Berita Terkini

Gus Sholah Tak Ingin Pemilu Jadi Ajang Benturkan Islam dan Kebangsaan

SEMARANG (Jurnalislam.com) — Pemilihan umum (pemilu) secara serentak telah dilalui bangsa Indonesia.

Dalam konteks itu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid memberikan sejumlah imbauan yang disampaikannya saat berorasi ilmiah di hadapan wisudawan/wisudawati ke-77 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Sosok yang akrab disapa Gus Sholah itu melihat, pemilu yang dihelat pada 17 April lalu telah memunculkan kecenderungan untuk memperhadapkan antara Islam dan nasionalisme.

Bahkan, pihak-pihak tertentu mempertentangkan keduanya secara frontal.

Bagi Gus Sholah, bangsa Indonesia lagi-lagi diajak untuk belajar dari situasi yang menurutnya kurang menyenangkan.

Keadaan demikian sudah tampak sejak dimulainya tahapan awal hingga berakhirnya proses pemungutan suara.

Walaupun pemilu telah dilalui dengan relatif baik, masih ada kekuarangan di sana-sini yang mesti diperbaiki khususnya oleh penyelenggara pemilu.

Gus Sholah juga berharap, situasi yang kurang menyenangkan dapat diakhiri dengan proses islah dari masing-masing pihak.

“Semoga kedua calon (presiden) dapat menahan diri dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan,” kata pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang itu,  Ahad (28/4).

Dia pun mengimbau agar masyarakat belajar dari sejarah.

Sebab, menurutnya, baru kali ini bangsa Indonesia mengalami situasi pemilu yang tidak nyaman.

Hal itu lantaran adanya upaya-upaya memperhadapkan antara Islam dan nasionalisme.

Gus Sholah mencontohkan, usaha-usaha demikian pernah mengemuka pada masa dahulu, ketika NU, Muhammadiyah, dan ormas- ormas Islam lainnya serta partai Islam masih menghendaki Islam sebagai dasar negara.

Pada era Suharto, ketegangan itu tak muncul ke permukaan. Sebab, Orde Baru mencanangkan Asas Tunggal.

Selain itu, sejumlah ketentuan hukum Islam juga sudah diakomodasi melalui pelbagai undang-undang dan peraturan presiden.

sumber: republika.co.id

Mantan Ketua MK Minta Sistem Pemilu Dievaluasi

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 meninggalkan banyak catatan.

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan evaluasi pemilu serentak 2019 sudah harus segera dilakukan demi menyempurnakan pemilu di 2024.

Ia mengungkapkan setidaknya ada dua hal yang perlu dievaluasi. Pertama kerumitan pemilu serentak yang membuat pihak penyelenggara kewalahan.

Kedua soal presidential treshold (PT) 20 persen terbukti telah membelah dua kubu politik masyarakat semakin tajam. PT 20 persen hanya memungkinkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

“Kalau saya mengusulkan evaluasi pemilu 2019 untuk pemilu 2024, ada baiknya kembali ke proporsional tertutup, dan hilangkan presidential treshold,” kata Hamdan Zoelva kepada wartawan, Jumat (26/4).

Ia menerangkan keruwetan pemilu 2019 ini terbukti telah banyak membuat petugas kewalahan.

Akibatnya sudah 225 orang KPPS meninggal dunia karena kelelahan.

Hal ini dikarenakan proses perhitungan yang membutuhkan waktu cukup lama, karena perhitungan tidak dimulai dari TPS.

“Apalagi bila jumlah surat suara yang sudah dihitung tidak sama dengan jumlah DPT dan DPTb, petugas terpaksa harus menghitung kembali secara manual,” ujar Hamdan.

Petugas juga tidak hanya mengalami kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental dan psikis.

Hal itu dikarenakan tekanan, yang sangat mungkin muncul di daerah dari pihak peserta pemilu.

Apakah tekanan itu muncul dari tim pemenangan partai atau juga tim pemenangan calon presiden (capres).

Selain petugas, jelas Hamdan, kerumitan juga dijumpai masyarakat yang akan memilih.

Karena jumlah surat suara yang banyak, dan pemilih harus mencari nama calon.

