Berita Terkini

Chep Hermawan Klarifikasi Hoaks soal Tudingan Ormas Garis Terlibat Kerusuhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (Garis) Chep Hermawan mempertanyakan pemberitaan hoaks yang menyebut organisasinya terlibat kerusuhan 21-22 Mei.

Menurut Chep, Organisasi Garis yang disebut Polisi bukanlah lembaganya, melainkan Garis Bekasi yang memiliki kepanjangan Gerakan Rijalul Islam.

“Garis kami adalah gerakan reformis Islam, lahir tahun 1998, Tiba-tiba peristiwa kemarin tanggal 22 ada lagi Garis -Gerakan Rijalul Islam- logonya kembang, didirikan ikhwan di Bekasi,” ujar Chep saat ditemui di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (28/05/2019) sore.

Chep menjelaskan, Garis miliknya berbeda dengan Garis Bekasi.

Meskipun sama-sama menggunakan nama Garis, namun Garis Bekasi tidak ada sangkut-pautnya dengan Garis kelahiran 1998.

“Beda dengan Garis Bekasi … Saya tidak pernah dikontak juga apa motivasi nya menyamakan diri gerakannya dengan Garis kita, siapa tokohnya dan yang membidaninya,” ujar Chep.

Selain motivasi pendiriannya yang diduga berbeda, Chep menyebut Garis di Bekasi hanya ada di Bekasi, sedangkan Garis miliknya memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia.

“Garis (1998) itu nasional, kantornya ada di Jakarta, jalan Gunung Sahari,” kata Chep.

“Cuma karena saya posisinya di Cianjur, dan perusahaan-perusahaan saya di Cianjur, saya selaku Ketua umum jadi komando dari Cianjur. Tapi sesungguhnya ini Nasional, di Medan, Aceh, Papua, NTB seluruh Indonesia ada,” tambah dia.

Chep juga menjelaskan bahwa Garis 1998 pernah turun ke Aceh untuk membantu korban tsunami bersama FPI.

Dia bersama Habib Rizieq Shihab saat itu membantu mengevakuasi korban tsunami.

Bantah Terkait ISIS

Chep bersama Garis-nya akhir-akhir ini juga dikaitkan dengan Islamic States Of Irak and Sham (ISIS).

Berdasarkan pemberitaan pada 2014, Chep pernah mendeklarasikan diri sebagai pimpinan ISIS di Indonesia.

Namun, saat ini, dia mengakui ISIS sudah tidak ada lagi sejak 3 tahun lalu.

“ISIS itu sudah gak ada dua tiga tahun lalu, ISIS itu ga ada, yang ada adalah daulah, ini sudah gak ada ISIS,” ujar dia.

Menurutnya, upaya menghubungkan Garis dengan ISIS adalah cara memperburuk citra dan nama baik Prabowo, sehingga muncul kesan Prabowo didukung kelompok teroris.

Dia mengakui Prabowo sempat berkunjung ke Cianjur dan menggunakan mobil Alphard miliknya yang berplat B 264 RIS.

 

“Pas Prabowo ke Cianjur. Dia naik mobil saya,” ujar Chep.

Berangkat untuk Misi Kemanusiaan

Terkait mobil ambulance bertulis Garis yang disita polisi karena membawa panah, molotov dan uang, Chep memastikan ambulance itu bukanlah dari Garis Cianjur, melainkan Garis Bekasi.

Sebab, kata Chep, dua ambulance yang diberangkatkan ke Jakarta dari Jawa Barat, semuanya kembali dengan selamat pada tanggal 23 Mei malam.

“Kalau aksi damai waktu itu, kami melihat dan memprediksi ini biasanya ada terjadi korban, karenanya itu dua mobil Ambulance nya dibawa ke Jakarta,” ujar Chep menjelaskan alasan keberangkatan mobil ambulans Garis ke Jakarta.

