Berita Terkini

Pemerintah Berencana Naikkan Iuran BPJS Setelah Lebaran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah lintas lembaga dan kementerian kini tengah mengkaji kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Asisten Deputi Jaminan Sosial (JKN) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Togap Simangunsong membenarkan, pemerintah akan menaikkan iuran JKN-KIS setelah digelarnya pemilihan umum (pemilu) April 2019 lalu.

“Janji wakil presiden Jusuf Kalla mengenai iuran yang dinaikkan setelah pemilu itu betul. Beberapa hari ini kami rapat membahas perhitungan (kenaikan iuran) di Kemenko PMK,” ujarnya saat ditemui wartawan, di Kemenko PMK, di Jakarta, Selasa (28/5) sore.

Apalagi, ia menyebut harusnya iuran dinaikkan dua tahun lalu. Jadi, ia menambahkan, besaran iuran JKN-KIS saat ini belum seperti hitungan aktuaria.

Kini, ia menyebut aktuaris menghitung besaran iuran dan memberikan opsi-opsi kemungkinan yang akan terjadi. Kendati demikian, ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan karena ini merupakan keputusan pimpinan.

“Aktuaris hanya menghitung dan menetapkan, kalau opsi ini dibuat maka kondisi keuangannya menjadi seperti ini. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban pasti,” ujarnya.

Selain mengkaji kenaikan iuran, pihaknya juga mempertimbangkan kemungkinan urun biaya.

Sebab, ia menyebut seringkali peserta JKN-KIS yang bisa melahirkan normal yang murah tetapi memilih operasi caesar yang menyedot biaya mahal. Kini, ia menyebut pemerintah tengah menghitung penyakit apa saja yang akan dikenakan iuran biaya.

“Kami masih menunggu (urun biaya),” katanya.

Ia meminta semua pihak menerapkan saran menteri keuangan Sri Mulyani di rapat dengar pendapat audit BPKP, Senin (27/5), supaya melakukan pengawasan pelaksanaan JKN-KIS. Hal ini bertujuan agar defisit tidak melebar.

Sebelumnya, Jusuf Kalla sempat menyinggung mempertimbangkan penyesuaian nilai premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang rencananya akan dilakukan setelah Pemilu 2019. Rencana ini terlontar usai melihat kondisi anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit.

Sumber: republika.co.id

 

Selalu Defisit, BPJS Ajukan Opsi Naikkan Iuran Masyarakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan ketika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak memberikan suntikan dana maka dua opsi yang memungkinkan untuk dilakukan.

Pilihan itu termasuk menaikkan iuran JKN-KIS sesuai hitungan aktuaria.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, di regulasi peraturan pemerintah (PP) 87 tahun 2013 disebutkan opsi untuk mengatasi dana jaminan sosial yang negatif ada tiga.

“Pertama menyesuaikan iuran, kedua menyesuaikan manfaat, dan ketiga memberikan suntikan dana,” katanya, Selasa (28/5).

Kalau menteri keuangan tidak memberi suntikan dana, dia melanjutkan, maka opsi yang diambil yaitu bisa memutuskan menaikkan iuran.

Ia menyebut pernyataan direktur utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di rapat dengar pendapat DPR komisi IX, Selasa (27/5) kemarin jelas menyebutkan meski semua peserta  JKN-KIS membayar iuran, BPJS Kesehatan tetap defisit.

“Karena iuran peserta saat ini belum sesuai dengan hitungan aktuaria,” katanya.

Tetapi, dia melanjutkan, keputusan menaikkan iuran adalah domain pemerintah termasuk Kemenkeu dan Kemenkes.

Sementara pilihan lainnya yaitu penyesuaian manfaat, dia melanjutkan, sebenarnya pernah dilakukan BPJS Kesehatan lewat Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes).

“Kami sudah melakukan itu (penyesuaian manfaat lewat Perdirjampelkes) tetapi banyak yang menentang kan?” ujarnya.

