Berita Terkini

Temukan Miras dan Prostitusi, Al Mumtaz Minta Aparat Tindak Penyakit Masyarakat

Redaktur: Mazaya

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) — Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al Mumtaz) menggelar operasi penertiban miras dan maksiat guna membantu aparat berwajib menindak penyakit masyarakat, Sabtu (29/12/2108).

Sekjen Al Mumtaz Abu Hazmi mengatakan, dalam aksi penertiban tersebut, pihaknya menemukan pedagang miras dan puluhan kantong miras jenis tuak yang segera diamankan serta pelaku penjual diserahkan kepada aparat.

Selain itu, tim gerakan jundullah Al Mumtaz menyisir wilayah Situ Gede dan menemukan praktik prostitusi. Dua orang diamankan dan diserahkan kepada aparat.

Melihat banyaknya temuan di lapangan, Al Mumtaz mendesak pihakk kepolisian dan Satpol PP untuk segera bergerak secara serius dan profesional membersihkan segala bentuk penyakit masyarakat.

“Kami meminta pihak berwenang, baik pemkot atau kepolisian untuk menertibkan Pergelaran konser Hiburan Musik di arena Pesta Rakyat yang di gelar di lapangan  Dadaha, karena telah di temukan fakta kemunkaran yaitu maraknya pengunjung yang mabuk mabukan dan membawa miras,” ungkapnya.

Ia juga meminta pihak berwenang segera menertibkan peredaran miras dan prostitusi di area wisata Situ Gede. Ia menegaskan siap berkolaborasi untuk membantu aparat menertibkan penyakit masyarakat.

Ini Daftar Pemda yang Mengimbau Warganya Tak Adakan Pesta Tahun Baru [INFOGRAFIK]

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Beberapa diantaranya secara tegas melarang perayaan tahun baru dalam bentuk apapun.

Berikut ini sejumlah pemerintah daerah yang mengeluarkan imbauan tentang perayaan tahun baru :

  1. Kota Solo
    Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 334/3826 tentang Pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2019.
  2. Kota Banda Aceh
    Larangan ini merupakan hasil kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Banda Aceh.
  3. Kabupaten Aceh Barat
    Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) setempat, resmi melarang perayaan tahun baru 2019 Masehi.
  4. Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)
    Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Abdya menghimbau masyarakat di wilayah ini untuk tidak merayakan malam pergantian tahun.
  5. Kabupaten Agam
    Surat Edaran Bupati Agam Nomor : 400/933/kesra/XII/2018 tentang pergantian tahun baru masehi di Kabupaten Agam.
  6. Kabupaten Aceh Tenggara
    Surat Edaran Bupati nomor SE/20/2018
  7. Aceh Tenggara
    Surat Edaran itu bernomor SE/20/2018. Surat itu mengatur larangan bagi masyarakat muslim di Aceh Tenggara untuk merayakan natal dan tahun baru 2019.
  8. Kota Langsa
    Surat larangan merayakan pergantian tahun baru ini dikeluarkan Dinas Syari’at Islam Kota Langsa pada 21 Desember 2017 dengan nomor 450/1000/2017 ditandatangani oleh kepala Dinas, Ibrahim Latif.
  9. Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo
    Surat edaran, Nomor : 800/BKPPD/619/XII/2017 ditandatangi langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango, Ishak Ntoma.
  10. Kota Palu
    Wakil walikota Palu, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu, tidak memperbolehkan warganya menggelar perayaan tahun baru selain dzikir.
  11. Kota Bengkulu
    Surat Himbauan Nomor:456/297/ B.Ill / 2018 tentang Pergantian Tahun Baru Masehi di Kota Bengkulu.
  12. Kabupaten Sarolangun
    Pemkab menerbitkan Surat Instruksi No.460/0954/Bina-Kesra/2018, tentang tidak merayakan malam tahun baru.
  13. Kabupaten Bungo
    Surat Intruksi Bupati melarang warganya merayakan Tahun Baru.
  14. Kabupaten Pasaman
    Surat Imbauan Bupati
  15. Kabupaten Gayo Lues
    Dianggap tidak bermanfaat dan bertentangan dengan Syariat Islam, Bupati Gayo Lues, H Muhammad Amru, mengeluarkan surat edaran nomor, 003/2490/2018, tertanggal 21 Desember 2018, tentang Larangan Perayaan Pergantian Tahun Baru.
  16. Kota Bima
    Surat Edaran No.451.15/215/03.2/2018, tentang Muhasabah, Dzikir & Do’a menjelang tahun baru 2019 Masehi.
  17. Kota Denpasar
    Surat Edaran Nomor 300/3036/Satpol.PP/2018 yang telah ditandatangani Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar.
  18. Pemprov DKI Jakarta
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Plt Kadisparbud, Asiantoro mengatakan, warga tidak diizinkan untuk menggelar pesta kembang api pada malam pergantian tahun. Pemprov DKI akan mengisinya dengan acara nikah massal dan tausyiah.
  19. Pemprov Jawa Barat
    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau masyarakat tidak menggelar perayaan pergantian tahun baru 2019 secara berlebihan. Dia mengajak masyarakat untuk merenung di tengah banyaknya bencana alam yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia. 
  20. Kota Bandung
    Pemkot Bandung tidak akan merayakan malam pergantian tahun dengan pesta kembang api. Pemkot hanya akan menggelar dzikir dan doa bersama dengan sejumlah ulama.
  21. Kota Tasikmalaya
    Surat Edaran Walikota Tasikmalaya Nomor:045.4/3194/KESBANGPOL/2018 tentang Perayaan Pergantian Tahun Baru Masehi di Kota Tasikmalaya.
  22. Kota Tangerang Selatan
    Surat Edaran dengan Nomor 338/3100/Pem, tentang Mengimbau Menyambut Tahun Baru 2019, tertanggal 28 Desember 2018
  23. Provinsi Sulawesi Selatan
    Surat Edaran Nomor:338/8477/B.KESBANGPOL
  24. Kota Malang
    Surat imbauan bernomor 730/4146/35.73.406/2018
  25. Kota Surabaya
    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap warga merayakannya dengan tidak berlebihan. Itu dikarenakan banyak musibah yang terjadi di beberapa daerah di Jatim.
  26. Kabupaten Pamekasan
    Surat Edaran Nomor:003.2/620/432.305/2018
Infografik sejumlah pemerintah daerah yang mengimbau warganya untuk tidak menggelar pesta tahun baru

