Berita Terkini - Laman 1414 dari 2415

Fadli Zon : Pencegahan dan Penindakan Hoaks di Indonesia Bermasalah

11 Mar 2018 09:13:57

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pada era teknologi informasi digital ini, kebenaran menjadi relatif tergantung pada siapa yang menguasai informasi itu sendiri. Ditambah lagi platform media sosial saat ini dapat dengan cepat menyebarkan sebuah informasi membuat kebenaran semakin tidak terkonfirmasi.

“Disinilah hoaks diproduksi dan terus direproduksi,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan paparan dalam diskusi publik bertajik #WarOnHoax, Tetap Kritis Tanpa Hoax yang diadakan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Lantai 3 Masjid Abu Bakar Ash Shidiq, Jakarta Timur, Sabtu (10/3/2018).

Fadli menjelaskan, ada dua hal yang harus dioptimalkan pemerintah untuk memberantas hoaks ini, yaitu pencegahan dan penindakan. Akan tetapi, cepatnya perkembangan teknologi informasi membuat budaya berkomunikasi melalui media itu tidak sempat terbentuk.

“Karena budaya ini tidak terbentuk sehingga orang terlanjur tidak bertanggungjawab terhadap penyebaran informasi tersebut. Dan hoaks ini diproduksi dan terus direproduksi, kemudian didiseminasi dan seolah-olah berita bohong ini menjadi sebuah nyata,” papar politisi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, media juga sudah terlanjut menjadi alat politik yang membuat hoaks semakin mendapat tempat dalam dunia komunikasi di negeri ini.

Fadli juga melihat aparat keamanan bermasalah dalam penindakannya kasus-kasus hoaks. Menurutnya, aparat hanya menindak kasus-kasus hoaks yang menimpa pihak-pihak pro pemerintah. Sementara, aparat dinilai lamban dalam kasus yang menimpa pihak-pihak yang kritis terhadap penguasa.

“Jadi, proses penindakan ini tidak adil dan inilah masalahnya,” tandasnya.

Fadli sendiri mengaku telah beberapa kali melaporkan penyebar hoaks atas dirinya namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti.

“Selama ini tidak ditindaklanjuti ini akan menjadi amunisi buat saya untuk bicara kepada publik bahwa ada upaya untuk menjadi hukum sebagai alat politik. Sampai kapan pun akan saya kejar,” tukasnya.

“Jadi hoaks ini harus dilawan karena ini telah merusak membuat kultur media sosial kita,” ujarnya.

Diskusi publik #WarOnHoax yang diinisiasi JITU digelar sebagai respon atas tuduhan-tuduhan hoaks yang dinilai hanya mengarah kepada umat Islam.

Tiga Portal Media Islam Dihack

11 Mar 2018 03:34:24

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tiga portal media Islam pada Sabtu (10/3/2018) dihack oleh pihak tak bertanggungjawab . Ketiga media tersebut adalah Salam-online.com, Arrahmah.com dan Eramuslim.com.

Sebagaimana yang dilansir Kiblat.net, ketika tiga website tersebut diakses, muncul tulisan “#RIPMCA kami mengajak perang terbuka kepada seluruh MCA (Muslim Cyber Army).” Pimred Arrahmah.com, Jibriel Abdul Rahman membenarkan bahwa situsnya diretas.

War On Hoax: Kritis Tanpa Hoax

“Di-deface-nya (dihack.red) sekitar setengah jam yang lalu sepertinya,” kata Jibril.

Ia juga memaparkan bahwa Arrahmah.com selama tigabelas tahun memang sering di-deface dan dihack dari banyak kelompok pejahat siber. Namun, kata dia, dengan izin Allah selalu bertahan demgan baik.

“Tapi kadang, ada celah ada kelemahan yang dimanfaatkan sehingga server kami kebobolan,” jelasnya.

Jibriel juga menegaskan bahwa hal semacam ini merupakan langkah untuk menjatuhkan mental media Islam.

“Bagi kami hal biasa. Namun perlu diketahui bahwa hal seperti ini bagian dari perang cyber musuh untuk menjatuhkan mental media islam. Kalau saya melihat, kampanye menyerang cyber muslim gagal total oleh musuh,” tukasnya.

Deface adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server, teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi.

