Berita Terkini

Kontribusi Keuangan Syariah Tumbuhkan Ekonomi Indonesia

JAKARTA  (Jurnalislam.com)– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset keuangan syariah per April 2019 mencapai 8,73 persen dari total keuangan nasional Tanah Air. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Soekro Tratmono menyampaikan total aset tersebut sejumlah Rp 1.341,1 triliun.

Nilai tersebut merupakan sumbangan dari perbankan syariah yang asetnya mencapai Rp 488 triliun, tumbuh 12,26 persen secara tahunan (year on year).

Selanjutnya, industri keuangan non-bank tumbuh 2,28 persen menjadi Rp 101,3 triliun pada periode yang sama.

“Kita inginkan bahwa industri keuangan syariah tidak hanya jadi mesin utama penggerak ekonomi nasional tapi juga pemain utama,” kata dia dalam acara Halal Bihalal Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Rabu (3/7).

Selanjutnya, industri pasar modal syariah menyumbang kontribusi terbesar sejumlah Rp 751,2 triliun.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Suminto juga menyampaikan pada 2018, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berkontribusi hingga 30 persen pada kebutuhan pembiayaan APBN.

Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.

Sukuk selama ini telah menjadi kontributor terbesar. Kementerian Keuangan juga berkomitmen dengan meningkatkan frekuensi penerbitan sukuk, pembayaran payroll dari bank syariah, hingga pengelolaan sukuk yang dilakukan di bank syariah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menambahkan selama ini DSN menjadi salah satu mitra BI dalam berinovasi. Sesuai kebutuhan industri, BI mengembangkan layanan syariah yang mendapat izin dari DSN. Seperti layanan REPO syariah, hedging atau lindung nilai, pengembangan sistem pembayaran syariah, kartu pembiayaan, uang elektronik dan lain-lain.

Soekro menyampaikan meski secara umum masih tumbuh positif, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi dari mayoritas penduduk Muslim. Dody menyebut berbagai kajian harus berlanjut agar produk keuangan syariah yang menarik dan kompetitif bisa terus lahir.

sumber: republika.co.id

 

Muhammadiyah Minta Parpol Islam Perjuangkan Kedaulatan Ekonomi

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang ekonomi Anwar Abbas menyampaikan harapannya kepada politikus dari parpol Islam untuk bisa memperjuangkan tegaknya keadilan ekonomi yang proporsional.

Umat Islam yang jumlahnya hampir 90 persen itu harus berkontribusi pada usaha besar dengan persentase yang sama pula.

“Agar ekonomi negeri ini bisa semakin bertambah kuat dan maju. Kita tidak meminta para politisi tersebut untuk mengecilkan usaha-usaha yang sudah besar itu tetapi bagaimana caranya supaya usaha-usaha yang masih kecil ini bisa menjadi besar,” kata dia, Kamis (4/7).

Untuk itu, menurut Anwar, diperlukan dukungan politik yang menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku UMKM.

Dia juga menjelaskan, umat Islam di Indonesia mayoritas. Secara persentase, jumlahnya 87,2 persen tetapi dalam bidang ekonomi terutama di kelompok usaha besar peran dan kontribusi umat Islam masih kecil.

“Yaitu hanya sekitar 10 persen. Bahkan dari sisi pelaku pun kita lihat dari 10 orang terkaya di negeri ini hanya satu orang yang beragama islam,” tutur dia.

Anwar juga menambahkan, sementara umat dari non-Islam yang jumlahnya sekitar 10 persen, dari 10 orang terkaya itu punya 9 orang wakilnya di kelompok itu.

Kondisi ini menurut dia dipengaruhi juga oleh perilaku dan kebijakan ekonomi negara. “Ini jelas sangat memprihatinkan kita umat Islam dan ini tentu ada kaitannya dengan perilaku dan kebijakan ekonomi yang ada,” ungkapnya.

sumber: republika.co.id

 

Tingkatkan Kompetensi, SDIT Taqiyya Rosyida Gelar Pelatihan Guru

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- SD IT Taqiyya Rosyida menggelar pelatihan untuk mengasah keterampilan para guru pengajar dalam meningkatkan kompetensi guru, Rabu, (3/7/2019).