Update Jumlah Korban Tsunami Selat Sunda: 431 Meninggal [INFOGRAFIK]

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, jumlah korban tewas akibat tsunami Selat Sunda bertambah. Hingga hari ini, korban tewas tercatat 431 orang.

“Hingga H+7 pada 29/12/2018 tercatat korban tsunami di Selat Sunda adalah 431 orang meninggal dunia, 7.200 orang luka-luka, 15 orang hilang, dan 46.646 orang mengungsi,” kata Sutopo Purwo dalam keterangannya, Sabtu (29/12/2018).

Selain itu, 1.527 unit rumah rusak berat, 70 unit rumah rusak sedang, 181 unit rumah rusak ringan, 78 unit penginapan dan warung rusak, 434 perahu dan kapal rusak dan beberapa kerusakan fasilitas publik. Korban dan kerusakan material ini berasal dari lima Kabupaten yaitu Pandenglang, Serang, Lampung Selatan, Pesawaran dan Tanggamus.

“Jumlah korban dan dampak bencana paling banyak terjadi di Pandeglang. Tercatat 292 orang meninggal dunia, 3.976 orang luka-luka, 8 orang hilang, dan 33.136 orang mengungsi,” ujarnya.

Kondisi pengungsi masih memerlukan bantuan. Pengungsi memerlukan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, MCK, pakaian layak pakai, selimut, tikar, pelayanan medis, dan lainnya. 

Sutopo menambahkan bantuan logistik terus dikirim. Namun, terkendala distribusi ke titik pengungsian yang aksesnya cukup sulit dijangkau dan cuaca, khususnya di daerah Sumur.

“Untuk membantu proses evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban di Sumur maka dikerahkan 31 alat berat berupa 9 unit excavator, 1 unit greader, 4 unit loader, 3 unit tronton, dan 14 unit dump truck. Tiga helikopter dikerahkan untuk mengirim logistic dari udara,” ujarnya.

