Berita Terkini

Anggota Komisi I DPR: Sulit Lakukan Perubahan Regulasi Hukuman Mati

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan penghapusan hukuman mati menjadi tantangan bagi DPR.

“Penghapusan hukuman mati masih menjadi pro dan kontra bagi fraksi DPR. Tidak banyak anggota DPR yang berani terbuka untuk menolak penggunaan hukuman mati di Indonesia,” katanya dalam peluncuran laporan Amnesty Internasional tentang hukuman dan eksekusi mati 2018 di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, HDI Hive, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

Ia mengatakan sulit bagi DPR untuk melakukan perubahan regulasi tentang hukuman mati di Indonesia.

Meskipun lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menyiapkan produk undang-undang yang menghapus hukuman mati.

“Untuk menghapus hukuman mati kuncinya ada di political will pemerintah untuk membuat rencana jangka pendek maupun panjang terkait penghapusan hukuman mati,” tuturnya.

Dengan adanya “political will” maupun “blue print” dari pemerintah menjadi proses awal untuk menghapus penerapan hukuman mati di Indonesia.

Ia mengungkapkan hukuman mati adalah pembunuhan paling terencana dan tidak menimbulkan efek jera.

“Kita lihat sendiri kasus di Indonesia. Sudah ada belasan terpidana kasus narkotika dihukum mati, tapi peredaran narkotika masih meningkat. Beberapa tahun terakhir polisi berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan ton narkotika ke Indonesia,” ungkapnya.

Tak Seperti Dijanjikan 2014, Aktivis Kecewa Penanganan HAM di Era Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan mengatakan, kebijakan hukuman mati era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyumbang angka golput dalam Pilpres 2019.

 

“Karena saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi yang datang dengan keadaan ‘tangan bersih’ selalu menggunakan isu HAM menyerang lawan politiknya. Sekarang sama saja,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Amnesty Internasional, HDI Hive, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

 

Menurutnya, para pembela kemanusiaan merasa kecewa karena pada Pemerintahan Jokowi jumlah eksekusi hukuman mati begitu banyak.

 

“Pada era kepemimpinan SBY yang dua periode saja tidak sebanyak di era Jokowi,” terangnya.

 

Ricky menilai, jika Jokowi hendak memperbaiki citra dan menekan angka golput, Presiden harus segera mendeklarasikan moratorium hukuman mati.

 

“Penghapusan hukuman mati akan menjadi legacy (warisan) bagi Pemerintahan Jokowi,” kata Ricky.

 

Data dari Komnas HAM menyebut, 3 tahun pemerintahan Jokowi, sudah 18 terpidana yang dieksekusi mati. Sementara 10 tahun SBY, ada 16 terpidana yang dieksekusi mati.

Menteri hingga Direktur BUMN Disebut Siapkan Duit Amplop Serangan Fajar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sosok menteri hingga direktur BUMN diseret-seret pengacara Bowo Sidik Pangarso dalam pusaran perkara suap yang menjerat kliennya, anggota DPR dari Fraksi Golkar.

Meski tidak membongkar identitas menteri atau direktur BUMN itu, Bowo Sidik dipastikan pengacaranya akan kooperatif ke KPK.

“Harus kooperatif, ada menteri, ada direktur BUMN,” ujar pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Saut juga menyebut Bowo segera mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Namun Saut tidak membeberkan siapa saja orang-orang yang akan dibongkar perannya oleh Bowo.

“Akan ajukan (sebagai justice collaborator) segera,” kata Saut.

Sebelumnya, Saut menyebut sumber uang yang disita KPK dalam perkara yang menjerat Bowo berasal dari salah satu menteri aktif. Namun Saut tidak menyebut siapa menteri itu.

“Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop tersebut dari salah satu menteri yang sekarang lagi menteri di kabinet ini,” kata Saut.

Bowo dijerat KPK sebagai tersangka karena menerima uang dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti melalui orang kepercayaannya yang bernama Indung. Asty dan Indung juga telah berstatus sebagai tersangka.

Bowo diduga menerima Rp 1,5 miliar dalam 6 kali pemberian dan Rp 89,4 juta dari Asty.

