Berita Terkini

Ini 4 Poin Ikrar Kebangsaan Ormas Islam dan Pondok Pesantren se- Bima

BIMA (Jurnailslam.com) – Menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ormas Islam dan Pondok Pesantren se-Bima menggelar silaturahim sekaligus membacakan ikrar kebangsaan guna mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan damai, bertempat di Lapangan Serasuba Bima NTB, Selasa (8/8/2017).

Ketua Panitia acara ini Ustadz Samsuddin mengatakan bahwa acara ini meneguhkan kembali komitmen umat Islam untuk bersama-sama membangun negeri, di tengah ada tudingan bahwa umat Islam anti NKRI, Pancasila bahkan kerap dituding radikal.

Karenanya, dalam helatan silaturahim bersama TNI ini, umat Islam Bima membacakan Ikrar Kebangsaan untuk terus berbakti kepada agama dan bangsa. Berikut 4 poin Ikrar Kebangsaan:

  1. Setia kepada Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, hidup rukun dan saling menghormati antar umat beragama
  2. Menolak bima sebagai daerah zona merah dan sarang teroris
  3. Senantiasa mewaspadai dan menyikapi ancaman dari berbagai kelompok yang berusaha untuk memecah belah keutuhan NKRI
  4. Meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus menerus menguatkan silaturrahmi demi menjaga keutuhan NKRI

Bupati Bima : Ormas Islam dan Pesantren Aset Penting Berbangsa dan Bernegara

BIMA (Jurnalislam.com) – Bagi sebagian kalangan, ormas Islam dianggap momok hingga terbit aturan tersendiri yang bisa membubarkan ormas tanpa pengadilan. Namun, bagi Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri, ormas Islam dan juga pondok pesantren merupakat aset penting bangsa ini.

Pernyataan itu disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Bima dalam acara silaturrahim ormas Islam serta Pondok Pesantren se-Kota dan Kabupaten Bima di di lapangan serasuba Kota Bima, Selasa (8/8/2017).

“Oleh karena itu kehadiran kita semua disini adalah merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Hj Indah meyakini meyakini bahwa mustahil keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat diciptakan tanpa dukungan dari seluruh elemen.”Mari kita terus rapatkan barisan serta tidak mudah terprovokasi bila ada isu ataupun info yang tidak jelas,” katanya.

Senada dengan Bupati Bima, Wakil Wali Kota Bima H. A. Rahman Abidin menyampaikan pentingnya peran pondok pesatren dan ormas Islam untuk terus menjaga kondisi keamanan secara utuh.

“Kami berterima kasih karena pondok pesantren dan ormas islam selalu membantu dan menyejukkan umat di masyarakat kota dan Kabupaten Bima,”pungkasnya.

Auction For Humanity Ajak Umat Islam Indonesia Berkurban untuk Pengungsi Rohingya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Lembaga kemanusiaan Auction for Humanity (A4H) mengajak seluruh umat Islam di Indonesia berpartisipasi dalam program Kurban untuk Pengungsi Rohingya. Program ini dilaksanakan menyambut Hari Raya Idul Adha 1438 H.

Relawan kemanusiaan A4H Abdush Shomad menjelaskan program ini dilaksanakan karena banyaknya pengungsi Rohingya yang kurang mendapat perhatian besar dari lembaga-lembaga kemanusiaan dunia.

“Mereka (Pengungsi Rohingya) adalah kaum muslimin terdzalimi. Karena mereka harus terusir dari tanah kelahirannya sendiri dan tugas kita sebagai umat Islam membantunya,” katanya melalui rilis yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Rabu (09/08/2017).

Shomad menjelaskan, tujuan program kurban tahun ini agar pengungsi Rohingya bisa merasakan kasih sayang dan ukhuwah islamiyah dari kita para muslimin Indonesia.