War On Hoax: Kritis Tanpa Hoax

11 Mar 2018 02:53:34

Oleh: Beggy Rizkiyansyah – Anggota Divisi Wacana Publik JITU

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Marco Di Lauro hampir terjatuh dari kursiya, ketika ia melihat foto jepretannya di internet. Foto karyanya menangkap deretan jenazah anak-anak di Irak tahun 2003. Namun BBC menayangkan foto tersebut sebagai korban konflik di Houla, Suriah tahu 2012.(David Turner: 2012)

BBC kemudian menyadari kesalahan mereka dalam berita tersebut. Kekeliruan BBCkarena tidak memverifikasi lebih detil foto, berpengaruh pada banyak hal. Selain kredibilitas mereka, tentu saja persepsi orang tentang konflik di Suriah. Gara-gara foto tersebut “hoax”, bukan tidak mungkin orang akan beranggapan pembunuhan terhadap anak-anak adalah hoax.

Jangankan orang biasa seperti kita, media dengan reputasi besar seperti BBC pun bisa tersandung hoax. Persoalan berita bohong, atau hoax memang persoalan yang membelit semakin kencang masyarakat saat ini. Nyatanya gelombang informasi akibat perkembangan teknologi, terutama teknologi digital menyeret konsekuensi yang berat.

Jurnalis kini dituntut untuk melakukan tugas yang lebih berat. Jika di masa lalu ia menjadi sumber informasi, kini informasi bisa datang dari mana saja. Tugas jurnalis adalah memilah (termasuk memverifikasi) informasi. Kovach dan Rosenstiel mengungkapkan bahwa di era gelombang informasi yang melimpah seperti saat ini, juralis harus membekali diri mereka dega sikap skeptis.

“Pers yang manjur” dibangun kaum empiris yag tangguh dan disiplin, seperti Bigart (juralis New York Times), tetapi banyak wartawan naif bermetal tukang ketik yang memiliki koneksi orang penting lebih dihargai ketimbang wartawan skeptis yang mengejar bukti.”(Bill Kovach dan Tom Rosenstiel: 2012)

Tantangan yang harus dihadapi jurnalis memang tak mudah. Gelombang infromasi beserta sampah informasi yang hanyut di dalamya, sulit utuk dipilah. Bukan hanya itu. Jurnalis berhadapan dengan informasi palsu, berita bohog, hoax yang memang sengaja untuk diproduksi dan disebarkan secara massal. Craig Silverman dalam Nieman Reports: Truth in Age of Social media, memaparkan hal ini. menurutya, “The forces of untruth have more money, more people, and … much better expertise. They know how to birth and spread a lie better than we know how to debunk one. They are more creative about it, and, by the very nature of what they’re doing, they aren’t constrained by ethics or professional” (Craig Silverman : 2012)

Sebagai penjaga gerbang informasi, terkadang gelombang informasi tersebut sulit untuk dibendung. Masyarakat era digital menuntut arus informasi yang serba cepat. Perusahaan pers merespon dengan menuntut jurnalis menaikkan informasi sesegera mungkin, berlomba-lomba dalam kecepatan. Orientasi pasar (komersial) pada perusahaan media (pers) menekan sisi-sisi idealisme jurnalis. Pergeseran perlakuan pembaca dari warga (citizen) menjadi konsumen (consumer), hingga pemberitaan yang menghibur membuat aspek ekonomi menjadi pertimbangan penting. Dilema inilah yang dikupas Doug Underwood dalam Reporting and the Push for Market-Oriented Journalism: Media Organizations as Businesses. (W. Lance Bennet dan Robert M. Entman: 2005)

Di era digital keluhan yang sama dituangkan oleh jurnalis senior, Yoko Sari. Menurutnya, “Di sini kecepatan merupakan nilai mutlak. Siapa yang paling cepat mengunggah, dia yang akan mendapat traffic paling besar karena netizen melakukan share berita itu.

Traffic adalah hak mutlak dari media digital di Indonesia karena merupakan daya tarik utama dalam mendapatkan iklan. Setidaknya itu yang terus-menerus didengungkan oleh tim bisnis. Traffic jeblok, iklan jeblok, kesehatan perusahaan pun jeblok.

Jurnalis tidak memiliki, atau tidak diberi waktu, untuk membuat satu berita utuh seperti pada media konvensional. Setiap detik adalah tenggat waktu. Bukan dalam hitungan jam atau hari.” (Yoko Sari, Jurnalisme Daring Antara Traffic dan Etik: 2018)

Dampak pola kerja seperti itu tentu saja pada penurunan kualitas dan meredupnya prinsip kerja jurnalis yang harus mengecek dan membandingkan informasi. Maka dalam hal ini pola kerja seperti ini semakin sulit membendung limpahan informasi termasuk di dalamnya hoax yang turut serta.

