Berita Terkini

Bom Sibolga dan Tantangan Indonesia Pasca Kejatuhan ISIS

Redaktur: Mazaya

Oleh: Harits Abu Ulya*

(Jurnalislam.com)–“ISIS di Suriah sudah “down”, dalam kontek domestik Indonesia disebut akan menyisakan “drama” kelanjutan dari para simpatisannya. Bagaimana prakiraan konfigurasinya mereka?;

Baru-baru ini, terjadi kembali kasus usaha penangkapan orag diduga simpatisan ISIS oleh polisi di Sibolga Sumatera Utara.

Saat ISIS di Suriah masih eksis;simpatisan ISIS yang di Indonesia ada yang hijrah pindah ke wilayah kekuasaan ISIS-Suriah dan ada yang bertahan di Indonesia untuk mengembang biakkan paham mereka sembari ada yang terlibat penguatan kelompok seperti kepada kelompok Santoso di Poso yang berlanjut ke Ali Kalora, atau beberapa person gabung dengan kelompok Abu Sayaf di Filipina.

 

Soal hijrahnya ke Suriah; Ada yang berangkat rombongan sekeluarga suami istri dan anak. Ada juga yang berangkat sendiri meninggalkan keluarga mereka di Indonesia. Ada juga berangkat rombongan sesama simpatisan ISIS.

 

Soal dana; Mereka hijrah dengan biaya swamandiri, atau di bantu dari sesama simpatisan.Akhirnya mereka ada yang berhasil masuk Suriah wilayah ISIS dan paling banyak adalah tertahan di Turki gagal masuk ke Suriah.

Berangkat dari Indonesia dengan memanfaatkan berbagai jenis visa; umroh, wisata, kerja dll. Dan dikemudian hari sebagian besar mereka tertangkap kemudian dideportasi balik ke Indonesia.

Juga ada beberapa orang sengaja pulang  dari Suriah ke Indonesia dan akhirnya di tangkap pihak kepolisian RI. Yang tidak hijrah; beberapa person ada yang dituduh melakukan aksi dengan pola “lonewolfe” atau sel-sel kecil gabungan beberapa orang seperti kasus tragedi serangan di Tamrin Jakarta.

 

Akhirnya mereka tertangkap dan menjadi napiter dan juga ada yang terbunuh saat penindakan. Dan diluar itu, mereka adalah simpatisan yang aktif di dunia maya dan dunia nyata untuk mempropagandakan pemikiran-pemikiran ekstrimnya melalui beragam modus.

 

Bagaimana paska kejatuhan ISIS?

 

Rezim akan di hadapkan tantangan bagaimana mereduksi potensi ancaman dari semua para simpatisan ISIS yang tersisa di Indonesia. Komposisi mereka;

 

  1. Napiter yang terkait kasus ISIS. 2. Mantan Napiter yang terkait kasus ISIS. 3. Para deportan dari wilayah Turki yang gagal bergabung dengan ISIS di Suriah. 4. Para simpatisan diluar point 1, 2 & 3 yang terdiaspora di beragam tempat dan saat ini posisi “tidur”. 5. Dan para deportan dari Suriah yaitu WNI yang tertangkap paska jatuhnya ISIS di Suriah dan yang akan dipulangkan balik ke Indonesia.

 

Paling tidak dari semua komposisi di atas populasinya bisa menyentuh kisaran 1500 atau 2000 orang. Dan catatan pentingnya adalah; Jika proses deradikalisasi pada person-person yang masuk dalam komposisi di atas gagal maka akan membuka potensi munculnya ancaman terhadap keamanan dengan berbagai level ancamannya.

 

Fenomena terkini;

 

Kasus ledakan bom rakitan saat penangkapan Husein alias Abu Hamzah di Sibolga Sumut itu hanya satu sequel dari proses preventif seperti halnya usaha preventif yang dilakukan ditempat lain seperti di Lampung, Jogyakarta, Kalbar dan tempat lainnya.

Mereka adalah sisa-sisa simpatisan yang terdeteksi dianggap punya potensi melakukan aksi teror (jika melihat indikasi ketersediaan material bom rakitan yang ada di mereka).

Selama ini bom rakitan adalah material favorit untuk dijadikan alat teror. Dunia maya (internet) menyediakan informasi melimpah terkait guiden pembuatan bom dan ini memudahkan bagi peminat aksi teror belajar dan meracik secara efesien.

