Berita Terkini - Laman 1117 dari 2413

Haedar Nashir: Pihak Pemenang Pemilu Jangan Merasa Jumawa

18 Apr 2019 06:41:16 Redaktur: Mazaya

BANTUL (Jurnalislam.com)–Pemenang Pemilu 2019 sebagai Presiden RI selanjutnya menanggung beban sangat berat untuk melanjutkan pembangunan nasional.

“Yang memperoleh mandat sebagai presiden 2019-2024 mempunyai beban sangat berat untuk membawa 160 juta rakyat negeri ini maju dan berdaulat dan berdaya saing tinggi, serta membawa Indonesia jaya,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir usai mencobolos di TPS 13, RT 5 Dusun Godegan, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Rabu, 17 April 2019.

Tanpa menjelaskan alasan mengapa pemenang Pemilu 2019 menanggung beban sangat berat.

Dia hanya berpesan agar pemenang Pemilu Presiden 2019 maupun para legislator yang terpilih hendaknya jangan jumawa, merasa digdaya.

“Kami percaya seluruh komponen bangsa akan menerima hasil Pemilu 2019. Bagi yang diberi amanat oleh rakyat, tunaikan sebaik-baiknya dengan rendah hati, tidak perlu jumawa, merasa digdaya atau paling kuat, apalagi angkuh oleh karena kekuasan,” ujar dia.

Adapun pesan kepada pasangan capres dan caleg yang belum mendapat mandat,

dia berharap bisa menerima legawa, mengambil hikmah di balik keberhasilan atau kegagalan dalam kontestasi Pemilu 2019.

“Yang belum mendapat mandat, kepercayaan dari rakyat, mereka harus meyakini tetap mempunyai posisi untuk berperan dengan posisi masing-masing dalam memajukan bangsa,” kata dia.

Menurut dia, hasil dari pencoblosan atau pemungutan suara merupakan ujian bagi pada kontestan Pemilu 201.

Bagaimana mereka menyikapi dengan kedewasaan berpolitik atau penghidmatannya sebagai elit bangsa dan peranannya dalam dunia politik.

sumber: pikiran-rakyat.com

PKS Minta Masyarakat Kawal Proses Penghitungan Suara

18 Apr 2019 06:33:52 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.ccom)– Pemungutan suara Pemilu 2019 dengan rangkaian pilpres dan pileg digelar serentak pada Rabu, 17 April 2019. Masyarakat pemilih pun diimbau aktif memantau, mengawasi penghitungan suara hingga tuntas demi mencegah kecurangan ataupun kekeliruan.

“Mengawasi setiap suara agar tidak terjadi kecurangan maupun kesalahan karena setiap suara rakyat sangat berharga bagi masa depan bangsa,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan resminya.

Dia mengingatkan setiap satu suara ikut menentukan masa depan bangsa. Pemilu yang berkualitas menurutnya akan melahirkan pemimpin adil sejati dan mencintai rakyatnya. Ajang pemilu harus menjadi momen untuk memilih calon pemimpin yang berintegritas.

“Pemilu menentukan masa depan bangsa dan negara kita melalui pemimpin terpilih. Kita berharap lahir pemimpin adil sejati yang cinta rakyat dan negeri ini. Untuk itu mari menjadi pemilih yang bertanggung jawab,” lanjut Anggota Komisi I DPR itu.

Kemudian, ia juga berharap agar siapapun pemimpin yang terpilih maka akan mendapatkan amanat memimpin seluruh rakyat. Kata dia, saat ini perlu figur pemimpin yang bukan hanya memimpin segelintir pendukung.

Menurutnya, penting agar calon pemimpin memiliki kebijakan yang adil terhadap seluruh rakyat. Ia juga mengingatkan usai pemilu, rakyat harus kembali damai dan hidup rukun.

“Kepada seluruh rakyat mari kawal pemilu agar hasilnya bermartabat. Jika ada yang tidak puas ada mekanisme konstitusional yang bisa dilakukan. Usai pemilu kita kembali damai dan hidup rukun sebagai warga bangsa,” ujar Jazuli.

Tahapan pemungutan suara Pemilu 2019 digelar serentak dengan rangkaian pileg dan pilpres. 192 juta tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk berpartisipasi di Pemilu 2019.