Situasi ini membuat para jurnalis semakin sulit. Pekerjaan melakukan verifikasi berita, mengecek fakta dengan detil seperti yang diharapkan Kovach dan Rosenstiel ditekan oleh perlombaan kecepatan menayangkan berita. Meski demikian bagi jurnalis, tak ada jalan lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Alicia Shepard dalam artikelnya di situs Columbia Journalism Review, “Credibility is the only currency journalists have. If news organizations fall for this stuff, it
hurts their and all other journalists’ credibility. It takes time to check something out, and we all feel like we don’t have the time. Just easier to copy and paste. Make time.”

Jurnalis memang berdiri dalam garda terdepan perang terhadap hoax. Tetapi ia tidak sendirian. Masyarakat sendiri memegang peranan penting. Terutama bagaimana memberi pemahaman pada masyarakat tentang keberadaan media dan berita. Howard Schneider, dari School of Journalism, Stony Brook University, mengingatkan pentingnya mendidik masyarakat agar “melek berita.”

“The ultimate check against an inaccurate or irresponsible press never would be just bettertrained journalists, or more press critics and ethical codes. It would be a generation of news consumers who would learn how to distinguish for themselves between news and propaganda, verification and mere assertion, evidence and inference, bias and fairness, and between media bias and audience bias—consumers who could differentiate between raw, unmediated information coursing through the Internet and independent, verified journalism.”

Masyarakat harus diedukasi untuk bukan saja agar melek media, tetapi juga melek berita (news literacy). Tidak dapat dipungkiri, manusia lebih suka berita yang mereka ingin percayai. Bukan apa yang sebenarnya terjadi.

“Humans resist correction and are disinclined to change closely held beliefs. We seek out sources of information that confirm our existing views. When confronted by contrary information, we find ways to avoid accepting it as true. We are governed by emotion, not by reason. (Craig Silverman : 2012)

Masyarakat perlu mengetahui tentang pemilahan informasi, membandingkan, dan tidak kalah penting memahami efek psikologis dari informasi dan interaksi di dunia maya. Konten-konten di dunia maya yang cenderung menggugah emosi (negatif atau positif) dapat berbuah petaka ketika ia menjadi menular secara cepat. konten yang menggugah emosi membuat orang lebih mudah untuk menyebarkannya. Dan konten emosional ini dapat terus menyebar secara viral karena efek emosi yang menular (emotional contagion). (E. Guadagno, et al: 2013)

Menariknya, Michael Rosenwald, reporter dari Washington Post, mengutip penelitian dari University of California, menyebutkan bahwa literasi media tetap berpengaruh pada orangorang yang memegang teguh nilai-nilai dan kepercayaan tertentu.

“those with media literacy training can still be fiercely committed to their world view, but they can also successfully question flimsy claims. They can call bullshit. Maybe they can even stop spreading it.”

Maka menjadi tak tepat ketika pemerintah saat ini hanya memakai pendekatan hukum dalam perang terhadap hoax. Pendakatan legalistik seperti ini justru tak menyelesaikan masalah. Mengedukasi masyarakat lewat literasi media tantangan yang harus dihadapi semua negara. Justru ketika menghadapi persoalan hoax hanya menuding masyarakat sebagai biang keladi, maka sebenarnya menutupi lubang hitam yang lebih besar. Hoax dapat dieksploitasi untuk memukul pihak tertentu.

Lihatlah bagaimana pemerintah Myanmar menuding persekusi terhadap muslim Rohingya sebagai berita bohong. Atau yang lebih jelas, ketika Donald Trump, Presiden AS saat ini berusaha untuk membungkam kritik yang menimpanya dengan menuduh beberapa media sebagai penyebar berita bohong (fake news).

