Berita Terkini

Sambangi Konjen RRC, Jama’ah Ansharusy Syariah : Kebiadaban Cina Harus Dihentikan!

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) Jama’ah Ansharusy Syariah Wilayah Jawa Timur yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB JATIM) melakukan kegiatan untuk melakukan Audiensi dengan Konjen RRT di Surabaya.

Sedikitnya sebanyak 20 orang laskar diturunkan untuk mengawal Kegiatan Audiensi hari ini Kamis(20/12/2018). Ketua Ketua Jama’ah Ansharusy Syariah Wilayah Jawa Timur Hamzah Baya mengatakan bahwa menghilangkan nyawa dan agama serta melecehkan dan menghina kehormatan seorang muslim ini sama saja mengajak perang seluruh kaum muslimin.

“Karena kehormatan seorang muslim lebih berharga dari dunia seisinya di hadapan Allah subhanahu wata’ala. Maka wajib bagi umat islam membelanya meskipun hanya satu kalimat”, kata Hamzah Baya.

Ia menegaskan bahwa dirinya bersama pimpinan ormas yang tergabung di GUIB Jawat Timur memberi tekanan ke konjen RRTC di Surabaya agar menghentikan kebiadaban dan perlakuan keji kepada  muslim Uighur.

“Agar mereka juga memiliki kebebasan dalam menjalankan haknya beribadah kepada Allah dan menjalani kehidupan layaknya warga negara yang memiliki kemerdekaan dan bebas dari penjajahan terutama dari bangsa Cina”, menyambung pernyataan sebelumnya.

Sebanyak 13 orang perwakilan dari Umat Islam yang diterima oleh pihak Konjen RRC dalam agenda Audiensi terkait pembahasan Genosida yangbterjadi terhadap umat muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Massa GUIB Jatim Datangi Konjen RRC di Surabaya

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)–Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim meminta mediasi kepada Konsulat Jendral (Konjen) Republik Rakyat Cina (RRC) di Surabaya terkait penindasan yang dialami umat muslim Xinjiang kaum Uighur di China, Kamis (20/12).

Berdasarkan pantauan Jurnalislam.com di depan Konjen RRC, terlihat massa GUIB yang hadir terdiri dari Jama’ah Ansharusy Syariah, ACT Jatim, Kahf Surabaya, Sinergi Dakwah, KAMMI Surabaya, MIUMI Jatim, Dewan Dakwah Jatim dan elemen umat Islam lainnya.

Sesaat sebelum masuk gerbang, semua massa tertahan di pintu gerbang dikarenakan menurut perjanjian awal hanya 25 orang yang boleh memasuki ruangan.

Namun massa merasa kecewa karena hanya 13 orang perwakilan yang boleh memasuki ruangan Konjen.

Perwakilan yang masuk sebanyak 13 orang itu, dikomandoi langsung oleh Ustaz M. Yunus selaku Sekjen GUIB Jatim.

Sampai saat berita ini dinaikkan, massa yang tertahan di luar tetap berada di depan gerbang guna menunggu hasil keputusan yang dibawa perwakilan GUIB Jatim.

Rencananya GUIB sendiri akan meminta keterangan sekaligus mempertanyakan aksi penindasan yang dialami oleh muslim Uighur di China.

Jalur Komunikasi Diplomatik Uni Eropa Bocor Diretas Penyusup

Redaktur: Deddy Purwanto

BRUSSELS (Jurnalislam.com) – Uni Eropa sedang menyelidiki kemungkinan kebocoran informasi setelah muncul laporan bahwa peretas menargetkan komunikasi diplomatik blok tersebut selama beberapa tahun.

“Kami menyadari laporan tuduhan itu dan secara aktif menyelidiki masalah ini,” kata UE dalam sebuah pernyataan.

“Sekretariat Dewan tidak mengomentari tuduhan atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan operasional,” tambahnya.

Pada hari Selasa (18/12/2018), New York Times melaporkan bahwa peretas telah menyusup ke jaringan komunikasi diplomatik Uni Eropa selama tiga tahun.

Baca juga: 

“Teknik yang digunakan para hacker selama periode tiga tahun mirip dengan metode lama yang digunakan oleh unit elit Tentara Pembebasan Rakyat China,” tambah laporan itu.

Terbunuhnya Khashoggi Ungkap Hubungan Terselubung Saudi dan Israel

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Sebuah prakarsa Saudi terselubung yang didukung oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk menempa hubungan yang lebih erat antara kerajaan Saudi dan Israel tersendat menyusul pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, The Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa (18/12/2018).

