Berita Terkini

Sucofindo Gandeng Whatshalal Kembangkan Produksi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalisam.com)–(Persero) menyatakan keseriusannya untuk menjadi lembaga pengujian dan sertifikasi penyediaan produk halal dalam negeri dengan menggandeng Whatshalal Pte. Ltd, perusahaan blokchain produk halal asal Singapura.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) antara Presiden Direktur Sucofindo Bachder Djohan Buddin dengan Salehin Amat Kamsin, Chief Operationg Officer WhatsHalal pada 18 Februari 2019 di Hotel Aston Bogor.

Iskandar Vice President Corporate Business Development Sucofindo mengatakan, kerja sama ini merupakan respons Sucofindo untuk mendorong implementasi aturan pemerintah terkait Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam UU itu ditegaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH).

“Untuk memperkuatnya, kita membangun aliansi strategis dengan pihak yang memiliki kompetensi spesifik untuk mendukung perdagangan halal dunia,” katanya.

Menurutnya, WhatsHalal menyediakan platform yang menjadi jembatan bagi produsen, distributor, konsumen, dan pihak ketiga seperti Sucofindo serta pemerintah yang ingin mengakses informasi halal secara global.

“Teknologi yang mereka gunakan adalah blockchain. Informasi penting dari sistem ini adalah transparansi,” tambahnya.

Sumber : bisnis.com

 

Atta Halilintar akan Bangun Masjid Berkonsep Milenial

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sejak tahun 2014, youtuber Atta Halilintar mulai serius membangun kariernya bersama Youtube.

Ia telah mengunggah 394 video di channel Youtube-nya, Atta Halilintar. Kini, berkat kesuksesannya Atta Halilintar sedang membangun masjid bergaya milenial.

Bukti konsistensi dan kualitas Atta dalam mengunggah video itu lah yang membuat subscriber-nya terus meroket.

Beberapa waktu lalu, Atta membuat nazar untuk membangun masjid jika ia dapat menyentuh angka 10 juta subscribers.

Ia memilih angka 10 juta lantaran ini akan membuatnya menjadi pemecah rekor sejarah pengguna Youtube di Asia Tenggara.

Tak disangka, pada 5 Februari 2019, lewat akun Instagram miliknya, @attahalilintar, ia pun mengumumkan dan mengucap syukur atas tercapainya angka tersebut.

Melalui sebuah foto, dapat dilihat bahwa dirinya sedang dirawat di rumah sakit, namun tetap bahagia sembari memangku sebuah laptop yang menunjukan real count dari subscribers-nya.

“Alhamdulillah sejarah Youtube Asia Tenggara. Hari penuh air mata,” tulisnya.

Nazarnya pun lantas segera ia realisasikan. Pada 11 Februari 2019, Atta mengunggah sebuah video yang menanyangkan kesibukannya mencari lokasi yang tepat untuk membangun masjid.

“Sejauh ini, kita baru survei di dua tempat, Bogor dan Bekasi,” kata Atta pada video tersebut.

Meski belum diketahui pasti kapan akan mulai dibangun dan berapa biaya yang akan dikeluarkan, namun Atta menyebut bahwa masjid tersebut akan menjadi sangat besar.

Dari segi desain bangunan masjidnya, Atta juga mengatakan bahwa ia memilih untuk mengusung tema milenial dan unik.

Harapannya agar menarik minat masyarakat untuk lebih rajin beribadah di masjid tersebut.

“Aku usahain desainnya yang unik, biar banyak orang yang datang ke sana. Konsepnya milenial banget, mungkin dari dalemnya, dari konstruksinya ini milenial,” katanya.

sumber : bisnis.com

LSI Denny JA : Elektabilitas Pemilih Muslim PDIP Anjlok

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun cukup drastis di segmen pemilih muslim.

Dalam kurun waktu enam bulan, LSI mencatat suara PDIP pada Agustus 2018 sebesar 23,2 persen. Lalu, pada Januari 2019, elektabilitas PDIP di kalangan pemilih muslim turun menjadi 18,4 persen.

Peneliti LSI Rully Akbar mengatakan turunnya basis pemilih muslim PDIP tak terlepas dari efek pemilihan presiden dimana kubu penantang Jokowi, Prabowo Subianto didukung Ijtima’ Ulama GNPF.

“Polarisasi yang cukup kuat dari awal ini yang menyebabkan segmen pemilih muslim semakin kuat mendukung partai yang dipimpin Prabowo, yaitu Gerindra. Sebaliknya, elektabilitas PDIP yang turun,” kata Rully di kantor LSI, Jakarta Timur baru-baru ini.

