fisik, maka berdampak pada aktivitas perekonomian. UMKM, yang merupakan segmen paling besar dalam keragaan ekonomi nasional (sekitar 98%), menjadi yang sangat terdampak pandemi ini.

Kondisi ini, lanjut Sukoso, telah menjadi concern pemerintah melalui strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan secara simultan dengan upaya pengendalian pandemi Covid-19. Terkait Jaminan Produk Halal (JPH), salah satunya adalah dengan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui anggaran Kementerian Agama.

Dalam kesempatan tersebut Sukoso mengingatkan dengan memasuki era pasar global seperti sekarang ini, industri halal harus mampu menangkap peluang captive market. “Di era pasar global di mana peluang captive market yang jelas-jelas telah terbuka di depan mata kita jangan sampai kita lewatkan begitu saja,” pesan Profesor di bidang bioteknologi ini.  .

“Ini harus kita optimalkan, untuk bagaimana agar industri halal nasional kita dapat mewarnai kehidupan tak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Sebagaimana motto yang sering saya tegaskan, Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia,” sambungnya.

Karenanya, lanjut Sukoso,  pelaku UMKM perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan usahanya. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi atau digitalisasi dalam memasarkan produknya. “Digitalisasi menjadi bagian yang sangat penting saat ini untuk menjawab kondisi pandemi ini,” imbuhnya.

 

Pesantren Diharap Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Digital

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Upaya Kementerian Agama untuk menguatkan kemandirian ekonomi pesantren mulai dilakukan. Terbaru, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) menjajaki kerja sama dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan ekonomi pesantren berbasis digital.

Skema sinegri ini didiskusikan bersama dalam pertemuan antara Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghofur dengan iPesantren, Kesan.id, Dompet Dhuafa dan Infra Digital Nusantara. “Kami tengah menjajaki kerja sama untuk mengembangkan ekonomi pesantren,” terang Waryono di Jakarta baru-baru ini.

“Ini merupakan konsolidasi dalam rangka menguatkan ekonomi pesantren berbasis digital,” sambungnya.

Menurut Waryono, pertemuan ini menyepakati sejumlah poin yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman untuk ditandatangani para pihak. Sejumlah ketentuan yang disepakati bermuara pada usaha untuk mengefektifkan tata kelola data dalam rangka penguatan kemandirian ekonomi pesantren.

“Data akan menjadi basis awal dalam membranding pesantren, bukan hanya sebagai  lembaga pendidikan tapi juga lembaga pemberdayaan masyarakat. Hal itu diharapkan akan mempermudah para pihak, termasuk kementerian dan lembaga negara atau K/L untuk menggandeng pesantren dalam penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” tutur Waryono.

“Sinergi ini juga akan memberi ruang pembelajaran keterampilan berusaha bagi para santri sehingga mereka bisa mendapat pengalaman belajar lebih banyak, selain pendidikan keagamaan,” lanjutnya.

Waryono menambahkan, sejumlah kesepakatan yang dihasilkan akan dirumuskan untuk dituangkan dalam nota kesepahaman. “Semoga MoU antara para pihak bisa segera ditandatangani untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.

 

DD Waspada Serahkan Laporan Tahunan ke Baznas Sumut

Redaktur: Mazaya

MEDAN (Jurnalislam.com)—Dompet Dhuafa (DD) Waspada telah menyerahkan laporan Tahunan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara yang berada di jalan Rumah Sakit Haji No.47, Medan Estate, Rabu (17/2).

 

Laporan tahunan ini diterima secara langsung oleh Ketua Baznas Sumut, Drs. H. Amansyah Nasution Msp, didampingi Wakil Ketua 3 Bidang Program, pelaporan dan keuangan Syahrul Jalal.

 

Dalam kegiatan penyerahan itu, Ketua Baznas Sumut, Amansyah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dompet Dhuafa Waspada.

 

“Kami dari Baznas Sumut turut mengapresiasi serta mengucapakan terima kasih kepada LAZ Dompet Dhuafa Waspada yang telah menyerahkan laporannya dengan tepat waktu,” terang Amansyah.

 

Kegiatan ini diharapkan agar dapat menjadi contoh bagi LAZ yang lain. “Semoga penyerahan laporan tahunan ini bisa dicontoh bagi LAZ yang lainnya agar dapat menyerahkan tepat waktu,” harap Amansyah.

 

Senada dengan yang disampaikan Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Waspada, Sulaiman, juga turut mengucapkan terima kasih kepada Baznas Sumut.

 

“Kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada Baznas Sumut karena telah mengapresiasi dan terus memberikan dukungan kepada LAZ yang di Sumut dengan membuat forum bagi LAZ,” ucap Sulaiman.

 

“Alhamdulillah setiap tahun kita serahkan laporan ke Baznas terkait di dalamnya penghimpunan serta penyaluran sebagaimana sudah menjadi kewajiban bagi setiap LAZ untuk melaporkannya,” tutup Sulaiman.