KPK menyebutkan bila Rp 1,5 miliar yang diterima Bowo itu disita bersama dengan Rp 6,5 miliar lainnya dalam wadah 400 ribu amplop yang diduga untuk ‘serangan fajar’ mengingat Bowo kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Sumber: detik.com

Bowo Pangarso: Diminta Nusron Siapkan 400.000 Amplop Serangan Fajar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Tersangka kasus dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso mengaku diminta Nusron Wahid menyiapkan amplop-amplop ‘serangan fajar’. Namun Bowo tidak menjelaskan lebih lanjut soal itu.

“Diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan itu,” kata Bowo setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).

Bowo, yang merupakan anggota Komisi VI DPR, ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat seorang bernama Indung. Asty dan Indung juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Asty diduga memberi suap agar Bowo membantu proses perjanjian antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Perjanjian itu ialah penggunaan kapal PT HTK untuk distribusi pupuk PT Pilog.

Total ada Rp 1,5 miliar yang diberikan Asty dalam 6 kali pemberian. Selain itu, Asty memberikan duit Rp 89,4 juta kepada Bowo lewat Indung saat terjadinya operasi tangkap tangan (OTT). Duit itu diduga sebagai pemberian ketujuh.

Selain itu, Bowo diduga menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain. Nah, duit Rp 1,5 miliar dan Rp 6,5 miliar itulah yang diduga berada di dalam 400 ribu amplop serangan fajar yang disita KPK tersebut.

Sumber: detik.com

Amnesty Indonesia Klaim Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Narkoba

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Laporan tahunan Amnesty Internasional soal hukuman mati 2018 menyebutkan data vonis mati memperlihatkan bahwa mayoritas hukuman mati dijatuhkan untuk terpidana mati kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai sulit untuk membuktikan kebenaran pernyataan pemerintah Indonesia bahwa hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba dapat memberantas kejahatan tersebut dari akarnya.

“Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati adalah pencegah kejahatan yang lebih efektif daripada bentuk hukuman pidana lainnya,” katanya saat peluncuran laporan global tahunan tentang hukuman mati di Kantornya, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

Menurutnya data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Bahkan ketika pemerintah telah mengambil langkah keras dengan mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba maupun melakukan penggunaan kekerasan dalam kegiatan pemolisian,” tuturnya.

Minta Hukum Mati Dihapus

Usman Hamid juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk menjadi pionir untuk melakukan penghapusan hukuman mati di Indonesia.

“DPR harus mengambil inisiatif untuk mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman hukuman mati,” katanya.

Dia berargumen bahwa  saat ini banyak negara lain di dunia meninggalkan bentuk penghukuman mati.

Pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 31 persen, dari 993 eksekusi di tahun 2017 menjadi 690 di tahun 2018.

“Angka ini merupakan jumlah terendah dalam satu dekade terakhir,” ujarnya.

Seperti diketahui, Amnesty Internasional Indonesia setiap tanggal 10 April mengeluarkan laporan tahunan global tentang hukuman mati.

Elektabilitas Selisih Tipis, Voxpol : Kami Survei hingga April, Beda dengan Lembaga Lain

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan soal perbedaan hasil sejumlah lembaga survey terkait Pilpres 2019.

Berdasarkan hasil survei Voxpol terbaru, terdapat selisih sekitar lima persen elektabilitas yang diperoleh capres petahana Joko Widodo dengan lawannya, Prabowo Subianto.

Jokowi memperoleh elektabilitas sebesar 48,8 persen, sedangkan Prabowo 43,3 persen. Sementara hasil lembaga survei lain, umumnya terdapat selisih di atas 10 persen di antara kedua paslon.

“Ada beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan hasil ini. Salah satunya momentum waktu,” ujar Pangi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (9/4).

Momentum waktu yang dimaksud adalah pengambilan sampel responden survei tersebut. Voxpol melakukan survei pada 18 Maret hingga 1 April 2019 yang jaraknya lebih dekat dengan hari pemungutan suara pada 17 April mendatang.

