Berita Terkini

Jaksa Agung Qatar Temukan Bukti Pembajakan Kantor Berita Negara

DOHA (Jurnalislam.com) – Jaksa Agung Qatar mengatakan negaranya memiliki bukti bahwa hacking (pembajakan) kantor berita milik negara pada bulan Mei terkait dengan negara-negara yang baru-baru ini memutuskan hubungan dengan Doha.

“Qatar memiliki bukti bahwa iPhone tertentu yang berasal dari negara-negara yang memblokade Qatar digunakan dalam peretasan tersebut,” kata Ali Bin Fetais al-Marri kepada wartawan di Doha, Selasa (20/6/2017), lansir Aljazeera.

Dia mengatakan terlalu dini untuk secara eksplisit menyebutkan nama negara yang bertanggung jawab atas hacking tersebut dan menolak berkomentar saat ditanya apakah individu atau negara yang berada di belakangnya.

Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir memutuskan hubungan mereka dengan Qatar pada 5 Juni, dalam sebuah perselisihan yang meningkat setelah serangan cyber di Qatar News Agency (QNA) pada 23 Mei.

Pejabat AS dan Eropa mengatakan bahwa sementara badan pemerintah AS dan para ahli yakin bahwa kantor berita dan Twitter pemerintah Qatar diretas, namun mereka belum menentukan siapa yang melakukan peretasan.

Doha meluncurkan penyelidikan tersebut setelah menuduh hacker mempublikasikan ucapan palsu yang dikaitkan dengan Emir dari Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengenai platform QNA.

“Ada hukum internasional yang mengatur kejahatan semacam itu, terutama serangan cyber. [Peretas] akan dituntut sesuai undang-undang,” Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menteri luar negeri Qatar, mengatakan pada saat itu.

Sekelompok negara yang dipimpin Saudi menuduh Qatar mendukung “terorisme” dan memajukan agenda saingan utama regional mereka, Iran. Tuduhan tersebut disngkal Doha dengan tegas.

Marri juga mengatakan bahwa daftar individu dan entitas yang ditunjuk oleh negara-negara Arab sebagai “teroris” tersebut “tidak berdasar,” menambahkan bahwa Qatar secara hukum akan mengejar orang-orang yang telah merusaknya.

Taliban Serang Pangkalan Udara AS Bagram Airfield, 10 Pasukan Tewas

KABUL (Jurnalislam.com) – Sepuluh pasukan swasta yang dipekerjakan di pangkalan militer terbesar A.S. di negara tersebut, Bagram Airfield, tewas dan dua lainnya terluka saat orang-orang bersenjata menyergap mereka di provinsi Parwan utara pada hari Selasa pagi (20/6/2017), menurut polisi.

Kepala polisi provinsi Mohammad Zamand Mamozay mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 1 dini hari (2030 GMT) di daerah Shakay, distrik Bagram, ketika para penyerang bersenjata menembaki sebuah mobil yang membawa penjaga menuju markas.

“Kami sedang menyelidiki kejadian tersebut; Pemberontak bersenjata menargetkan ‘saracha’ [sebuah istilah lokal yang mengacu pada sebuah mobil dengan ruang kargo besar yang biasa digunakan untuk transportasi umum di Afghanistan] dan membunuh 10 orang di tempat; Dua orang lagi terluka dalam serangan ini,” kata Mamozay.

Gubernur Kabupaten Abdul Shakoor Qudosi mengatakan, korban tersebut bertugas sebagai penjaga keamanan swasta di markas AS.

Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan di situs mereka, juru bicara Zabihullah Mujahid mengatakan bahwa korban bukanlah warga sipil tapi “mata-mata untuk pasukan Amerika”.

Serangan terakhir terjadi tepat setahun setelah 15 penjaga Nepal dan Afghanistan di kedutaan besar Kanada tewas dalam serangan martir di Kabul pada tanggal 20 Juni 2016.

Ini Sikap Muhammadiyah Terkait Wacana ‘Full Day School’

SURAKARTA (Jurnalislam.com) — Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan sikap atas wacana yang berkembang di masyarakat tentang ‘Full Day School’ yang akan diterapkan oleh Kemendikbud. Di Gedung Siti Walidah Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Senin 19 Juni 2017 Pukul 18.30 Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan sikap resmi sebagai berikut:

1⃣ Berkaitan dengan kebijakan Mendikbud yang mengeluarkan Permendikbud nomor 23 th 2017 tentang pelaksanaan pendidikan karakter melalui lima hari sekolah; maka PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya kebijakan Mendikbud sekaligus mendukung Mendikbud dalam menjalankan tugasnya sampai berhasil.