Steve Coll, Dekan dari Graduate School of Journalism di Columbia Univesity menyebutkan bahwa definisi “fake news” ala Trump berarti liputan kredibel yang ia tak sukai. “But he complicates the matter by issuing demonstrably false statements of his own, which, inevitably, make news. Trump has brought to the White House bully pulpit a disorienting habit of telling lies, big and small, without evident shame. Since 2015, Politifact has counted three hundred and twenty-nine public statements by Trump that it judges to be mostly or entirely false.” (Steve Coll: 2017)

Artinya Trump menutupi kebohongan-kebohongannya dengan menuduh pihak yang ia tak sukai sebagai pembuat kebohongan. Dalam hal ini media yang kritis kepadanya ia tuduh pembuat berita bohong (fake news). Hal ini menadakan pada kita bahwa hoax dapat pula dieksploitasi dan dijadikan komoditas politik oleh peguasa. Rezim seperti myamar atau Trump memakai label hoax utuk informasi yang mereka tak sukai.

Di Amerika Serikat pula, Hoax yang dampaknya sangat massif dan dibuat oleh penguasa atau pemerintah. Hal ini terjadi pada masa pemeritahan George W. Bush. Ketika pada pada tahun 2002 menuduh pemeritah Irak di bawah Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. “Imagine a September 11 with weapons of mass destruction. It’s not 3,000, it’s tens of thousads of innocent men, women, and children,” kata Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan AS saat itu.

Rezim Bush menjadikan ‘11 September’ sebagai komoditas dan meyebarka hoax bahwa rezim Saddam memiliki senjata pemusnah massal. Dampak hoax ini kemudian massif. Rezim Bush menyerang Irak atas nama pre-emptive strike. Nyawa rakyat Irak melayang. Kehancuran masyarakat dan peradaban buah dari hoax rezim Bush.

Hoax tentang senjata pemusnah massal (WMD) yang disebar oleh pemerintahan Bush seharusnya bisa disaring oleh pers di AS pada saat itu. Tetapi kenyataannya pers AS tak bekerja sebagaimana mustinya. Informasi oleh pajabat pemeritah ditelan begitu saja. Alihalih mejadi kritis terhadap kebijakan dan pernyataan pemerintah, pers arus utama di AS, termasuk New York Times dan Washigton Post malah mejadi corong rezim Bush. “The continuing dependence of mainstream journalism on the story lines fed them by powerful officials was not due to some aberration, but to the routine rules of the news game.

The expertly sold prewar buildup and the planned Hollywood ending were not isolated incidents of the press reporting the offi cial line. Long before Mr. Bush landed on the Abraham Lincoln, the leading U.S. news organizations had effectively become government communications channels.” (Lance W. Bennet, Regina Lawrence, dan Steven Livingstone: 2007)

Bahkan jejak mandulya pers AS semakin buram ketika jurnalis New York Times, Judith Miller memuat berita yang salah mengenai senjata pemusnah massal. Miller percaya begitu saja pada Mr. Chalabi, narasumberya tentang senjata pemusnah massal yang kemudian diketahui berbohog. Miller kemudian membela diri dengan mengatakan,“My job isn’t to assess the government’s information and be an independent intelligence analyst myself. My job is to tell readers of The New York Times what the government thought about Iraq’s arsenal.”

Benarkah demikian? Pernyataan Miller dibantah oleh Maureen Dowd, kolumnis New York Times. “Investigative reporting is not stenography,” bantah Dowd. (Lance W. Bennet, Regina Lawrence, dan Steven Livingstone: 2007) Oleh sebab itu disinilah pentingnya peran pers. Pers bukalah corong pemerintah. Jurnalisme bukan pencatat pernyataan pemerintah (clerkism), Pers adalah watchdog yang berperan sebagai kontrol pemeritah. Demikian pula, jurnalis senior Indonesia, Yoko Sari menyatakan ketika berbicara pers digital di Indonesia,

“Sebagian besar jurnalis yang sudah berpengalaman dua-tiga tahun tidak mengerti atau tidak memandang perlu untuk mencari data atau informasi sebagai penyeimbang dari keterangan satu narasumber, swasta atau pemerintah.

Silahkan lihat berita-berita yang diunggah. Meski tidak semua, hampir sebagian memuat informasi dan data satu sisi tanpa ada upaya membuat berita lanjutan yang berisi pembenaran atau sanggahan.

John McBeth benar dalam hal ini. Semua pernyataan kini dianggap satu kebenaran. Jika pejabat A mengatakan B, itulah kebenaran hakiki.”

Maka peran jurnalis yang kritis terhadap kebijakan, pernyataan dan tindak tanduk pemerintah menjadi penting untuk membendug hoax. Hoax yang berasal dari pemerintah – seperti di ASperlu dikritisi. Penyebar atau pembuat hoax bukan label bagi kelompok atau pihak tertentu. Alih-alih ia penyakit yang bisa diidap siapa saja.

