Berita Terkini

JK : Kepercayaan Publik Faktor Penting untuk Tingkatkan Penghimpunan Zakat

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui peningkatan kepercayaan publik.

 

Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) zakat di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (4/3) malam.

 

Peningkatan kepercayaan publik ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia.

 

“Yang sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan zakat ialah bahwa bagaimana kalau saya bayar zakat akan diberikan kepada delapan asnaf zakat, seperti fakir miskin,” katanya.

 

Dalam sambutannya, Wapres JK juga menyampaikan mengenai saldo akhir tahun pengelolaan zakat nasional yang seharusnya disalurkan kepada mustahik. Namun BAZNAS mencatat masih berkisar Rp1,3 Triliun atau sekitar 14 persen dari total penerimaan.

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BAZNAS, Arifin Purwakananta mengatakan adanya saldo pada Bulan Desember karena pola penghimpunan zakat di Indonesia masih bertumpu pada Bulan Ramadan.

 

Dengan demikian, penghimpunan tidak dapat dihabiskan pada Bulan Desember karena Ramadan baru datang pada tahun berikutnya.

 

Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menyimpan zakat sebagai cadangan untuk disalurkan kepada mustahik dari Januari hingga menjelang Ramadan berikutnya.

 

BAZNAS mendorong dana cadangan maksimal sebesar 20 persen sehingga penyaluran tahun berjalan mencapai 80 persen diterima oleh para mustahik.

 

Dengan nilai tersebut, Rasio penyaluran terhadap penghimpunan berjalan sangat efektif.

Pusat Halal Unisba Direncanakan Jadi LPH

Redaktur: Mazaya

Unisba Kini Miliki Pusat Halal

BANDUNG (Jurnalislam.com)– Universitas Islam Bandung (Unisba) kini memiliki Pusat Halal. Selain bergerak sebagai pusat kajian halal, Pusat Halal Unisba juga berperan sebagai Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH).

Pusat Halal berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unisba. Ketua LPPM Unisba Atie Rachmiatie mengatakan, Pusat Halal baru didirikan pertengahan 2018.

“Kami menangkap potensi yang ada di internal, juga sebagai tanggung jawab sosial kami karena kami punya Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, dan Ekonomi Syariah. Sementara kebutuhan masyarakat terkait kehalalan suatu produk kan besar.

Kalau di luar negeri lebih jelas, justru di dalam negeri justru yang samar-samar,” kata Atie Rachmiatie saat ditemui di sela-sela Simposium Perguruan Tinggi sebagai Pusat Kajian dan Layanan Produk Halal di Auditorium Unisba, Selasa 5 Maret 2019.

Atie berharap, Pusat Halal Unisba bisa berkontribusi membangun kesadaran konsumen juga produsen akan pentingnya label halal. Tak hanya soal makanan, tetapi juga obat-obatan, pariwisata, juga produk lainnya.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH merupakan regulator sertifikat halal produk-produk yang diperdagangkan di Indonesia.

Menurut Ketua Pusat Halal Unisba Maya Tejasari, Pusat Halal Unisba merupakan LPH pertama milik perguruan tinggi yang membuat nota kesepahaman dengan BPJPH. Dengan kerja sama ini, Pusat Halal Unisba berada dalam koordinasi BPJPH jika nantinya diperlukan pemeriksaan halal terhadap suatu produk.

“BPJPH akan membawahi LPH. Kami akan membangun manajemen sistem informasi. Masyarakat yang mengajukan (sertifikat halal) terintegrasi ke pusat. Nanti BPJPH akan meminta ke LPH sesuai keunggulan masing-masing,” tuturnya.

Unisba sendiri telah mengirim enam auditor untuk dilatih menjadi pemeriksa halal. Enam auditor ini harus memenuhi syarat dan spesifikasi yang ditentukan BPJPH.

Sumber: pikiran-rakyat.com

Bulan Ramadhan, KNRP akan Hadirkan Ulama Gaza ke Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) kembali akan menggelar Safari Ramadhan bersama Ulama Palestina pada 1440 H/2019.

Ketua Bidang Penyaluran dan Hubungan Luar Negeri Azhar Suhaimi menyampaikan KNRP dengan tema “Tambah Berkah Bersama Palestina” akan mendatangkan ulama langsung dari Jalur Gaza.

“Insya Allah, pada Ramadhan tahun ini KNRP menyiapkan sebanyak 15 Ulama Palestina dari Jalur Gaza.