Selain melakukan opsi itu, ia menyebut BPJS Kesehatan akan melaksanakan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya mengendalikan defisit.

Caranyadengan meningkatkan peserta dan meningkatkan kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS mandiri.

“Harapannya bisa mengurangi defisit,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

BMH-Paragon Gelar Buka Puasa dan Berikan Kado Muallaf di Sentani dan Kerom Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Laznas BMH dengan beragam pihak terus menjalin sinergi untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadhan.

Bersama Paragon, BMH menyantuni anak-anak yatim-dhuafa dan Muallaf di Sentani Papua melalui Program Buka Puasa Berkah dan Kado Berkah Muallaf.

 

“Alhamdulillah, antusiasme Paragon menjadikan beberapa program kami di perbatasan dan pedalaman dapat berjalan dengan baik, terutama untuk Buka Puasa Berkah dan Kado Berkah Muallaf di Sentani, Papua. Mereka adalah orang-orang yang kala banjir bandang terjadi merupakan pihak yang banyak kehilangan yang memang tidak mampu,” terang Kepala BMH Perwakilan Papua, Syahriadi (27/5).

 

Acara yang berlangsung di Jalan Ipar Gunung Sentani Papua itu diikuti oleh 70 orang penerima manfaat. Dalam kegiatan penuh kebahagiaan tersebut, Dai Tangguh BMH, Ustadz Haeranzi, S.Pd.I memberikan penguatan perihal menjadikan Ramadhan sebagai momentum terbaik bertaqarrub kepada Allah.

 

“Ramadhan adalah kesempatan emas bagi siapapun umat Islam dengan segenap kemampuannya mendekat kepada Allah. Yang tidak punya harta, kencangkan ibadah, jaga lisan, perilaku, jangan sampai ada orang tersakiti. Yang diberi oleh Allah kelebihan harta, maka tidak cukup beribadah, ia harus pikirkan saudaranya yang membutuhkan. Alhamdulillah, inilah yang dilakukan donatur-donatur BMH juga Paragon. Mari doakan yang terbaik bagi mereka semua,” ungkapnya.

 

Berlangsungnya acara tersebut menajdi suatu momen spesial bagi para penerima manfaat.

 

“Kami sangat senang dan bersyukur, selama ini jarang ada buka bersama, apalagi dapat kado Ramadhan, kami ucapkan terimakasih,” ucap seorang penerima manfaat, Rasyid Kanabaraf.

 

Kegiatan serupa juga dilaksanakan untuk para muallaf di Desa Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Kerom, Papua (27/5).

 

“Alhamdulillah kegiatan berjalan serentak, selain Sentani juga di Kerom, di Kerom sebanyak 25 orang kaum ibu muallaf kelahiran bumi Cendrawasih mendapatkan bingkisan Kado Berkah Ramadhan dari BMH dan Paragon,” tutup Syahriadi.

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Selidiki Korban Kerusuhan 21-22 Mei

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Usai menerima laporan dari Tim Advokasi Korban kerusuhan 21-22 Mei, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyampaikan, akan membentuk tim pemantau guna menindaklanjuti laporan tersebut.

“Guna menindaklanjuti temuan tersebut, ketujuh komisioner menjadi tim pemantau dan kami libatkan tiga ahli. Pertama, Pak Marzuki Darusman, kedua, Pak Makarim Wibisono dan ketiga, Anita Wahid,” katanya saat konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakpus, Selasa (28/5/2019).

Dia menjelaskan, ketiga ahli tersebut memiliki latar belakang dan kompetensi berbeda. Marzuki terakhir mengadukan pelanggaran kemanusiaan di Rohingya, sementara Makarim menangani permasalahan HAM di luar negeri dan Anita mengusut adanya dugaan penyebaran berita hoax.

“Kami kumpulkan ketiga ahli itu supaya analisa kami lengkap,” ujar dia.