Sementara di Kabupaten Serang tercatat 21 orang tewas, 247 orang luka-luka, dan 4.399 orang mengungsi. Di Lampung Selatan, 116 orang meninggal dunia, 2.976 orang luka-luka, 7 orang hilang dan 7.880 orang mengungsi. Sedangkan di Pesawaran tercatat 1 orang meninggal dunia, 1 orang luka dan 231 orang mengungsi, dan di Tanggamus 1 orang meninggal dunia dan 1.000 orang mengungsi.

“Jumlah pengungsi pada malam hari sering lebih banyak daripada siang. Sebab pada siang hari sebagian pengungsi bekerja atau kembali ke rumahnya, pada malam hari kembali ke tempat pengungsian,” pungkasnya.

Infografik data korban sementara akibat tsunami di Selat Sunda

Update BMKG: “Sampai Saat Ini Anak Krakatau Masih Berpotensi Tsunami”

SERANG (Jurnalislam.com) – Deputi Bidang Geofisika BMKG, Muhamad Sadly mengatakan, sampai saat ini Gunung Anak Krakatau masih aktif, dan berpotensi tsunami.

“Berdasarkan hasil pemotretan udara oleh TNI AU dan BMKG diketahui Gunung Anak Krakatau masih aktif, masih berpotensi membangkitkan tsunami,” katanya dalam press release yang diterima redaksi Jurnalislam, Sabtu (29/12/2018).

Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang dan waspada. “Dengan menghindari aktivitas di sekitar pantai atau pesisir Selat Sunda, dalam radius 500 m – 1 km dari tepi pantai,” papar dia.

Lebih dari itu, ia menjelaskan bahwa BMKG beserta Badan Geologi dengan dukungan TNI dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman masih tetap terus memantau, dan akan terus menyampaikan informasi perkembangannya.

Cerita Emak-emak Banten tentang Lauk untuk Para Relawan

Redaktur: Mazaya

CILEGON (Jurnalislam.com) – Kepedulian masyarakat Indonesia kepada korban bencana tsunami di Banten terus mengalir, tak terkecuali dari kalangan ‘emak-emak.’

Kaum ibu yang tergabung dalam Ummahat Jamaah Ansyorush Syari’ah (JAS)  Banten ini tak seperti relawan kebanyakan yang turun langsung membantu para korban.

Justru, para emak-emak ini menunjukkan kontrubusi mereka dengan membantu para relawan yang datang jauh-jauh dari penjuru negeri. Jumat (28/12/2018) kemarin, para ibu ini melakukan aksi masak bersama, membuat lauk makan yang dapat awet beberapa hari tanpa dimasukkan ke lemari es.

“Pekerjaan relawan lumayan berat, dari membantu membersihkan lokasi sampai dengan evakuasi, belum lagi pendistribusian logistik kepada korban bencana. Relawan harus kuat, tidak boleh loyo, makanya kami sediakan lauk rendang yang awet beberapa hari supaya mereka semangat dan kuat,” kata Hamdiyah, Ketua Ummahat JAS Wilayah Banten kepada Jurnalislam.com.

Bukan hanya hari Jumat saja mereka hadir, pekan depan pun mereka berencana akan membuat lauk makan, namun bukan hanya untuk para relawan tapi juga untuk para pengungsi.

“Kami akan mengatur donasi yang masuk dan membuat menu lauk makan yang awet beberapa hari tapi juga bisa dimakan bukan hanya untuk relawan tapi juga untuk para pengungsi. Pekan depan rencananya kami akan membuat tempe orek kering dicampur kacang dan teri, jika hasilnya lebih banyak, bisa dimakan selain oleh relawan juga oleh pengungsi” lanjut bu Hamdiyah.

Apa yang membuat para ibu ini bergerak? Rupanya nurani keibuan seorang ibu memang timbul dari para ummahat ini.  Mereka sangat memperhatikan urusan perut yang dirasakan oleh para relawan dan para pengungsi.

Mereka bersemangat untuk mengumpulkan uang dari sisa belanja untuk peduli terhadap relawan dan korban tsunami Banten.

“Kami berpikir, ya kasihan dengan para relawan yang kami anggap anak-anak kami, juga para pengungsi, mereka pastinya butuh makan, makanya kami bersepakat untuk mengumpulkan uang dari jatah belanja kami, semoga barokah” ungkap bu Hamdiyah yang telah memiliki 3 anak yang telah dewasa ini.

“Kami berharap bencana ini cepat berlalu dan semua bisa kembali berjalan normal seperti sedia kala,” pungkasnya.