“Kita tunjukkan bahwa muslim itu bersaudara tak mengenal ras, suku, status dan kewarganegaraan. Kita ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian disini, dan bahwa kami peduli,” pungkasnya.

KH Tholchah Hasan Ajak Umat Budayakan Wakaf Seperti Halnya Umroh

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dewan Ahli Badan Wakaf Indonesia (BWI) KH Tholchah Hasan mengajak umat Islam di Indonesia agar membudayakan berwakaf sebagaimana halnya umat berumroh. Hal tersebut disampaikan dalam acara Peluncuran Buku Pedoman Akuntansi Wakaf di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (8./8/2017).

“Budaya wakaf ini harus ditanam selayaknya budaya umroh, selametan, dll,” kata Prof. Dr. KH Tholchah Hasan. Mantan Ketua BWI dan Menteri Agama Era Reformasi ini mencontohkan bahwa jika wakaf dijadikan budaya, maka akan mendapat manfaat nyata yang sangat besar seperti halnya di negara-negara yang menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi.

“Di Kuwait, di jalan-jalan itu ada anjungan wakaf. Orang tinggal pencet ingin wakaf berapa, langsung masuk,” kata Kiai Tholchah Hasan.

baca juga : ‘Wakaf Harus Produktif’

“Kalau di sini malah dana haji yang mau diperebutkan urus,” katanya disambut gelak tawa hadirin. Seharusnya, kata KH Tholchah, budaya wakaf dibangun bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat khususnya nazir dan BWI.

“Sekarang mari kita bangun budaya wakaf bersama-sama,” pungkasnya.

BWI Luncurkan Buku Pedoman Akuntansi Wakaf

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan Buku Pedoman Akuntansi Wakaf bertempat di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (8/8/2017). Acara ini dihadiri oleh Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Ketua Badan Pelaksana BWI Slamet Riyanto, Ketua Dewan Ahli BWI cum Menteri Agama RI Era Reformasi Prof. Dr. KH Tholchah Hasan dan juga insan pers.

“Saya sebagai Dirjen Bimas Islam mengapresiasi acara-cara sosialisasi seperti ini, karena pemberitaan tentang wakaf sangat kurang,” kata Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dalam sambutannya.

Ia berharap buku Pedoman Akuntansi Wakaf menjadi langkah awal bagi BWI dan juga nazir-nazir dari pelbagai lembaga pengelola wakaf dapat terus mensosilisasikan tentang wakaf.

“Jangan sampai wakaf dipandang hanya seperti sekolah, pesantren, dll. Padahal wakaf harus diproduktifkan,” tambahnya.

Ketua Badan Pelaksana BWI Slamet Riyanto berharap buku Panduan Akuntansi Wakaf dapat menggambarkan potensi wakaf dan juga penghitungan wakaf secara mendetail di Indonesia, berbeda dengan akuntasi zakat atau pasar keuangan syariah.

Wakaf Harus Berorientasi Bisnis Agar Produktif

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Paradigma tentang wakaf selama ini umumnya masih tentang wakaf-wakaf sosial seperti masjid, sekolah, madrasah, dll. Padahal wakaf harus diproduktifkan agar terus berkembang dan manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI) Ir. Jurist Efrida Robbiyantono bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf pada acara Peluncuran Buku Pedoman Akuntansi Wakaf di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (8/8/2017).

“Wakaf harus business oriented. Wakaf dikelolanya harus profit oriented. Begitulah konsep wakaf seharusnya,”kata pria yang karib disapa Robbi ini.

Dengan orientasi kepada bisnis, maka wakaf akan menjadi produktif. Hal ini, menurut Robbi sudah dicontohkan bahkan di zaman Rasulullah.

“Wakaf pertama adalah wakaf Umar dengan kebunnya. Kalau sekarang seumpama wakaf Kebun Sawit. Artinya wakaf harus produktif, hasil keuntungannya justru digunakan untuk kepentingan sosial,” kata Robbi.