Bawaslu Sebut Banyak Masalah Teknis Terjadi di TPS

18 Apr 2019 06:29:53 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menerima banyak laporan di Pemilu 2019 bahwa banyak warga yang bingung soal kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) hingga terbatasnya ketersediaan surat suara.

Hal itu ditengarai abainya penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum terkait hal teknis tersebut.

Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, mengatakan kondisi itu menyebabkan tertundanya pemilihan di sejumlah TPS dan menimbulkan potensi pemilihan susulan dan pemilihan ulang. Kata dia, hal teknis ini tidak bisa diabaikan karena pemilu memang adalah urusan teknis.

“Situasi yang terjadi hari ini benar-benar menunjukkan bahwa ada hal teknis yang abai yang kemudian tidak diberikan perhatian oleh teman-teman penyelenggara. Dalam hal ini misalnya soal logistik yang bertanggung jawab utama itu teman-teman KPU,” kata Afifuddin dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu 17 April 2019.

Hal itu lanjut dia, membuat situasi di beberapa TPS akhirnya baru bisa dibuka pada siang hari dan pihaknya pun merekomendasikan adanya sejumlah pemilu susulan.

“Secara teknis ada TPS dibuka di atas jam 7, aturannya kan dibuka jam 7, karena logistik kurang ditunda. Banyak kejadian seperti ini,” kata dia.

Ia mengatakan pihaknya memiliki data melalui Sistem Pengawas Pemilu (Siwaslu). Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu banyak warga yang belum menerima surat pemberitahuan atau undangan yang disebut C6.

“Sehingga, saya harus mendampingi orang yang dia belum punya undangan tapi dia masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap). Di lokasi TPS yang kami datangi tadi disuruh nunggu sampai jam 12, padahal harusnya dia bisa langsung dengan menunjukkan identitas karena sudah masuk DPT,” kata dia.

Secara umum, lanjut dia, situasi teknis pelaksanaan pemilu di TPS murni bermasalah soal ketersediaan surat suara sehingga membuat pembukaan TPS ditunda.

“Dan muaranya sebenarnya adalah validitas daftar pemilih, semakin banyak orang belum masuk DPT dan ada potensi kurang surat suara di TPS tersebut,” tutur dia.

sumber: viva.co.id

KPU Mulai Himpun Penghitungan Suara Berdasar Formulir C-1

18 Apr 2019 06:23:51 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — KPU mulai menghimpun data penghitungan suara sementara berbasis formulir C-1 dari tempat pemungutan suara (TPS) atau hitungan nyata (real count). Saat ini suara yang masuk ke KPU belum sampai 1 persen.

“Untuk sistem penghitungan suara yang berbasis formulir C-1 di TPS yang dipindai dan diunggah itu bisa diketahui kalau penghitungan suara di TPS sudah selesai,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Jakarta, Rabu (17/4).

Data sementara di laman real countKPU yakni pemilu2019.kpu.go.id, hingga Rabu (17/4) pukul 23.00 WIB sudah terhimpun suara di 181 TPS dari total 813.350 TPS atau baru 0,02225 persen.

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh 17.999 suara atau 55,27 persen. Sedangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin memperoleh 14.567 suara atau 44,73 persen.

Jumlah tersebut masih dinamis karena saat ini TPS sedang merampungkan proses penghitungan suara. Selain real count, proses hitung dan rekap suara dilakukan secara manual yang dijadwalkan 25 April hingga 23 Mei 2019 secara nasional.

sumber: republika.co.id

Presiden Terpilih Akan Hadapi Banyak PR di Sektor Ekonomi

18 Apr 2019 06:07:02 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Pemilu telah usai, menyisakan banyak PR untuk presiden terpilih termasuk di bidang ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah utama di bidang perekonomian yang mesti menjadi prioritas presiden terpilih.

Pertama, soal perpajakan. Pemerintah mesti mengungkit rasio pajak lebih tinggi untuk menambah penerimaan negara. Tahun lalu, rasio pajak memang naik sedikit dari sebelumnya menjadi 11,5%.

“Tapi, pencapaian tax ratio tersebut juga masih jauh dari target dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 15,2%. Itu juga tercermin dari shortfall pajak yang masih terjadi,” kata Eko.

Hal kedua yang dinilai urgent oleh Indef adalah perbaikan neraca transaksi berjalan yang masih terus mencatatkan defisit. Tahun ini, laju impor memang mulai terlihat menurun.