Mengenai tawaran TPF (Tim Pencari Fakta) yang dibentuk kepolisian kepada Komnas HAM, ia menyatakan Komnas HAM tegas menolak tawaran Polri karena ingin bekerja secara independen. Namun, Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari Polri atas uji balistik peluru.

“Kami juga akan memanggil dinas kesehatan atau kementerian kesehatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya temuan,” pungkasnya.

Komnas HAM mengklaim pihaknya pada 21-22 Mei lalu turut memantau secara langsung ke lokasi aksi unjuk rasa. Bahkan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengunjungi beberapa rumah sakit dan bertemu keluarga korban.

“Saat itu, kami menemukan ada korban terkena peluru tajam. Namun beberapa hari sebelum aksi, polisi mengatakan tidak akan menggunakan peluru tajam,” kata Beka.

Dia mengatakan, Komnas HAM mengutuk keras berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat. Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan dalam situasi apapun.

 

9 Warga Sipil Tewas Akibat Serangan Pasukan Koalisi Suriah di Idlib

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

IDLIB (Jurnalislam.com) – Badan Pertahanan Sipil Suriah, White Helmets Serangan pasukan koalisi rezim Assad dan sekutunya di Idlib hari ini Senin (28/5/2019) mengakibatkan sembilan warga sipil meninggal dan 28 lainnya terluka.

White Helmets mengungkapkan, jet-jet tempur rezim menyerang pemukiman penduduk di Idlib Selatan termasuk kota Maaret Al-Numan dan Maaret Hurma.

Rezim Suriah dan milisi-milisi yang didukung Iran dilaporkan melakukan beberapa serangan darat dan udara di distrik Khan Shaykhun, Khirbat Abidin, Ash Shaykh Mustafa, Kafr Zayta, dan Ltamenah.

Saat ini, sekitar 1,5 juta orang tinggal di Idlib dan setengahnya telah mengungsi ke luar Suriah.

Pada September lalu, Turki dan Rusia sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi yang melarang tegas agresi militer.

Namun rezim Suriah, melanggar kesepakatan tersebut dan terus menerus melancarkan serangan di dalam zona de-eskalasi.

Sumber: Anadolu Agency

 

Tim Advokasi Korban Kerusuhan 21-22 Mei Datangi Komnas HAM

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tim advokasi korban tragedi kerusuhan 21-22 Mei mendatangi Komnas HAM. Mereka meminta agar Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap peluru yang ditembakan kepada para korban.

Tim itu juga menduga telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh kepolisian yang mengakibatkan meninggalnya delapan orang dalam peristiwa tersebut.

“Kami ke sini untuk meminta Komnas HAM menginvestigasi terkait peluru yang ditembakkan ke korban,” kata anggota tim M. Kamil Pasha di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Tim advokasi juga meminta Komnas HAM melindungi para keluarga korban dengan berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Dalam kesempatan tersebut, Kamil beserta tim menyertakan bukti-bukti berupa video dan foto dugaan pelanggaran HAM, data para korban yang meninggal dan hilang, serta bekas selongsong peluru yang ditemukan warga Petamburan, Jakarta, dan bekas gas air mata. Masing-masing alat bukti memiliki warna yang berbeda.

“Nah, ini juga masih ada peluru karet. Kita belum tahu selongsong ini dari peluru hampa atau peluru tajam,” kata Kamil seraya menunjukkan bukti-bukti.

 

Ketua RT Bantah Ustadz Umar Terlibat ISIS

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

CIANJUR (Jurnalislam.com) – Ketua RT membantah Ustadz Umar Burhanudin, Pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa, Cikidang, Cianjur, terlibat dengan ISIS.

Asep Saptari, Ketua RT 03/09, Kelurahan Cikidang Kabupaten Cianjur mengaku selama mengikuti pengajian tak ada pemikiran Ustadz Umar yang memiliki kaitan dengan ISIS.

