JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy menilai festival pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.
“Setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali muncul. Ekonomi tak tumbuh signifikan, hanya seputaran 5%,” katanya di Cikini, Jakpus, Selasa (12/3/2019).
Ia mengatakan, industri manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu. Sumbangannya kepada PDB, kata dia, turun dari 20,25% pada Kuartal II-2016 menjadi 19,93% pada Kuartal-III 2017.
Rusmin menjelaskan, ada 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Total dana yang dibutuhkan mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp525 triliun diambil dari APBN.
“Banyak target Pemerintah meleset. Salah satunya, jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk,” paparnya.
Dia menambahkan, selain itu sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang. Jalan tol Becakayu dan Trans Jawa tidak diminati angkutan barang karena tarif yang tinggi.
Ia melanjutkan, sejumlah bendungan ternyata tidak terkoneksi dengan jaringan irigasi. Beberapa proyek tidak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang tidak tuntas memicu protes warga.
“Kami meminta pemerintah untuk meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional,” pinta dia.
Lebih dari itu, ia mengimbau pemerintah terkait keterbatasan anggaran. Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur.
“Seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang, akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik, dan ladang gas bumi,” pungkasnya.