 

Dan perlu di catat, baik sebelum dan sesudah ISIS jatuh, sebenarnya banyak juga simpatisan ISIS yang ada di Indonesia kemudian sadar (taubat) dan meninggalkan ISIS karena beragam faktor & sebab. Mereka bukan lagi ISISER (sebutan anggota/simpatisan ISIS di Indonesia).

 

Andaikan masih ada aksi-aksi teror di Indonesia paska runtuhnya ISIS maka pemicunya kemungkinan;

 

[1]. Dendam kepada aparat kepolisian, [2]. Pemikiran ekstrem yang masih terinternalisasi seperti halnya sebelum lahirnya ISIS. [3]. “Keputus asaan” yang dilabeli sebagai bentuk loyalitas kepada ISIS. [4]. Bergabung dengan kelompok kecil seperti Ali Kalora, kelompok Abu Sayaf atau membuat embrio baru di tempat yang memungkinan bagi mereka. [5]. By design artinya produk permainan “intelijen gelap” karena sebuah order kepentingan tertentu.

 

Diluar isu ISIS, teror dan aksi terorisme bisa datang dari kelompok separatis OPM, atau aksi-aksi teror terkait dengan konstestasi Politik 2019, dan tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian adalah teror dalam wujud serbuan budaya asing, narkoba, eksploitasi SDA oleh kapitalisme dll yang bisa menghancurkan kehidupan berbangsa bernegara Indonesia dengan segenap warga dan tumpah darahnya.

 

Penulis adalah Pengamat Terorisme, Direktur  Community of Ideological Islamic Analyst 

Kerap Dijadikan Alat Pidana, Ini Kata ICMI Menyoal Perbedaan Pikiran

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, suasana nyaman yang dibangun secara baik sejak reformasi dapat rusak, jika perbedaan pendapat dan pikiran selalu dijadikan alat untuk mempidanakan seseorang.

Menurutnya, tidak semua manusia umumnya masyarakat di sebuah negara, harus sama ide dan pendapatnya. Termasuk soal agama dan pilihan politik.

“Kalau semua orang masuk penjara, nanti negara kosong cuma gara-gara beda pendapat. Nanti kita kekurangan penjara sebab kepenuhan,” katanya melalui rilis yang diterima Jurniscom, Rabu (13/3/2019).

Jimly mengatakan, proses penegakan hukum memang baik dan dibutuhkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kendati demikian, hukum juga diberlakukan terhadap hal yang khusus dan berpengaruh buruk kepada masyarakat dan negara.

“Beda pendapat dan pikiran itu biasa. Biarkan saja,” ungkapnya.

Jimly menyebut, perbedaan pendapat amat wajar dan dibutuhkan untuk membangun bangsa lebih baik.

Bila seluruh proses masalah perbedaan pendapat dijadikan alat laporan pidana, maka, kata dia, nantinya dapat muncul perasaaan perlakuan yang tidak sama antara satu orang dengan lainnya.

Pendapat Jimly tersebut didasari kerapnya berbagai masalah yang diselesaikan melalui jalur hukum pidana hanya sebab kontroversi ide, perbedaan pendapat, adu argumentasi di linimasa media sosial menjelang pemilihan umum (pemilu) 2019.

BPKP: ‘Festival’ Infrastruktur Jokowi Tak Sebanding dengan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy menilai festival pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.

“Setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali muncul. Ekonomi tak tumbuh signifikan, hanya seputaran 5%,” katanya di Cikini, Jakpus, Selasa (12/3/2019).

Ia mengatakan, industri manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu. Sumbangannya kepada PDB, kata dia, turun dari 20,25% pada Kuartal II-2016 menjadi 19,93% pada Kuartal-III 2017.

Rusmin menjelaskan, ada 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp525 triliun diambil dari APBN.

“Banyak target Pemerintah meleset. Salah satunya, jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk,” paparnya.

Dia menambahkan, selain itu sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang. Jalan tol Becakayu dan Trans Jawa tidak diminati angkutan barang karena tarif yang tinggi.

Ia melanjutkan, sejumlah bendungan ternyata tidak terkoneksi dengan jaringan irigasi. Beberapa proyek tidak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang tidak tuntas memicu protes warga.

“Kami meminta pemerintah untuk meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional,” pinta dia.

Lebih dari itu, ia mengimbau pemerintah terkait keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur.

“Seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang, akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik, dan ladang gas bumi,” pungkasnya.

LSI Denny JA : Jokowi unggul di Pemilih Nonmuslim

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menghasilkan elektabilitas Jokowi – Ma’ruf Amin mengalami peningkatan drastis di kalangan pemilih non-Muslim atau pemilih minoritas.

