MAKASSAR (Jurnalislam.com) – Untuk kesekian kalinya, imigran etnis Rohingya Myanmar yang tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menggelar unjuk rasa, Rabu (30/1/2019). Aksi dilakukan di depan Gedung Menara Bosowa, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, sejak siang tadi hingga sore ini.
Tuntutan mereka belum berubah, yaitu kepastian pemberangkatan ke negara pihak ketiga untuk mencari suaka.
Mereka mengancam akan terus berada di depan gedung Menara Bosowa, tempat UNHCR dan IOM berkantor, sampai mereka memperoleh informasi agenda keberangkatan yang jelas.
Berdasarkan data Forum Peduli Rohingya Makassar, jumlah imigran etnis Rohingya yang tinggal di beberapa titik wisma pengungsian di Kota Makassar mencapai 212 orang, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Mereka sudah tinggal di daerah cukup lama. Bahkan ada yang sudah sampai belasan tahun. Sedikitnya 22 imigran telah menikah dengan warga asli Sulawesi Selatan dan memiliki keturunan.
Kendati kehidupan mereka ditanggung PBB, seperti tempat tinggal dan uang bulanan, namun menurut Koordinator Forum Peduli Rohingya Makassar, M Iqbal Djalil, mereka tidak sepenuhnya bebas selayaknya manusia pada umumnya.
“Gerak-gerik mereka dibatasi. Sedikit saja pelanggaran, seperti nginap di luar wisma pengungsian, mereka langsung ditahan di Rudenim Bollangi, Gowa. Jadi, meski mereka sudah berkeluarga, tetapi sangat jarang bergaul dengan istri dan anak-anak mereka di malam hari, karena sudah harus masuk wisma,” terang Iqbal kepada INA News Agency, kantor berita Islam yang diinisasi Jurnalis Islam Bersatu (JITU).
Oleh sebab itu, Iqbal, yang juga anggota DPRD Makassar itu sangat berharap PBB segera memberangkatkan mereka ke negara pihak ketiga yang menjadi tujuan pencari suaka.
Sebab, kata Iqbal, lama mereka tinggal di Indonesia sudah termasuk pelanggaran yang dilakukan PBB sebagai penanggungjawab.
“Indonesia hanya sebagai negara transit. Semestinya pengungsi ini tidak boleh tinggal lama. Tetapi sangat disayangkan karena malah sudah ada yang tinggal belasan tahun,” ujarnya.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin menegaskan netralitas ormas MUI dalam Pemilu 2019.
“Kami tidak dalam posisi dukung-mendukung. Kami tausiyah amar maruf nahi munkar,” kata Din usai Pleno ke-34 Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta, Rabu (30/1/2019) dilansir Antara.
Dia menegaskan, MUI akan tetap dalam jati dirinya berkhidmat untuk melayani umat sekaligus mitra strategis pemerintah. Dengan begitu, tidak akan memberikan dukungan kepada calon atau pertai tertentu dalam kontestasi Pemilu dan Pilpres 2019.
Dalam hal itu, kata dia, MUI tetap akan menyampaikan kritik kepada pemerintah jika kebijakannya merugikan umat Islam.
Meski netral, Din mengajak umat Islam untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menjadi golongan putih (golput). “Umat Islam memiliki tanggung jawab mengawal demokrasi,” kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.
Sementara itu, Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafidhuddin mengatakan umat Islam agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan meski memiliki perbedaan pilihan politik.
Pemilu, kata dia, tidak boleh merusak ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan ke-Islaman. Jangan sampai harmoni yang ada rusak karena pemilu karena itu hanya bagian dari proses demokrasi.
YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – British Library akan mengembalikan 75 naskah milik Kerajaan Islam Mataram ke Kraton Yogyakarta. Pengelola Harian Koleksi Filologi Museum Sonobudoyo, Fajar Wijanarko mengatakan, 75 naskah itu akan dikembalikan dalam bentuk digital.
“Tahun ini akan ada 75 naskah dari British Library yang akan dikembalikan ke Kraton dalam bentuk digital,” kata Fajar dilansir Republika.co.id, Rabu (30/1/2019).