Bertemakan “Menjadi Guru yang Beradab untuk membangun generasi bermartabat” para guru diajak untuk lebih kreatif dalam mengembangkan kopetensi dalam membangun generasi bermartabat dalam membangun bangsa Indonesia.

Hari pertama, Ustadz Isnandariawan selaku Kepala Sekolah dalam sambutannya berpesan
“Sebagai guru kita wajib mengembangkan 3 kopetensi utama kita menjadi guru dari kompetensi profesional, moral dan sosial,” katanya.

“Melalui pelatihan ini kita tingkatkan kopetensi kita terutama dalam ranah profesional, moral dan sosial agar dapat menjadi guru yang beradab dalam membangun generasi yang bermartabat,” imbuhnya.

Hari Pertama, dipandu oleh Ustadz Muhammad Ikhsan Fauzi, S.Si. M.M. dari Yayasan Nur Hidayah dalam materinya menyampaikan “Guru adalah profesi yang sangat mulia, mendidik anak kecil menjadi generasi yang bermartabat. Jadi kita harus bangga dan ikhlas menjadi seorang guru. Dengan begitu berkah hidup dari Allah akan datang,” ujarnya.

Setelah materi pertama pelatihan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bagi guru Mata Pelajaran mendapatkan pelatihan K13 oleh Ustadzah Muslikah, S.Pd. para guru mendapatkan materi “Aplikasi dan Penilaian K13”.

Dalam materi tersebut para guru mempraktikkan secara langsung bagaimana aplikasi pembelajaran K13. Hari kedua dilanjutkan materi tentang penilain K13.
Kelompok kedua bagi guru Al-Qur’an dan Tahfidz mendapatkan materi dari Bapak Roziqin, S.Pd.I dan Ibu Inna Ina M., M.Pd. dari SDIT Az-Zahra Sragen.

Selama dua hari guru AQT SDIT Taqiyya Rosyida mendapatkan materi tentang Cara Pembelajaran Membaca Al-Qur’an dengan Metode WAFA dan bagaimana cara mengelola kelas dalam pembelajaran WAFA.

Selama dua hari berturut-turut dalam pelatihan para Guru SDIT Taqiyya Rosyida berlangsung dengan lancar. Semoga ilmu yang dipelajari selama dua hari dapat berkah dan bermanfaat.

Amnesty Internasional Desak Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM 22 Mei

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Amnesty Internasional mendesak agar Presiden Jokowi menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam Tragedi 21-22 Mei di Jakarta dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di sisa masa jabatan periode pertama pemerintahannya yang belum tuntas.

 

Hal tersebut dikatakan Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid karena Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terpilih sebagai presiden dan wapres periode 2019-2024.

 

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, lembaganya mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi agar pemerintah dan parlemen terpilih nanti semakin memperkuat akuntabilitas aparat keamanan.

Ini merupakan wujud komitmen presiden dalam menjaga hak asasi manusia.

 

“Kami tetap memantau proses pertanggungjawaban ini (Tragedi 21-22 Mei) dan berharap hasilnya bisa memuaskan tuntutan korban atau keluarganya, dan juga hak publik untuk tahu. Semoga ini menjadi langkah maju bagi impian kita akan Polri makin profesional dan akuntabel,” kata Usman, Kamis (04/07/2019).

 

Dia menuturkan, ada beberapa komitmen yang dikemukakan pihaknya untuk mendorong pemerintah dan parlemen periode mendatang menjaga HAM.

Yang pertama, menjunjung tinggi hak atas kebebasan berekspresi dan melindungi para pembela HAM. Kedua, menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan.

 

“Ketiga, memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan,” ujarnya.

 

Keempat, menetapkan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Kelima, menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak perempuan.

 

Keenam, menghormati hak asasi manusia di Papua. Ketujuh, memastikan akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis kelapa sawit. Yang kedelapan, menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan.

 

“Dan kesembilan mengakhiri pelecehan, intimidasi, serangan dan diskriminasi terhadap minoritas seksual,” katanya.