Kami yakin Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter. Mendikbud juga dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga berada di jalur kebijakan yg kuat, taat asas, dan konstitusional.

2⃣ Berharap agar Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi, dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yg telah diambil karena pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yg menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan. Jika dirujuk pada Permendikbud nomor 23 th 2017 tampak sekali kuatnya dasar aturan dan pertimbangan yang dijadikan pijakan, bahwa apa yg dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden.

3⃣ Jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud menjadi Perpres maka seyogyanya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan.

4⃣ Kebijakan pendidikan di Indonesia perlu lebih dinamis dan progresiif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain, karenanya apa yg telah diambil kebijakan oleh Mendikbud tsb dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global.

•Surakarta, 19 Juni 2017•

Konferensi Pers dipimpin oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan dihadiri oleh anggota PP Muhammadiyah:
1. Yunahar Ilyas
2. M. Busyro Muqoddas
3. M. Goodwill Zubir
4. Agus Taufiqurrohman
5. Agung Danarto
6. Marpuji Ali
7. dan Sofyan Anif (Rektor UMS)

Ramadhan Seharusnya Momen Pemerintah Berdialog dengan Umat Selesaikan Kriminalisasi Ulama

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Seharusnya ramadhan bukan sebagai ajang kriminalisasi ulama. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Unpar Prof. Asep Warlan Yusuf.

Justru, menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, Ramadhan seharusnya menjadi momen pemerintah berdialog dengan umat Islam dan segera menyelesaikan kasus kriminalisasi kepada para aktivis, ulama dan ormas Islam.

“Jadi sekarang saatnya ramadhan ini presiden lebih ramah lagi kepada umat islam, tokoh-tokoh Islam, ulama, habib, ustaz. Mestinya itu yang dilakukan presiden dan para aparaturnya, bukan dengan cara-cara mengancam, membuat DPO, ada notice untuk Interpol, hal yang seperti itu yang sepertinya bersemangat sekali untuk menyerang habib, mestinya sadar ini ramadhan harusnya pintu dialog,” kata Asep Warlan kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Malah, pintu musyawarah kata Asep dapat dilakukan untuk menuntaskan kasus kriminalisasi yang menjerat para ulama.

baca juga : Rezim Jokowi Dinilai Lebih Represif Dibanding Rezim Orde Baru

“Seharusnya orang-orang yang kritis terhadap presiden yang diajak untuk dialog dan bermusyawarah bagaimana cara presiden menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini,” katanya.

Menurut Asep, Ramadhan tinggal tersisa beberapa hari lagi. Pemerintah masih dapat menjadikan bulan suci ini momen rekonsiliasi.

baca juga : DPR MPR Bisa Minta Pertanggungjawaban Presiden Soal Kriminalisasi Ulama

“Apabila tidak dilakukan itu, maka sayang betul pemerintah tidak dapat memanfaatkan momentum yang penting ini untuk bisa menyelesaikan semua persoalan terhadap fiksi dan gesekan antara umat Islam dengan pemerintah,” pungkasnya.

Soal Kriminalisasi Ulama, DPR MPR Bisa Minta Pertanggungjawaban Presiden

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Unpar Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa kasus kriminalisasi ulama, aktivis hingga ormas Islam harus segera dituntaskan. Ia menilai sampai saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama hingga aktivis Islam.

Karenanya, ia menilai umat Islam dapat mendatangi DPR MPR dan mendesak mereka agar dapat memanggil Presiden Jokowi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal itu menurutnya menjadi pilihan terakhir setelah tiga langkah lainnya sudah dijalankan namun masih juga tak digubris.

baca juga: Empat Hal yang Dapat Dilakukan untuk Tuntaskan Kriminalisasi Ulama

“Yang menurut hemat saya yang tidak harus dilakukan yaitu Mendesak kepada DPR dan MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden terhadap perilakunya atau tindakan yang seperti ini,” kata Prof. Asep kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Namun diharapkan, sebelum itu terjadi, pemerintah lebih peka dan mendengarkan aspirasi umat.

baca juga: Rezim Jokowi Lebih Represif Daripada Rezim Soeharto!

“Jadi mendesak kepada DPR dan MPR supaya melakukan pemanggilan kepada Presiden untuk meminta pertanggungjawabannya. Dan ini yang paling akhir,” pungkasnya.