KNRP siap menerima kerjasama untuk menghadirkan Ulama Palestina pada kajian Ramadhan,” katanya melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (05/03/2019).

Pada kegiatan Safari Ramadhan tahun ini, Ulama Palestina akan mengabarkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana kondisi saudara muslim Palestina terutama di Jalur Gaza.

Disamping itu, akan mengulas tentang seluk beluk sejarah dan land mark Masjid Al-Aqsha baik dari tinjauan Al-Qur’an dan Hadist.

“Ulama Palestina dari Gaza ini juga bisa menjadi Imam Sholat, mengingat para ulama memiliki sanad Hafsh ‘an ‘Aashim.

Dengan hadirnya para Imam dari Gaza semoga ramadhan kita makin berkah dan makin dekat dengan perjuangan di Palestina,” tambahnya.

Azhar pun menjelaskan kerja sama Safari Ramadhan bisa untuk kegiatan kajian di sekolah, kampus, majelis taklim, majelis perkantoran, komunitas dan kajian shalat tarawih.

“Waktu pelaksanaan dari tanggal 1-15 Ramadhan,” tuturnya.

ACT Luncurkan Perahu Wakaf untuk Nelayan Banten

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com)– Lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyalurkan bantuan untuk korban tsunami Selat Sunda berupa perahu.

Direktur ACT, Sri Eddy Kuncoro mengatakan bantuan berupa perahu untuk memulihkan perekonomian nelayan Banten.

“Alhamdulillah para nelayan sangat senang dan bersyukur dengan bantuan perahu ini. Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat memulihkan kembali perekonomian para nelayan yang sedang hancur,” katanya di Pelabuhan Cinangka, Serang, Banten, Selasa (05/03/2019).

Eddy menuturkan, tsunami Selat Sunda yang menerjang pesisir pantai Banten tidak hanya memakan korban jiwa tetapi juga berpotensi menghasilkan kemiskinan baru, khususnya bagi para nelayan.

“Tsunami telah menyebabkan kehilangan dan kerusakan parah pada perahu-perahu nelayan. Mereka tidak lagi memiliki alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tak lagi memiliki perahu layak pakai,” ujarnya.

Menurutnya, bagi nelayan perahu adalah kehidupan mereka, sarana vital untuk roda perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Oleh karena itu, ACT melihat penyediaan sarana produksi perahu serta alat tangkap ini sebagai upaya strategis untuk memulihkan kondisi perekonomian nelayan. InsyaAllah dampak bantuan ini jangka panjang untuk kehidupan para nelayan di sini,” pungkasnya.

Setelah RPP Halal Terbit, UMKM Diharapkan Bisa Gratis urus Sertifikasi

Redaktur: Mazaya

CIKARANG (Jurnalislam.com)– Usai menghadiri acara Gebyar Bakso Merah Putih, di Lapangan Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (3/3) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan wartawan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Produk Halal.

Saat dimintai pendapat, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa RPP tentang Produk Halal ini bagus sekali utamanya untuk usaha di sektor mikro dan kecil untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

“Contoh tadi pedagang mi ayam, pedagang bakso, dan mungkin pedagang kecil lainnya yang gerobakan. Itu semua mereka minta sertifikasi halal,” cerita Jokowi dikutip dari Setkab.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden, setelah RPP ini terbit yang pengusaha kecil seperti ini tidak dipungut apa-apa, langsung cek, beri, dan begitu seterusnya, biar semuanya clear.

Mengenai target penerbitan RPP, Jokowi menyampaikan bahwa ini masih dalam proses dibahas karena ini menyangkut usaha-usaha mikro dan kecil yang banyak sekali.

“Jangan sampai nanti setelah lolos ternyata masih ada masalah-masalah di lapangan. Ini kita perlu detail, perlu detail,” ujarnya.

sumber : kontan.co.id

 

BAZNAS Rilis 6 Indikator Zakat Sukses Didistribusikan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SURAKARTA (Jurnalislam.com)–Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2019 di Surakarta, Jawa Tengah, selama tiga hari, Senin-Rabu (4-6/3/2019).

 

Rakornas diikuti 650 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota serta LAZ nasional dan daerah.

 

“Hasil penelitian Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS tentang Efektivitas Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Pusat Tahun 2018, telah menunjukkan hasil-hasil yang amat menggembirakan,” kata Ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, dalam konferensi pers di arena Rakornas Zakat 2019, Hotel Sunan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (4/3/2019).