Moeldoko Didesak Buktikan Ucapannya tentang 30 Teroris

JAKARTA – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Novel Bamukmin menantang Kelapa Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membuktikan pernyataannya tentang 30 teroris diduga akan datang ke Jakarta memanfaatkan pembacaan putusan Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kalau memang negara sudah mendeteksi adanya 30 terduga teroris itu, aparat harus menangkapnya.

“Moeldoko harus bisa membuktikan apa yang diucapkannya tentang akan bergabungnya teroris yang katanya 30 orang itu,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (04/07/2019).

Novel menyayangkan, pernyataan seperti itu keluar dari mulut Moeldoko. Harusnya, tegas dia, bila mantan Panglima TNI itu yakin dengan pernyataannya, aparat langsung mengambil sikap.

“Sebagai orang yang punya kekuasaan tangkap dong teroris itu tanpa disampaikan ke media dan kami bertanya-tanya teroris itu dari kelompok mana?” tanya Novel.

Di sini lain, Novel menilai, bila Moeldoko tidak bisa membuktikan statement nya, diduga itu adalah sebuah berita bohong alias hoaks.

Karenanya, Ia meminta Moeldoko menyampaikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Meskipun, pernyataan itu sudah diucapkan beberapa waktu lalu.

“Kalau memang hoaks harus menyampaikan klarifikasinya apa maksudnya menyampaikan itu disaat situasi politik sangat memanas,” tandasnya.

Polemik Zonasi, Akibat Belum Merata Pendidikan Berkualitas di Indonesia

Oleh: Hardita Amalia, S.Pd.I., M.Pd.I
(Mom of Two, Dosen STAI PTDII Jakarta, Penulis Buku Anak, Muda Keren Akhir Zaman Qibla Gramedia,Peneliti dan Anggota Adpiks, Pemerhati Pendidikan, Konsultan Parenting, Founder Sekolah Ibu Pembelajar)

Kebijakan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi menuai polemik di tengah-tengah masyarakat. Bahkan menuai protes serta aksi penolakan di tengah-tengah masyarakat. Mengutip dari kompas.com (20/06/2019) Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dengan sistem zonasi dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang, Taufiq Nurbakin, menyatakan sebanyak 20 Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Magelang yang masih kekurangan siswa setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 ini.

Sistem Zonasi bermasalah, belum meratanya pendidikan berkualitas di Indonesia.

Mengutip dari detiknews.com (21/06/2019) Sistem zonasi berawal dari tujuan baik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meyakinkan bahwa tujuan diterapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru semata untuk memperbaiki wajah pendidikan di tanah air. Praktik dalam pendidikan selama ini seperti ada kastanisasi. Siswa dari keluarga yang mampu dan pintar berkumpul dalam satu sekolahan favorit Sementara siswa dari keluarga kurang mampu dengan kemampuan akademik pas-pasan berkumpul di sekolahan non favorit. Hal ini pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi anak didik. Mereka, siswa di sekolah yang dianggap unggul akan merasa menjadi nomor 1 dan lebih unggul dari anak didik di sekolahan lain.

Namun menurut penulis niat baik pemerintah nyatanya belum berkorelasi dengan kualitas pendidikan berkualitas yang belum merata di Indonesia hingga munculnya polemik penerapan sistem zonasi yang di protes oleh berbagai kalangan masyarakat yang dinilai merugikan.

Menurut penulis sistem zonasi yang diterapkan dengan kualitas pendidikan yang bagus dan merata tidak akan memunculkan problem karena di beberapa negara sudah diterapkan  zonasi sekolah yakni di Australia, Inggris dan Jepang. Menurut penulis, bila melihat kondisi pendidikan di Indonesia, problematika pendidikan sangat kompleks diantaranya mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, banyak masyarakat yang ingin masuk sekolah negri selain ingin mendapatkan biaya yang lebih murah juga ingin mendapatkan akses pendidikan yang bagus selain itu karena menilai sekolah swasta mahal,apalagi bila sekolah swasta yang berkualitas berkorelasi dengan biaya besar yang harus dikeluarkan orang tua peserta didik.