Banyak pemilih yang akhirnya melewatkan hak suaranya di DPR dan DPRD. Mereka hanya mencoblos surat suara presiden, dan tidak mencoblos sama sekali untuk DPR, DPD atau DPRD, karena bingung.

“Pemilu Indonesia itu, pemilu paling rumit di dunia, dan pemilu 2019 adalah proses pemilu yang paling rumit yang pernah kita selenggarakan. Karena itu pemilu 2024 bagaimana caranya harus dibuat lebih sederhana,” tegasnya.

sumber: republika.co.id

 

 

Bappenas: Indonesia Harus Pimpin Pasar Halal dan Ekonomi Syariah

BANDUNG (Jurnalislam.com) — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong pengembangan ekonomi syariah atau industri halal di Indonesia.

Bambang menegaskan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal di dunia.

Bambang menuturkan berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report (GIE) Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Jumlahnya mencapai 87,18 persen dari total populasi 232,5 juta jiwa. Oleh karenanya ini menjadi potensi besar pengembangan industri halal (halal lifestyle) di Indonesia.

“Tentunya kita semua disini terutama yang tentunya muslim menginginkan kita tidak hanya dijadikan market atau pasar kita ingin Indonesia menjadi salah satu yang terdepan dalam konteks sebagai produsen barang produk maupun jasa industri halal dan juga produk syariah,” kata Bambang saat menghadiri acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) 2019: Halal Lifestyle di Era Milenial di Trans Luxury Hotel Kota Bandung, Jumat (26/4).

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 menunjukkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia di 2017 mencapai 2,1 triliun dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dolar AS pada 2023.

Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,84 miliar jiwa di 2017 dan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia di 2023.

Peningkatan ini berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan halal travel, serta farmasi dan kosmetik halal.

 

Ketua DPR Dorong Sistem Pemilu Agar Segera Diganti

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong sistem Pemilihan Umum langsung diganti menggunakan e-voting  dalam Pemilu 2024.

Bambang yang juga politisi Partai Golkar ini menuturkan metodologi yang digunakan saat ini yakni dengan sistem perhitungan suara dan sistem rekapitulasi suara manual melelahkan.

Apalagi waktu kampanye yang panjang dan penggunaan paku untuk mencoblos terasa sangat primitif. Untuk itu Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu harus segera dievaluasi dan diubah.

“Cara-cara ini harus segera diubah karena sangat merugikan kita semua. Saya mendorong Pemerintah, KPU dan DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji Undang-Undang Pemilu yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (26/4/2019).

Dia menambahkan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru sebatas penggunaan e-counting dan e-rekap dengan kondisi saat ini belumlah cukup.

“Penggunaan e-voting  akan lebih menghemat waktu dan biaya. Melalui sistem e-votingtidak diperlukan lagi jumlah panitia penyelenggara, pengawas, saksi maupun keamanan yang banyak,” katanya.

Bambang juga menyebutkan dengan beralih ke e-voting maka maka tidak dibutuhkan lagi pengadaan bilik suara, kotak suara, surat suara dan tinta.

“Sehingga melalui e-voting penyelenggaraan Pemilu diharapkan bisa lebih mempermudah dan mempercepat proses  perhitungan dan rekapitulasi suara, sehingga bisa meminimalisasi jatuhnya korban,” kata Bambang.

Meski mendorong penerapane-voting Bambang yang merupakan legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VII tersebut mendorong KPU untuk mempersiapkan sarana maupun prasarana, dan melakukan kajian secara matang terhadap rencana pelaksanaan Pilkada dan Pemilu jika menggunakan sistem e-voting.

“Ini penting dilakukan agar dapat menjamin azas jujur, adil dan rahasia tetap terjamin, kelancaran, keamanan, dan ketertiban pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu mendatang, serta selalu mengedepankan prinsip bekerja dengan transparan, berintegritas, profesional, dan independen,” katanya.

Sumber: bisnis.com

 

Bukalapak Segera Luncurkan Seksi Produk Halal

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Melihat potensi pasar yang besar, Bukalapak berencana menyediakan seksi khusus produk halal. Seksi ini diharapkan bisa diluncurkan segera.

