Berita Terkini

Qatar Tolak Keras Daftar Individu dan Lembaga Teroris yang Dituduhkan Arab

JERMAN (Jurnalislam.com) – Qatar pada hari Jumat (9/6/2017) menolak keras tuduhan bahwa pihaknya mendukung kelompok teroris dan meminta solusi diplomatik atas meningkatkan ketegangan antara negara-negara Teluk, lansir World Bulletin.

Berbicara di Jerman, Menteri Luar Negeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani mengatakan sebuah daftar hitam terorisme yang dikeluarkan oleh Arab Saudi dan sekutunya kemarin termasuk tuduhan “tidak berdasar” terhadap Qatar.

“Kami melihat ke dalam daftar ini tadi malam dan melihat bahwa orang-orang dan organisasi yang termasuk dalam daftar ini banyak yang tidak memiliki hubungan dengan Qatar,” katanya dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel, setelah pertemuan mereka di kota pusat Jerman Wolfenbuettel.

Al-Thani mengatakan bahwa banyak orang dalam daftar tersebut tidak pernah menginjakkan kaki di Qatar, beberapa di antaranya tinggal di negara-negara Teluk lainnya, dan beberapa organisasi dalam daftar tersebut adalah organisasi yang diakui secara internasional yang bahkan bekerja sama dengan PBB – Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada hari Kamis, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan UEA mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang menuduh 59 individu dan 12 organisasi amal di Qatar “terkait dengan teror”.

Diplomat tertinggi Qatar mengatakan bahwa daftar tersebut tidak memenuhi standar internasional, dan termasuk tuduhan “tidak berdasar” untuk menekan Qatar di tengah ketegangan baru-baru ini.

Setelah Qatar Diblokade, AS Kirim Pesan Beragam ke Negara-negara Teluk

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pemerintah AS telah mengirim pesan beragam ke negara-negara Teluk Arab di tengah salah satu krisis diplomatik terbesar yang mencengkeram wilayah tersebut.

Berbicara di Rose Garden di Gedung Putih pada hari Jumat (9/6/2017), Presiden yang dikenal anti-Islam pada waktu lalu, Donald Trump, meminta Qatar dan negara-negara lain untuk meningkatkan usaha mereka dengan dalih melawan terorisme, lansir Aljazeera.

Beberapa menit sebelumnya, Rex Tillerson, sekretaris negara AS, mendesak Arab Saudi dan tiga negara Arab lainnya untuk mengurangi blokade mereka terhadap Qatar.

Trump dan Tillerson berbicara lima hari setelah Arab Saudi, Bahrain, UEA, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan transportasi dengan Qatar, serta menutup dan membatasi perbatasan darat dan laut sehingga negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (the Gulf Cooperation Council–GCC) tersebut mengalami krisis terbesar mereka sejak bertahun-tahun lamanya.

“Qatar, kami ingin Anda kembali ke persatuan negara-negara yang bertanggung jawab,” kata Trump, berdiri di samping Presiden Romani Klaus Iohannis.

“Kami meminta Qatar dan negara-negara lain di kawasan ini untuk berbuat lebih banyak [untuk memerangi terorisme] dan melakukannya lebih cepat.”

Qatar dengan keras menolak tuduhan yang dilontarkan oleh Trump dan blok Saudi tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, pemerintah Qatar mengatakan telah memimpin wilayah tersebut dalam menyerang apa yang disebut akar “terorisme”, termasuk memberi harapan kepada kaum muda melalui pekerjaan, mendidik ratusan ribu pengungsi Suriah dan mendanai program masyarakat untuk menantang agenda dari kelompok bersenjata

“Posisi kami dalam melawan terorisme lebih kuat daripada banyak penandatangan pernyataan bersama – sebuah fakta yang telah diabaikan oleh para penulis,” kata pernyataan tersebut.

Namun, dalam sambutannya pada hari Jumat, Trump mengatakan “negara Qatar secara historis merupakan penyandang dana terorisme pada tingkat yang sangat tinggi”, tetapi Trump gagal menunjukkan bukti apapun.

Siap Maju di Pilgub Jabar, Ini Kata Aa Gym

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Nama dai kondang KH. Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym disebut-sebut masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Barat. Survei Indo Barometer yang dipublikasikan Selasa (6/6/2017), menyebut lima calon dengan tingkat pengenalan tertinggi alias populer yakni Deddy Mizwar (99%), Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym (94,9%), Desy Ratnasari (94,9%), Dede Yusuf (92,4%), dan Ridwan Kamil (88,8%).

