Berita Terkini

Muhammadiyah Kepada Cina: Beri Kami Kesempatan Temui Muslim Uighur di Xinjiang

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya meminta Duta Besar Cina, Xiao Qian, memberi akses untuk masuk berkunjung ke Provinsi Xinjiang. Sebab, Muhamadiyah ingin melihat secara langsung kondisi etnis mulim Uighur di Xinjiang.

Permintaan itu, disampaikan PP Muhammadiyah saat pertemuan tertutup dengan Xiao Qian di gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

“Kita usulkan agar ada kesempatan kepada kami untuk masuk ke sana (Xinjiang), melihat ke sana,” kata Mu’ti seusai pertemuan.

Menurutnya, tujuan kunjungan ke Xinjiang itu agar Muhammadiyah dapat berkomunikasi secara langsung dengan muslim Uighur.

Namun begitu, ia memastikan, kunjungan yang dimaksud bukan untuk melakukan investigasi terhadap kondisi masyarakat Uighur.

“Tidak untuk investigasi karena itu negara lain, itu otoritas wilayah kedaulatan negara lain yang kita tidak bisa semaunya masuk ke sana,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, Muhammadiyah juga telah mengusulkan kepada Cina untuk tidak memakai kekuatan militer yang berlebihan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Xinjiang.

Pemerintah Cina, diharapkan menggunakan pendekatan-pendekatan non-militer, yang berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan tetap menghormati HAM.

“Ok security. Tapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan, menghormati demokrasi, hak asasi manusia, tentu pendekatan yang bersifat kemakmuran,” tandasnya.

Penting! Ini Bantahan Dubes Cina Menyoal Kekerasan Kemanusiaan di Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Cina membantah melakukan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Islam Uighur di Provinsi Xinjiang. Cina mengklaim praktik keagamaan itu dibebaskan, sesuai dengan kayakinan mereka.

“Masyarakat berbagai suku Uighur menikmati kebebasan beragama, masalah terorisme dan separatisme tetap ada dan jadi ancaman stabilitas nasional setempat,” kata Xiao Qian, Duta Besar Cina untuk Indonesia dalam konperensi persnya di gedung Muhamadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Xiao Qian mengaku, saat ini pemerintah Cina sedang melawan dan memberantas terorisme serta separatis. Sebab, hal itu sangat mengancam stabilitas nasional Cina.

Ia mengatakan, untuk deradikalisi, pemerintah Xinjiang mengambil kebijakan pelatihan-pelatihan vokasi. Bahkan, klaim Xiao, program vokasi tersebut berjalan sukses.

“Oleh karena itu pemerintah Uighur Xinjiang mengambil serangkaian langkah deradikalisasi dengan pendekatan vokasi dan ini sangat sukses,” imbuhnya.

Sementara itu, Xiao membandingkan Indonesia dan Cina. Menurutnya keduanya memiliki pengalaman yang sama dalam melawan separatisme dan terorisme.

Xiao mengklaim, pemerintah Cina sangat menghargai perhatian masyarakat Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap situasi di Provinsi Xinjiang.

“Kami lihat masyarakat Indonesia perhatikan situasi di Xinjiang dan kami terbuka agar masyarakat tahu sehingga bisa bangun kesepamahaman antar semua pihak,” tandasnya.

Meski begitu, dilansir Hidayatullah.com Kamis (20/12/2018), Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, diskriminasi yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, tidak bisa dibantah lagi.

Ditambah lagi, sambung Usman, laporan terbaru PBB dalam hal ini Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial pada bulan Agustus 2018 yang melakukan pengkajian terhadap kondisi HAM di China, menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap adanya penahanan-penahanan tanpa komunikasi yang keluarganya tidak tahu yang bersangkutan ditahan dimana.

“Tidak bisa dibantah kalau pemerintah China melanggar Hak Asasi Manusia Muslim Uighur di Xinjiang, entah itu penangkapan sewenang-wenang, penculikan, bahkan penyiksaan jelas itu merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional,” tegasnya.