Robbi pun menceritakan beberapa proyek wakaf produktif yang sudah berjalan baik di dalam negeri atau di negara-negara muslim seperti Arab Saudi, Bangladesh, Singapura,dll.

“Di Indonesia sendiri ada lembaga-lembaga yang menggiatkan wakaf produktif seperti Dompet Dhuafa, ada Global Wakaf, Wakafpro Sinergi Foundation, dll. Juga beberapa proyek properti,” pungkasnya.

Taliban: 40 Personil ANP dan ALP Menyerah di Faryab

FARYAB (Jurnalislam.com) – Pejabat mengatakan, sebanyak 40 polisi Afghanistan (Afghan National Police – ANP) dan Arbakis (Afghan Local Police – ALP) telah menyerah sejak mujahidin Imarah Islam Afghanistan (Taliban) menguasai pusat distrik Laolash setelah menyesali kesalahan mereka di sekitar distrik tersebut, menyerahkan 12 senapan, 1 tabung mortir, 1 teropong , 1 kendaraan, 11 radio komunikasi, 2 senapan mesin PK dan alat perang lainnya ke mujahidin, lansir Al Emarah News, Selasa (8/8/2017).

Laporan juga datang dari Kandahar, 5 infiltrator Taliban menembaki tentara musuh di dalam pos pemeriksaan di daerah Seydano di distrik Maya-e-Sheen tengah malam pada hari Senin, menewaskan 11 pasukan boneka di tempat dan meninggalkan satu lagi yang juga terluka parah, koresponden mengatakan.

Pejuang Taliban juga merebut 4 senapan, 2 senapan mesin berat dan peralatan lainnya sebelum bergabung dengan pasukan terdekat dengan aman.

Beberapa pekan yang lalu, 6 mujahidin infiltrator telah membunuh sedikitnya 9 personil musuh termasuk komandan Waliullah di distrik Zarhi di provinsi tersebut serta menyita 22 senapan dan senapan mesin lainnya beserta 2 kendaraan dan 2 sepeda motor.

Amerika Serikat Tetap Beri Bantuan Militer kepada Kelompok Teror di Suriah

HASAKAH (Jurnalislam.com) – Lebih dari 100 truk yang membawa pasokan AS menyeberang ke wilayah Suriah yang dikendalikan oleh kelompok teror PKK/PYD pada Senin malam (7/8/2017).

Konvoi 112 tanker bahan bakar, truk-truk tertutup dan pengangkut yang membawa Humvee militer diamati oleh koresponden Anadolu Agency saat melewati provinsi Hasakah di Suriah.

AS mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan memasok senjata kepada PKK/PYD, afiliasi PKK dari Suriah, yang telah melakukan kampanye teror 33 tahun melawan Turki. PKK terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan EU.

PKK/PYD saat ini menjadi ujung tombak serangan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS terhadap Raqqah, kubu Daesh di Suriah.

Menurut Pentagon, AS telah memasok senjata ke beberapa kelompok bersenjata di Suriah, termasuk PKK/PYD.

Senjata-senjata tersebut termasuk 12.000 senapan serbu Kalashnikov, 6.000 senapan mesin, 3.500 senapan mesin berat, 3.000 peluncur granat berpelunc roket, 1.000 senjata anti-tank, 235 mortir, 100 senapan sniper serta 450 pasang teropong penglihatan malam hari dan 150 iluminator penerangan.

Sebelum hari Senin, 909 truk AS dikirim ke wilayah PKK/PYD.

AS telah berjanji untuk melacak semua senjata yang dikirim ke PKK/PYD dan berbagi informasi dengan Turki.

Namun, Dewan Keamanan Nasional Turki mengatakan pada bulan Juni bahwa beberapa senjata yang dikirim ke Suriah telah disita dalam penggerebekan terhadap PKK di Turki.

