Penting! Ini Bantahan Dubes Cina Menyoal Kekerasan Kemanusiaan di Uighur

Penting! Ini Bantahan Dubes Cina Menyoal Kekerasan Kemanusiaan di Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Cina membantah melakukan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Islam Uighur di Provinsi Xinjiang. Cina mengklaim praktik keagamaan itu dibebaskan, sesuai dengan kayakinan mereka.

“Masyarakat berbagai suku Uighur menikmati kebebasan beragama, masalah terorisme dan separatisme tetap ada dan jadi ancaman stabilitas nasional setempat,” kata Xiao Qian, Duta Besar Cina untuk Indonesia dalam konperensi persnya di gedung Muhamadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Xiao Qian mengaku, saat ini pemerintah Cina sedang melawan dan memberantas terorisme serta separatis. Sebab, hal itu sangat mengancam stabilitas nasional Cina.

Ia mengatakan, untuk deradikalisi, pemerintah Xinjiang mengambil kebijakan pelatihan-pelatihan vokasi. Bahkan, klaim Xiao, program vokasi tersebut berjalan sukses.

“Oleh karena itu pemerintah Uighur Xinjiang mengambil serangkaian langkah deradikalisasi dengan pendekatan vokasi dan ini sangat sukses,” imbuhnya.

Sementara itu, Xiao membandingkan Indonesia dan Cina. Menurutnya keduanya memiliki pengalaman yang sama dalam melawan separatisme dan terorisme.

Xiao mengklaim, pemerintah Cina sangat menghargai perhatian masyarakat Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap situasi di Provinsi Xinjiang.

“Kami lihat masyarakat Indonesia perhatikan situasi di Xinjiang dan kami terbuka agar masyarakat tahu sehingga bisa bangun kesepamahaman antar semua pihak,” tandasnya.

Meski begitu, dilansir Hidayatullah.com Kamis (20/12/2018), Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, diskriminasi yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, tidak bisa dibantah lagi.

Ditambah lagi, sambung Usman, laporan terbaru PBB dalam hal ini Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial pada bulan Agustus 2018 yang melakukan pengkajian terhadap kondisi HAM di China, menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap adanya penahanan-penahanan tanpa komunikasi yang keluarganya tidak tahu yang bersangkutan ditahan dimana.

“Tidak bisa dibantah kalau pemerintah China melanggar Hak Asasi Manusia Muslim Uighur di Xinjiang, entah itu penangkapan sewenang-wenang, penculikan, bahkan penyiksaan jelas itu merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional,” tegasnya.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X