Perang terhadap hoax bukalah monopoli satu pihak saja, melainkan semua pihak, masyarakat, pemeritah dan jurnalis. Di perjalanan enam tahun Jurnalis Islam Bersatu (JITU), kami mengajak kembali untuk bersikap kritis tanpa hoax. War on Hoax: Kritis tanpa hoax.

Wallahualam.

Politisi, Aktifis, hingga Artis Ramaikan Kampanye #WaronHoax

10 Mar 2018 16:21:37

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Jurnalis Islam Bersatu (JITU) akan menggelar diskusi publik bertema “War on Hoax”, hari ini (10//3/2018). Sebelum digelarnya acara, tagar dengan pesan #WaronHoax dan #TetapKritisTanpaHoax memenuhi ruang-ruang media sosial.

Sejumlah tokoh nasional, aktivis, pemuka agama, hingga artis pun ikut meramaikan kampanye anti-hoaks tersebut.

“Hoaks tidak punya ideologi, penyebarannya tak berlandaskan agama. Kejahatan itu tak perlu dinisbatkan dengan identitas agama tertentu. Perang terhadap hoaks akan lancar apabila keadilan ditegakkan melalui mekanisme hukum yang benar,” ucap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada wartawan.

Anggota DPD Fahira Idris menyatakan pesan senada. Dia menyayangkan upaya masif dan terstruktur oleh pihak-pihak tertentu yang mengarahkan hoaks seakan melekat dengan pemeluk agama tertentu.

“Hoaks terbesar di dunia saat ini adalah mengidentikkan Islam, baik secara ajaran dan simbol-simbolnya dengan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sebagai korban hoaks terbesar, umat Islam harus menjadi yang terdepan dalam ‘Perang Melawan Hoaks’ ini,” kata Fahira, seraya mendukung kampanye tersebut.

Artis Fauzi Baadillah pun tak mau ketinggalan. Dia ikut menyuarakan pendapatnya soal penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

War On Hoax: Kritis Tanpa Hoax

“Tidak ada hoaks atau berbohong dalam ajaran Islam. Karena (dalam Islam) saat kita bercanda saja harus jujur,” ucapnya.

Selain nama-nama di atas, sejumlah aktivis dan jurnalis juga turut serta bersuara dalam #WaronHoax dan #TetapKritisTanpaHoax.

Acara akan digelar siang ini, pukul 13.00, di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, di jalan Otista Raya No. 64, Jakarta.

Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Guru Besar Komunikasi UI Prof. Ibnu Hamad, Ketua Majlis Fatwa dan Pusat Kajian DDII Dr Ahmad Zain An-Najah, dan anggota Dewan Syuro JITU Mahladi Murni.

reporter : Syah/INA

Ditembak Tepat di Dada, Serdadu Zionis Bunuh Pendemo Cacat Mental

10 Mar 2018 09:27:25

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pasukan penjajah Israel telah membunuh seorang pria Palestina yang lumpuh secara mental dalam bentrokan di daerah Bab al-Zawiya di kota Hebron di Tepi Barat yang diduduki, menurut seorang anggota keluarga dan pejabat.

Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi pada hari Jumat (9/3/2018) bahwa orang yang dibunuh tersebut sebagai Mohammad Zain al-Jabari.

Pria berusia 24 tahun itu ditembak di dada oleh pasukan zionis pada hari sebelumnya saat demonstrasi menentang keputusan nyeleneh Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menurut kementerian tersebut, al-Jabari menyerah pada luka pelurunya setelah dilarikan ke rumah sakit pemerintah Hebron.

Tentara Israel Berondong Pasangan Palestina yang Gendong Bayi dengan Granat

Abu Nasser, paman al-Jabari, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keponakannya cacat mental dan menderita gangguan bicara.

Al-Jabari bekerja di bidang konstruksi dan meninggalkan seorang anak berusia empat tahun.
Terlepas dari ketidakmampuannya, Abu Nasser mengatakan bahwa al-Jabari sering menjadi orang pertama yang tiba di tempat kejadian ketika pasukan Israel terlihat di daerah tersebut.

“Mohammad mencintai Palestina, dan dia tidak akan pernah bisa duduk dan melakukan aktifitas apapun saat tentara [Israel] memasuki kota,” kata Abu Nasser.