 

Pakar Hukum : Rezim Sekarang Lebih Represif Dibanding Orde Baru!

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi lebih represif terhadap umat Islam dibandingkan pemerintahan orde baru di bawah rezim Soeharto.

Pasalnya, ia menilai pemerintah terus melakukan tindakan yang kerap merugikan umat seperti dugaan kriminalisasi ulama, tudingan anti Pancasila, tudingan makar kepada tokoh dan aktivis Islam, rencana pembubaran ormas Islam dll.

“Malah hemat saya, zaman Soeharto tidak terlalu menampakan sebagai sebuah penekanan kepada umat islam yang kira-kira punya aspirasi. Pak harto represif tetapi lebih mencoba untuk menggunakan gaya lain atau cara pandang lain,” kata pakar hukum tata negara ini kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Ia menambahkan, bahwa jika di zaman Soeharto umat Islam memiliki aspirasi dan harapan, Soeharto tidak kerap menistakan agama Islam. “ Ada satu atau dua yang dipersoalkan tetapi selebihnya memang menjadi hal-hal yang sifatnya tindakan politik,” kata Asep Warlan.

Namun, kata Asep Warlan, hal tersebut berbeda dengan sekarang di mana ada tindakkan langsung mendapat reaksi. “Ada ormas yang kira-kira yang punya afiliasi, langsung dibekukan, jadi hemat saya lebih represif dari pada yang dulu. Padahal waktu cuman 2 tahun setengah sampai 3 tahun berbeda dengan pak harto yang sudah 30 tahun,” kata Asep.

Apalagi, disbanding dengan rezim reformasi seperti Megawati hingga SBY, rezim sekarang dinilai cukup berbeda jauh. “Dulu tetap masih leluasa umat islam bergerak melangsungkan kegiatannya. Apabila masa sekarang terasa betul perbedaannya. Hemat saya lebih represif daripada orde baru,” pungkasnya.

Tuntaskan Kasus Kriminalisasi Ulama, Ini Empat Saran Guru Besar Hukum Unpar

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai agar umat Islam khususnya para tokohnya agar mengambil langkah tegas terkait terjadinya dugaan kriminalisasi kepada para ulama, aktivis dan tokoh Islam.

Pertama, para tokoh Islam dapat melakukan surat terbuka kepada rezim pemerintahan Jokowi agar tak lagi mencari-cari kesalahan para tokoh dan aktivis Islam. “Saya kira surat terbuka kepada presiden sifatnya hanya himbauan,” kata Pakar Hukum Tata Negara ini di Bandung baru-baru ini kepada Jurnalislam.com.

Guru Besar Fakultas Hukum Unpar Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf , Ahad (14/05/2017). Foto: Arya Jipang/Jurnalislam.com

Kedua, para tokoh dapat membuat surat pernyataan bersama yang lebih tegas. Ketiga, jika masih belum ada tanggapan, Prof. Asep Warlan menyarankan umat membuat sebuat petisi somasi kepada pemerintahan.

Terakhir, umat Islam dapat meminta pertanggungjawaban Presiden melalui DPR MPR. “Yang menurut hemat saya yang tidak harus dilakukan yaitu Mendesak kepada DPR dan MPR untuk meminta pertanggungjawaban presiden terhadap perilakunya/tindakan yang seperti ini,” pungkasnya.

Hari Zakat Nasional, Forum Zakat Kampanyekan #SayaMuslimSayaBayarZakat

Opini positif yang digaungkan ke tengah masyarakat untuk berzakat melalui lembaga, belum berbanding lurus dengan perubahan perilaku muzakki untuk menunaikan zakatnya ke lembaga

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Gaung Zakat kian membumi di tanah air, terlebih di bulan Ramadhan. Di bulan mulia ini pula, tepatnya setiap tanggal 27 Ramadhan, diperingati sebagai Hari Zakat Nasional.

“Hari Zakat Nasional adalah momentum refleksi bagi bangsa ini, sudah sejauhmana zakat bisa berperan sesuai harapan, atasi persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat?” ungkap Ketua Forum Zakat Wilayah (Fozwil) Jabar H. Herman S. Sos.

Beragam publikasi, kata Herman, banyak mengulas soal potensi Zakat di tanah air, tapi sudah seberapa besar potensi itu tergali, dan lalu dikelola dengan beragam program yang solutif bagi penyelesaian masalah-masalah keumatan?