Lalu, apa kata Aa Gym menanggapi hasil survey tersebut. Menurutnya, ia siap menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 jika benar-benar mendapatkan dukungan masyarakat.

“Jika ada 2,5 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Aa, Aa siap maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat,” kata Aa Gym saat mengisi acara buka puasa bersama di kawasan Daarut Tauhid, Kamis (8/6/2017) dilansir Tribunnews.com.

Aa Gym mengatakan kesiapannya menjadi gubernur dihadapan lebih dari 2000 santri dan warga setempat.

“Saya tidak punya ambisi untuk memimpin Jawa Barat, tapi jika ditakdirkan oleh Allah dan banyak dukungan, saya harus siap lahir dan batin karena yang terpenting adalah ridho Allah,” kata Aa Gym.

Sumber : tribunnews.com

Ahli Hukum Unpad Sebut Rezim Sekarang Mirip dengan Rezim Soeharto

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Atif Latiful Hayat, Ph. D menilai bahwa suasana saat ini, khususnya isu yang dibangun pada rezim sekarang mirip dengan narasi pada rezim Soeharto.

Baca juga: Kriminalisasi Ulama, Dosen Hukum Unpad : Tuduh Dulu, Bukti Hukum Urusan Lain

“Yang paling mirip adalah isu yang dibangunnya. Pada Era Suharto isu yang dibangun adalah semua demi pembangunan. Siapa yang kritis terhadap rezim ketika itu dianggap menghambat pembangunan,” kata Atif kepada Jurnalislam.com, Sabtu (9/6/2017).

Pada saat ini pun, menurut Atif, ada narasi terhadap orang-orang yang kritis kepada pemerintah. Ia menilai anggapan masyarakat bahwa pemerintah melakukan kriminaliasi ulama merupakan hal yang sulit dibantah.

Baca juga: Dahnil Anzar Desak Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Ulama dan Tokoh Umat

“Kalau sekarang isu yang dibangun adalah keragaman, kebinekaan, NKRI. Siapa yang kritis terhadap pemerintah dianggap anti-keragaman, anti-kebinekaan, anti-NKRI,” katanya.

“Jadi hampir mirip, beda bentuk dan isunya saja,” kata Atif.

Arab Tuduh Qatar Danai Lembaga Teroris, Erdogan: Tidak Mungkin, Saya Kenal Yayasan Itu!

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Jumat (9/6/2017) bahwa Turki akan berdiri di belakang Qatar di tengah perselisihan diplomatik yang melanda negara Teluk tersebut.

“Kami tidak akan meninggalkan saudara Qatar kami,” kata Erdogan kepada anggota Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di sebuah acara buka puasa di Istanbul, lansir Anadolu Agency.

Berbicara tentang sebuah daftar yang diterbitkan pada hari Kamis yang mengklaim bahwa beberapa yayasan amal yang didukung oleh Qatar memiliki hubungan teroris, Erdogan mengatakan: “Tidak mungkin. Saya mengenal yayasan tersebut.”

Kamis malam, sebuah pernyataan bersama oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan UAE Menuduh 59 individu dan 12 organisasi amal di Qatar “terkait dengan teror”, media setempat melaporkan.

Ketua Majelis Ulama Internasional Muslim, Yousef al-Qaradawi, dan Abdullah bin Khalid, mantan menteri dalam negeri Qatar termasuk dalam daftar tersebut.

Qatar pada hari Jumat membalas dalam sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri dengan menggambarkan tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar” dan “fitnah”.

Erdogan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyaksikan Doha mendukung terorisme, menambahkan Turki “akan terus memberikan segala jenis dukungan kepada Qatar”.

Pada hari Rabu, parlemen Turki meratifikasi dua kesepakatan untuk mengerahkan pasukan ke Qatar dan melatih angkatan bersenjata negara Teluk tersebut.

Kesepakatan untuk menyebarkan pasukan Turki di Qatar, yang bertujuan untuk memperbaiki tentara Qatar dan meningkatkan kerja sama militer, ditandatangani pada bulan April 2016 di Doha.

Presiden Turki juga meminta Arab Saudi untuk menghapus semua sanksi terhadap Qatar dan membuka perundingan diplomatik.