Public Policy & Government Relation Manager Bukalapak, Ma Isa Lombu menuturkan, Bukalapak percaya, halal itu banyak dan yang diharamkan sedikit.

Bukalapak terus berikhtiar menghindarkan praktik maisir, gharar, transaksi zalim, riba, dan menjual barang haram karena itu Bukalapak akan menyiapkan seksi khusus produk halal.

Bukalapak, lanjut Isa, tidak didesain untuk jadi lokapasar (marketplace) halal.

“Justru kami go beyond. Kami sediakan produk yang dibutuhkan 85-87 persen penduduk Indonesia,” kata Isa usai diskusi ekonomi digital syariah di forum IIE FEST di Bandung, kemarin.

“Pasar Indo mayoritas Muslim. Harusnya semua lokapasar semangat. Sebab secara bisnis, memfasilitasi pasar yang besar terbilang rasional,” tambahnya.

Laporan State of Global Islamic Economy mencatat, konsumsi Indonesia untuk produk pangan halal mencapai 169,7 miliar dolar AS (sekitar Rp 2.274 triliun, kurs Rp 13.400) pada 2016 dan meningkat menjadi 170 miliar dolar AS (sekitar Rp 2.363 triliun, kurs Rp 13.900) pada 2017.

“Walau kami tidak state kami ini syariah atau halal, tapi kalau memfasilitasi mereka, ada trust,” ujar Isa.

Soal kapan seksi khusus produk halal ini akan luncur, Isa mengatakan pihaknya masih menunggu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Isa mengakui, proses yang ditempuh tidak mudah. Karena itu KNKS diharapkan bisa berperan. “Semoga bisa cepat,” kata Isa.

Sumber: republika.co.id

 

Kunjungi Kamp Pengungsi Cox’s Bazar, PBB: ‘Jangan Lupakan Rohingya’

COX’S BAZAR (Jurnalislam.com) – Para pejabat tinggi PBB mendesak masyarakat internasional untuk tidak melupakan penderitaan para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Mereka menyeru dukungan global untuk memastikan para pengungsi merasa aman dan dengan sukarela kembali ke Myanmar.

Wasekjen PBB untuk urusan kemanusiaan, Mark Lowcock mengatakan pihaknya akan berusaha mengumpulkan satu milyar dolar untuk membantu para pengungsi Rohingya.

Lowcock mengatakan, “eksodus besar” para pengungsi Rohingya yang tiba di Cox’s Bazar telah menyebabkan berbagai masalah.

“Pesan utama kami adalah ke dunia yang lebih luas: jangan lupakan Rohingya, jangan lupakan kedermawanan orang-orang dan lembaga-lembaga dan pemerintah Bangladesh, dan bermurah hati dalam mendukung Rohingya dan Bangladesh,” katanya kepada wartawan usai mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, Jumat (26/4/2019).

Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi yang menemani Lowcock, mengatakan krisis pengungsi Rohingya seharusnya tidak berubah menjadi ‘krisis yang terlupkan’.

“Ini tetap salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia,” kata Grandi.

“Saya melihat banyak kemajuan, tetapi situasi mereka, terutama bagi perempuan dan anak-anak, masih rapuh. Dengan krisis yang sekarang hampir dua tahun kita harus memberi para pengungsi kesempatan untuk belajar, membangun keterampilan dan berkontribusi pada komunitas mereka sambil juga mempersiapkan diri untuk reintegrasi ketika mereka dapat kembali ke Myanmar, “tambahnya.

“Sangat jelas: tidak ada yang kembali karena banyak alasan yang mendorong mereka keluar dari negara belum ditangani,” pungkasnya.

Lebih dari 700.000 muslim minoritas Rohingya yang dianiaya dan melarikan diri dari Myanmar menyusul tindakan keras militer yang brutal.

Lebih dari 1,2 juta sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak dan jorok di Bangladesh tenggara.

Sumber: Aljazeera

KNKS Ingin Interkoneksi Ekonomi Digital Syariah

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menginginkan interkoneksi ekonomi digital syariah bisa terjadi agar ekonomi syariah tidak tertinggal.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar menjelaskan, salah satu tonggak Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia adalah ekonomi digital syariah. Keuangan digital konvensional sudah berkembang, KNKS ingin itu juga terjadi pada ekomi syariah digital.