“Dukungan ke Jokowi-Maruf dari pemilih minoritas kenaikannya drastis. Sedangkan, dukungan ke Prabowo Sandi menurun drastis,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam rilis survei bertajuk ‘Pergeseran Sentimen Agama Setelah 6 Bulan Kampanye’ di Jakarta, Selasa (5/3).

Pemilih non-Muslim dalam survei Denny JA ini berjumlah 12,2 persen dari 1200 responden. Sisanya, 87,8 persen adalah pemilih Muslim.

Dari 12,2 persen pemilih non-Muslim itu, survei LSI Denny JA pada Februari 2019 menemukan 80,3 persen di antaranya mendukung Jokowi-Ma’ruf. Jumlah itu meningkat drastis dibandingkan pada Agustus 2018 yang tercatat sebesar 47,5 persen.

Sebaliknya, dukungan atas Prabowo-Sandi pada Februari 2019, atau hanya 11,6 persen dari kalangan minoritas. Dukungan itu menurun drastis dibandingkan pada Agustus 2018 yang tercatat sebesar 43,6 persen suara.

“Jokowi-Amin unggul di pemilih non-Muslim yang menilai ekonomi baik ataupun buruk. Namun, selisih kemenangan Jokowi-Amin lebih besar di segmen pemilih non-Muslim yang menilai ekonomi baik,” tutur Ardian.

Dalam konteks pemilih Muslim, LSI Denny JA menemukan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf dalam kurun 6 bulan sedikit meningkat. Hal serupa dialami Prabowo-Sandiaga.

Selain itu, dukungan Jokowi-Ma’ruf dalam kurun waktu 6 bulan di kalangan pemilih Muslim sedikit meningkat. Dukungan Prabowo-Sandiaga meningkat.

“Dukungan Jokowi-Ma’ruf sedikit meningkat selama 6 bulan terakhir dan dukungan Prabowo-Sandi meningkat,” ujar Ardi.

sumber: cnnindonesia.com

Kampus Disarankan Hadirkan Prodi Wisata Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Tour leader wisata Muslim, Arsiya Puspita Heni menyambut baik usulan agar pariwisata Muslim atau halal menjadi mata kuliah di sekolah tinggi pariwisata.

Dengan dijadikannya pariwisata halal sebagai mata kuliah, menurutnya akan membuat wisata halal di Indonesia bertumbuh pesat.

“Jika menjadi mata kuliah, ke depannya wisata halal akan lebih baik lagi karena sudah diperkenalkan ke generasi muda yang akan menjadi harapan di masa depan. Saya berharap pemerintah bisa menyambut ini dan mewujudkan itu,” kata dia lansir Republika.co.id, Selasa (12/3).

Menurut Arsiya, mata kuliah pariwisata halal perlu diterapkan khususnya di sekolah tinggi pariwisata yang berada di provinsi yang umat Muslimnya berjumlah besar. Misalnya provinsi di pulau Jawa atau juga di pulau lainnya.

Arsiya menjelaskan, pariwisata halal itu tidak terbatas pada kuliner, tetapi juga termasuk penerapannya di objek wisata.

Misalnya, umat Muslim yang berkunjung ke objek wisata yang kental dengan budaya non-Islam, bisa tidak ikut mengikuti ritual agama non-Islam. Kecuali jika ingin melihat atau sekadar mendapat pengetahuan.

Mata kuliah pariwisata di tingkat perguruan tinggi, lanjut Arsiya, sebaiknya dibuat menjadi mata kuliah umum dasar dengan total 4 SKS di fase semester awal. Mata kuliah tersebut harus jadi materi inti dan perlu diajarkan mulai dari tingkat strata 1.

Tak masalah juga bagi Arsiya jika mata kuliah tersebut diadakan di jenjang magister. “Jadi nanti kalau S-2 ada lagi berarti nanti lebih ke pengembangan selanjutnya. Tetapi untuk yang S1, itu jadi materi dasar atau mata kuliah umum dasar,” jelasnya.

Arsiya menilai, pariwisata halal di dunia sekarang sudah maju dan akan seterusnya maju di masa-masa mendatang. Ini terlihat dari banyaknya kalangan non-Muslim yang memilih pariwisata halal karena kulinernya terjamin bersih. Karena itu, menurut dia, lambat-laun dunia akan mengakui pariwisata halal.

Sumber : republika.co.id

 

Pemerintah Diminta Revitalisasi Pasar Tradisional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalsilam.com)–Program revitalisasi pasar yang tengah digarap Kementerian Perdagangan dipandang tepat agar mampu meningkatkan dan menggeliatkan ekonomi rakyat.