Bila berkaca pada pendidikan anak, Indonesia ternyata masuk dalam 15 besar negara dengan biaya pendidikan termahal menurut survey yang dilakukan oleh HSBC. Indonesia berada di peringkat 13, sementara posisi pertama diduduki oleh HongKong. Bahkan dalam laporan Kilasan Kinerja 2018 Kemdikbud, disebutkan bahwa mayoritas SMA dan SMK belum punya laboratorium IPA. Laporan itu juga mencatat bahwa dari sekitar 1,7 juta ruang kelas di seluruh Indonesia, sekitar 1,2 juta atau 69 persen di antaranya tergolong rusak. Menurut data Kemdikbud tahun 2018, ada sekitar 1 juta ruang kelas untuk kegiatan belajar–mengajar SD di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ruang kelas yang kondisinya tergolong baik hanya sekitar 280 ribu. Sekitar 600 ribu ruang kelas lain tergolong rusak ringan, 81 ribu rusak sedang, dan 107 ribu rusak berat. Artinya, dari seluruh ruang kelas SD di Indonesia sekitar 74 persennya tergolong rusak.

Maka menurut penulis menjadi boomerang bagi pemerintah bila sistem zonasi tetap diberlakukan, tanpa perbaikan utama pada sistem pendidikan,sarana infrastruktur yang memadai terutama bagaimana visi misi pendidikan yang unggul paripurna tanpa dikotomisasi diterapkan.

Pendidikan Islam manivestasi solusi problem pendidikan saat ini.

Islam adalah agama yang memiliki aturan yang komprehensif termasuk dalam bidang pendidikan. Kita menyaksikan bagaimana ketika Islam diterapkan secara sempurna hingga dalam berbagai aspek kehidupan. Islam menjadi mercusuar ilmu di dunia. Mengutip tulisan prof fahmi amhar bahwa ada 14 penemuan terpenting yang dipilih dari situs Science Museum of Univ. of Manchester (www.1001inventions.com), yakni penemuan menulis dengan pena tidak ada pendidikan tanpa tulis-menulis.  Fountanin pen (pena cair) diciptakan untuk Sultan Mesir pada 953 M setelah ia menuntut pena yang tidak akan menodai tangan atau pakaian. Pena tersebut menyimpan tinta dalam sebuah reservoir dan sebagai pena modern, ia bekerja dengan sistem gravitasi dan sistem kapiler. Ratusan tahun setelah itu, di Eropa orang masih saja harus menulis dengan bulu ayam yang tetesan tintanya akan sering menodai kertas atau tangan mereka.

Kemudian sistem angka mungkin berasal dari India tapi sistem  penjabaran angka berasal dari Arab dan pertama kali muncul dalam karya Al-Khwarizmi dan Al-Kindi sekitar tahun 825 M. Isi buku al-Khawarizmi, Al-Jabr wa-al-Muqabilah, masih dipakai hingga kini. Karya ini dibawa ke Eropa 300 tahun kemudian oleh matematikawan Italia, Fibonacci. Algoritma dan banyak teori trigonometri datang dari dunia Muslim. Dan penemuan Al-Kindi mengenai analisis frekuensi telah menciptakan dasar ilmu kriptologi modern. termasuk penemuan perangkat bedab berasal Rumah sakit modern tidak terbayangkan tanpa unit bedah.  Banyak peralatan bedah modern yang desainnya persis dengan yang dibuat abad 10 oleh Abu Qosim Az-Zahrawi. Pisau bedah, gergaji tulang, tang, gunting halus untuk bedah mata dan sebanyak 200 alat ciptaannya tetap di pakai oleh  ahli bedah modern. Dialah yang menemukan Catgut, alat yang digunakan untuk jahitan internal yang dapat melarutkan diri secara alami (penemuan itu terjadi ketika seekor monyet menelan senar kecapinya) dan ternyata benda tersebut juga dapat digunakan untuk membuat kapsul obat. Pada abad ke-13, petugas medis Muslim lainnya bernama Ibn Nafis menjabarkan tentang sirkulasi darah, 300 tahun sebelum William Harvey menemukannya. Muslim dokter juga menemukan obat bius dari campuran opium dan alkohol dan menemukan jarum berongga yang dipakai untuk menyedot katarak dari mata, sebuah teknik yang masih digunakan sampai saat ini.