Pengembalian naskah itu akan diberikan Annabel Teh Gallop, Lead Curator of Southeast Asian Material di British Library.
Fajar mengatakan, Annabel sendiri memang menjadi orang yang menjembatani langsung Kraton Yogyakarta dan British Library untuk pengembalian naskah. Pengembalian akan direspons masyarakat dan Kraton melalui gelaran besar.
Pengembalian, kata Fajar, sekaligus akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan 30 tahun Sri Sultan Hamengku Buwono X bertahta.
“Masyarakat seharusnya merespon dengan tindakan positif seperti berlomba-lomba membaca, membuka, mengkaji, menyebarluaskan isi-isi yang kemudian bisa menajdi wacana baru terhadap pembangunan dan macam-macam,” ujar Fajar.
Sebanyak 75 naskah itu memang beragam, tapi tentu saja isinya terkait arsip Yogyakarta. Mulai era pemerintahan kedua pada 1811, sejarah manuskrip Jaya Lengkara Wulan tentang pendidikan budi pekerti kala itu dan lain-lain.
Ada pula dua serat ambiya tentang cerita para nabi, dari Adam sampai Sultan bertahta, dan teks-teks wayang. Menurut Fajar, kehadiran naskah-naskah semakin menegaskan posisi Kerajaan Mataram Islam dan konsepsi Islam di Kraton.
“Ada kekayaan intelektual yang sempat terbawa ketika penyerbuan Inggris ke Yogyakarta yang tahun ini dikembalikan, ada sejarah yang berserakan yang kemudian akan dirangkai kembali mozaik-mozaiknya,” kata Fajar.
Terkait peristiwa itu, Fajar menjelaskan, pada 19-20 Juni 1812 memang Kraton mengalami kekalahan atas penyerbuan Inggris di Yogya. Peristiwa itu dinamai Geger Sepehi yang mengakibatkan Hamengku Buwono II dibuang ke Pulau Penang.
Konsekuensinya, ada tempat-tempat yang mengalami penjarahan, dikerdilkan sistem militernya dan macam-macam konsekuensi lain. Selain harta benda, naskah-naskah menjadi barang yang dirampas.
“Yang merampas itu ternyata tidak cuma orang Inggris, ada orang India (Sepoy), itu juga merampas,” ujar Fajar.
Fajar sendiri sempat melakukan pelacakan atas keberadaan naskah-naskah itu. Ternyata, naskah-naskah ditempatkan di perpustakaan khusus koleksi Raffles, di Mackenzie Private Museum dan di beberapa tempat.
Karena mereka sudah meninggal, naskah-naskah itu dikumpulkan dijual atau dibeli British Library. Sekarang, naskah-naskah itu didigitalisasi dan dikembalikan ke Kraton Yogyakarta.
PILIPINA (Jurnalislam.com) – Sebuah Masjid di Kota Zamboanga, Pilipina Selatan dilempari granat oleh orang tak dikenal, Rabu (30/1/2019). Akibatnya, dua orang guru ngaji yang sedang tidur tewas seketika dan melukai empat orang lainnya. Para korban tersebut dilaporkan sedang tidur di dalam masjid pada saat serangan.
“Sebuah granat dilemparkan ke dalam sebuah masjid yang menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya,” kata juru bicara militer regional Letnan Kolonel Gerry Besana kepada kantor berita AFP.
Kepala Kepolisian setempat, Emmanuel Luis D. Licup mengatakan, para korban yang berasal dari Provinsi Basilan itu adalah para guru ngaji yang tinggal di masjid tersebut untuk mengajar anak-anak di daerah tersebut. Licup menyampaikan, saat ini pihaknya sedang menyelidiki motif dan identitas tersangka.
“Ini adalah bentuk pengecut dan kecabulan tertinggi untuk menyerang orang-orang yang berdoa,” kata tokoh setempat, Mujiv Hataman.
“Kami menyerukan orang-orang dari semua agama untuk bersama-sama berdoa untuk perdamaian,” sambungnya.