Program yang satu ini dianggap mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan utama mereka.

Di sisi lain, revitalisasi pasar diyakini juga mampu menarik kembali masyarakat modern yang sempat enggan berbelanja di pasar tradisional yang terkesan kumuh.

“Revitalisasi pasar merupakan program yang tepat, dan bagus yang dilakukan pemerintah. Alasannya, ini bisa menarik kembali konsumen-konsumen supaya mau belanja ke pasar. Kemudian juga meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan utama,” tutur peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus dalam keterangan di Jakarta, Selasa 12 Maret 2019.

Menurut dia, pentingnya revitalisasi pasar dikarenakan adanya perubahan perilaku konsumen.

Dikatakan Heri, saat ini masyarakat cenderung memilih tempat berbelanja yang nyaman.

Karena itulah, perbaikan fasilitas pasar mutlak diperlukan jika tidak ingin pasar rakyat kian sepi pembeli.

“Kalau pasarnya sudah langka terus sudah banyak yang rusak sana-sini, ini perlu ditingkatkan kembali dan diperluas kapasitasnya,” ujarnya.

Dengan makin ramainya pasar tradisional, kesempatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk makin berkembang kian luas.

Ini mengingat badan pengelola pasar tradisional kera memiliki pola kemitraan dengan UMKM.

“Keterlibatan pemerintah di sini penting, terutama bisa memicu perekonomian di wilayah yang dimotori UMKM,” imbuh Heri lagi.

Disamping itu dia mengingatkan, ke depannya pemerintah perlu terus mengembangkan pasar berdasarkan pemetaan yang lebih presisi.

Perlu dibuat pemetaan revitalisasi pasar berdasarkan permintaan suatu wilayah. “Daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar, ini mungkin perlu pasar tradisional yang lebih luas, kapasitasnya lebih tinggi,” ucapnya.

Sumber : pikiran-rakyat.com

 

MUI Sebut Sembilan Perusahaan MLM Telah Ikuti Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) —  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyampaikan hingga saat ini ada sembilan perusahaan penjualan langsung yang telah mengantongi sertifikasi halal.

Perusahaan penjualan langsung ini lebih dikenal sebagai perusahaan Multi Level Marketing (MLM) karena cara pemasarannya tersebut.

Anggota DSN MUI, Bukhori Muslim menyampaikan sembilan perusahaan tersebut sudah pasti memenuhi 12 poin dalam Fatwa DSN MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Meski belum menjamin kehalalannya jika belum mendapatkan sertifikat halal.

“MLM yang mengandung skema ponzi, piramida, dan mengandung money gameitu pasti haram, MLM yang tidak mengandung unsur-unsur itu belum tentu halal,” kata dia dalam Dialog Interaktif “MLM Halal atau Haram” di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (12/3).

Bukhori mengatakan DSN MUI selama ini tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan sertifikasi halal pada perusahaan penjualan langsung.

Pasalnya regulasi pemerintah menentukan sertifikat halal bersifat sukarela. Hanya bagi perusahaan yang mau saja.

Tahun ini, baru ada dua perusahaan yang sedang menjalani proses sertifikasi halal pada perusahaan MLM-nya.

Ia berharap kedepannya semakin banyak perusahaan yang mengajukan seiring dengan peningkatan semangat gaya hidup halal di masyarakat.

Menurut Bukhori, sebanyak sembilan PLBS mengajukan sertifikasi halal karena permintaan atau desakan dari para membernya.

Sehingga ia yakin jika masyarakat mendesak maka pertumbuhan PLBS akan semakin meningkat.

“Sebenarnya kami memiliki target 10 sertifikasi halal perusahaan MLM per tahunnya,” kata Bukhori.

Namun beberapa kendala menyebabkan pertumbuhan perusahaan PBLS masih sangat rendah dan jauh dari harapan.

Kendala tersebut diantaranya kurang minat dari perusahaan MLM karena tidak wajib, kurangnya informasi terkait PBLS, juga karena anggapan sertifikasi sulit dan mahal.

Padahal, Bukhori menjamin proses standarisasi halal ini adalah bantuan bagi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mayoritas masyarakat muslim.

Sertifikasi halal DSN MUI juga telah mengantongi standar ISO2000 sehingga terjamin prosedur standardisasinya.

“Kita pasti akan membantu prosesnya, apa yang kurang dilengkapi, akan didampingi bagaimana agar sesuai dengan kaidah Islam,” katanya.