“Dia adalah sumber kebanggaan bagi keluarga kita, kematiannya sangat mengejutkan dan tidak akan mudah bagi kita, tapi ini adalah kehendak Tuhan sehingga kita tidak boleh bersedih.

“Kematiannya telah menunjukkan kepada kita betapa berharganya hidupnya.”

16 Tentara Israel Tewas Bunuh Diri dan 9 Dibunuh Temannya Sendiri

Seorang juru bicara pasukan Israel mengatakan seorang cacat mental tersebut sebagai provokator kepada Al Jazeera bahwa pasukan mereka menembaki penghasut utama dari apa yang mereka katakan sebagai “sebuah kerusuhan di Hebron ketika bom bom dilemparkan” ke arah pasukan Israel.

Pria itu “memegang bom bunuh diri dengan maksud untuk melemparkannya ke pasukan”, klaim juru bicara tersebut.

Dia mengatakan bahwa insiden tersebut akan ditinjau ulang.

Ratusan warga Palestina berpartisipasi dalam pemakaman al-Jabari.

Mereka membawa jasadnya melewati jalan-jalan Hebron dan berjanji untuk melanjutkan perjuangan mereka untuk kebebasan.

Bentrokan pecah antara penduduk kota yang berduka dan pasukan Israel setelah pemakaman.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan pasukan Israel melukai puluhan warga Palestina lainnya saat terjadi bentrokan di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang terkepung pada hari Jumat.

Protes terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki setiap Jumat sejak pernyataan Trump mengenai Jerusalem.

Warga Palestina mempertahankan bahwa Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota negara Palestina masa depan dalam kesepakatan damai masa depan dengan Israel, sementara Israel menganggap seluruh Yerusalem menjadi bagian dari wilayahnya.

Gara-gara Pajak Israel, Para Pemimpin Gereja Tutup Gereja Paling Bersejarah di Dunia

Israel menduduki dan kemudian mencaplok Yerusalem Timur pada tahun 1967 dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Sedikitnya 27 warga Palestina telah terbunuh sejak keputusan Trump tiga bulan lalu, sebagian besar ditembak dan tewas dalam bentrokan dengan pasukan penjajah Israel.

Warga Palestina di wilayah yang diduduki telah tinggal di bawah penjajahan militer Israel selama lebih dari setengah abad.

Pangeran Arab Saudi Diserukan Ditangkap dalam Kunjungannya di Inggris

10 Mar 2018 09:14:33

LONDON (Jurnalislam.com) – Mohammed bin Salman (MBS) sedang mengakhiri kunjungan kenegaraannya yang kontroversial ke Inggris, yang telah memicu unjuk rasa penuh kemarahan dan menyerukan penangkapannya atas perannya dalam perang yang menghancurkan di Yaman, LANSIR Aljazeera Jumat (9/3/2018).

Pangeran mahkota Saudi, yang dituduh sebagai “arsitek utama” perang, tiba pada hari Rabu untuk melakukan kunjungan tiga hari. Partai Konservatif yang berkuasa dan keluarga kerajaan Inggris menggelar karpet merah untuk pewaris muda tersebut.

Tidak lama kemudian, pangeran berusia 32 tahun itu disambut oleh ratusan pemrotes yang menuntut diakhirinya kekerasan di Yaman dan segera menghentikan penjualan senjata dari Inggris ke Riyadh.

Menjelang perjalanan, puluhan ribu warga Inggris telah menandatangani petisi online yang meminta Theresa May, perdana menteri, untuk membatalkan kunjungan MBS atas tindakannya terhadap tetangga selatannya.

Menurut Save the Children dan UNICEF, sedikitnya 110.000 anak telah meninggal akibat perang dalam dua tahun terakhir.

Kunjungan Pangeran Saudi Didemo Warga London

Namun, perusahaan senjata Inggris dilaporkan telah menuai keuntungan besar dari pertempuran tersebut, menghasilkan lebih dari 6 miliar pound ($ 8,3 miliar) dalam perdagangan dengan Arab Saudi sejak tahun 2015 – ketika kerajaan tersebut meluncurkan operasi udara besar-besaran melawan pemberontak Syiah Houthi.

Pada hari Kamis, juru bicara Downing Street mengkonfirmasi bahwa kesepakatan baru telah ditandatangani dengan Riyadh, senilai lebih dari $ 90 miliar.