Petugas medis memeriksa korban ledakan granat. Foto: Reuters
Sementara itu, Dewan Ulama Semenanjung Zamboanga mengutuk serangan tersebut. Dewan menyebutnya sebagai “tindakan jahat, tidak rasional, dan tidak manusiawi” dan mendesak orang untuk waspada.
Ini adalah ledakan kedua dalam satu pekan ini yang menargetkan di tempat ibadah di Filipina Selatan. Belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab atas serangan ini.
Namun, Kolonel Leonel M. Nicolas membantah bahwa ledakan granat tersebut adalah serangan balasan atas pemboman sebuah katedral Katolik di Jolo pada Ahad (25/1/2019). Dia mengatakan serangan granat itu masih dalam penyelidikan.
Sebelumnya, 20 orang tewas dan 111 lainnya terluka akibat ledakan dua bom di sebuah gereja di Pilipina Selatan.
JAKARTA (Jurnalislam.com) — Amnesty International (AI) pada hari ini, Rabu (30/1/2019) merilis laporan mengenai dukungan empat perusahaan raksasa penyedia jasa pariwisata terhadap penjajahan Zionis di tanah Palestina.
Dalam laporan berjudul “Destination: Occupation” (Destinasi: Penjajahan) yang dirilis serentak secara global tersebut, AI secara eksplisit menyebut bahwa empat perusahaan tersebut adalah Booking.com, Airbnb, Trip Advisor, dan Expedia.
Tiga perusahaan, yakni Airbnb, Trip Advisor, dan Expedia merupakan penyedia jasa layanan tourism dan pemesanan tiket asal Amerika Serikat, sementara Booking.com berasal dari Belanda.
Menurut AI, keempatnya terbukti telah mendukung penjajahan Zionis atas Palestina dengan mempromosikan ratusan penginapan dan kegiatan wisata di wilayah pendudukan ilegal seperti di Khan al-Ahmar dan Baitul Maqdis (Yerusalem).
“Amnesty International mendokumentasikan bagaimana sejumlah perusahaan itu mendorong pariwisata ke wilayah pendudukan ilegal ‘Israel’ dan berkontribusi atas keberlangsungan dan ekspansinya (pendudukan),” tulis AI dalam rilis yang diterima INA News Agency.
Lembaga internasional dunia seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa pendudukan Zionis di tanah Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan bentuk kejahatan perang.
Meski demikian, perusahaan-perusahaan tersebut tetap mempromosikan wisata ke wilayah pendudukan tanpa memberi keterangan mengenai statusnya.
Meraup Keuntungan
Direktur Isu Global Tematik AI Seema Joshi menjelaskan, organisasinya telah menyusun temuan-temuan di lapangan yang menunjukkan saling keterkaitan antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan ‘Israel’.
“Pemerintah ’Israel’ menggunakan industri pariwisata yang berkembang di wilayah pendudukan sebagai cara untuk melegitimasi keberadaan dan ekspansi mereka, dan sejumlah perusahaan jasa travel online itu berkontribusi memuluskan agenda tersebut,” jelas Joshi.
Sebagai contoh, Mahkamah Agung ‘Israel’ bahkan telah memberi lampu hijau untuk pemusnahan total sebuah desa penduduk Palestina bernama Kfar Adunim yang terletak tak jauh dari wilayah Khan al-Ahmar.
Wilayah ini masuk ke dalam area perluasan pendudukan ‘Israel’ dan diproyeksikan menjadi pusat pariwisata alam yang bisa menjadi nilai promosi tinggi bagi penyedia jasa pariwisata.
“Ini (perluasan pendudukan) telah menimbulkan penderitaan yang sangat besar, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka sendiri, menghancurkan mata pencaharian mereka dan merampas hak-hak mereka atas kebutuhan dasar seperti air minum,” lanjut Joshi.
Menurut AI, para pemain besar dalam bisnis pariwisata tersebut tidak hanya melegitimasi penjajahan yang dilakukan Zionis, tetapi juga menyesatkan pelanggan mereka dengan tidak memberi keterangan bahwa lokasi-lokasi yang ditawarkan merupakan tanah Palestina yang terjajah.