Dan tidak hanya itu fasilitas pendidikan juga loyalitas negara pada imperium Islam terhadap pendidikan begitu luar biasa. Rekaman jejak emas masa peradaban Islam hingga sekarang masih ada dan bahkan bisa ditemukan dalam banyak catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh orang non-muslim. Sebagai contoh adalah apa yang dikatakan Will Durant seorang sejarawan barat. Dalam buku yang dia tulis bersama Istrinya Ariel Durant, Story of Civilization, dia mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka”.

Islam sangat memperhatikan agar rakyatnya cerdas. Anak-anak dari semua kelas sosial mengunjungi pendidikan dasar yang terjangkau semua orang. Negaralah membayar para gurunya. Selain 80 sekolah umum Cordoba yang didirikan Khalifah Al-Hakam II pada 965 M, masih ada 27 sekolah khusus anak-anak miskin. Di Kairo, Al-Mansur Qalawun mendirikan sekolah anak yatim. Dia juga menganggarkan setiap hari ransum makanan yang cukup serta satu stel baju untuk musim dingin dan satu stel baju untuk musim panas.Bahkan untuk orang-orang badui yang berpindah-pindah, dikirim guru yang juga siap berpindah-pindah mengikuti tempat tinggal muridnya.

Seribu tahun yang lalu, universitas paling hebat di dunia ada di Gundishapur, Baghdad, Kufah, Isfahan, Cordoba, Alexandria, Cairo, Damaskus dan beberapa kota besar Islam lainnya. Perguruan tinggi di luar khilafah Islam hanya ada di Konstantinopel yang saat itu masih menjadi ibukota Romawi Byzantium, di Kaifeng ibukota China atau di Nalanda, India. Di Eropa Barat dan Amerika belum ada perguruan tinggi.

Selain itu dikenal juga dengan istilah kuttab yang menjadi tempat belajar dan dibangun di samping masjid. Menurut Ibnu Haukal, di satu kota saja dari kota-kota Sicilia ada 300 kuttab, bahkan ada beberapa kuttab yang luas dan mampu menampung hingga ratusan bahkan ribuan siswa.

Maka,Betapa Visi Misi Pendidikan memiliki impact besar dalam implementasi penerapannya dan Islam menjadi solusi tak hanya sebagai solusi mengatasi problematika pendidikan namun menerapkan Islam secara paripurna adalah kewajiban dan bukti kecintaan kita kepada Allah serta konsekuensi keimanan. Maka hanya dengan Islam Indonesia mampu menjadi mercusuar ilmu di dunia.

DSN MUI Sahkan 4 Fatwa Terbaru Terkait Investasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia saat ini sedang membahas empat fatwa. Empat fatwa ini dalam rangkaian Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2019 pada 3-4 Juli.

“Membahas dan mengesahkan empat draft fatwa,” kata Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/7).

Adapun empat fatwa itu di antaranya hukum akad wakalah bil istitsmar (investasi yang diwakilkan), sukuk wakalah bil istitsmar, penyelenggaraan pialang asuransi dan pialang reasuransi berdasarkan prinsip syariah serta keempat biaya riil dalam ta’awidh (ganti rugi) akibat wanprestasi.

Dia mengatakan fatwa DSN-MUI merupakan ketetapan hukum Islam dalam bidang ekonomi syariah.

Penetapannya dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal pokok yaitu kekuatan dalil-dalil syariah yang menjadi landasan fatwa dan fatwa harus mempertimbangkan terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas dan lebih meyakinkan bagi tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia.

“Pendapat ulama tentang hukum suatu masalah yang dalam timbangan DSN-MUI tidak memenuhi dua kriteria tersebut, tidak dipakai oleh DSN-MUI sebagai bahan pertimbangan penetapan fatwa,” kata dia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan fatwa diperlukan sebagai acuan bersama dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan.

Sumber: republika.co.id

 

PBNU: Parpol Islam Harus Perkuat Kepentingan Umat

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy Faishal Zaini menyatakan partai politik (parpol) Islam yang lolos ke parlemen periode 2019-2024 harus bisa menguatkan kepentingan politik umat Islam. Terutama dalam pelaksanaan keberagamaan.