Sementara itu, sebuah pernyataan di hari Jumat dari kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan bahwa blok Eropa tersebut meminta semua pihak untuk “menghindari eskalasi lebih lanjut dan ikut terlibat dalam dialog politik”.

Berbicara sebelumnya di Washington, Sekretaris Negara AS Rex Tillerson mendesak Arab Saudi dan sekutu Arabnya untuk mengurangi blokade mereka di Qatar sambil meminta Doha berbuat lebih banyak untuk mengakhiri dukungannya terhadap kelompok-kelompok teror.

Pada hari Senin, lima negara Arab – Arab Saudi, Mesir, UAE, Bahrain dan Yaman – memutuskan hubungan dengan Qatar, menuduh Doha mendukung terorisme.

Eskalasi tersebut terjadi dua pekan setelah situs resmi kantor berita resmi Qatar diduga diretas oleh orang-orang tak dikenal yang dilaporkan menerbitkan pernyataan yang dikaitkan dengan emir negara tersebut, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Insiden tersebut memicu perselisihan diplomatik antara Qatar dan tetangganya.

Kriminalisasi Ulama, Jangan Heran Kalau Ada Kesan Pemerintah Anti Islam

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Adanya kesan kriminalisasi ulama oleh pemerintah merupakan hal yang sulit dibantah dan dihindari. Hal tersebut disampaikan oleh pakar hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Atif Latiful Hayat, Ph. D.

Baca juga: Sebut Penyebar Chat di Amerika, Pengacara Habib Rizieq: ‘Ini Akal-akalan Polisi Saja’

Bahkan, menurut Atif, ada kesan pemerintah anti Islam karena sikapnya yang imparsial terkait aspirasi umat Islam.

“Kesan tersebut sulit untuk dihindari. Pemerintah cenderung sensitif dan jauh dari sikap imparsial terkait dengan aspirasi umat Islam. Kesan anti-Islam ini terlihat dari sikap pemerintah yang cenderung lebih melihat akibat ketimbang sebab dari suatu permasalahan,” kata Atif kepada Jurnalislam.com, Sabtu (9/6/2017).

Menurut Atif, anggapan kriminalisasi ulama terlihat jelas dengan kasus-kasus yang menjerat para ulama GNPF MUI seperti KH Bachtiar Nasir, Adnin Armas, Al Khattath hingga yang teranya Habib Rizieq Shihab.

Jet Tempur Koalisi Arab Serang Pemukiman Warga di Sanaa, 3 Bocah Tewas

YAMAN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya empat warga sipil, termasuk tiga anak, tewas setelah serangan udara koalisi pimpinan-Saudi yang merobek sebuah daerah pemukiman di ibukota Yaman, Sanaa.

Hussain Albukhaiti, seorang aktivis yang bermarkas di Sanaa, mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Jumat siang (9/6/2017) bahwa tiga orang masih hilang setelah serangan larut malam yang melanda bagian selatan kota tersebut.

“Empat anggota keluarga al-Mahdi, termasuk seorang wanita tua dan ketiga cucunya, terbunuh setelah rumah mereka diserang dengan serangan udara sesaat setelah tengah malam,” kata Albukhaiti.

Dia mengatakan tidak ada instalasi militer di dekat lokasi serangan tersebut dan tidak ada kegiatan pasukan Houthi yang dilaporkan, yang oleh koalisi sedang diperangi.

“Tidak ada penghentian serangan dari Saudi sejak awal bulan Ramadan. Selama dua pekan terakhir, setiap malam, pesawat Saudi melayang di langit hingga dini hari.”

“Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan – entah itu rekonsepsi atau pengumpulan data intelijen – tapi warga sipil terus-menerus terbunuh.”

Serangan ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan udara untuk menargetkan warga sipil sejak Arab Saudi, bersama dengan koalisi negara-negara Arab lainnya, melakukan intervensi di Yaman pada bulan Maret 2015.

Pada bulan Agustus tahun lalu, Doctors Without Borders (MSF), satu dari segelintir kelompok bantuan internasional yang beroperasi di Yaman, mengevakuasi stafnya dari utara negara tersebut setelah sebuah serangan udara koalisi menimpa sebuah fasilitas kesehatan yang dioperasikan oleh kelompok tersebut, membunuh 19 orang.