Dua ambulans itu, kata Chep, hanya membawa peralatan medis, dan tidak ada benda tajam yang bisa digunakan untuk kerusuhan.

Satu ambulance di antaranya disiagakan di jalan Cut Mutia, di bawah pengawasannya.

Satu ambulance lagi, sebut Chep, diamanahkan ke Muhammad Karim, supir Ustadz Umar Burhanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Attaqwa

Di dalam ambulans itu, berisi Ustadz Umar dan dua santri Attaqwa.

Ambulans itu, lanjut Chep, disiagakan di Masjid Sunda Kelapa untuk membantu korban di Petamburan.

“Dari sini kami berangkatkan, saya titipkan ambulans itu ke Karim. Amankan mobil ini jalankan mobil ini sesuai aturan-aturan untuk membantu korban,” titah Chep.

Ketika sampai di Jakarta, tim medis Garis, sebut Chep berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Mer-C.

“Ini gak ada hubungannya Garis dengan kericuhan kemarin, gak ada anak-anak Garis yang terlibat kecuali untuk kemanusiaan,” pungkas dia. [Muhammad Jundii/INA News Agency]

Din Ingatkan Pemerintah: Jangan Sampai Jadi Negara Kekerasan dengan Tampilkan Kekerasan Negara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Prof Din Syamsuddin berharap, peristiwa kerusuhan pada 21-23 Mei lalu tak menjadikan Indonesia sebagai negara kekerasan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 itu mengingatkan, perlu adanya klarifikasi atau tabayyun melalui tim pencari fakta.

Hal itu untuk mengungkap kebenaran seterang-terangnya.

“Belasan nyawa, termasuk berusia remaja, hilang sia-sia, dan ada yang belum diketahui nasibnya. Hal ini, tidak bisa tidak, adalah buah dari kekerasan yang mengenaskan, yang terjadi pada bulan suci Ramadhan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/5).

Menurut dia, seyogianya rakyat dan aparat dapat melakukan imsak atau pengendalian diri. Apalagi, imsak itulah esensi ibadah di bulan Ramadhan.

“Namun nasi telah menjadi bubur. Kekerasan telah menciderai kesucian Ramadhan,” ujarnya.

Lebih parah lagi, lanjut Din, bila kekerasan fisik yang telah menimbulkan korban itu masih berlanjut pada kekerasan verbal.

Kekerasan jenis ini bisa dalam bentuk saling menyalahkan atau bahkan saling tuduh dengan klaim secara sepihak.

Baginya, kalau kekerasan verbal dibiarkan baik di media sosial maupun realitas nyata, inilah awal dari malapetaka kebangsaan.

Karena itu, negara harus hadir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. “Jangan sampai negara abai, dan meluncur menjadi negara kekerasan dengan menampilkan kekerasan negara (state violence),” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat itu.

Adanya Tim Pencarian Fakta untuk mengusut kekisruhan 21-23 Mei itu bisa menjadi langkah ber-tabayyun.

Bila tidak dilakukan, maka tragedi Ramadhan tahun ini dinilainya akan menjadi lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia.

“Inilah saatnya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Kalau tidak, Allah Yang Maha Adil akan menegakkannya. Kalau tidak di dunia ini, maka pasti di akhirat nanti,” tegas Din Syamsuddin.

sumber: din syamsuddin

 

Pemerintah Berencana Naikkan Iuran BPJS Setelah Lebaran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah lintas lembaga dan kementerian kini tengah mengkaji kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Asisten Deputi Jaminan Sosial (JKN) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Togap Simangunsong membenarkan, pemerintah akan menaikkan iuran JKN-KIS setelah digelarnya pemilihan umum (pemilu) April 2019 lalu.

“Janji wakil presiden Jusuf Kalla mengenai iuran yang dinaikkan setelah pemilu itu betul. Beberapa hari ini kami rapat membahas perhitungan (kenaikan iuran) di Kemenko PMK,” ujarnya saat ditemui wartawan, di Kemenko PMK, di Jakarta, Selasa (28/5) sore.