“Mungkin momentum waktu. Kalau mereka (lembaga survei lain) ambil sebulan lalu, kami terbaru sudah 1 April,” katanya.

Selain itu, faktor pengambilan sampel data juga sangat berpengaruh. Pangi mengatakan lembaga survei umumnya memiliki metode pengambilan data responden yang sama yakni dengan metode acak bertingkat.

Namun, dalam proses pengacakan sampel yang dipilih bisa jadi berbeda dan akan berpengaruh pada hasil survei.

“Mungkin acak datanya berpengaruh. Desa, kelurahan, yang diambil tentu beda,” katanya.

Voxpol sendiri menurut Pangi mengambil sekitar 160 kelurahan/desa dari seluruh Indonesia yang diambil secara acak untuk menjadi sampel. Dari kelurahan/desa tersebut diambil masing-masing 10 responden.

Kemudian di tingkat RT, responden diambil secara acak lima RT di tiap kelurahan/desa. Dari pengambilan responden tersebut, diambil lagi secara acak dua kepala keluarga dari tiap RT.

Faktor yang tak kalah penting, lanjut Pangi, adalah keberadaan undecided votersatau orang yang belum memutuskan pilihan. Dalam survei Voxpol, terdapat 7,9 persen responden yang belum memutuskan pilihannya dalam Pilpres 2019.

“Untuk undecided itu memang susah karena masih disembunyikan. Ada juga yang setelah (dibujuk) mau. Itu pengaruh juga,” ucap Pangi.

Sumber: cnnindonesia.com

 

Survei Terbaru Voxpol : Elektabilitas Paslon 01 dan 02 Selisih 5.4 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Voxpol Center Research & Consulting merilis hasil surveinya di Jakarta pada Selasa, (8/4) sore.

Dalam survei itu, Voxpol mendapati elektabilitas paslon nomor urut 01 Jokowi-Maruf unggul 5,4 persen dari paslon 02 Prabowo-Sandi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai peta politik Pilpres 2019 masih kompetitif. Masing-masing paslon masih berpeluang menang karena ada sembilan hari lagi guna memengaruhi pilihan pemilih.

“Angkanya Jokowi-Maruf unggul 48,8 persen dan Prabowo-Sandi 43,4 persen. Ada yang bilang Jokowi enggak mungkin dikejar. Tapi baik Jokowi-Maruf atau Prabowo-Sandi masih bisa menang,” katanya dalam rilis survei.

Ia menyebut jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters sebanyak 7,9 persen. Menurutnya, terbuka peluang undecided voters untuk direbut hatinya oleh kedua paslon.

Ia merujuk ada pula efek Bradley yang berpeluang terjadi pada pemilu kali ini. Istilah efek Bradley lahir di Amerika dalam menyikapi studi pemilihan umum.

Efek Bradley dapat didefinisikan sebagai kondisi saat hasil survei tidak akurat karena ada bias identitas sosial dan umumnya terjadi dalam pemilu yang berlangsung sengit. “Di atas kertas Jokowi menang, tapi pas pemilu ada undecided voters, golput, pengaruh tokoh, itu bisa ubah semuanya,” ujarnya.

Pangi mengingatkan hasil survei lembaganya bisa kembali berbeda dengan situasi saat ini. Terlebih, kampanye akbar yang masih dilakukan masing-masing paslon kian menarik untuk pilihan pemilih.

“Kalau lembaga survei bisa beda karena pengambilan survei berubah. Karena hari ini bisa beda dengan data sekarang. Apalagi sekarang ada kampanye akbar (Prabowo),” ucapnya.

Survei Voxpol kali ini dilakukan pada 18 Maret sampai 1 April 2019. Jumlah respondennya sebanyak 1.600 orang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Metodenya menggunakan multistage random sampling dengan margin of errorsekitar 2,45 persen.

sumber: republika.co.id

 

Amnesty Internasional Minta DPR Jadi Pionir Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk menjadi pionir untuk melakukan penghapusan hukuman mati di Indonesia.