Survei LSI mencatat suara Gerindra selama enam bulan naik dari Agustus 2018 sebesar 13,8 persen dan kemudian naik menjadi 16,6 persen pada Januari 2019.

Secara keseluruhan, di pemilih muslim yang memiliki basis pemilih 85 persen, PDIP masih paling unggul dengan perolehan suara 18,4 persen. Kemudian di posisi kedua ada Gerindra dengan perolehan 16,6 persen.

Posisi ketiga yaitu Partai Golkar dengan 11,0 persen. Posisi keempat ada PKB dengan perolehan suara 9,3 persen. Posisi kelima adalah Partai Demokrat sebanyak 5,9 persen.

Di urutan selanjutnya ada Partai Nasdem, PKS, PPP, Partai Perindo, PAN, PSI, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, PKPl. Sisanya sebesar 19,3 persen pemilih muslim belum menentukan pilihan.

Survei ini dilakukan pada tanggal 18 – 25 Januari 2019, dengan menggunakan 1.200 responden. Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan metode multistage random sampling.

Wawancara dilakukan secara tata muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini adalah 2,8 persen. Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode FGD, analisis media, dan indepth interview untuk memperkaya analisa survei.

Sumber: bisnis.com

Karya Desainer Feysen Muslim Indonesia Ditampilkan di New York Fashion Week

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi kiblat modest fesyen (busana muslim).

Guna membantu mewujudkan hal tersebut, beberapa desainer gencar mengembangkan branding melalui peragaan busana di kancah internasional seperti New York Fashion Week 2019.

Supaya dapat dilirik mata internasional, desainer Itang Yunasz mengatakan ingin menampilkan modest fesyen yang lebih universal dari segi siluet. Sehingga busana tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh wanita muslim saja atau berhijab.

“Modest wear tidak cuma untuk wanita muslim yang berhijab, tapi universal, siapa pun bisa pakai,” kata Itang dikutip bisnis.com Jumat (22/2/2019).

Dalam pergaan busana New York Fashion Week 2019, Itang Yunasz menampilkan corak Indonesia, melalui pola tenun Ikat yang dicetak di atas material lace yang tipis namun tidak menerawang.

Menurutnya, meskipun busananya terkesan berat atau hanya cocok digunakan untuk acara resmi, koleksnya lebih easy going, karena mudah dikenakan.

Sementara Perancang busana Dian Pelangi juga menampilkan modest fesyen dengan tajuk #Socialove dengan kota New York sebagai sumber inspirasinya.

“Koleksi Socialove ini lebih bergaya street wear dan saya ingin menampilkan busana yang mewakili busana muslim wanita Indonesia yang fashionable,” kata Dian.

Peragaan busana di New York, menurut Dian, juga memiliki misi untuk menampilkan perkembangan modest fashion di Indonesia yang bisa menjadi referensi gaya busana muslim.

“Kami juga ingin mengubah persepsi akan modest fashion yang dulu dianggap konvensional, tapi juga dinamis dan elegan. Siapa pun bisa pakai,” ujar Dian.

sumber: bisnis.com

JK Ingin Aplikasi Ekonomi Syariah Sejahterakan Masyarakat

Redaktur: Mazaya

Dibangun sejak 2014 lalu, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Wafa di Cileungsi, Bogor diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Sabtu (23/2/2019).

Untuk sementara kampus ini baru mendapatkan izin operasional untuk program studi (prodi) ekonomi Islam dan hukum ekonomi syariah.

Peresmian itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Abdulwahab Abdullah Al-Sager, Direktur Umum Rahma Internasional Syekh Jasem Mahalhal Alyaseen, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Ketua STIS Al-Wafa Muhammad Misbakhul Munir.

Dalam sambutannya, Wapres JK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kuwait beserta para donatur, sehingga bisa membangun kampus STIS Al-Wafa.

“Ini suatu hal yang bermanfaat bagi kita semua,” katanya.

JK juga menjelaskan bahwa pendirian lembaga pendidikan adalah sebuah amal jariyah. Amal yang pahalanya tidak pernah putus.

Selain itu dia berharap berdirinya kampus ini bisa bermanfaat bagi generasi masa depan.

“Kebutuhan akan pendidikan dan pengetahuan ilmu ekonomi Islam tentu sangat penting,” jelasnya. Bagi JK ada beberapa hal dalam aplikasi ekonomi syariah yang perlu diperbaiki di Indonesia. Sehingga bisa lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dia juga menyambut baik rencana pengembangan kampus STIS Al-Wafa. Seperti rencana bakal membuka fakultas lainnya. Seperti fakuktas sastra dan fakultas tarbiyah atau pendidikan.