Apalagi, ia menyebut harusnya iuran dinaikkan dua tahun lalu. Jadi, ia menambahkan, besaran iuran JKN-KIS saat ini belum seperti hitungan aktuaria.

Kini, ia menyebut aktuaris menghitung besaran iuran dan memberikan opsi-opsi kemungkinan yang akan terjadi. Kendati demikian, ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan karena ini merupakan keputusan pimpinan.

“Aktuaris hanya menghitung dan menetapkan, kalau opsi ini dibuat maka kondisi keuangannya menjadi seperti ini. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban pasti,” ujarnya.

Selain mengkaji kenaikan iuran, pihaknya juga mempertimbangkan kemungkinan urun biaya.

Sebab, ia menyebut seringkali peserta JKN-KIS yang bisa melahirkan normal yang murah tetapi memilih operasi caesar yang menyedot biaya mahal. Kini, ia menyebut pemerintah tengah menghitung penyakit apa saja yang akan dikenakan iuran biaya.

“Kami masih menunggu (urun biaya),” katanya.

Ia meminta semua pihak menerapkan saran menteri keuangan Sri Mulyani di rapat dengar pendapat audit BPKP, Senin (27/5), supaya melakukan pengawasan pelaksanaan JKN-KIS. Hal ini bertujuan agar defisit tidak melebar.

Sebelumnya, Jusuf Kalla sempat menyinggung mempertimbangkan penyesuaian nilai premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang rencananya akan dilakukan setelah Pemilu 2019. Rencana ini terlontar usai melihat kondisi anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit.

Sumber: republika.co.id

 

Selalu Defisit, BPJS Ajukan Opsi Naikkan Iuran Masyarakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan ketika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak memberikan suntikan dana maka dua opsi yang memungkinkan untuk dilakukan.

Pilihan itu termasuk menaikkan iuran JKN-KIS sesuai hitungan aktuaria.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, di regulasi peraturan pemerintah (PP) 87 tahun 2013 disebutkan opsi untuk mengatasi dana jaminan sosial yang negatif ada tiga.

“Pertama menyesuaikan iuran, kedua menyesuaikan manfaat, dan ketiga memberikan suntikan dana,” katanya, Selasa (28/5).

Kalau menteri keuangan tidak memberi suntikan dana, dia melanjutkan, maka opsi yang diambil yaitu bisa memutuskan menaikkan iuran.

Ia menyebut pernyataan direktur utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di rapat dengar pendapat DPR komisi IX, Selasa (27/5) kemarin jelas menyebutkan meski semua peserta  JKN-KIS membayar iuran, BPJS Kesehatan tetap defisit.

“Karena iuran peserta saat ini belum sesuai dengan hitungan aktuaria,” katanya.

Tetapi, dia melanjutkan, keputusan menaikkan iuran adalah domain pemerintah termasuk Kemenkeu dan Kemenkes.

Sementara pilihan lainnya yaitu penyesuaian manfaat, dia melanjutkan, sebenarnya pernah dilakukan BPJS Kesehatan lewat Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes).

“Kami sudah melakukan itu (penyesuaian manfaat lewat Perdirjampelkes) tetapi banyak yang menentang kan?” ujarnya.

Selain melakukan opsi itu, ia menyebut BPJS Kesehatan akan melaksanakan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya mengendalikan defisit.

Caranyadengan meningkatkan peserta dan meningkatkan kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS mandiri.

“Harapannya bisa mengurangi defisit,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

BMH-Paragon Gelar Buka Puasa dan Berikan Kado Muallaf di Sentani dan Kerom Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Laznas BMH dengan beragam pihak terus menjalin sinergi untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadhan.

Bersama Paragon, BMH menyantuni anak-anak yatim-dhuafa dan Muallaf di Sentani Papua melalui Program Buka Puasa Berkah dan Kado Berkah Muallaf.