Kekerasan dan Solusi Muslim Uighur dari Muhammadiyah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, meminta pemerintah Cina dalam menyelesaikan persoalan dalam negerinya, khususnya mengenai muslim etnis Uighur untuk tidak memakai kekerasan.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pihaknya juga menyarankan agar Pemerintah Cina menjadi pelopor paradigma baru bagi dunia international dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan.

“Melihat persoalan-persoalan seperti yang terjadi di Uighur dan lainnya dengan pendekatan konperensif mengedepakan perdamaian, non kekerasan dan terciptanya nilai-nilai kemanusiaan,” kata Haedar dalam konperensi persnya bersama Dubes RRC untuk Indonesia, Xiao Qian, di gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Haedar menilai, dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh diplomasi politik yang dimiliki Cina, paradigma baru bagi dunia internasional itu sangat dimungkinkan terwujud.

Haedar yakin, usulan dari Muhammadiyah itu akan diterima oleh pemerintah Cina. Karena, Dubes RRC Xiao Qian telah memberi tanggapan positif atas usulan Muhammadiyah tersebut.

“Kami peroleh respon positif bahwa paradigma baru akan jadi peradaban internasional,” tandasnya.

Bertemu Dubes RRC, Muhammadiyah: Kami Minta Transparansi Kasus Muslim Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Republik Rakyat Cina (RRC) menjelaskan secara transparan soal dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap umat Islam Uighur.

“Lewat bapak Dubes (Xiao Qian) dan pemerintah Cina memberi penjelasan apa adanya yang terbuka,” kata Haedar dalam konperensi pers usai menggelar pertemuan tertutup dengan Dubes RRC, Xiao Qian di kantor Muhammadiyah, Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Haedar memastikan, PP Muhammadiyah menghormati politik dalam negeri Cina.

Meski begitu, ia menjelaskan kecaman yang dilakukan dunia internasional menyoal Uighur itu sangat terjadi. Sebab, pemerintah Cina tidak menjelaskan secara terbuka kepada publik, apa yang sesungguhnya terjadi kepada umat Islam Uighur.

Dalam pertemuan tadi, kata Haedar, Muhammadiyah juga memberi masukan agar pemerintah Cina menjadikan Provinsi Xinjiang terbuka untuk wisatawan luar.

“Menjadikan Provinsi Xinjiang terbuka untuk diketahui untuk menjadi tempat yang secara internasional orang bisa berkunjung ke sana. Dengan itu, maka akan diketahui juga apa yang terjadi secara sesungguhnya,” tandasnya.

Sebelumnya, sampai saat ini, dunia internasional, termasuk Indonesia mengecam dugaan tindak kekerasan kemanusiaan yang dialami muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Setidaknya, sudah 2 pekan ini sejumlah titik di Indonesia melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam dugaan kekerasan kemanusiaan tersebut.

Tak Ada Pesta Kembang Api, Pemprov DKI Gelar Nikah Massal pada Malam Tahun Baru

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemprov DKI Jakarta akan menggelar acara nikah massal pada malam pergantian tahun 2018. Menurut Plt Kadisparbud DKI Jakarta, Asiantoro, dalam acara tersebut KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym akan menyampaikan tausyiah.

“Kita rayain sederhana sambil dengar ceramah Aa Gym, kan nanti Aa Gym memberikan tausiah tuh,” katanya kepada Jurniscom, Jumat (28/12/2018).

Pemprov DKI juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggelar pesta kembang api. “Kita kan emang gak menyelenggarakan pesta kembang api. Buat masyarakat yang ingin ke daerah Thamrin, gak perlu lah nyalain kembang api. Karena kita emang gak ada izin untuk (pesta) kembang api,” ujarnya.

Asiantoro juga meluruskan adanya kabar yang mengatakan bahwa Gubernur Anies membatalkan pesta kembang api pada malam tahun baru. 

“Hoaks itu, yang jelas acara tahun baru ini akan ada acara nikah massal di Thamrin10 Jakarta Pusat,” kata Plt Kadisparbud DKI Jakarta, Asiantoro saat dihubungi Jurnalislam.com, Jumat (28/12/2018).