Menurut situs DSN MUI terkait PLBS, perusahaan MLM dengan sertifikasi halal tersebut diantaranya PT Herba Penawar Alwahida Indonesia, PT Singa Langit Jaya (TIENS), PT Nusantara Sukses Selalu, PT K-Link Nusantara, PT UFO BKB Syariah, PT Momen Global Internasional, PT Veritra Sentosa Internasional atau yang dikenal dengan PayTren.

Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Kany V Soemantoro meyakini tren sertifikasi halal pada perusahaan penjualan langsung akan terus meningkat. Seiring dengan perkembangan pasar dengan preferensi syariah atau gaya hidup halal.

“Bahkan milenial yang prefer ke produk atau sistem syariah itu menurut surveinya mencapai 20 persen,” kata dia pada kesempatan yang sama.

Sehingga memiliki sertifikasi halal akan menjadi poin lebih bagi perusahaan penjualan langsung. Meski demikian, Kany menjamin bahwa anggota AFPI yang berjumlah 89 perusahaan terbebas dari skema ponzi, money game, dan piramida.

sumber : republika.co.id

Ekonom Senior: Pengadaan Kartu Sakti Bukti Pembangunan Jokowi Tak Efektif

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ekonom senior, Faisal Basri menilai rencana pengadaan kartu sakti yang ditawarkan Jokowi sebagai tanda pembangunan infrastruktur yang dibanggakan pemerintah tidak efektif.

“Ini kan menandakan semakin banyak kartu, kebijakannya semakin nggak efektif,” kata Faisal seusai mengisi materi di acara bertajuk ‘Anomali Proyek Infrastruktur Pemeritah’ di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).

Menurutnya jika kebijakan pembangunan sudah efektif tidak perlu penggunaan banyak kartu seperti saat ini.

Faisal menjelaskan bahwa ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat dianggap berhasil. Salah satunya, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

Jika indikator ini terpenuhi, kata dia, maka Jokowi tidak perlu lagi mengeluarkan kartu-kartu tersebut.

“Pembangunan juga harus membuat masyarakat semakin mampu membeli kebutuhan pokoknya. Jika ini terpenuhi, maka Jokowi tidak perlu mengeluarkan Kartu Sembako Murah,” pungkasnya.

“Pembangunan juga harus menciptakan pendapatan yang membuat masyarakat mampu membiayai anak-anaknya sekolah, jadi nggak perlu kartu pintar,” tuturnya menambahkan.

Muslim India Menjadi Perawat Prajurit Turki Utsmani Dalam Perang Balkan I

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JURNIS – Tahukah kamu? Seorang dokter asal India bernama Dr. Muhtar Ahmad Ansari mendirikan dua Rumah Sakit lapangan untuk merawat prajurit-prajurit Kekhalifahan Turki Utsmani yang terluka selama Perang Balkan I pada tahun 1912.

Dr Ansari bersama timnya secara sukarela merawat prajurit-prajurit kekhalifahan yang terluka. Bahkan mereka datang ke Istanbul dengan menggunakan uang mereka sendiri dan sebagian dari dana sumbangan kaum muslimin.

Dr Ansari menggambarkan betapa kerasnya kondisi pada saat itu dan bagaimana timnya bekerja keras untuk merawat para prajurit kekhilafahan yang terluka. Musim dingin yang ekstrem, tenda-tenda mereka sering dihancurkan, dan kamp mereka ditimpa tumpukan salju dan lumpur. Bahkan orang Turki sendiri tidak akan berani keluar dari rumah mereka.

Mereka kembali ke Delhi pada bulan Juli 1913. Ribuan orang menunggu kedatangan mereka di stasiun kereta untuk menyambut mereka dan mencium tangan mereka serta meletakkan karangan bunga.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jxxl-DLwUMM[/embedyt]

Namun, Dokter Abdur Rehman Peshawari dari Peshawar (Pakistan) telah menjual barang-barangnya dan memutuskan untuk tidak kembali ke India. Dia terus membela dan melayani di Kekhalifahan Utsmaniyah sampai kematiannya.

Hingga hari ini, orang-orang Turki memiliki ikatan khusus dengan Muslim India (sekarang Pakistan, Kashmir, India) terutama mereka yang berasal dari Pakistan.

Perang Balkan I adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 1913 antara Liga Balkan (Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria) melawan Kekaisaran Turki Utsmani. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Macedonia yang dikuasai oleh Turki Utsmani.

Perang berakhir dengan kemenangan Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota liga, yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan II.

Sumber: ilmfeed.com