“Bagaimana mungkin orang kita ikut pengajiannya, pesantrennya juga ada, sehari-hari saya ikut pengajian dan programnya, jadi terlalu dibesar-besarkan soal ISIS itu,” ujar Asep saat ditemui di kediamannya, Jl Mochammad Ali, Cikidang, Cianjur, Jawa Barat, Senin (27/5/2019) sore.

Asep menambahkan, Ustadz Umar dikenal dermawan di lingkungan masyarakat.

Menurut Asep, Ustadz Umar selalu memprioritaskan pondok dan masyarakatnya untuk menerima bantuan.

Ketika ada amanah untuk menyalurkan bantuan, maka Ustadz Umar lebih dulu memberikan amanah tersebut ke masyarakat sekitarnya.

“[Setelah itu] baru ke tempat yang lebih jauh,” kata dia.

Selain itu, kata Asep, pondoknya Ustadz Umar juga sering mengadakan buka bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin, dan lansia.

Tak dijemput Densus 88

Asep juga membantah Ustadz Umar telah diciduk Densus ke Jakarta untuk dimintai keterangan soal kericuhan pada 21-22 Mei 2019.

Dalam broadcast yang beredar, Ustadz Umar ditangkap Densus 88 di Ponpesnya dan terjadi penggerebekan terhadap Ponpes At Taqwa.

Asep mengatakan Ustadz hanya dijemput anggota polisi biasa untuk dibawa ke Polres Cianjur pada Jum’at (24/5/2019) sore.

“Sangat disayangkan berita TV menyebut [Ustadz Umar dijemput] Densus 88, seolah-olah Ustadz itu seorang teroris,” ujar Asep.

Asep mengungkapkan warga Cianjur, khususnya warga Cikidang merasa kehilangan Ustadz Umar, karena pimpinan ponpes At Taqwa itu dikenal orang yang ramah dan baik hati, serta merupakan tokoh agama Cianjur.

Meskipun kini Ustadz Umar di Jakarta untuk dimintai keterangan, Asep menyebut Pondok Pesantren dan kajian di At Taqwa tetap berjalan.

Reporter : Muhammad Jundii, Taufik Hady

 

Ustaz Umar Dijemput Polda Metro Jaya Bukan Densus 88

UGM Kembali Tepis Kabar Hoax yang Sebut Gelar Profesor Amien Rais Dicabut

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta membantah hoax yang menyebutkan telah mencabut gelar profesor Amien Rais. Hanya saja Amien Rais sudah pensiun dari UGM, sehingga status profesor atau guru besarnya hilang.

“Perlu saya tegaskan tidak pernah ada statement UGM mencabut guru besar (Amien Rais),” jelas Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Yogyakarta, Iva Aryani, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Iva menuturkan, tidak mungkin UGM mencabut gelar profesor atau guru besar civitas akademikanya. “Karena guru besar itu kewenangan Kemristekdikti,” tegas Iva yang juga pengajar di Fakultas Filsafat UGM ini.

Sebelum ini memang beredar pemberitaan di sejumlah media arus utama yang menyebut UGM Yogyakarta telah mencabut gelar profesor Amien Rais. Iva menegaskan pemberitaan tersebut salah.

Polemik ini berawal saat UGM menggelar konferensi pers ‘Seruan Damai dari UGM’, Jumat (24/5). Kala itu ada wartawan yang menanyakan tanggung jawab UGM terhadap prilaku Amien Rais yang kerap memprovokasi.

UGM menegaskan apa yang dilakukan Amien Rais adalah tanggung jawab pribadinya. Sebab, Amien Rais telah pensiun dari Fisipol UGM Yogyakarta.

“Guru besar atau profesor itu adalah jabatan akademik, sehingga ketika beliau itu pensiun maka jabatan akademik sebagai guru besar itu pun sebetulnya juga harusnya hilang,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UGM, Koentjoro.