Sebelumnya, Asiantoro telah menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menggelar panggung hiburan di lima titik kawasan Jakarta Pusat untuk memeriahkan malam pergantian tahun tersebut.

Lima titik tersebut adalah Thamrin10, Bundaran HI, Wahid Hasyim, Sarinah, hingga bagian barat daya Monas.

“(Hanya) musik tradisi dan modern. (Seperti) ondel-ondel iya, gambang kromong, ada bazar UKM deket Thamrin 10,” pungkasnya.

 

 

Bela Uighur, Umat Islam Jatim Kembali Demo Konjen RRC di Surabaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) —Ribuan warga Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim kembali menggelar aksi bela uighur di Konjen RRC di Surabaya, Jumat (29/12/2018).

GUIB Jatim tetap bersikap mengutuk keras terhadap pemerintahan RRC atas pendholiman, intimidasi, diskriminasi, penindasan , penyiksaan, pengucilan, penangkapan, dan pelarangan ibadah atas muslim Uyghur di Xinjiang China.

Sekjen GUIB M Yunus mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah RRC yang secara sistematis melakukan penzaliman, intimidasi, diskriminasi, penindasan, penyiksaan, pengucilan, penangkapan, dan pelarangan ibadah atas muslim Uighur di Xinjiang China adalah merupakan bentuk pelanggaran HAM.

“Mereka melecehkan hukum internasional ,  karena kebebasan beragama adalah hak azasi manusia yang paling mendasar sebagaimana diatur dalam international covenant on social and political righs,” kata Yunus.

GUIB juga, katanya, mendesak Organisasi Kerja Sama negara Islam (OKI),  PBB dan Komnas HAM RI untuk melakukan upaya sistematis dalam rangka  menyelamatkan muslim  Uihgur. dan bersikap tegas terhadap Rezim RRC untuk memberikan hak-hak sipil bagi mereka.

“Kami juga secara khusus meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRC,” pungkasnya.

Dalam aksi ini, GUIB juga melakukan penyegelan kantor Konjen RRC di Surabaya.

Sah! Warga Jatim Akhirnya Segel Konjen RRC di Surabaya

SURABAYA (Jurnalislam.com) — Sepekan lalu, ribuan warga Jatim yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) mengultimatum Konjen RRC agar diskriminasi terhadap Uighur di hentikan.

Namun, sampai Jumat (29/12/2018) , aspirasi warga tidak diindahkan. Walhasi, ribuan warga Jatim kini turun kembali dan melakukan aksi penyegelan terhadap Kantor Konjen Republik Rakyat Cina (RRC).

“Mengingat batas waktu yang telah kami tentukan maka kami umat Islam di Jawa timur melakukan langkah langkah sistematis dengan melakukan penyegelan terhadap Konjen RRC di Surabaya,”kata Sekjen GUIB, M Yunus.

Aksi segel ini, kata Yunus merupakan awalan dari ultimatum GUIB, termasuk yang lainnya akan mengusir WNA Cina yang berada di Surabaya.

Ia pun mengajak umat Islam Jatim khususnya bersatu melawan kezaliman Cina.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi atas manuver pihak tertentu yang ingin  memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politik praktis sesaat dan upaya adu domba diantara umat Islam di Indonesia,” ungkapnya.

Pernyataan sikap GUIBh merupakan sikap bersama Organisasi Massa Islam  dan lembaga keislaman di Jawa Timur dibawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI-Jatim).

Aksi Bela Muslim Uighur Berlanjut di Tasikmalaya: Semoga Tentara Allah Turun di Cina!

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Derita umat Islam di Uighur, Xinjiang, Cina masih menyita perhatian publik. Setelah sepekan dilakukan aksi bela Uighur serentak di sejumlah kota, kini berlanjut.

Hari ini, selepas salat Jumat (28/12/2018) di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ratusan warga turun ke jalan untuk melakukan aksi damai “Bela Muslim Uyghur”.

“Hari ini adalah hari yang bersejarah di Kabupaten Tasikmalaya dalam membela umat Islam Uighur,” Sontak salah seorang orator, ustaz Rian dalam orasinya.