 

Penelitian ini, lanjut Bambang, menunjukkan bahwa berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS pusat tahun 2018 telah berhasil dalam banyak hal. Pertama, berhasil meningkatkan penghasilan mustahik rata-rata sebesar 97,88%, atau mendekati 100%.

 

Kedua, tambah dia, berhasil secara signifikan memperbaiki tidak hanya kesejahteraan ekonomi mustahik, tetapi juga kesejahteraan spiritual (keislaman) mustahik, tingkat pendidikan dan kesehatan mustahik dan kemandirian ekonomi mustahik.

 

Ketiga, berhasil mengentaskan 28% mustahik dari garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS).

 

Keempat, bisa memperpendek 3,68 tahun dari waktu yang diperlukan untuk mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan versi BPS, yang berarti jika tanpa zakat, waktu pengentasan kemiskinan menjadi 3,68 tahun lebih lambat.

 

Kelima, sukses meningkatkan penghasilan mustahik hingga melampaui garis Kebutuhan Pokok Minimal (had kifayah) pada 36% mustahik.

 

Keenam, BAZNAS berhasil meningkatkan penghasilan mustahik hingga melampaui garis nishab zakat pada 26% mustahik dengan standar nishab emas dan 23% mustahik dengan standar nishab beras, yang berarti bahwa mustahik tersebut telah dientaskan dari kemiskinan sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan telah berubah status menjadi muzaki.

 

“Bisa disimpulkan, dengan demikian, bahwa multiefek (multiplier effect) dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat sangat besar. Efek tersebut akan semakin membesar sebanding dengan besarnya jumlah zakat yang didistribusikan dan didayagunakan. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memperbesar jumlah zakat yang dikumpulkan,” kata mantan Menteri Pendidikan Nasional ini.

 

Berdasarkan hasil penelitian yang menggembirakan ini, tutur Bambang, selaku koordinator semua organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia, BAZNAS pusat menginstruksikan dengan sungguh-sungguh agar semua BAZNAS provinsi, semua BAZNAS kabupaten/kota, dan semua lembaga amil zakat (LAZ) melakukan hal yang sama pada akhir tahun 2019 nanti, agar dampak pendistribusian dan pendayagunaan zakat tahun 2019 bisa diukur efektivitasnya dan kualitasnya dengan baik.

 

“Untuk itu, Puskas BAZNAS bersedia memberi bantuan dan bimbingan teknis,” kata dia.

 

“Rakornas Zakat Tahun 2019 mengusung tema ‘Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia’,” ujar Bambang.

DSKS : Kalau Istilah Kafir Diganti, Perbedaannya dengan Iman Jadi Tidak Jelas

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri ikut berkomentar atas hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 yang merekomendasikan agar tidak menyebut non muslim sebagai kafir.

 

Menurutnya, hal itu akan membuat ketidakjelasan subtansi dan pengkaburan makna sesungguhnya ayat dalam Al Quran.

 

“Perbedaan kufur dan iman nggak jelas, yang akhirnya kita tidak meyakini kekufuran orang orang yang dicap dalam Al-Quran sebagai orang kafir, itu berarti menghilangkan efektifitas ayat,” katanya kepada jurniscom di Masjid Iska, Gatak Sukoharjo, Senin, (4/3/2019).

 

“Jadi ketika Qul ya ayuhal kafirun berarti kan harus kepada siapa mereka, lalu kalau bukan non muslim siapa lagi dari ayat itu,” imbuhnya.

 

Dr. Muin mengaku heran atas putusan NU tersebut, padahal, katanya, sebelumnya tidak pernah ada konflik dengan pemeluk agama lain atas penyebutan kafir.

 

“Tidak pernah terjadi yang begitu, jadi tidak pernah ada konflik, yang kedua orang orang Kristen ngomong ke kita sebagai domba yang tersesat juga nggak pernah ini, jadi sebenarnya nggak ada konflik ya,” ungkapnya.

 

“Yang ketiga dampak dari apa yang kita katakan itu berat, karena berarti menghilangkan termilogi kafir yang ada dalam Al Quran lebih dari 500 ayat,” sambungnya.

 

Lebih lanjut, ia khawatir rekomendasi penyebutan nonmuslim untuk orang Kafir hanya berdasarkan kepentingan elit politik di tahun politik seperti saat ini.

 

“Semua alat politik alat kekufuran untuk menghancurkan Islam dan muslimin,” tandasnya.

Polemik Istilah Kafir, JAS Jateng: Upaya Amandemen Alquran Merupakan Bentuk Pembangkangan!