 

“Alhamdulillah, antusiasme Paragon menjadikan beberapa program kami di perbatasan dan pedalaman dapat berjalan dengan baik, terutama untuk Buka Puasa Berkah dan Kado Berkah Muallaf di Sentani, Papua. Mereka adalah orang-orang yang kala banjir bandang terjadi merupakan pihak yang banyak kehilangan yang memang tidak mampu,” terang Kepala BMH Perwakilan Papua, Syahriadi (27/5).

 

Acara yang berlangsung di Jalan Ipar Gunung Sentani Papua itu diikuti oleh 70 orang penerima manfaat. Dalam kegiatan penuh kebahagiaan tersebut, Dai Tangguh BMH, Ustadz Haeranzi, S.Pd.I memberikan penguatan perihal menjadikan Ramadhan sebagai momentum terbaik bertaqarrub kepada Allah.

 

“Ramadhan adalah kesempatan emas bagi siapapun umat Islam dengan segenap kemampuannya mendekat kepada Allah. Yang tidak punya harta, kencangkan ibadah, jaga lisan, perilaku, jangan sampai ada orang tersakiti. Yang diberi oleh Allah kelebihan harta, maka tidak cukup beribadah, ia harus pikirkan saudaranya yang membutuhkan. Alhamdulillah, inilah yang dilakukan donatur-donatur BMH juga Paragon. Mari doakan yang terbaik bagi mereka semua,” ungkapnya.

 

Berlangsungnya acara tersebut menajdi suatu momen spesial bagi para penerima manfaat.

 

“Kami sangat senang dan bersyukur, selama ini jarang ada buka bersama, apalagi dapat kado Ramadhan, kami ucapkan terimakasih,” ucap seorang penerima manfaat, Rasyid Kanabaraf.

 

Kegiatan serupa juga dilaksanakan untuk para muallaf di Desa Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Kerom, Papua (27/5).

 

“Alhamdulillah kegiatan berjalan serentak, selain Sentani juga di Kerom, di Kerom sebanyak 25 orang kaum ibu muallaf kelahiran bumi Cendrawasih mendapatkan bingkisan Kado Berkah Ramadhan dari BMH dan Paragon,” tutup Syahriadi.

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Selidiki Korban Kerusuhan 21-22 Mei

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Usai menerima laporan dari Tim Advokasi Korban kerusuhan 21-22 Mei, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyampaikan, akan membentuk tim pemantau guna menindaklanjuti laporan tersebut.

“Guna menindaklanjuti temuan tersebut, ketujuh komisioner menjadi tim pemantau dan kami libatkan tiga ahli. Pertama, Pak Marzuki Darusman, kedua, Pak Makarim Wibisono dan ketiga, Anita Wahid,” katanya saat konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakpus, Selasa (28/5/2019).

Dia menjelaskan, ketiga ahli tersebut memiliki latar belakang dan kompetensi berbeda. Marzuki terakhir mengadukan pelanggaran kemanusiaan di Rohingya, sementara Makarim menangani permasalahan HAM di luar negeri dan Anita mengusut adanya dugaan penyebaran berita hoax.

“Kami kumpulkan ketiga ahli itu supaya analisa kami lengkap,” ujar dia.

Mengenai tawaran TPF (Tim Pencari Fakta) yang dibentuk kepolisian kepada Komnas HAM, ia menyatakan Komnas HAM tegas menolak tawaran Polri karena ingin bekerja secara independen. Namun, Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari Polri atas uji balistik peluru.

“Kami juga akan memanggil dinas kesehatan atau kementerian kesehatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya temuan,” pungkasnya.

Komnas HAM mengklaim pihaknya pada 21-22 Mei lalu turut memantau secara langsung ke lokasi aksi unjuk rasa. Bahkan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengunjungi beberapa rumah sakit dan bertemu keluarga korban.