Sebelum terjun ke dunia politik, Amien Rais memang dikenal sebagai akademisi. Ia meraih puncak gelar akademik setelah mendapatkan gelar profesor atau guru besar dari Fisipol UGM Yogyakarta.

Namun setelah terjun ke dunia politik, mantan Ketum PP Muhammadiyah ini pensiun dini dari UGM. “Bapak Amien Rais di data kepegawaian tercatat statusnya pensiun atas permintaan sendiri,” tutur Iva.

“Beliau dulu dosen di Fisipol (UGM) dengan karir akademik yang bagus, sehingga bisa mendapatkan jabatan fungsional akademik sebagai guru besar dengan sebutan profesor,” sambungnya.

sumber: detik.com

 

Habib Novel Sayangkan Ada Tindakan Kekerasan pada 22 Mei

Redaktur: Mazaya

JAKARTA – Dai kondang Habib Novel Alaydrus turut mengomentari soal kerusuhan yang terjadi saat aksi di Bawaslu pada 21-22 Mei lalu.

Ia mengatakan, kekerasan yang menimpa siapapun, baik itu menimpa polisi atau mereka yang berdemo dan siapapun, semua bentuk kekerasan itu tidak bagus.

“Kalau kita bisa membuat kekerasan itu tidak ada maka itu menjadi bagus,” kata pengasuh Ponpes Ar-Raudah, Solo kepada Jurnalislam.com beberapa hari lalu di Jakarta.

Lelaki yang akrab disapa Habib Novel meminta kepada semua elemen bangsa meniadakan bentuk kekerasan dalam bentuk apapun.

“Kemarin itu sebuah tragedi, sudah terjadi. Itu pelajaran untuk kita semua. Ke depannya jauh lebih bagus dan baik,” tuturnya.

Beliau pun memohon semua elemen bangsa biasakan angkat tangan untuk berdoa. Pasalnya saat ini seakan-akan kita menganggap Allah tidak mampu mengubah sesuatu dengan doa.

“Ini yang sekarang banyak ditinggalkan angkat tangan berdoa. Saya yakin doa mampu merubah banyak hal. Bahkan semuanya. Fir’aun tenggelam bukan karena Nabi Musa punya tongkat, atau pasukan. Firaun tenggelam karena musa pernah mengangkat tangan berdoa dan memerintahkan harus sodaranya aminkan doaku. Maka Allahpun menenggelamkan Fir’aun,” pungkasnya.

Menkeu Minta BPJS Kesehatan Tekan Defisit 9.1 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan untuk berbenah memperbaiki sistem manajemen dan keuangan untuk meminimalkan defisit tahun anggaran 2018 yang akan diselesaikan pada 2019. Defisit BPJS Kesehatan pada tahun lalu mencapai Rp 9,1 triliun.

“Rekomendasi BPKP agar BPJS menjalankan action plan-nya agar bisa kurangi Rp 9,1 triliun ini, yang memang under control dari BPJSKesehatan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat terkait audit keuangan BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR RI Jakarta, Senin (27/5) malam.

Dari rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah mengaudit laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2018, telah diidentifikasi beberapa hal yang harus dikerjakan oleh BPJS untuk mengurangi hasil defisit.

Yaitu yang sifatnya kepesertaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kapitasi yang ada di pemda, pencegahan fraud, penagihan non-performing loan(NPL), dan sejumlah kerja sama lain yang bisa dilakukan.

Terkait beberapa upaya meminimalkan defisit lainnya ada yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Menkeu berharap Menteri Kesehatan dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut untuk meminimalkan defisit.

“Kalau nanti sudah dibersihkan action plan-nya, baru kami menambah kekurangannya,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani merasa keberatan apabila BPJS Kesehatan mengalami defisit dan langsung datang ke Kementerian Keuangan meminta bantuan pembiayaan untuk menutup defisit.

Sumber: republika.co.id