Sebelum memukul gong peresmian, JK berpesan kepada Pemda Jawa Barat untuk ikut berkontribusi.

Di antaranya adalah memperbaiki akses jalan penghubung antara lokasi kampus dengan jalan raya.

Sebab kondisi jalannya belum terlalu bagus. Masih banyak yang bolong dan bergelombang. Kontras dengan deretan gedung perkuliahan dan asrama kampus STIS Al-Wafa yang terlihat megah.

sumber : jawapos.com

Debat Capres dan Kritik Fahira Idris Menyoal Potensi Pelanggaran Pemilu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Debat kedua Capres mendapatkan kritik dari berbagai pihak, Fahira Idris salah satunya. Ia menilai, hingga kini debat tersebut belum mempertemukan persilangan paradigma.

Pejabat DPD RI dari Jakarta ini menjelaskan, debat presiden itu untuk mempertemukan dua pendapat atau gagasan capres yang berbeda, dengan tujuan menguji validitas dan rasionalitas masing-masing.

Jadi, lanjutnya, kalau ada capres yang pola berdebatnya tidak menghadirkan paradigma apalagi bertendensi menyerang pribadi artinya belum sepenuhnya memahami makna debat.

Fahira melanjutnkan, debat kedua dari lima yang dijadwalkan KPU kemarin, biar rakyat yang menilai siapa yang mempunyai kapasitas berbicara soal bangsa, dan tidak.

“Siapa yang mempunyai kamampuan membawa bangsa besar ini berlari, siapa yang tidak,” ungkapnya kepada Jurniscom, Jumat (22/2/2019).

Lebih dari itu, ia juga mengomentari terkait potensi pelanggaran Pemilu. Menurutnya, Pemilu ini hanya akan menjadi tanpa makna, jika di dalamnya tidak ada penegakan hukum yang tegas dan adil.

“Juga (jika) tidak diselenggarakan secara profesional,” jelasnya.

Sementara itu, ia menyatakan Pemilu tidak cukup dengan asas Luber, tetapi juga harus jujur dan adil. Jujur dan adil ini, kata Fahri, hanya bisa tercipta jika penyelenggara pemilu profesional dan berintegritas.

“Siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa pandang pilihan politiknya, harus ditindak dan diproses hukum jika melanggar aturan atau melakukan pidana pemilu,” tegas pengusaha sukses ini.

Oleh sebab itu, ia berharap kepada KPU dan Bawaslu untuk lebih responsif melihat berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye ini.

“Jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa hanya dugaan pelanggaran yang dilakukan kubu oposisi yang cepat diproses sementara kubu petahana lamban,” pungkasnya.

Begini Kata Fahira Idris Menyoal Polemik Hukum “Tajam ke Samping”

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aktivis dan Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris ikut mengomentari polemik hukum “tajam ke samping”. Menurutnya, keluhan itu memang benar disampaikan masyarakat.

“Jadi masyarakat juga sudah mulai resah dengan penegakan hukum yang terjadi saat ini,” katanya kepada Jurniscom, Jumat (22/2/2019).

Putri politisi Golkar senior dan konglomerat, Fahmi Idris ini menyebut, hukum yang berlaku saat ini “dipakai” untuk mereka yang tegas dan kritis kepada pemerintah.

“Tetapi lemah kepada mereka yang memuji pemerintah,” ungkapnya.

Perempuan yang kerap vokal di dalam media sosial ini menjelaskan contoh kongkrit terkait hal ini. Seperti aduan ancaman pembunuhan kepadanya, Fadli Zon, Buni Yani serta Imam Besar Habib Rizieq Sihab yang hingga detik ini tidak jelas prosesnya di kepolisian.

“Padahal laporan sudah masuk sejak Mei 2017,” tegasnya.

Selain itu, sejumlah laporan dari wakil ketua DPR RI, Fadli Zon juga tidak ada kejelasan hingga kini.

Menurut jebolan strata 2 Hukum Universitas Pajajaran, Bandung ini, hukum berlaku sama untuk semua warga negara tanpa mempertimbangkan pandangan politik. Mereka, kata dia, yang mendukung dan kritis terhadap pemerintah harus sama-sama dibatasi dan dilindungi oleh hukum.

“Jika kodrat hukum ini diabaikan, keadilan sosial tidak akan pernah terwujud di negeri ini,” pungkasnya.

Koperumnas Tawarkan Solusi Rumah Murah Tanpa Riba

Redaktur: Mazaya

JAKARTA — Koperasi Perumahan Umum Nasional (Koperumnas) menawarkan solusi baru untuk mengatasi tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak dan murah.