Dari keempat perusahaan itu, hanya Trip Advisor yang memberi keterangan dengan tujuan “Wilayah Palestina Terjajah”.
Berdasarkan catatan AI, ada sekitar 324 tempat wisata yang dipromosikan keempat perusahaan tersebut. Ada yang menawarkan wisata alam, penginapan, kafe, yang semuanya berdiri di atas Wilayah Pendudukan Palestina (WPP).
-Airbnb memiliki lebih dari 300 daftar properti di wilayah permukiman di WPP.
-TripAdvisor mendaftarkan lebih dari 70 objek wisata, tur, restoran, kafe, hotel, dan apartemen sewaan di permukiman di WPP.
-Booking.com mencantumkan 45 hotel dan penyewaan di permukiman di WPP.
-Expedia mempromosikan sembilan penyedia akomodasi, termasuk empat hotel besar di permukiman di WPP
Juru Bicara AI Indonesia Haeril Halim mengatakan, lembaganya telah menyurati keempat perusahaan tersebut. Namun, hanya Booking.com dan Expedia yang merespons.
Haeril juga menegaskan, keempat perusahaan itu telah mengambil keuntungan dari bisnis yang beroperasi di Wilayah Palestina Terjajah. Menurutnya, itu sama saja dengan mendukung pendudukan ilegal ‘Israel’ dan melanggar hukum internasional.
“AI meminta keempat perusahaan tersebut menghapus akomodasi di wilayah pendudukan dari website mereka. Kami juga meminta negara asalnya agar membuat aturan yang melarang perusahan-perusahaan dari wilayah mereka beroperasi di wilayah pendudukan,” kata Haeril dalam pesan tertulisnya kepada INA News Agency.
Reporter: Arie RistyanRedaktur: Ally Muhammad Abduh
SOLO (Jurnalislam.com) – Guna mengantisipasi maraknya simpatisan kampanye yang konvoi dengan knalpot blombongan di wilayah Soloraya, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) beraudiensi dengan Kapolresta Surakarta, Rabu (30/1/2019).
Perwakilan DSKS, Ustaz Surowijoyo menyampaikan, simpatisan kampanye dengan knalpot blombongan sangat meresahkan masyarakat dan berpotensi memicu benturan.
“Dengan itu kami meminta Solo kondusif dan tidak terjadi benturan antar massa, kita juga memberi masukan salah satunya tentang kampanye yang akan datang untuk bisa lebih santun dan beradab,” kata Divisi Advokasi DSKS itu kepada Jurniscom usai audensi.
Menanggapi hal itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo mengapresiasi masukan dari DSKS tersebut. Pihaknya berjanji akan menindak tegas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh simpatisan kampanye di kota Solo.
“Aturan main sudah ada, ya kalau ada yang melanggar ya tetap diproses. Kita profesional, kita netral tidak ikut berpolitik,” katanya.
Sebelumnya, ratusan simpatisan kampanye yang konvoi dengan knalpot blombongan terlibat bentrok dengan warga Umbulharjo, Jogokariyan, Yogyakarta, Ahad (27/1/2019).
JAKARTA( Jurnalislam.com)–Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Fahmi Salim menilai ucapan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj tidak mencerminkan sikap pendakwah profesional.
Hal itu dikatakan dalam menyikapi pernyataan Ketum PBNU pada peringatan Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ke-73 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Ahad (27/1).
“Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Pak Menteri Agama, harus dari NU, kalau dipegang selain NU salah semua,” katanya.
Menurut Fahmi, organisasi masyarakat (ormas) Islam mestinya membangun sikap ukhuwah islamiyah.
Bukan malah mengedepankan ambisi dan kepentingan kelompoknya.
“Negara ini milik bersama bukan milik kelompok tertentu. Jadi jangan bersikap sektarian dan primordialisme,” katanya kepada Jurnalislam.com di Jakarta Selatan, Selasa, (29/01/2019).
Dia menjelaskan apabila pengkhususan itu ditujukan untuk imam dan khatib di lingkungan NU wajar saja dilakukan.