KNKS ingin membangun ekosistem digital syariah agar bisa saling terhubung. Baik tekfin, lembaga keuangan syariah, niaga daring, dan keuangan sosial.

“Kekuatan teknologi akan kita maksimalkan,” kata Afdhal dalam diskusi ekonomi digital syariah di IIE Fest, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/4/2019).

KNKS juga sudah bicara dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI untuk membuatkan portal fatwa. Sehingga KNKS juga bisa jadi tempat bertanya.

KNKS ingin semua gerak bersama. Bila saat ini Muslim di Indonesia ibarat hidup dalam dunia terbalik, ke depan KNKS berharap halal jadi sebuah tuntutan yang bisa dipenuhi.

Dalam laporan Islamic Digital Economy 2015 terbitan Thomson Reuters dan DinarStandard, nilai ekonomi digital global diprediksi mencapai 1,9 triliun dolar AS pada 2014. Dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) 15 persen hingga 2020, dinilainya diprediksi akan menjadi 4,3 triliun dolar AS.

Pada 2014, potensi ekonomi digital komunitas Muslim ada di urutan empat secara global dengan nilai 107,2 miliar dolar AS disusul Jepang 98 miliar dolar AS. Tiga posisi teratas diduduki AS 487,5 miliar dolar AS, Cina 419,6 miliar dolar AS, dan Inggris 129,4 miliar dolar AS.

CAGR potensi pemanfaatan ekonomi digital oleh Muslim global diprediksi mencapai 17 persen, sehingga pada 2020 nilainya akan mencapai 277 miliar dolar AS. Di sisi lain, komunitas Muslim mewakili hampir seperempat populasi dunia dan 5,8 persen ekonomi digital global pada 2014.

Ada lima negara OKI potensial ekonomi digital yakni Turki dengan potensi 8,6 miliar dolar AS, Mesir 6,5 miliar dolar AS, Malaysia 6,8 miliar dolar AS, Nigeria 0,9 miliar dolar AS dan Indonesia 5 miliar dolar AS.

Sumber: Republika

27 Warga Palestina Tiba di Pangkalan Gunung Everest

EVEREST (Jurnalislam.com) – Sekelompok warga Palestina berhasil mencapai pangkalan Gunung Everest di antara Nepal dan Tibet pada hari Rabu (24/4/2019).

Warga Palestina berjumlah 27 orang ini telah menempuh pendakian selama 6 hari dengan jarak ratusan kilometer.

Perjalanan yang diselenggarakan oleh komunitas Climb for Palestine ini bertujuan untuk menggalang dana untuk membantu rakyat Palestina. Mereka membuat acara-acara seperti pendakian, panjat tebing, dan hiking.

“Dua puluh tujuh dari kita telah berhasil mencapai pangkalan Gunung Everest pada ketinggian 5.400 mdpl. Kami mengangkat bendera Palestina dan slogan solidaritas dengan para tahanan dan Yerusalem sebagai hal paling sederhana yang bisa kami tawarkan untuk Palestina kami,” demikian dikatakan Climb for Palestine pada halaman facebooknya.

Mereka juga memposting foto-foto pendakian dan mengagumi pemandangan alam yang mereka saksikan.

Ini bukan kegiatan penggalangan dana pertama yang diselenggarakan Climb for Palestine. Awal tahun ini, beberapa kelompok telah ambil bagian dalam Maraton Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Sementara tahun lalu mereka mendaki Gunung Kilimanjaro di Tanzania dan mengibarkan bendera Palestina di puncak tertinggi di Afrika itu.

Prioritaskan Jemaah Lansia, Kuota Haji Tahun Ini Ditambah 10 Ribu 

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, akan menambah 10 ribu kuota haji tahun ini. Kuota tersebut diperuntukan untuk jemaah lansia yang didasarkan pada masa tunggu haji.

“Jemaah lansia harus menjadi prioritas penambahan kuota haji tahun ini. Saya minta Kanwil dan Kankemenag proaktif ‘menjemput bola’, khususnya memberitahu kepada jemaah haji lansia yang mayoritas berada di daerah pedalaman dan terpencil di Indonesia. Saat inilah kita memprioritaskan jemaah lansia,” kata Menag Lukman, dilansir dari laman resmi Kemenag, Jumat (26/4/2019).