Kemarahan global atas pembunuhan Khashoggi telah membatasi kemampuan penguasa de facto kerajaan, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, untuk menjangkau Israel, sebuah langkah yang disebut Journal “berisiko”.

Mantan penasehat istana kerajaan Saud al-Qahtani dan mantan wakil kepala intelijen Ahmed al-Assiri dipecat atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu. Dua penasehat, yang dekat dengan bin Salman tersebut, juga memainkan peran kunci dalam membangun agen rahasia dengan Israel, menurut the Journal.

Pemecatan mereka dari jabatan kantor adalah hambatan untuk mengembangkan hubungan antara kedua negara.

“Berbagai hal menjadi benar-benar dingin setelah pembunuhan Khashoggi,” kata seorang pejabat senior pemerintah Saudi kepada Journal.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Baca juga: 

Arab Saudi awalnya membantah peran apa pun dalam hilangnya Khashoggi.

Setelah mengeluarkan penjelasan yang kontradiktif, Riyadh akhirnya mengakui bahwa ia dibunuh di dalam gedung diplomatik, menyalahkan oknum yang melakukan operasi rendisi yang gagal.

Teknologi pengawasan adalah sebuah sektor yang ingin ditanamkan oleh Saudi Arabia dan membawa kedua negara semakin mendekat.

Surat kabar itu mengatakan Assiri melakukan perjalanan rahasia ke Israel, di mana dia fokus mengupayakan agar kerajaan bisa mendapat manfaat dari teknologi pengawasan Israel. Qahtani bekerja di Arab Saudi untuk melunakkan dan mencerahkan citra Israel di negara itu dan juga memainkan peran dalam pembelian teknologi pengawasan Israel atas nama kerajaan.

“Arab Saudi dan Israel telah bergeser lebih dekat meskipun risiko politik yang cukup besar di kerajaan ketika terlihat akrab dengan negara yang dicerca secara luas di dunia Arab karena menduduki wilayah Palestina dan mengusir warga Palestina dari negara mereka sendiri,” kata Journal.

Sebagai buntut dari pembunuhan Khashoggi, Raja Salman bin Abdulaziz mengambil peran lebih aktif dalam pemerintahan, hingga menyebabkan masalah bagi hubungan Saudi-Israel, karena raja melihat konflik Palestina-Israel sebagai masalah paling penting di wilayah tersebut.

“Tingkat keamanan langsung, kerja sama militer dan intelijen antara Israel dan negara-negara Teluk, dengan Amerika sebagai mitra, adalah visi yang jauh ke depan,” Robert Wexler, presiden pusat S. Daniel Abraham untuk Perdamaian Timur Tengah (the S. Daniel Abraham center for Middle East Peace), kata The Journal.

Yakin Telah Menang Perang atas IS, Trump Tarik Semua Pasukannya dari Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Rabu (19/12/2018) bahwa koalisi pimpinan AS telah berhasil secara militer mengalahkan kelompok Islamic State (IS), dan mengindikasikan penarikan mundur semua pasukannya dari Suriah.

“Kami telah mengalahkan IS di Suriah, satu-satunya alasan saya berada di sana selama Presidensi Trump,” kata Trump di Twitter.

Pengumuman ini menyusul laporan bahwa AS sedang bersiap untuk menarik sekitar 2.000 pasukannya dari timur laut Suriah.

Trump sebelumnya menyuarakan niatnya untuk meninggalkan Suriah, tetapi menghadapi tekanan balik dari petinggi Pentagon dan beberapa pejabat tingginya yang berusaha mempertahankan postur militer AS di negara itu sampai pasukan Iran keluar dari Suriah.

Baca juga:

Gedung Putih muncul untuk mengkonfirmasi kepergian AS, menekankan kemenangan militer melawan IS di Suriah “bukan sinyal akhir Koalisi Global atau operasinya.

“Kami telah mulai mengembalikan pasukan Amerika Serikat ke rumah saat kami beralih ke langkah operasi ini selanjutnya,” kata juru bicara Sarah Sanders. “Amerika Serikat dan sekutu kami siap untuk kembali terlibat di semua level untuk membela kepentingan Amerika kapan pun diperlukan.”

Namun pernyataan itu tidak menjelaskan sejauh mana penarikan pasukan tersebut, serta batas waktunya. Laporan menyatakan semua personil Departemen Luar Negeri akan meninggalkan Suriah dalam 24 jam ke depan sementara pasukan AS akan berangkat dalam 60 hingga 100 hari.