Dan pada bulan September, sebuah laporan oleh Yemen Data Project, sekelompok peneliti keamanan dan hak asasi manusia, menemukan bahwa lebih dari sepertiga serangan udara menyerang situs-situs sipil termasuk sekolah, rumah sakit dan masjid.

Laporan tersebut menemukan bahwa dari 8.600 lebih serangan udara yang diperiksa, 3.577 tercatat mencapai lokasi militer dan 3.158 jatuh di lokasi non-militer, sementara 1.882 serangan diklasifikasikan sebagai tidak diketahui.

Menurut PBB, lebih dari 10.000 orang telah terbunuh dan 2,8 juta orang lainnya terusir dari rumah mereka dengan berperang di seluruh negeri.

Kriminalisasi Ulama, Dosen Hukum Unpad : Tuduh Dulu, Bukti Hukum Urusan Lain

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Atif Latiful Hayat, Ph. D menyebut adanya anggapan masyarakat bahwa terjadi kriminalisasi ulama adalah hal yang wajar, bahkan sulit dibantah. Menurutnya, kasus-kasus yang disangkakan kepada para ulama merupakan tuduhan yang dipaksakan.

Baca juga: Tolak Kriminalisasi Ulama, API Jabar Sebut Aparat Bertindak Di Luar Kaidah Hukum

“Terkesan, tuduhan dulu, bukti hukum itu urusan lain. Jauh dari proses hukum yang transparan dan bertanggung jawab (due process of law). Target yang dituju adalah, rusaknya reputasi tokoh-tokoh tersebut,” kata Atif kepada Jurnalislam.com, Sabtu (9/6/2017).

Masyarakat, menurut Atif melihat secara jelas adanya perlakuan yang tidak adil terhadap para ulama yang getol menyuarakan keadilan agar penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap.

“Hal ini bisa dilihat dari rangkaian tuduhan terhadap beberapa tokoh dengan tuduhan dan bukti-bukti hukum yang dipaksakan,” pungkasnya.

Pakar Hukum Sebut Kriminalisasi untuk Merusak Reputasi Ulama

BANDUNG (Jurnalislam.com) –Pakar hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Atif Latiful Hayat, Ph. D menilai bahwa anggapan adanya kriminalisasi ulamat sangat sulit terbantahkan. Menurutnya, kriminalisasi ulama sudah sangat jelas untuk merusak reputasi para tokoh Islam.

“Yang paling kontroversial adalah tuduhan terlibat ponografi terhadap Habib Rizieq juga dengan bukti-bukti hukum yang lemah dan meragukan. Target yang dituju adalah rusaknya reputasi tokoh-tokoh tersebut,” katanya kepada Jurnalislam.com di Bandung, Jumat (9/6/2017).

Baca juga: API Jabar Siap Mengawal Jika Kasus Habib Rizieq Dipraperadilankan

Bukti nyata jelas adanya kriminalisasi, menurut Atif terlihat dari kasus-kasus yang membelit para ulama terutama yang menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Hal ini bisa dilihat dari rangkaian tuduhan terhadap beberapa tokoh dengan tuduhan dan bukti-bukti hukum yang dipaksakan. Rekening GNPF diperiksa dengan tuduhan ada aliran dana ke ISIS. Bachtiar Nasir diperiksa terkait dengan tuduhan ini. Sampai sekarang tidak jelas bagaimana kelanjutannya,” pungkasnya.

Pasukan India Tembak Mati Remaja Kashmir, Protes Anti India Merebak di Seluruh Negeri

KASHMIR (Jurnalislam.com) – Penutupan total diberlakukan di Kashmir pada hari Jumat (9/6/2017) untuk memprotes pembunuhan seorang pelajar berusia 19 tahun oleh pasukan India, lansir World Bulletin.

Kantor dan bisnis tutup saat protes anti-India digelar di seluruh wilayah Kashmir.

Adil Ahmad Magray tewas pada hari Rabu saat pasukan India menembaki demonstran pro-kemerdekaan di distrik Shopian.

Pembunuhan itu memicu protes mahasiswa dan bentrokan dengan pasukan India.

Dengan memperkirakan bahwa protes akan berlanjut, pihak berwenang menutup institusi pendidikan pada hari Kamis dan Jumat.

Kashmir yang mayoritas Muslim terbagi antara India dan Pakistan. Lebih dari 70.000 orang dilaporkan terbunuh sejak 1989 dalam sebuah konflik antara pejuang Muslim Kashmir dan pasukan penjajah India.