“Ini agar lebih dapat meningkatkan pendekatan atau taqorrub kita kepada Allah subhanahu wa ta’ala dengan cara memberikan perlindungan-perlindungan dan pembelaan-pembelaan,” kata dia, Rabu (3/7).

Helmi mencontohkan penyelenggaraan ibadah haji. Menurut dia, penyelenggaraan ibadah haji dari hulu ke hilir itu harus betul-betul mendapat perhatian parpol-parpol Islam.

Parpol Islam harus menelaahnya agar proses penyelenggaraan ibadah tersebut bisa jauh lebih baik.

“Misalnya soal apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban negara kepada jamaah, dan juga harus ditingkatkan kualitasnya,” papar dia.

Parpol-parpol Islam, lanjut Helmy, juga harus memberi perhatian lebih pada ekonomi umat Islam. Perekonomian umat Islam harus diperkuat dan untuk memperkuatnya maka harus didukung kebijakan-kebijakan politik.

“Supaya regulasi tidak hanya berpihak pada yang besar sehingga melahirkan kartel dan monopoli. Tapi harus mulai dicarikan solusi, terobosan-terobosan, agar ekonomi umat Islam ini bisa bangkit,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

KH Ma’ruf Amin Mengaku Belum Diajak Bicara Jokowi soal Jatah Menteri

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kiai Haji Ma’ruf Amin meyakini Joko Widodo alias Jokowi akan meminta masukannya saat menyusun kabinet.

Namun, Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengungkap belum tahu siapa saja yang akan jadi menteri.

Ma’ruf menyampaikan hal ini ketika dimintai konfirmasi soal calon menteri dari Nahdlatul Ulama (NU).

Mantan Rais Aam PBNU itu juga menyebut, belum memberi usulan kepada Jokowi soal siapa-siapa saja orang NU yang layak menduduki kursi menteri. Jokowi pun, kata dia, belum meminta masukan dari dirinya.

“Belum ada pembicaraan soal kabinet. Saya belum memberi usulan. Kalau NU, biar NU saja yang usulkan. Nanti kan Pak Jokowi bicarakan juga dengan saya,” ujar Ma’ruf seperti dikutip dari RMCO (Rakyat Merdeka), Rabu (3/7).

Karena itu, dia belum tahu berapa jatah menteri yang didapat NU, Muhammadiyah, serta parpol-parpol koalisi 01.

Bahkan, Jokowi belum membicarakan soal kriteria para calon menteri, termasuk menteri muda. Ma’ruf menegaskan, jatah menteri sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. “Paling nanti dibahas,” imbuhnya.

sumber: jpnn.com

PKB Minta Jatah 10 Menteri, Nasdem Usul 11 Orang Kadernya

JAKARTA (Jurnlislam.com)–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap bisa mendapatkan 10 jatah kursi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf dalam lima tahun ke depan.

Menanggapi itu, politikus Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai, permintaan 10 kursi tersebut berlebihan, sebab jika dilihat berdasarkan kursi di DPR seharunya jatah NasDem lebih besar dibanding PKB.

“Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11,” kata Taufiqulhadi sembari berkelakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Taufiqulhadi mengatakan, jatah kursi menteri tidak elok jika diumbar ke publik sebab hal itu merupakan wilayah presiden sebagai pemegang kekuasaan.

“Klaim-klaim itu tak terlalu tepat, itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan pak presiden terpilih secara langsung. Jadi ga perlu diungkapkan kepada publik,” paparnya.

Adapun terkait dengan jatah kursi yang saat ini telah di peroleh NasDem, Taufiqulhadi mengatakan bahwa pihaknya akan mempertahankan kursi tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan pihaknya meminta tambahan jatah kurai di periode kedua ini.

“Dengan suara NasDem lebih besar lagi sekarang, jadi kursi yang ada dipertahankan, dan NasDem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dipertahankan, dan bisa dapat lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tetap berharap mendapatkan jatah 10 menteri di dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

“Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB,” kata Muhaimin dalam acara “Dialog Kebangsaan”, di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI, di Jalan Widya Chandra, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Sabtu 18 Mei 2019.

sumber: okezone.com