Dewan Keamanan Nasional tidak berkomentar tentang waktu yang dilaporkan ketika ditanya tentang masalah ini oleh Anadolu Agency.

 

Soal Uighur, Kemenlu : Cina Tolak Tudingan Langgar HAM

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) — Kementerian Luar Negeri RI telah mendiskusikan isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, dengan Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian.

Dalam pertemuan yang diadakan pada 17 Desember lalu, perwakilan Kemlu menyampaikan keprihatinan berbagai kalangan di Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur.

“Kemlu menegaskan sesuai dengan Deklarasi Universal HAM PBB, kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak asasi manusia. Merupakan tanggung jawab tiap negara untuk menghormatinya,” kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir di sela-sela acara “Diplomacy Festival” (DiploFest) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (20/12) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Cina menyampaikan komitmen negaranya terhadap perlindungan HAM. Dubes Cina juga sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui publik.

“Walaupun merupakan isu dalam negeri Cina, Kemlu mencatat keinginan Kedubes Cina di Jakarta untuk terus memperluas komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat madani untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur di Cina,” ujar Arrmanatha.

Sementara itu, pemerintah Cina menolak tudingan masyarakat internasional bahwa rezimnya telah melanggar HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Pemerintah Cina beralasan tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi penyebaran ideologi radikal di kalangan masyarakat Uighur.

Konsul Jenderal Cina di Surabaya Gu Jingqi mengatakan persoalan yang dialami suku Uighur merupakan masalah separatis yang muncul dari sebagian kecil warga setempat.

sumber: republika.co.id

Sudan Umumkan Kondisi Darurat

Redaktur: Deddy Purwanto

KHARTOUM (Jurnalislam.com) – Negara Sungai Nil di Northeastern Sudan (Timur Laut Sudan) mengumumkan keadaan darurat di kota Atbara pada hari Rabu (19/12/2018) di tengah protes atas kenaikan harga.

“Komite keamanan negara mengadakan pertemuan tentang peristiwa itu dan mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam di kota Atbara sampai pemberitahuan lebih lanjut,” kata Ibrahim Mukhtar, juru bicara pemerintah negara bagian, kepada saluran televisi setempat, Ashorooq.

Dia menambahkan bahwa semua kelas di sekolah dasar dan sekolah menengah di kota itu akan ditangguhkan.

Keputusan itu muncul setelah demonstrasi diadakan atas kenaikan harga bahan pokok di Sudan, termasuk roti dan bahan bakar minyak.

Media setempat mengatakan ratusan mahasiswa dan pelajar sekolah menengah mendukung protes terhadap kebijakan pemerintah.

Baca juga: 

Markas lokal dari Partai Kongres Nasional (the National Congress Party-NCP) yang berkuasa juga dilaporkan dibakar, meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai insiden tersebut sejauh ini.

Demonstrasi dilaporkan diadakan di kota timur Port Sudan, di mana polisi menggunakan gas air mata terhadap pengunjuk rasa.

Kota-kota di Kordofan Utara dan Omdurman juga menyaksikan demonstrasi atas situasi ekonomi negara itu.

“Setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara damai, tetapi apa yang terjadi di Atbara tidak konsisten dengan konsep kedamaian,” kata Ibrahim Al-Siddiq, juru bicara NCP.

Al-Siddiq mengatakan unjuk rasa di Atbara adalah “upaya untuk mengganggu keamanan dan stabilitas”, menambahkan “hak mengekspresi sikap dan pendapat dijamin oleh konstitusi, tetapi sabotase tidak dapat diterima.”

Muhammadiyah Kecam Tindakan Cina terhadap Etnis Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir menegaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang merupakan pelanggaran HAM.

Seharusnya, kata Haedar, pemerintah Cina melakukan pendekatan secara persuasif kepada muslim Uyghur tersebut.

“Maka Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

“Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dr Haedar mengaku siap mendukung langkah pemerintahan dalam pembelaannya terhadap muslim Uyghur. Muhammadiyah juga akan terus berupaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada muslim Uighur yang menjadi korban penindasan pemerintahan Cina.

“Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uighur,” tandasnya.

Ia juga  mendesak pemerintah Indonesia untuk ikut melakukan protes keras kepada pemerintah Cina terkait penindasan yang dilakukan terhadap jutaan muslim Uighur.

 

Muhammadiyah Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik terhadap Cina

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir mendesak pemerintah Indonesia untuk ikut melakukan protes keras kepada pemerintah Cina terkait penindasan yang dilakukan terhadap jutaan muslim Uyghur.