Polisi Turki Klaim Tangkap 12 Anggota Terkait Al Qaeda di Diyarbakir

DIYARBAKIR (Jurnalislam.com) – Dua belas orang yang dicurigai anggota Jabhah Nusrah ditangkap dalam serangan polisi di provinsi Diyarbakir tenggara, Selasa (8/8/2017), menurut seorang sumber polisi, Anadolu Agency melaporkan.

Unit Polisi Anti Teror Diyarbakir meluncurkan operasi tersebut di bawah pemeriksaan jaksa penuntut umum, sumber tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan untuk berbicara dengan media, mengatakan.

Polisi juga menyita dokumen digital selama operasi.

Turki menunjuk Jabhah Nusrah sebagai organisasi teroris dan terus berupaya melawan kelompok terkait Al Qaeda tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemukiman Ilegal Yahudi Israel Usir Warga Muslim Yerusalem Secara Sistematis

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Penjajah Israel memaksa warga Palestina Yerusalem untuk meninggalkan rumah mereka melalui sebuah kebijakan transfer sistematis yang melanggar hukum internasional, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada hari Selasa (8/8/2017).

Dalam sebuah laporan baru, LSM hak asasi yang berbasis di New York tersebut mengatakan bahwa pencabutan izin tinggal warga Palestina yang sering terjadi – di samping pembongkaran rumah dan pembatasan pembangunan bagi warga Palestina di kota – telah berfungsi untuk meningkatkan jumlah pemukiman Yahudi yang dibangun secara ilegal di Yerusalem Timur yang diduduki.

“Israel membatasi pertumbuhan penduduk Palestina,” laporan tersebut menyatakan. “Kenyataan ini mencerminkan tujuan pemerintah Israel untuk mempertahankan mayoritas Yahudi di kota ini.”

Laporan tersebut juga menambahkan: “Sistem tempat tinggal [Israel di Yerusalem] yang illegal memberlakukan persyaratan berat bagi orang-orang Palestina untuk mempertahankan status mereka, dengan konsekuensi signifikan yang kejam bagi mereka yang tidak melakukannya.”

Laporan tersebut melanjutkan untuk menegaskan bahwa, berdasarkan angka-angka yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Israel, “antara awal pendudukan Israel di Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan akhir tahun 2016, Israel mencabut status sedikitnya 14.595 orang Palestina dari Yerusalem Timur”.

Sarah Leah Whitson, direktur Middle East HRW, dikutip dalam laporan tersebut mengatakan bahwa “Israel mengklaim memperlakukan Yerusalem sebagai kota terpadu, namun kenyataannya secara efektif memberlakukan seperangkat aturan untuk orang Yahudi dan satu lagi untuk orang Palestina”.

Dia menambahkan: “Diskriminasi yang mengikat terhadap penduduk Palestina di Yerusalem, termasuk kebijakan residensi yang membahayakan status hukum mereka, meningkatkan keterasingan bagi penduduk kota.”

Menurut Whitson, upaya otoritas Israel untuk memastikan mayoritas demografis Yahudi di Yerusalem berarti penduduk Palestina di kota tersebut sering dipaksa untuk tinggal seperti orang asing di rumah mereka sendiri.

“Status warga Palestina tetap aman hanya selama mereka tidak menggunakan hak mereka bepergian ke luar negeri untuk belajar atau bekerja, pindah ke lingkungan yang salah, atau mendapatkan status di negara lain,” katanya.

Israel pertama kali menjajah Tepi Barat Palestina, termasuk Yerusalem Timur, selama Perang Timur Tengah 1967. Israel mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, mengklaimnya sebagai ibu kota negara Yahudi – sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Hukum internasional masih menilai Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai “wilayah penjajahan” dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Yahudi di atas tanah itu ilegal.

Warga Palestina telah lama melaporkan bahwa Israel melakukan upaya untuk “merebut” kota bersejarah tersebut dengan tujuan menghilangkan identitas historis Arab dan Islam dan akhirnya mengusir penduduk Muslim Palestina.