Tapi yang jadi masalah jika pengkhususan itu ditekankan pada lembaga-lembaga negara
“Lembaga ini adalah milik negara sehingga setiap umat dari kelompok manapun berhak menjadi aparatur sipil negara di sana,” kata Fahmi.
“Saya pikir kita harus bersikap sesuai asas professional dalam hal ini. Jangan sampai ada pengkapling- kaplingan untuk kelompok tertentu,” imbuhnya.
Fahmi menekankan, Kementerian Agama sebagai institusi yang menaungi urusan ‘rumah tangga’ ummat beragama berhak dijabat siapa saja, selama amanah dan profesional.
“Kemenag gak boleh tunduk kepada sikap sektarianisme dan Primordialisme. Kita berharap jangan ada politisasi di sana meskipun mungkin niat ucapan tersebut cenderung politis,” katanya.
JAKARTA (Jurnalislam.com) — Anggota tim medis Mer-C yang menangani ustaz Abu Bakar Baasyir di Lapas Gunung Sindur menyatakan, kondisi kesehatan Baasyir sudah tidak layak menjalani kurungan penjara.
Tim medis mengatakan harus mendapatkan perawatan di rumah.
“Ustadz Abu harus dalam penanganan yang lebih instensif. Jadi menurut kami dari Mer-C, ustadz Abu dengan umur segini sebenarnya sudah harus homecare,” ujar anggota tim medis Mer-C, Meaty di RSCM, Jakarta, Selasa (29/1).
Meaty mengatakan empat dokter ahli di RSCM baik dokter spesialis konsultan geriatri, spesialis penyakit dalam, ortopedi, dan bedah vaskuler yang memeriksa kesehatan Baasyir.
Ia juga menyatakan pendapat yang sama, bahwa Ba’asyir dengan kondisi kesehatannya saat ini idealnya memeroleh perawatan di rumah.
“Kami semua dokter sepakat, ustadz Abu dalam keadaan begini sudah harus homecare,” jelasnya.
Baasyir menjalani pemeriksaan kesehatan di RSCM sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIB.
Dari pemeriksaan selama enam jam itu, Meaty mengungkapkan Baasyir didiagnosa mengalami penyumbatan di bagian vena kaki serta kondisi bantalan lutut yang sudah tipis.
Menurut Meaty, Baasyir sudah kesulitan berjalan dan memerlukan fisioterapi minimal tiga kali sepekan.
Baasyir pun telah dipersilakan dokter RSCM untuk kembali ke Lapas Gunung Sindur, namun jika ada keluhan lagi terkait kesehatannya, maka yang bersangkutan akan dirujuk kembali ke RSCM.
“Jadi untuk sementara boleh dipulangkan (kembali ke lapas), tapi nanti kalau ada keluhan balik lagi. Bayangkan harus bolak-balik dengan jarak jauh,” kata Meaty.
YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai pernyataan Ketua Umum PBNU merupakan bentuk fanatisme dan menjurus ke radikalisme. Sebagaimana diketahui, dalam acara Harlah 73 Muslimat NU di GBK hari Ahad (27/1/2019) Said Aqil mengatakan, Imam, khatib jumat, menteri agama, dan KUA harus dari kalangan NU, jika tidak dari NU salah semua.
“Hal itu merupakan bentuk dari fatanisme dan menjurus ke radikalisme. Mau dikemanakan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?” kata Haedar dilansir laman resmi Muhammadiyah, Senin (28/1/2019).
Ia menjelaskan, negara dan instansi pemerintah harus milik bersama sebagaimana amanat konstitusi. Menurutnya, pemerintah harus berasaskan meritokrasi dan jangan di atas kriteria primordialisme atau sektarianisme.
“Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun good governance dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama,” tegasnya.
Pernyataan Said Aqil juga, lanjut Haedar, akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia, bahkan dapat memicu konflik atau perebutan antargolongan.
Oleh sebab itu, ia mengimbau semua tokoh umat dan bangsa untuk mengedepankan ukhuwah secara otentik guna merajut kebersamaan, terlebih di tahun politik ini.