“Saat itu, kami menemukan ada korban terkena peluru tajam. Namun beberapa hari sebelum aksi, polisi mengatakan tidak akan menggunakan peluru tajam,” kata Beka.

Dia mengatakan, Komnas HAM mengutuk keras berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat. Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan dalam situasi apapun.

 

9 Warga Sipil Tewas Akibat Serangan Pasukan Koalisi Suriah di Idlib

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

IDLIB (Jurnalislam.com) – Badan Pertahanan Sipil Suriah, White Helmets Serangan pasukan koalisi rezim Assad dan sekutunya di Idlib hari ini Senin (28/5/2019) mengakibatkan sembilan warga sipil meninggal dan 28 lainnya terluka.

White Helmets mengungkapkan, jet-jet tempur rezim menyerang pemukiman penduduk di Idlib Selatan termasuk kota Maaret Al-Numan dan Maaret Hurma.

Rezim Suriah dan milisi-milisi yang didukung Iran dilaporkan melakukan beberapa serangan darat dan udara di distrik Khan Shaykhun, Khirbat Abidin, Ash Shaykh Mustafa, Kafr Zayta, dan Ltamenah.

Saat ini, sekitar 1,5 juta orang tinggal di Idlib dan setengahnya telah mengungsi ke luar Suriah.

Pada September lalu, Turki dan Rusia sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi yang melarang tegas agresi militer.

Namun rezim Suriah, melanggar kesepakatan tersebut dan terus menerus melancarkan serangan di dalam zona de-eskalasi.

Sumber: Anadolu Agency

 

Tim Advokasi Korban Kerusuhan 21-22 Mei Datangi Komnas HAM

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tim advokasi korban tragedi kerusuhan 21-22 Mei mendatangi Komnas HAM. Mereka meminta agar Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap peluru yang ditembakan kepada para korban.

Tim itu juga menduga telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh kepolisian yang mengakibatkan meninggalnya delapan orang dalam peristiwa tersebut.

“Kami ke sini untuk meminta Komnas HAM menginvestigasi terkait peluru yang ditembakkan ke korban,” kata anggota tim M. Kamil Pasha di Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Tim advokasi juga meminta Komnas HAM melindungi para keluarga korban dengan berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Dalam kesempatan tersebut, Kamil beserta tim menyertakan bukti-bukti berupa video dan foto dugaan pelanggaran HAM, data para korban yang meninggal dan hilang, serta bekas selongsong peluru yang ditemukan warga Petamburan, Jakarta, dan bekas gas air mata. Masing-masing alat bukti memiliki warna yang berbeda.

“Nah, ini juga masih ada peluru karet. Kita belum tahu selongsong ini dari peluru hampa atau peluru tajam,” kata Kamil seraya menunjukkan bukti-bukti.

 

Ketua RT Bantah Ustadz Umar Terlibat ISIS

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

CIANJUR (Jurnalislam.com) – Ketua RT membantah Ustadz Umar Burhanudin, Pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa, Cikidang, Cianjur, terlibat dengan ISIS.

Asep Saptari, Ketua RT 03/09, Kelurahan Cikidang Kabupaten Cianjur mengaku selama mengikuti pengajian tak ada pemikiran Ustadz Umar yang memiliki kaitan dengan ISIS.

“Bagaimana mungkin orang kita ikut pengajiannya, pesantrennya juga ada, sehari-hari saya ikut pengajian dan programnya, jadi terlalu dibesar-besarkan soal ISIS itu,” ujar Asep saat ditemui di kediamannya, Jl Mochammad Ali, Cikidang, Cianjur, Jawa Barat, Senin (27/5/2019) sore.

Asep menambahkan, Ustadz Umar dikenal dermawan di lingkungan masyarakat.

Menurut Asep, Ustadz Umar selalu memprioritaskan pondok dan masyarakatnya untuk menerima bantuan.

Ketika ada amanah untuk menyalurkan bantuan, maka Ustadz Umar lebih dulu memberikan amanah tersebut ke masyarakat sekitarnya.