“DPR harus mengambil inisiatif untuk mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman hukuman mati,” katanya dalam peluncuran laporan global tahunan tentang hukuman mati di Kantornya, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

Menurutnya saat ini semakin banyak negara lain di dunia meninggalkan bentuk penghukuman mati. Pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 31 persen, dari 993 eksekusi di tahun 2017 menjadi 690 di tahun 2018.

“Angka ini merupakan jumlah terendah dalam satu dekade terakhir,” ujarnya.

Usman ingin sebagai badan legislatif, peran DPR sangat penting dalam menghapus hukuman mati, guna memperkuat beberapa perkembangan positif di dunia, termasuk yang telah pemerintah lakukan di forum PBB.

“Sebagai negara kunci di ASEAN, Indonesia perlu mengikuti Malaysia yang tahun lalu mengumumkan rencana penghapusan hukuman mati,” tukasnya.

Seperti diketahui, Amnesty Internasional Indonesia setiap tanggal 10 April mengeluarkan laporan tahunan global tentang hukuman mati.

Amnesty Internasional: Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Narkoba

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Laporan tahunan Amnesty Internasional soal hukuman mati 2018 mencatat, data vonis mati memperlihatkan bahwa mayoritas hukuman mati dijatuhkan untuk terpidana mati kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai sulit untuk membuktikan kebenaran klaim pemerintah Indonesia bahwa hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba dapat memberantas kejahatan tersebut dari akarnya.

“Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati adalah pencegah kejahatan yang lebih efektif daripada bentuk hukuman pidana lainnya,” katanya saat peluncuran laporan global tahunan tentang hukuman mati di Kantornya, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

Menurutnya data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Bahkan ketika pemerintah telah mengambil langkah keras dengan mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba maupun melakukan penggunaan kekerasan dalam kegiatan pemolisian,” tuturnya.

Jelang Pilpres, Ini Imbauan Jamaah Ansharu Syariah Untuk Umat Islam

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

MALANG (Jurnalislam.com) – Amir Jamaah Ansharu Syariah, Ustadz Muhammad Achwan mengimbau kaum muslimin untuk berhati-hati menentukan pilihannya dalam pemilu yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari kedepan.

“Saya meminta kepada kaum muslimin untuk berhati-hati dalam menentukan pilihan. Kita sudah tahu pihak mana yang telah menjadikan bangsa ini berantakan dalam segala bidang, terutama dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semakin rusak,” katanya dilansir dari situs resmi Ansharusyariah.com, Rabu (10/4/2019)

Menurutnya, dalam kurun waktu 4.5 tahun pemerintahan Jokowi, umat Islam sudah banyak dirugikan. Mulai dari kebijakan-kebijkan yang tidak pro rakyat hingga kriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang dinilai Ustadz Achwan sudah sangat melukai hati umat Islam.

“Sudah kelihatan sekali rezim saat ini sama sekali tidak mau peduli dengan umat Islam malah justru memarjinalkan kaum muslimin dan para ulama. Salah sedikit saja sudah langsung diambil tindakan. Sehingga sudah tidak bisa diharapkan lagi ada kebaikan dari rezim ini,” sambungnya.

Ustadz Achwan mengatakan, kondisi tersebut membuat para ulama memutuskan untuk terlibat langsung dalam pemilu kali ini dengan menghadirkan calon presiden yang dapat mewakili suara umat Islam. 

“Para ulama ini betul-betul ingin membimbing umat supaya umat tidak salah pilih dan mudah-mudahan dengan turunnya para ulama ini ada campur tangan Allah yang kita harapkan dan benar-benar memberikan kemenangan kepada umat Islam,” tegasnya.

“Maka pilihlah pemimpin yang akan membawa pada kesejahteraan dan kebaikan bagi bangsa ini terutama kebaikan kaum muslimin. Pilihlah calon pemimpin yang telah disepakati oleh para ulama.”

Selain itu, Ustadz Achwan juga mengimbau kaum muslimin untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Kita punya tujuan yang pokok, yaitu mencegah kemunkaran ini semakin merajalela dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru yang kita pilih Allah memberkahi kita semua dan Indonesia ini. Umat Islam harus bersatu untuk menghadang membendung kedzaliman,” pungkasnya.