Dirikan Posko di Lampung, KMTR dan SPU Serahkan Bantuan untuk Korban Tsunami

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

LAMPUNG (Jurnalislam.com)- Komunitas Masyarakat Anti Riba (KMTR) dan Salimah Peduli Umat (SPU) berkolaborasi dengan Sedekah Rombongan (SR) menyalurkan bantuan kepada warga di desa Rajabasa, kecamatan Kalianda – Lampung, Rabu (27/12/2018).

 

Ketua KMTR Agus Imaduddin, mengatakan aksi sosial ini merupakan salah satu program Divisi Peduli Bencana yang terkena dampak bencana alam. KMTR dan SPU bekerjasama dengan sedekah Rombongan(SR) mendirikan Posko di daerah Desa Way Urang Kecamatan Kalianda, Kabupaten Bandar Lampung.

 

“Kami mendistribusikan bantuan tsunami lampung di daerah Rajabasa berupa 320 terpal, 500 sarung, selimut, pampers, mie Instan kepada warga sekitar yang sedang mengungsi,” katanya kepada Jurnalislam.com.

 

Sementara itu, seorang ibu korban tsunami mengaku sangat bahagia saat menerima sarung dari relawan.

“Alhamdulillah ya pak ada yang memberi sarung, iso nggo shalat ro nggo selimutan ( dengan logat jawa kental),” ujarnya.

 

Ketua KMTR Agus mengatakan akan kembali bergerak di Project#2 dengan  membawa 10.000 sarung yang akan di distribusikan langsung ke titik pengungsian di Lampung Selatan dan Banten.

Muhammadiyah Kepada Cina: Beri Kami Kesempatan Temui Muslim Uighur di Xinjiang

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya meminta Duta Besar Cina, Xiao Qian, memberi akses untuk masuk berkunjung ke Provinsi Xinjiang. Sebab, Muhamadiyah ingin melihat secara langsung kondisi etnis mulim Uighur di Xinjiang.

Permintaan itu, disampaikan PP Muhammadiyah saat pertemuan tertutup dengan Xiao Qian di gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

“Kita usulkan agar ada kesempatan kepada kami untuk masuk ke sana (Xinjiang), melihat ke sana,” kata Mu’ti seusai pertemuan.

Menurutnya, tujuan kunjungan ke Xinjiang itu agar Muhammadiyah dapat berkomunikasi secara langsung dengan muslim Uighur.

Namun begitu, ia memastikan, kunjungan yang dimaksud bukan untuk melakukan investigasi terhadap kondisi masyarakat Uighur.

“Tidak untuk investigasi karena itu negara lain, itu otoritas wilayah kedaulatan negara lain yang kita tidak bisa semaunya masuk ke sana,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, Muhammadiyah juga telah mengusulkan kepada Cina untuk tidak memakai kekuatan militer yang berlebihan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Xinjiang.

Pemerintah Cina, diharapkan menggunakan pendekatan-pendekatan non-militer, yang berdasarkan pada prinsip kemanusiaan dan tetap menghormati HAM.

“Ok security. Tapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan, menghormati demokrasi, hak asasi manusia, tentu pendekatan yang bersifat kemakmuran,” tandasnya.

Penting! Ini Bantahan Dubes Cina Menyoal Kekerasan Kemanusiaan di Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pemerintah Cina membantah melakukan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap umat Islam Uighur di Provinsi Xinjiang. Cina mengklaim praktik keagamaan itu dibebaskan, sesuai dengan kayakinan mereka.

“Masyarakat berbagai suku Uighur menikmati kebebasan beragama, masalah terorisme dan separatisme tetap ada dan jadi ancaman stabilitas nasional setempat,” kata Xiao Qian, Duta Besar Cina untuk Indonesia dalam konperensi persnya di gedung Muhamadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Xiao Qian mengaku, saat ini pemerintah Cina sedang melawan dan memberantas terorisme serta separatis. Sebab, hal itu sangat mengancam stabilitas nasional Cina.

Ia mengatakan, untuk deradikalisi, pemerintah Xinjiang mengambil kebijakan pelatihan-pelatihan vokasi. Bahkan, klaim Xiao, program vokasi tersebut berjalan sukses.