Namun Eko mengatakan, upaya itu harus terus berlanjut secara konsisten, terutama impor barang konsumsi.

Sebab sebelumnya, Ekonom Senior Indef Nawir Messi, menilai, porsi impor barang konsumsi yang berkisar 9% dalam tiga tahun terakhir menunjukkan industri dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri diakibatkan dengan semakin bergesernya struktur ekonomi ke arah jasa.

Ketiga, yang tak kalah penting, Eko menuturkan, pemerintah mesti mampu menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Menurut Eko, tren inflasi saat ini terbilang sangat rendah. Maret lalu, inflasi secara tahunan tercatat 2,48% year-on-year (yoy).

“Tapi, inflasi rendah itu tidak cukup mengangkat daya beli yang masih stagnan di kisaran 5%. Sangat mungkin inflasi rendah saat ini disertai dengan penurunan daya beli,” ungkapnya.

Apalagi, gelontoran dana bantuan sosial tak mungkin terus mekar seperti tahun ini ke depannya. Lantas, diperlukan strategi lain untuk mempertahankan daya beli dan konsumsi domestik.

Sumber: kontan.co.id

Usai Pemilu, Elit Diminta Legowo dan Upayakan Rekonsiliasi

17 Apr 2019 22:00:40 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta usai pemungutan suara Pemilu 2019, para kontestan dan elite partai dari masing-masing kubu harus memulai upaya rekonsiliasi bangsa yang selama tujuh bulan terakhir berbeda pandangan politik di masa kampanye.

JK menyarankan kedua capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk dapat menenangkan pendukung-pendukungnya, menunggu dan mengawasi hasil rekapitulasi KPU dan bersama-sama memajukan bangsa Indonesia.

“Apabila sudah ada penghitungan akhir dari KPU, ya kita harus menerimanya dengan lapang dada, baik yang menang tentunya menerima, yang kalah akan menerima juga. Kita rekonsiliasi bangsa ini untuk bekerja pada masa depan yang lebih baik lagi,” kata JK dalam wawancara dengan stasiun televisi swasta nasional di Jakarta, Rabu (17/4).

Selama masa kampanye tujuh bulan terakhir, masyarakat Indonesia seakan-akan terpecah-belah karena perbedaan preferensi politik di Pilpres 2019. JK menilai hal itu wajar terjadi di sebuah negara demokrasi, namun hal itu tidak boleh berkepanjangan hingga menghambat pembangunan bangsa.

“Ya semua pemilu di mana pun pasti ada perbedaan, jadi seakan-akan terbelah. Tapi setelah menerima keputusan dengan penghitugan terbuka, adil, dan dapat dipercaya, kita harus ikhlas menerima itu dan bersama-sama membangun bangsa ini lebih baik lagi,” jelasnya.

Wapres juga mengimbau kepada kedua capres dan para pendukungnya untuk tidak terlalu bergembira secara berlebihan dan kepada pemenang pilpres nanti, JK berharap dapat memberikan kesempatan bagi yang kalah untuk bergabung membangun Indonesia.

“Mungkin saja Pak Prabowo, kalau dia kalah katakanlah begitu, ingin kembali lagi bisnis tentu pemerintah harus memberikan jalan yang baik atau sebaliknya. Semuanya harus seperti itu, tidak ada dendam lagi, menghilangkan dendam dan menghilangan semua perbedaan pandangan selama tujuh bulan ini,” ujarnya.

Pemilu Usai, MUI Minta Masyarakat Jaga Persaudaraan

17 Apr 2019 21:55:27 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga persaudaraan dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak persatuan.

Imbauan ini disampaikan setelah rakyat Indonesia telah menunaikan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada Rabu (17/4).

Bik untuk memilih presiden dan wakil presiden maupun memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

“Mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan selalu berusaha menjaga ukhuwah dan tali persaudaraan yang ada dan tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa,” ujar Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas, Rabu (17/4/2019).

Anwar juga berharap agar masyarakat tidak menjadikan hasil penghitungan cepat atau quick count sebagai dasar untuk menyatakan pihak mana yang menang dan yang kalah pada Pilpres 2019.

Karena, menurut dia, yang harus dijadikan sebagai dasar dan acuan adalah hasil penghitungan resmi dari KPU.

MUI mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada KPU.

KPU diharap bisa berkerja dengan tenang sehingga memungkinkan KPU untuk dapat menghitung suara yang ada dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan.