Menurut Lukman, kuota penambahan tahun 2019 berdasarkan masa tunggu pada masing-masing provinsi. Dari rapat tersebut terungkap bila masa tunggu haji paling lama atau di atas 30 tahun yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Penambahan 10 ribu kuota haji, lanjut Menag, terjadi di akhir persiapan. Ini berdampak pada konfigurasi pengkloteran yang harus dipersiapkan agar bisa optimal dan maksimal. Dampak lainnya terkait penempatan dengan sistem zonasi yang memerlukan kebijakan untuk menghasilkan pembagian distribusi di setiap provinsi secara merata berdasarkan masa tunggu.

Hasil rapat ini nantinya akan dibahas bersama DPR, BPKH dan kementerian/lembaga terkait untuk mensukseskan penambahan 10 ribu kuota pada musim haji tahun ini.

Kemenag Akan Pantau Hilal di 34 Provinsi, Ini Daftar Lokasinya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Agus Salim mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pemantauan hilal awal Ramadhan 1440 Hijriyah di sejumlah titik yang tersebar di 34 provinsi. Pemantauan melibatkan sejumlah pihak terkait.

Agus menyebut Kemenag akan menurunkan sejumlah pemantau hilal Ramadan 1440H di seluruh provinsi di Indonesia.

Mereka berasal dari petugas Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam serta instansi terkait setempat.

Dia mengatakan hasil rukyat hilal dan data hisab posisi hilal awal Ramadan 1440H akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat. Kemudian akan diambil keputusan penentuan awal Ramadan 1440H.

Baca juga: Kapan Awal Ramadan? Tunggu Sidang Isbat Kemenag 5 Mei Mendatang

“Pemantauan akan dilakukan di 34 provinsi,” kata dia dilansir Republika, Jumat (26/4/2019).

Berikut ini daftar lokasi pemantauan hilal awal Ramadhan 1440 H:

  1. Aceh: Observatorium Tgk Chiek Kuta Karang, Lhokseumawe Bukit Poly Kompleks Perta Aron, Aceh Jaya Gunung Cring Cran, Pantai Suak Geudeubang Kab Aceh Barat, Aceh Selatan Pantai Lhok Keutapang, Simeulue, Pantai Desa Nancala, Teupah Barat, Tugu “KM 0” Indonesia, Kota Sabang, dan Pantai Ujong Manggeng Kec Manggeng, ABDYA
  2. Sumatra Utara: Lantai IX Kantor Gubernur Sumut dan Observatorium OIF UMSU
  3. Sumatra Barat: Gedung Kebudayaan lantai 4 Dinas Kebudayaan
  4. Riau: Pantai Prapat Tunggal Kec Bengkalis
  5. Kepulauan Riau: Bukit Cermin
  6. Jambi: Hotel Odua Weston
  7. Sumatra Selatan: Hotel Aryaduta
  8. Bangka Belitung: Pantai Penagan; Pantai Tanjung Pandam; dan Pantai Tanjung Kalian Muntok
  9. Bengkulu: Dak Mess Pemda Prov. Bengkulu
  10. Lampung: POB Bukit Gelumpai Pantai Canti Kalianda Lampung Selatan; Pantai Labuhan Jukung, Pekon Kampung Jawa Kab Pesisir Barat
  11. DKI Jakarta: Gedung Kanwil Kemenag  DKI Jakarta lt 71, Masjid Al-Musyari’in Basmol Jakarta Barat, Pulau Karya Kep Seribu, dan DKM Masjid KH Hasyim Asyari
  12. Jawa Barat: POB Cibeas Pelabuhan Ratu, Bosscha Lembang Bandung, Kab Bandung Barat, Gunung Babakan Kota Banjar, Pantai Santolo Pamengpeuk Kab Garut, Pantai Cipatujah Kab Tasikmalaya, Pantai Gebang Kab Cirebon, SMA Astha Hannas Binong Kab Subang, dan Pantai Pondok Bali Kab Subang
  13. Banten: Dishubla Mercusuar Anyer KM 0 Serang
  14. Jawa Tengah: Menara Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Masjid Gribangun Banyumas, Pantai Jatimalang Purworejo, Assalam Observatory Sukoharjo, Pantai Kartini Jepara, STAIN Pekalongan, Pantai Ujungnegoro Kandeman Batang, Pantai Padalen Kebumen, Pantai Karangjahe Rembang, Pantai Alam Indah Kota Tegal, Pantai Tanjungsari Pemalang, Universitas Muria Kudus (UMK), Wisata Mangrove Pantai Kaliwlingi Brebes, Pelabuhan Kendal
  15. DI Yogyakarta : POB Syekh Bela Belu, Bantul Parang Tritis Yogyakarta
  16. Jawa Timur : Pantai Sunan Drajat /Tanjung Kodok Paciran Lamongan, Bukit Banyu Urip Kec Senori Kab Tuban, Lapan, Jl Watukosek Gempol Kab Pasuruan, Gunung Sekekep Wagir Kidul Kec Pulung Kab Ponorogo, Helipad AURI Ngliyep Kab Malang, Pantai Serang  Kab Blitar, Pantai Srau Pacitan, Bukit Wonotirto Blitar, Pantai Nyamplong Kobong Jember, Gunung Sadeng Jember, Pantai Pacinan Situbondo, Pantai Pancur Alas Purwo Banyuwangi, Pantai Ambat Tlanakan Pamekasan, Bukit Condrodipo Gresik, Pantai Gebang Bangkalan, Bukit Wonocolo Bojonegoro, Pulau Gili Kab Probolinggo, Pantai Sapo Ds Sergang Kec Batuputih Kab Sumenep, Pantai Kalisangka Kangean Sumenep, Pantai Bawean Kab Gresik Satuan Radar (Satrad) 222 Ploso di Kaboh Kab Jombang, Bukit Gumuk Klasi Indah Banyuwangi Pantai Taneros Sumenep
  17. Kalimantan Barat: Pantai Indah Kakap, Kec Sungai Kakap, Kab Kubu Raya
  18. Kalimantan Tengah: Hotel Aquarius Jl Imam Bonjol Palangkaraya
  19. Kalimantan Timur: Menara Asma’ul Husna Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda
  20. Kalimantan Selatan: Atas Bank Kalsel Banjarmasin, Jembatan Rumpiang Marabah, Pantai Pagatan Tanah Bambu: Atas Hotel Dafam Syari’ah Banjarbaru, Gunung Kayangan Pelaihari
  21. Kalimantan Utara: Tanjung Selor Gunung KNIP
  22. Bali: Hotel Patra Jasa Pantai Kuta, Badung Bali, Munduk Asem, Rening, Negara, Jembrana
  23. NTB: Taman Rekreasi Loang Baloq, Pantai Desa Kiwu Kec Kilo Kab Dompu, dan Bukit Poto Batu Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat
  24. NTT: Halaman Masjid Nurul Hidayah
  25. Sulawesi Selatan: Pantai Sumpang Binangae Kab Barru
  26. Sulawesi Barat: Tanjung Mercusuar Sumare Kec Simboro Kab Mamuju
  27. Sulawesi Tenggara: Pantai Wolulu Kec Watubangga Kab Kolaka, dan Pantai Buhari Kec Tanggetada Kab Kolaka
  28. Sulawesi Utara: Area Parkir Apartemen Mtc Kota Manado
  29. Gorontalo: Desa Bulango Raya Kec Tomilito Kab Gorontalo Utara
  30. Sulawesi Tengah: Menara Hilal BMKG Ds Marana Kec Sindue Kab  Donggala
  31. Maluku: Desa Wakasihu Kec Leihitu Barat Kab Maluku Tengah, Pantai Latuhalat Kec Nusaniwe Kota Ambon, dan Pantai Desa Larike Kec Leihitu Barat Kab Maluku Tengah
  32. Maluku Utara: POB Maluku Utara Pantai Desa Ropu Tengah Balu dan POB BMKG Afe Taduma
  33. Papua: Pantai Lampu Satu Marauke
  34. Papua Barat: Menara Masjid Agung Fak-Fak dan Tanjung Saoka, Kota Sorong