“Mari ciptakan suasana damai dan keadaban mulia dalam berbangsa,” ajak Haedar.
Kendati demikian, Haedar mengimbau umat Islam untuk tidak menangapi pernyataan Said Aqil tersebut secara berlebihan.
“Semua pihak diharapkan bijak dan tidak memperpanjang masalah ini. Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa,” pungkasnya.
ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Presiden Turki, Recep Tayyif Erdogan mengatakan, zona aman yang akan didirikan di Suriah Utara akan memungkinkan lebih banyak pengungsi untuk kembali ke negara itu.
“Turki bertujuan untuk membentuk zona aman di Suriah Utara sehingga pengungsi Suriah yang berada Turki dapat kembali ke negara asalnya,” kata Erdogan dilansir Aljazeera, Senin (28/1/2019)
Erdogan juga mengatakan, hampir 300.000 warga Suriah telah kembali ke daerah-daerah yang dikuasai pemberontak yang didukung Turki di Suriah Utara. Ia berharap jutaan warga Suriah segera kembali ke zona aman yang diusulkan.
Turki menampung sekitar empat juta pengungsi Suriah.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan pada bulan Desember lalu penarikan 2.000 tentara AS dari Suriah dan Erdogan kemudian mengatakan mereka telah membahas pengaturan zona aman seluas 32 km di Suriah sepanjang perbatasan dengan Turki.
Sebelumnya, pada hari Jumat (25/1/2019) Erdogan mengatakan bahwa Turki mengharapkan zona aman akan dibentuk dalam beberapa bulan, jika tidak, ia akan membangun zona penyangga tanpa bantuan negara lain.
Ankara ingin zona itu menampung para pejuang the Kurdish People’s Protection Units (YPG) yang telah dipersenjatai dan dilatih Amerika Serikat untuk berperang melawan Islamic State (IS).
YPG dipandang sebagai pasukan darat yang efektif oleh AS dalam perang melawan IS, tetapi Turki mengatakan pihaknya terkait dengan Kurdistan Workers’ Party (PKK) yang dilarang, yang oleh Ankara dan Washington tercantum sebagai kelompok teroris.
Menteri Luar Negeri Turki mengatakan pada Kamis (24/1/2019) bahwa Turki memiliki kapasitas untuk menciptakan zona aman di Suriah, tetapi tidak akan mengabaikan AS, Rusia, atau lainnya jika mereka ingin bekerja sama.
“Turki tidak memaksa pengungsi untuk kembali selama bertahun-tahun. Namun, sekitar 300.000 pengungsi kembali ke daerah-daerah yang dikuasai Turki dan pemberontak yang didukung Turki di Suriah utara, seperti Jarablus dan Al-Bab,” kata reporter AlJazeera, Osama Bin Javid melaporkan dari Gaziantep, perbatasan Turki-Suriah.
“Dan kemungkinan pemulangan para pengungsi, menurut Erdogan, jika Turki dapat memiliki semacam kontrol dari sisi barat Sungai Eufrat hingga perbatasan Irak.”
Ancaman Turki
Selama berbulan-bulan, Ankara mengancam akan melancarkan serangan baru di Suriah Utara untuk mengusir para pejuang Kurdi yang didukung AS, menyusul dua pertempuran lain dalam tiga tahun terakhir.
Pasukan Turki menembaki posisi YPG di wilayah utara Suriah Tal Rifaat pekan lalu, media pemerintah melaporkan pada hari Jumat. YPG masih mengendalikan wilayah kecil Tal Rifaat, terjepit di antara wilayah di bawah kendali Turki di utara dan daerah yang dikendalikan oleh pemerintah Suriah dan pemberontak pemerintah anti-Suriah di selatan.
YPG telah menolak gagasan “zona keamanan” yang didirikan oleh Ankara, mereka takut serangan Turki terhadap wilayah di bawah kendali mereka. Erdogan dan Trump telah melakukan beberapa percakapan telepon untuk membahas zona keamanan yang diusulkan, serta penarikan pasukan AS dari Suriah.