Tak hanya itu, Rian menyampaikan kepada massa aksi untuk selalu mendoakan umat Islam Uighur.

“Kita memohon kepada Allah untuk menurunkan tentara-tentara Allah yang dapat membebaskan umat Islam Uighurghur di Cina,” ungkapnya.

Komunitas sepeda motor, Brigez turut meramaikan aksi.

Sebelumnya, massa aksi yang berkumpul di Masjid Baiturahman Singaparna, bergerak longmarch menuju Alun-alun Kabupaten Tasikmalaya.

Aksi ini mendapatkan pengawalan dari Jamaah Ansharus Syariah (JAS), FPI, Majelis Mujahidin, Brigade Tholiban dan Al Mumtaz dalam pelaksanaan hingga pengamanan longmarch.

Sementara itu, aksi ini menjadi perdana dan langsung membentuk Aliansi Aktifis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya untuk Kabupaten Tasikmalaya.

Komunitas Masyarakat Anti Riba dan Salimah Peduli Umat Kirim Bantuan Tsunami Lampung

KENDAL (Jurnalislam.com) – Komunitas Masyarakat Anti Riba ( KMTR) dan Salimah Peduli Umat (SPU) mengirim bantuan 300 terpal dan 500 sarung ke bencana Tsunami Lampung, Selasa (25/12/2018).

Ketua KMTR, Agus Imaduddin mengatakan, kita peduli bencana tsunami karena kita sesama muslim yang harus saling membantu, sebagai manusia harus  bermanfaat untuk orang lain, saat bencana datang, walaupun saudara kita jauh di lampung.

“Alhamdulillah malam ini kita membawa bantuan 300 terpal, 500 sarung, mie instan dll untuk nanti kita berikan kepada warga yang terkena tsunami di Lampung,”katanya kepada Jurniscom, Selasa (25/12/2018).

“Divisi dari KMTR salah satunya Divisi Peduli  Bencana, Kita berangkat dengan 3 mobil yang berisi terpal dan sarung dan membawa 6 personil dari Weleri menuju Lampung malam ini ” imbuhnya.

kontributor : anom

Generasi Muda Islam Harus Jadi Solusi Permasalahan Bangsa

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Majleis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid (HNW), mengapresiasi dan mendukung rencana generasi muda Islam Indonesia yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

KAMMI diimbau terlibat langsung menjadi relawan memantau dan mengawasi pelaksanaan pemilu 2019. Menurutnya, generasi muda Islam berperan menjadi bagian solusi permasalahan bangsa.

Hal tersebut diungkapkan HNW usai mendengar langsung rencana tersebut dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) KAMMI Irfan Ahmad Fauzi dalam acara audiensi antara HNW dan delegasi PP KAMMI, di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, di Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12).

“Saya sangat apresiasi dan dukung rencana tersebut, dan memang inilah harapan kita semua kiprah generasi muda mahasiswa Islam yang tidak hanya teori tapi aksi dan menjadi bagian dari solusi permasalahan bangsa,” ujar HNW lansir Republika.co.id.

Kiprah positif generasi muda Islam Indonesia KAMMI tersebut, menurut HNW, juga untuk menjawab berbagai kesalahpahaman tentang Islam seperti radikal, nonNKRI, nonpancasila dan lainnya.

Ada lagi kiprah KAMMI sebagai generasi muda Islam Indonesia yang positif yang sangat luar biasa seperti menjadi relawan bersama elemen masyarakat dan elemen pemuda berbeda agama dan suku lainnya, langsung ke lokasi bencana Tsunami yang memporak porandakan wilayah pesisir Banten, Jawa Barat.

“Hal-hal baik seperti itu harus diperhatikan generasi muda Islam Indonesia sebab jika diam saja maka kesalahpahaman-kesalahpahaman tentang Islam akan terus ada,” terangnya.

HNW juga mengingatkan hal tersebut sangat penting. Kiprah dan peran generasi muda Islam Indonesia saat ini untuk bangsa dan negara harus lebih baik dari kiprah dan peran para generasi muda Islam Indonesia di era perjuangan dahulu.

sumber: republika.co.id