SOLO (Jurnalislam.com) – Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 agar tidak menyebut orang nonmuslim sebagai kafir menuai komentar banyak pihak, Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Jawa tengah diantaranya. Menurutnya, itu merupakan sebuah pembangkangan terhadap Alquran.

“Ini adalah sebuah pembangkangan kepada Alquran,” kata pimpinan JAS Jateng, ustaz Surawijaya kepada jurniscom di Solo, Ahad (4/3/2019).

Ia menjelaskan, kata kafir itu sudah dimengerti umat dalam Alquran untuk menyebut orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.

“Alquran menyebut bahwa orang-orang kafir itu tanpa pandang bulu, tidak membedakan tempat tinggalnya,” papar Cak Rowi, sapaannya.

Untuk itu Cak Rowi mengingatkan kapada orang-orang yang ingin mengamandemen kitab suci umat Islam ini untuk takut kepada Allah.

“Takutlah kepada Allah, bahwa kalian diancam dengan  neraka yang bahan bakarnya api dan batu,” imbau dia.

Lebih dari itu, ia berpesan untuk kaum muslimin untuk tidak gaduh dengan statemen yang dinilainha tidak bermutu ini.

“Saya kira ini hanya sebuah pengalihan isu dan upaya membuat gaduh negeri ini dengan membuat statemen- statemen yang tidak bermutu,” pungkasnya.

Ganti Sebutan Kafir Dengan Non-Muslim, NU Dinilai Mengada-ada

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Sekjen Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur, Ustaz Muhammad Yunus menilai, salah satu keputusan Munas Ulama PBNU untuk mengganti istilah kafir dengan non-muslim adalah keputusan yang mengada-ada.

“Itu adalah keputusan yang tidak perlu dan mengada-ada, karena sebagai indikator baiknya keislaman seseorang itu akan meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Tetapi kenapa kita justru mempersoalkan itu, padahal terminologi itu dari Al-Qur’an dan juga dari Hadits,” kata Ustadz Muhammad Yunus kepada Jurnalislam.com, Ahad (3/3/2019).

Ustaz Yunus juga memandang, hal itu dapat mengrongrong akidah dan akan muncul pengdangkalan akidah umat.

“Juga akan banyak implikasi-implikasi yang lain dari dihilangkannya istilah kekafiran itu. Akan merusak terhadap pemaknaan kitab suci, karena istilah itu banyak terdapat di Al-Qur’an.” terangnya.

Lebih lanjut, Ustaz Yunus menjelaskan, keputusan tersebut adalah bukti keberhasilan kelompok liberal dalam tubuh NU.

“Keputusan ini adalah keberhasilan kelompok-kelompok liberal untuk mempengaruhi pemikiran para ulama dan para kiai khususnya yang ada di NU yang mengembangkan pemikiran sepilisnya sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme agama.” pungkasnya.

MUI akan Pelajari Keputusan Ormas yang Berniat Ganti Istilah Kafir

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan bagi umat Islam, orang yang tak beriman kepada Allah SWT adalah kafir.

Ini menanggapi Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 agar tidak menyebut orang nonmuslim sebagai kafir.

Namun Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi mengatakan, MUI akan mengkaji lebih dahulu soal rekomendasi Bathsul Masail tersebut.

Meskipun demikian, Muhyiddin mengingatkan bahwa kata kafir merupakan bahasa agama. Setiap agama memiliki istilah masing-masing untuk menyebut kaum di luar agama tersebut.

Dia menjelaskan, dalam terminologi Islam ada tiga jenis orang yang disebut oleh Alquran. Yakni, mukmin, kafir, dan munafik.

’’Bagi kita umat Islam, orang yang tidak beriman (kepada Allah SWT) ya kafir. Itu terminologi agama,’’ lanjutnya. Karena itulah di Alquran ada surat yang menggambarkannya. Al Mu’minun, Al Kafirun, dan Al Munafiqun.

’’Jadi saya kurang setuju kalau memang kafir itu harus diganti dengan berbagai macam alasan. Karena itu adalah terminologi agama yang sudah baku,’’ ucapnya.

Pihaknya akan membaca dulu rekomendasi itu dengan seksama.

’’Apa referensinya. Karena yang saya baca sementara itu adalah citizenship,’’ jelas alumnus Universitas Islam Libya itu. Tidak hanya soal kafir, namun juga rekomendasi-rekomendasi lainnya.

sumber: pojoksatu.id