Tidak segera jelas apakah kontrak tersebut termasuk penjualan senjata. Juru bicara hanya menambahkan bahwa kesepakatan yang ditandatangani tersebut mencakup “investasi langsung Saudi di Inggris dan dengan perusahaan Inggris.”

James Denselow, kepala kebijakan kemanusiaan dan advokasi untuk Save the Children, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun Boris Johnson, sekretaris luar negeri Inggris, menyatakan penilaian yang cemerlang, Arab Saudi telah memicu bencana kemanusiaan.

“Ada 11 juta anak di Yaman yang bergantung pada bantuan kemanusiaan, itu adalah jumlah yang lebih besar dari keseluruhan populasi Belgia,” katanya.

“Jadi untuk semua kesepakatan perdagangan, dan semua basa-basi, kita harus ingat Arab Saudi adalah pemain kunci dalam konflik ini.”

Saudi akan Gelar Pesta Hiburan yang Belum Pernah Ada Sepanjang Sejarah Kerajaan Arab

Pada hari Rabu, pemimpin oposisi, Jeremy Corbyn, mengkritik May dan kurangnya kritik pemerintah terhadap Arab Saudi, dengan beralasan bahwa mereka “berkolusi” dalam kejahatan perang dengan menjual senjata ke Riyadh.

Namun May membela hubungan pemerintahannya dengan kerajaan tersebut, dengan alasan bahwa Inggris memainkan peran berpengaruh dalam mewujudkan berbagai masalah yang dihadapi Arab Saudi.

Pangeran mahkota, yang merupakan pewaris ayahnya yang berusia 82 tahun, Raja Salman, mengatakan bahwa ada “peluang besar” untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara dan mereka harus bekerja sama untuk menghadapi “negara-negara yang gagal di Timur Tengah.”

SOHR: 931 Warga Sipil Ghouta Tewas, MSF: Lebih dari 1.000 Terbunuh Rezim Assad

10 Mar 2018 09:01:33

GHOUTA TIMUR (Jurnalislam.com) – Observatorium Suriah untuk Human Rights (The Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) pada hari Jumat (9/3/2018) mengatakan sedikitnya 931 warga sipil telah terbunuh sejak 18 Februari, Aljazeera melaporkan.

Menurut Doctors Without Borders (MSF), lebih dari 1.000 orang terbunuh.

Badan-badan bantuan PBB telah memohon kepada pemerintah Suriah dan sekutunya, Rusia, untuk menghentikan serangan brutal udara dan mengizinkan akses.

Aktivis Ghouta: Rezim Syiah Assad Lakukan Semua Jenis Kejahatan yang Ada di Dunia

Suriah dan Rusia sama-sama berdalih bahwa serangan tersebut diperlukan untuk menghentikan oposisi di sekitar Damaskus, walaupun warga sipil jadi korban.

Rezim Nushairiyah Suriah dan militer Rusia mengklaim telah membuka rute yang aman menurut mereka, bagi warga untuk keluar dari daerah kantong oposisi, namun belum ada yang meninggalkan wilayah tersebut.

13 Truk Bantuan Kemanusian untuk Ghouta Luput dari Serangan Udara Rezim Syiah Assad

Dua Negara yang bersekutu tersebut menuduh para pejuang Suriah menembaki warga sipil untuk mencegah mereka melarikan diri dari pertempuran menuju wilayah pemerintah Assad.

Para pejuang Suriah menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa penduduk daerah tersebut belum menyeberang ke wilayah rezim karena mereka takut akan penganiayaan yang sering dilakukan oleh rezim.

13 Truk Bantuan Kemanusian untuk Ghouta Luput dari Serangan Udara Rezim Syiah Assad

10 Mar 2018 08:49:15

GHOUTA TIMUR (Jurnalislam.com) – Serangan udara membombardir Douma di Ghouta Timur yang dikuasai para pejuang Suriah tepat setelah 13 truk bantuan pangan menyeberang ke wilayah kantong menuju kota tersebut, menurut aktivis oposisi dan sebuah lembaga monitor.

Serangan tersebut terjadi pada hari Jumat (9/3/2018) setelah jeda semalam dalam pertempuran mendorong Komite Internasional Palang Merah (the International Committee of the Red Cross-ICRC) untuk mengirim konvoi yang sebelumnya tertunda karena pertempuran.

Observatorium Suriah untuk Human Rights (The Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris sebelumnya mengatakan bahwa daerah kantong yang terkepung tersebut tidak mengalami serangan udara dalam 10 hari terakhir.