“Oleh karena itu pemerintah Uighur Xinjiang mengambil serangkaian langkah deradikalisasi dengan pendekatan vokasi dan ini sangat sukses,” imbuhnya.

Sementara itu, Xiao membandingkan Indonesia dan Cina. Menurutnya keduanya memiliki pengalaman yang sama dalam melawan separatisme dan terorisme.

Xiao mengklaim, pemerintah Cina sangat menghargai perhatian masyarakat Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap situasi di Provinsi Xinjiang.

“Kami lihat masyarakat Indonesia perhatikan situasi di Xinjiang dan kami terbuka agar masyarakat tahu sehingga bisa bangun kesepamahaman antar semua pihak,” tandasnya.

Meski begitu, dilansir Hidayatullah.com Kamis (20/12/2018), Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, diskriminasi yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, tidak bisa dibantah lagi.

Ditambah lagi, sambung Usman, laporan terbaru PBB dalam hal ini Komite untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial pada bulan Agustus 2018 yang melakukan pengkajian terhadap kondisi HAM di China, menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap adanya penahanan-penahanan tanpa komunikasi yang keluarganya tidak tahu yang bersangkutan ditahan dimana.

“Tidak bisa dibantah kalau pemerintah China melanggar Hak Asasi Manusia Muslim Uighur di Xinjiang, entah itu penangkapan sewenang-wenang, penculikan, bahkan penyiksaan jelas itu merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional,” tegasnya.

Kekerasan dan Solusi Muslim Uighur dari Muhammadiyah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, meminta pemerintah Cina dalam menyelesaikan persoalan dalam negerinya, khususnya mengenai muslim etnis Uighur untuk tidak memakai kekerasan.

Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, pihaknya juga menyarankan agar Pemerintah Cina menjadi pelopor paradigma baru bagi dunia international dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan.

“Melihat persoalan-persoalan seperti yang terjadi di Uighur dan lainnya dengan pendekatan konperensif mengedepakan perdamaian, non kekerasan dan terciptanya nilai-nilai kemanusiaan,” kata Haedar dalam konperensi persnya bersama Dubes RRC untuk Indonesia, Xiao Qian, di gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Haedar menilai, dengan kekuatan ekonomi dan pengaruh diplomasi politik yang dimiliki Cina, paradigma baru bagi dunia internasional itu sangat dimungkinkan terwujud.

Haedar yakin, usulan dari Muhammadiyah itu akan diterima oleh pemerintah Cina. Karena, Dubes RRC Xiao Qian telah memberi tanggapan positif atas usulan Muhammadiyah tersebut.

“Kami peroleh respon positif bahwa paradigma baru akan jadi peradaban internasional,” tandasnya.

Bertemu Dubes RRC, Muhammadiyah: Kami Minta Transparansi Kasus Muslim Uighur

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Republik Rakyat Cina (RRC) menjelaskan secara transparan soal dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap umat Islam Uighur.

“Lewat bapak Dubes (Xiao Qian) dan pemerintah Cina memberi penjelasan apa adanya yang terbuka,” kata Haedar dalam konperensi pers usai menggelar pertemuan tertutup dengan Dubes RRC, Xiao Qian di kantor Muhammadiyah, Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (28/12/18).

Haedar memastikan, PP Muhammadiyah menghormati politik dalam negeri Cina.

Meski begitu, ia menjelaskan kecaman yang dilakukan dunia internasional menyoal Uighur itu sangat terjadi. Sebab, pemerintah Cina tidak menjelaskan secara terbuka kepada publik, apa yang sesungguhnya terjadi kepada umat Islam Uighur.

Dalam pertemuan tadi, kata Haedar, Muhammadiyah juga memberi masukan agar pemerintah Cina menjadikan Provinsi Xinjiang terbuka untuk wisatawan luar.

“Menjadikan Provinsi Xinjiang terbuka untuk diketahui untuk menjadi tempat yang secara internasional orang bisa berkunjung ke sana. Dengan itu, maka akan diketahui juga apa yang terjadi secara sesungguhnya,” tandasnya.

Sebelumnya, sampai saat ini, dunia internasional, termasuk Indonesia mengecam dugaan tindak kekerasan kemanusiaan yang dialami muslim Uighur di Xinjiang, Cina.

Setidaknya, sudah 2 pekan ini sejumlah titik di Indonesia melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam dugaan kekerasan kemanusiaan tersebut.