“[Setelah itu] baru ke tempat yang lebih jauh,” kata dia.

Selain itu, kata Asep, pondoknya Ustadz Umar juga sering mengadakan buka bersama dan memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin, dan lansia.

Tak dijemput Densus 88

Asep juga membantah Ustadz Umar telah diciduk Densus ke Jakarta untuk dimintai keterangan soal kericuhan pada 21-22 Mei 2019.

Dalam broadcast yang beredar, Ustadz Umar ditangkap Densus 88 di Ponpesnya dan terjadi penggerebekan terhadap Ponpes At Taqwa.

Asep mengatakan Ustadz hanya dijemput anggota polisi biasa untuk dibawa ke Polres Cianjur pada Jum’at (24/5/2019) sore.

“Sangat disayangkan berita TV menyebut [Ustadz Umar dijemput] Densus 88, seolah-olah Ustadz itu seorang teroris,” ujar Asep.

Asep mengungkapkan warga Cianjur, khususnya warga Cikidang merasa kehilangan Ustadz Umar, karena pimpinan ponpes At Taqwa itu dikenal orang yang ramah dan baik hati, serta merupakan tokoh agama Cianjur.

Meskipun kini Ustadz Umar di Jakarta untuk dimintai keterangan, Asep menyebut Pondok Pesantren dan kajian di At Taqwa tetap berjalan.

Reporter : Muhammad Jundii, Taufik Hady

 

Ustaz Umar Dijemput Polda Metro Jaya Bukan Densus 88

UGM Kembali Tepis Kabar Hoax yang Sebut Gelar Profesor Amien Rais Dicabut

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta membantah hoax yang menyebutkan telah mencabut gelar profesor Amien Rais. Hanya saja Amien Rais sudah pensiun dari UGM, sehingga status profesor atau guru besarnya hilang.

“Perlu saya tegaskan tidak pernah ada statement UGM mencabut guru besar (Amien Rais),” jelas Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Yogyakarta, Iva Aryani, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

Iva menuturkan, tidak mungkin UGM mencabut gelar profesor atau guru besar civitas akademikanya. “Karena guru besar itu kewenangan Kemristekdikti,” tegas Iva yang juga pengajar di Fakultas Filsafat UGM ini.

Sebelum ini memang beredar pemberitaan di sejumlah media arus utama yang menyebut UGM Yogyakarta telah mencabut gelar profesor Amien Rais. Iva menegaskan pemberitaan tersebut salah.

Polemik ini berawal saat UGM menggelar konferensi pers ‘Seruan Damai dari UGM’, Jumat (24/5). Kala itu ada wartawan yang menanyakan tanggung jawab UGM terhadap prilaku Amien Rais yang kerap memprovokasi.

UGM menegaskan apa yang dilakukan Amien Rais adalah tanggung jawab pribadinya. Sebab, Amien Rais telah pensiun dari Fisipol UGM Yogyakarta.

“Guru besar atau profesor itu adalah jabatan akademik, sehingga ketika beliau itu pensiun maka jabatan akademik sebagai guru besar itu pun sebetulnya juga harusnya hilang,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UGM, Koentjoro.

Sebelum terjun ke dunia politik, Amien Rais memang dikenal sebagai akademisi. Ia meraih puncak gelar akademik setelah mendapatkan gelar profesor atau guru besar dari Fisipol UGM Yogyakarta.

Namun setelah terjun ke dunia politik, mantan Ketum PP Muhammadiyah ini pensiun dini dari UGM. “Bapak Amien Rais di data kepegawaian tercatat statusnya pensiun atas permintaan sendiri,” tutur Iva.

“Beliau dulu dosen di Fisipol (UGM) dengan karir akademik yang bagus, sehingga bisa mendapatkan jabatan fungsional akademik sebagai guru besar dengan sebutan profesor,” sambungnya.

sumber: detik.com