Namun, tak lama setelah konvoi bantuan tersebut menyeberang ke daerah kantong pada hari Jumat, serangan udara pun berlanjut, kata SOHR.

Aktivis Ghouta: Rezim Syiah Assad Lakukan Semua Jenis Kejahatan yang Ada di Dunia

PBB memperkirakan bahwa 400.000 orang tinggal di daerah yang dikuasai para pejuang Suriah Ghouta Timur.

Serangan terhadap Douma saat konvoi bantuan memasuki daerah tersebut merupakan bagian dari serangan terbesar. Pada hari Jumat, Organisasi Kesehatan Dunia (the World Health Organization-WHO) memverifikasi 67 serangan terhadap fasilitas kesehatan dalam dua bulan pertama di tahun 2018.

Reporter Al Jazeera Zeina Khodr, melaporkan dari Beirut di negara tetangga Lebanon, mengatakan pada hari Jumat bahwa bantuan yang diberikan hanya cukup untuk 12.000 orang.

“ICRC mengatakan bahwa mereka memiliki indikasi positif bahwa konvoi yang lebih besar akan diizinkan dalam beberapa hari mendatang,” katanya, sebelum laporan bahwa serangan udara telah dilanjutkan.

“Tapi konvoi itu kemungkinan tidak bisa mengangkut persediaan medis, karena rezim Assad tidak ingin para pejuang dirawat.”

Erdogan: Kami Berada di Afrin pada Hari Ini, Besok Kami Berada di Manbij

10 Mar 2018 08:35:47

ANKARA (Jurnalislam.com) – Pada Jumat (9/3/2018) Erdogan mengatakan bahwa operasi militer tidak akan berakhir dengan perebutan Afrin dalam sambutan pada siaran televisi nasional saat pasukan Turki mengepung kota Afrin.

“Kami berada di Afrin hari ini, kami akan berada di Manbij besok. Keesokan harinya kami memastikan bahwa timur sungai Efrat akan dibersihkan dari teroris YPG sampai ke perbatasan Irak,” katanya.

Turki meluncurkan operasi di Suriah utara pada 20 Januari melawan YPG yang didukung AS di markas perbatasan Afrin di Suriah barat laut. Turki melihat YPG sebagai kelompok “teroris”.

YPG, sayap bersenjata partai Demokratik Kurdi (Syria) di Suriah, dianggap sebagai “kelompok teroris” oleh Turki.

Kini Armada Perang Turki Berjarak 6 Km dari Kota Afrin

Turki mengatakan mereka memiliki hubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang (PKK), yang aktif di Turki.

PKK telah melancarkan perang bersenjata selama beberapa dekade melawan negara Turki yang telah membunuh puluhan ribu orang.

Hubungan antara dua Negara sekutu NATO, AS dan Turki, menegang karena sejumlah isu, terutama karena AS mempersenjatai YPG.

Turki berulang kali meminta AS untuk berhenti mempersenjatai YPG.

Kini Armada Perang Turki Berjarak 6 Km dari Kota Afrin

10 Mar 2018 08:26:23

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pasukan bersenjata Turki mengepung distrik yang dikuasai Kurdi di Afrin di Suriah utara, kata presiden Turki.

Dalam sebuah pernyataan di televisi pada hari Jumat (9/3/2018), Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa the Free Syrian Army yang didukung Turki dan pasukan Turki berjarak 6 km dari pusat kota Afrin, lansir Aljazeera.

“Sekarang pusat Afrin telah dikepung dan kita sudah mendekati pintu masuk,” katanya.

“Kami menyingkirkan rintangan terakhir yang tersisa sebelum kami mengepung pusat kota Afrin.”

Lagi, Armada Perang Turki Bebaskan 6 Desa dan 1 Kota di Provinsi Afrin

Namun, juru bicara pasukan Kurdi People’s Protection Unit (YPG) membantah pernyataan tersebut.

“Pasukan tentara Turki Erdogan … berjarak 10 sampai 15 km dari sana [Afrin],” kata Nouri Mahmoud.

“Hari ini, bentrokan juga terjadi di sekitar Bulbul, di mana mereka mengumumkan sekitar 30 hari yang lalu bahwa mereka berhasil merebutnya, mendudukinya.”

Serangan terhadap Afrin adalah bagian dari Operation Olive Branch, sebuah serangan militer Turki untuk mengusir pasukan Kurdi dukungan AS di Suriah barat laut.