Ditambah tren minat masyarakat yang mulai menguat akan sistem syariah (tanpa riba).

Koperumnas menyediakan rumah hanya untuk kalangan sendiri yaitu hanya untuk anggota Koperumnas.

Mereka diminta melakukan kewajiban melunasi Simpanan Pokok (SP) dan membayar Simpanan Wajib setiap bulan yang merupakan angsuran rumah.

SP dan SW anggota Koperumnas dibayarkan oleh anggota setelah dipastikan telah menjadi anggota dengan mengajukan permohonan tertulis ingin membeli rumah Koperumnas melalui akad perjanjian pembiayaan al-murobahah (jual-beli) syariah.

Maka sejak saat ditandatanganinya akad murobahah tersebut, anggota Koperumnas berkewajiban melunasi angsuran atau SW setiap bulan hingga lunas, sesuai nilai akad jual-beli rumah di lokasi perumahan Koperumnas.

“Dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperumnas tentang tahapan penyediaan rumah, setelah dua tahun lancar membayar SW atau menabung, tahun ketiga Insya Allah dapat rumah,” kata Ketua Umum Koperumnas, H.M. Aris Suwirya.

Dia mengungkapkan, rumah Koperumnas merupakan perwujudan konsep ‘Rumah Desko’, yakni kombinasi atau gabungan empat inovasi karya, karsa, dan cipta, Developer, E-Commerce, Syariah, Koperasi.

Masyarakat saat ini masih kerap terkendala soal harga rumah yang belum terjangkau, sulit memenuhi biaya down payment (DP) atau uang muka, harus punya slip gaji, harus melalui BI checking, hingga tidak sedikit yang terbentur batasan umur calon konsumen.

 

Indonesia Diminta Belajar dari Korea Kembangkan Peluang Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Bank Indonesia (BI) melihat potensi industri halal di Indonesia sangat besar, seiring kesadaran gaya hidup halal telah menjadi peluang bisnis menjanjikan di pasar global.

Lantaran hal tersebut, Indonesia sudah seharusnya mendorong berbagai produk halal agar menjadi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mencontohkan Korea Selatan (Korsel) dalam meningkatkan produk kosmetik halal.

Pasalnya Negeri Ginseng -julukan Korsel- tersebut sukses memproduksikan kosmetik halal di beberapa negara yang menjadi nilai tambah perekonomiannya.

“Indonesia punya prospek (industri halal) yang baik, mulai dari makanan, fashion dan tourism halal serta terkait kosmetika halal seperti Korea yang sudah memproduksi kosmetik halal. Kita akan menciptakan ekosistem halal di setiap sektor,” ujar Perry di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Sambung dia menambahkan, Bank Indonesia menilai produk halal dalam hal ini makanan yang diproduksi Indonesia cukup tinggi.

Pihaknya akan terus memberikan kemudahan dan kebijakan dalam mendorong ekspor dengan produk halal

“Industri halal cukup besar baik karena kemampuan kita maupun pasar yang terbuka dan kedua tentu saja harus melihat sejumlah negara lain yang sudah mulai mengembangkan industri halal,” tandasnya.

Sumber: sindonews.com

Mayoritas Muslim Indonesia Yakini Pentingya Konsumsi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Lembaga riset Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies (CHCS) merilis bahwa 72,5 % konsumen Muslim berkeyakinan mengkonsumsi produk halal bagian dari kewajiban sebagai umat Islam.

 

Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Ir. Muti Arintawati  mengatakan, peran media dan kepedulian stakeholders sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat akan produk halal.

 

Menurutnya, kesadaran halal meningkat terutama pada kalangan berpendidikan yang melek informasi dan regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Kesadaran halal bisa meningkat dengan luasnya sosialisasi tentang halal di berbagai media oleh berbagai pihak,” ujar Muti yang dikutip MINA, Kamis (21/2).

Ia menambahkan, meski UU JPH masih bersifat voluntary (sukarela), sertifikat halal merupakan nilai tambah bagi keunggulan produk suatu industri.

Dengan kesadaran tersebut pelaku industri seharusnya segera mengurus sertifikat halal.

“Semakin meningkatnya jumlah produk bersertifikat halal yang menggunakan logo halal dan juga iklan produk yang memasukkan halal sebagai salah satu keunggulan produknya, hal itu akan mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat,” katanya.

Pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh relatif baik.Kontribusi industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 540 triliun, menjadikan sektor ini salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB RI.

Sumber: minanews.net