 

“Agar Pemerintah Indonesia segera melakukan Iangkah-Iangkah diplomatik sesuai prinsip politik bebas dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia di atas nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan,” katanya dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.com rabu, (19/12/2018).

 

Sebab menurut Dr Haedar apa yang dilakukan oleh pemerintahan Cina kepada muslim Uyghur sudah melanggar HAM, seharusnya, katanya, penerintah Cina melakukan pendekatan secara persuasif kepada muslim Uyghur tersebut.

 

“Maka Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.

 

“Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi. Pemerintah Tiongkok, sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terhadap mereka yang dianggap melakukan aksi separatisme,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut Dr Haedar mengaku siap mendukung langkah pemerintahan dalam pembelaannya terhadap muslim Uyghur. Muhammadiyah juga akan terus berupaya memberikan bantuan kemanusiaan kepada muslim Uyghur yang menjadi korban penindasan pemerintahan Cina.

 

“Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uyghur,” tandasnya.

Dinilai Membuahkan Hasil Positip, Begini Pembicaraan Langsung Taliban dengan AS

Redaktur: Deddy Purwanto

ABU DHABI (Jurnalislam.com) – Uni Emirat Arab mengatakan pembicaraan yang diselenggarakan antara AS dan Taliban membuahkan hasil “positif”.

“Rekonsiliasi pembicaraan” AS-Taliban membuahkan “hasil nyata yang positif bagi semua pihak yang berkepentingan”, kantor berita resmi WAM di UAE mengatakan pada hari Rabu (19/12/2018).

Putaran pembicaraan baru akan diadakan di Abu Dhabi “untuk menyelesaikan proses rekonsiliasi Afghanistan”, katanya tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Dua hari pertemuan di ibukota Emirat adalah upaya terbaru Washington untuk mengakhiri konflik 17 tahun Afghanistan, yang telah menghabiskan hampir $ 1 triliun sejak 2011 ketika AS memimpin invasi untuk menggulingkan pemerintah Taliban Afghanistan menyusul serangan 11 September.

Pemerintahan Presiden George W Bush pada waktu itu menuduh kelompok Afghanistan menyembunyikan Syeikh Usamah bin Laden, pemimpin al Qaeda.

Baca juga: 

Taliban, yang belum mengkonfirmasi pertemuan dengan para pejabat Afghanistan, mengatakan telah mengadakan “pembicaraan awal” dengan utusan AS.

Utusan AS Zalmay Khalilzad mengatakan dia mengadakan pertemuan “produktif” di UEA dengan Afghanistan dan mitra internasional “untuk mempromosikan dialog intra-Afghanistan untuk mengakhiri konflik”.

Khalilzad men-tweet bahwa dia bertemu dengan pejabat Pakistan pada hari Rabu untuk menjelaskan kepada mereka sebelum melakukan perjalanan untuk bertemu dengan para pemimpin Afghanistan di Kabul.

Dia mengatakan ingin melihat kesepakatan “roadmap” yang dicapai sebelum pemilihan presiden Afghanistan, yang dijadwalkan pada April.

Dalam terobosan lain, tiga perwakilan jaringan Haqqani – Hafiz Yahya, Saadullah Hamas dan Dr Faqeer – juga hadir dalam pembicaraan itu, The Associated Press mengutip sumber anonim Taliban.

Meskipun menjadi bagian dari Taliban, jaringan Haqqani memiliki komite militer sendiri. Pemimpinnya, Sirajuddin Haqqani, adalah wakil kepala Taliban. Keahlian mereka di medan perang membuat kehadirannya di pertemuan itu sangat penting karena kemungkinan tidak akan ada kesepakatan yang dapat ditegakkan tanpa dukungan mereka.

Para hadirin lainnya termasuk para pejabat dari Arab Saudi dan Pakistan, yang bersama dengan tuan rumah Emirat adalah satu-satunya negara lain yang mengakui kekuasaan Taliban selama pemerintahan lima tahunnya yang dimulai pada tahun 1996.

Taliban menolak untuk bertemu langsung dengan pemerintah Afghanistan, dan melihatnya sebagai boneka AS.

Imarah Islam Afghanistan ini menguasai hampir setengah dari Afghanistan dan lebih kuat dibandingkan di masa lalu sejak invasi tahun 2001.

“Kami menyerukan untuk mengakhiri invasi dan mereka bersikeras melakukan pertukaran tahanan,” kata seorang pejabat Taliban kepada kantor berita Reuters dari pembicaraan, menambahkan tidak ada diskusi tentang gencatan senjata.