Selain itu, Anwar juga berharap kepada KPU agar bekerja secara profesional, jujur , adil, transparan, dan akuntabel.

Sehingga masyarakat bisa menerima hasil Pemilu 2019 dengan ikhlas dan legowo

“Bila setelah KPU mengumumkan hasil perhitungannya lalu ada yang keberatan,” katanya.

MUI juga mengimbau agar persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan.

“Sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang ada,” kata Ketua PP Muhammadiyah ini.

sumber: republika.co.id

Pengamat: Partai dengan Basis Massa Islam Relatif Meningkat

17 Apr 2019 21:50:25 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Empat partai politik berbasis massa Islam kembali melenggang ke Senayan.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara parpol Islam mengalami peningkatan. Bahkan, PKB dan PKS masuk lima besar dalam perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg).

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menilai, hasil itu menunjukan parpol Islam memiliki basis massa yang jelas.

“Itu cukup surprise, PKB meningkat, PKS meningkat, PAN ya stabil, PPP juga masih masuk walaupun ketua umumnya kena OTT, nah ini artinya pemilih parpol Islam atau berbasis Islam itu memilii basis masa yang jelas sehingga relatif stabil dan meningkat,” ujar Syamsudin saat dihubungi Republka.co.id, Rabu (17/4).

Menurutnya, meingkatnya perolehan suara beberapa parpol berbasis massa Islam dinilai karena faktor elektoral dari pasangan calon presiden maupun wakil presiden.

Syamsudin menilai, khusus untuk PKB, sosok Ma’ruf Amin dinilai turut berkontribusi atas peningkatan PKB.

“Bisa jadi, PKB itu mungkin juga identik elektoral yang dinikmati pencalonanya karena Ma’ruf sebagai cawapres,” ujarnya.

Sementara untuk PKS, ia menilai kerja partai yang solid untuk pemenangan Prabowo-Sandiaga juga memberi dampak elektoral bagi PKS.

“PKS ya juga mungkin koalisi pendukung Prabowo selain Gerindra yang menikmati elektoral itu juga PKS, karena PKS konsisten dan solid dalam mendukung Prabowo,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

KPU Minta Masyarakat Tetap Menunggu Hasil Real Count

17 Apr 2019 21:43:37 Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan hasil hitung cepat (quick count) atau exit poll terkait hasil Pemilu 2019 bisa dijadikan referensi terkait penghitungan suara.

Namun, Arief menegaskan bahwa hasil quick count bukanlah hasil resmi Pemilu 2019.

“Kalau ada quick count, ada yang bikin exit poll, jadikan itu sebuah referensi. Jadikan itu sebagai sebuah informasi,” ujar Arief Budiman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/4)

Arief mengatakan, KPU tidak melakukan quick count Pemilu 2019. KPU, hanya melakukan real count Pemilu 2019, berdasarkan data dari tingkat TPS yang dihitung dan direkap secara berjenjang sampai tingkat nasional.

“KPU ini kan enggak bikin quick count. KPU itu mengerjakan pemilu ini real count. Nanti merujuk saja hasil yang diungkapkan KPU. Hasil resminya kapan, berapa hasil resminya, ya, nanti nunggu ketika menetapkan hasilnya,” tegas Arief.

Sebelumnya, Arief mengatakan pihaknya menetapkan hasil pemilu 2019 secara nasional paling lama 35 hari pascapemungutan suara, Rabu (17/4). Dengan demikian, hasil resmi Pemilu 2019 baru bisa diketahui paling lama pada 22 Mei 2019.

“Hasil resmi, menurut undang-undang, paling lama 35 hari setelah pemungutan suara dilakukan KPU sudah harus mengumumkan,” ujar Arief Budiman saat pemantauan pemungutan suara di TPS Rutan Kelas II Cipinang, Jakarta Timur, Rabu.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan KPU menetapkan pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara parpol untuk DPR RI dan perolehan suara DPD paling lama 35 hari setelah pemungutan suara. Sementara, KPU provinsi menetapkan hasil perolehan suara parpol untuk DPRD provinsi paling lama 25 hari setelah pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara parpol untuk DPRD kabupaten/kota paling lama 20 hari setelah pemungutan suara. “Penetapan perolehan hasil pemilu dalam sidang pleno terbuka,” ujar dia.

sumber: republika.co.id