Masih menurut Herman, jika mengacu data yang dirilis Baznas tahun 2015, Potensi Zakat di Jabar sebesar 17 Triliun, atau 6 % dari Potensi Zakat Nasional sejumlah Rp 286 Triliun. “Luar biasa besar, namun jika melihat realisasinya dari laporan-laporan lembaga-lembaga zakat resmi yang ada, yang masih berkutat di kisaran 1-2 persen saja dari potensi yang ada, tentu membuat kita masih mengelus dada,” paparnya.

Maka, momentum Hari Zakat Nasional, musti menjadi refleksi bersama. “Potensi yang ada boleh jadi memang sebesar itu. Namun, opini positif yang digaungkan ke tengah masyarakat untuk berzakat melalui lembaga, belum berbanding lurus dengan perubahan perilaku muzakki untuk menunaikan zakatnya ke lembaga,” ungkap Herman.

Selain itu, masih menurut Herman, program-program penyaluran yang dibuat di berbagai lembaga zakat yang ada, harus mampu membawa efek bola salju, menjawab persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat.

“Karenanya di momen hari zakat nasional 2017 ini, kami kampanyekan tema #SayaMuslimSayaBayarZakat, sebagai upaya mengetuk pintu para muzakki (wajib zakat), agar bersegera tunaikan kewajibannya berzakat, melalui lembaga terpercaya. Dengan demikian, besar harapan, semoga ke depan zakat bisa menjadi salah satu instrumen penting di negeri ini, tuntaskan beragam problematika sosial masyarakat,” pungkas Herman.

Tentang Fozwil Jabar

Forum Zakat Wilayah (Fozwil) Jabar sendiri adalah sebuah forum yang menghimpun lembaga-lembaga Zakat di Jawa Barat, antara lain: Rumah Amal Salman, Dompet Peduli Umat DT, Sinergi Foundation (SF), Pusat Zakat Umat (PZU), Rumah Zakat, Dompet Dhuafa Jabar, Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri, dan beberapa lembaga zakat lainnya.

Pada kesempatan peringatan Hari Zakat Nasional 2017 ini pula, digelar aksi bersama, pembagian 350 paket Tunjangan Hari Raya (THR) berupa sembako, untuk 350 Yatim dan dhuafa di wilayah terdampak bencana banjir bandang di Cimanuk, Garut, Jawa Barat.

 

Yuk, kita ikut serta berpartisipasi aktif sambut Hari Zakat Nasional 2017/ 27 Ramadhan 1438 H. Cukup dengan mengganti dengan foto pribadi, lengkapi caption dengan Tagar #SayaMuslimSayaBayarZakat, lalu unggah di akun FB, Instagram, Twitter-mu.

UEA: Blokade Qatar Bisa Berlangsung Bertahun-tahun

PARIS (Jurnalislam.com) – Isolasi diplomatik Qatar bisa “berlangsung bertahun-tahun”, kata seorang menteri UEA saat berkunjung ke Paris, lansir Aljazeera, Senin (19/

Komentar Anwar Gargash, menteri luar negeri UEA untuk urusan luar negeri, menuduh Qatar “mendukung para jihadis”, muncul saat batas waktu bagi warga Qatar untuk meninggalkan tiga negara Teluk Arab – UEA, Arab Saudi dan Bahrain – berakhir.

Arab Saudi, UEA, Bahrain, Mesir dan sejumlah negara lain memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Qatar pada 5 Juni, menuduhnya mendukung “terorisme” dan Iran.

Qatar dengan keras menolak tuduhan tersebut.

Dalam sambutannya pada hari Senin, Gargash mengatakan “kami tidak ingin berpanjang lebar, kami ingin mengisolasi”, sambil menegaskan bahwa Qatar harus mencabut dukungannya terhadap “kelompok ekstrimis Islam” sebelum sebuah solusi dapat diprakarsai.

Sebelumnya pada hari itu, Sheikh Saif bin Ahmed Al Thani, direktur Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar, mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Blokade telah berlangsung selama dua pekan dan negara-negara yang memblokade tidak menawarkan formula untuk menyelesaikan krisis tersebut.

“Sangat disayangkan bahwa tetangga kita telah memilih untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka dalam sebuah kampanye propaganda tanpa dasar.”

Sheikh Saif bin Ahmed mengecam tuduhan “terorisme” blok Saudi sebagai “aksi publisitas”.

Adapun Turki, yang telah muncul sebagai pendukung utama Qatar sejak perselisihan Teluk Arab dimulai pada 5 Juni, berusaha untuk tetap seimbang antara semangat ideologis dan kepentingan nasional dalam menangani krisis diplomatik Teluk, Gargash mengatakan.

Kementerian pertahanan Qatar pada hari Ahad mengumumkan kedatangan kelompok pertama tentara Turki di ibukota, Doha, untuk ambil bagian dalam latihan militer bersama.

Pasukan tersebut melakukan latihan pertama mereka di pangkalan militer Tariq bin Ziyad, kata kementerian tersebut.

Kementerian pertahanan mengatakan bahwa latihan tersebut telah lama direncanakan dan merupakan bagian dari kesepakatan bersama yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan kedua negara, serta meningkatkan upaya untuk memerangi kelompok-kelompok bersenjata dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut.

Awal bulan ini, parlemen Turki dengan cepat melacak persetujuan dari sebuah perjanjian terpisah dengan Qatar yang mengizinkan tentara untuk dikirim ke sebuah pangkalan militer Turki di negara Teluk Arab.

Rusia Ancam Serang Pesawat AS, Setelah Jet Tempur Suriah Ditembak Jatuh

SURIAH (Jurnalislam.com) – Rusia mengatakan bahwa pihaknya akan memperlakukan semua pesawat koalisi pimpinan AS ke barat Sungai Efrat di Suriah sebagai “target” dan menghentikan hotline pencegahan insiden dengan Washington setelah pasukan AS menjatuhkan pesawat tempur Suriah.

Moskow hanya sekali sebelum menangguhkan hotline tersebut, yang didirikan pada bulan Oktober 2015 untuk mencegah konflik antara kekuatan yang berbeda yang beroperasi di wilayah udara Suriah.

Serangan jet pada hari Ahad (18/6/2017) dan tanggapan Rusia pada hari Senin (19/6/2017) berikutnya memperumit perang enam tahun Suriah dan terjadi saat koalisi pimpinan AS dan pasukan sekutu bertempur untuk menghilangkan Islamic State (IS) dari Benteng Suriah, Raqqa.

Sebagaimana yang dilansir Aljazeera, Senin, kementerian luar negeri Rusia menuduh Washington gagal menggunakan hotline sebelum menembak pesawat dekat Raqqa dan meminta “penyelidikan hati-hati oleh komando AS” ke dalam insiden tersebut.

“Benda terbang, termasuk pesawat terbang dan pesawat tak berawak milik koalisi internasional, yang ditemukan di sebelah barat Sungai Efrat akan dianggap sebagai sasaran udara oleh pertahanan udara Rusia di udara dan di atas permukaan tanah,” katanya memperingatkan.

Kementerian pertahanan Rusia mengecam penjatuhan jet tersebut dalam sebuah pernyataan terpisah, mengatakan insiden terakhir, selain yang lainnya, merupakan pelanggaran hukum internasional.

“Sebagai akibat dari serangan tersebut, pesawat Suriah hancur. Pilot Suriah jatuh ke area yang dikendalikan oleh IS. Nasibnya tidak diketahui,” kata pernyataan tersebut.

Pavel Felgenhauer, seorang analis militer dan kolumnis di Moskow, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa perkembangan tersebut merupakan eskalasi yang berbahaya, namun pihak-pihak tersebut tidak ingin melakukan tindakan nyata terhadap satu sama lain.

“Kementerian pertahanan Rusia tidak mengatakan bahwa mereka akan menargetkan pesawat-pesawat Amerika dengan senjata. Moskow mengatakan mereka hanya akan mengunci radar mereka pada mereka, mengikuti mereka tapi tidak benar-benar menembak,” katanya.

Felgenhauer menambahkan bahwa ini terjadi beberapa kali sebelum kejadian terakhir ketika pesawat-pesawat AS mendekati markas Rusia di Suriah.

“Jadi, tidak banyak perubahan nyata di lapangan,” katanya.

Jet Suriah ditembak jatuh pada Ahad malam setelah pasukan rezim bentrok dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah aliansi yang berjuang melawan IS dengan dukungan AS, di daerah yang dekat dengan Raqqa.

Jet Amerika F/A-18E Super Hornet menembak jatuh SU-22 milik Suriah sekitar pukul 7 malam saat “menjatuhkan bom di dekat pejuang SDF” di selatan kota Tabqa, kata koalisi tersebut dalam sebuah pernyataan.

Insiden tersebut merupakan bentrokan terakhir antara pasukan koalisi dan rezim komando AS di wilayah yang semakin tegang dan padat di utara dan timur Suriah.