Berita Terkini

Gedung Kantor Berita Antara di Papua Ikut Dirusak

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Akhmad Munir sangat menyesalkan terjadinya perusakan atas sejumlah gedung pemerintahan dan layanan publik di Jayapura, Papua, termasuk yang dialami Kantor Berita Antara saat berlangsungnya aksi massa, Kamis (29/8).

“Kami memercayakan aparat keamanan dan penegak hukum secepatnya memulihkan kondisi dan memproses hukum pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis,” kata Akhmad, Jumat (30/8).

Akhmad juga menjabat salah seorang ketua PWI Pusat ini mengatakan, Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara terikat dan patuh pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Antara merupakan kantor berita resmi negara yang telah berdiri sejak 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan. Antara merupakan salah satu kekayaan milik bangsa yang harus tetap ada selama-lamanya,” katanya.

Untuk itu, setiap warga negara wajib merawat keberadaan dan keberlangsungan kantor berita milik bangsa ini.

Dia juga berpesan khusus kepada para wartawan Antara yang bertugas di Papua tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan diri, melakukan cek dan cek berulang kali dalam peliputan untuk mendapatkan bahan berita, serta berperan dalam menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.

Aksi massa yang berlanjut dengan anarkis pada Kamis (29/8) telah menyebabkan beberapa gedung perkantoran rusak karena dilempari dan dibakar, di antaranya Gedung Majelis Rakyat Papua (MPRP), Gedung Kantor Pos, Gedung Telkomsel, pertokoan, perkantoran, termasuk gedung kantor Antara.

Sumber: republika.co.id

Menkumham Sesalkan Aksi Pembakaran Lapas di Papua

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyesalkan aksi pembakaran sejumlah gedung oleh massa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8).

Menurut Yasonna, salah satu gedung yang dibakar massa adalah lembaga permasyarakatan (Lapas) Abepura, Jayapapua.

Yasonna mengungkap, ada beberapa ruangan Lapas terbakar dan narapidana yang melarikan diri pasca kejadian tersebut.

“Itu yang kita sesalkan, kami di Lapas Abepura juga ada sedikit insiden, dapur dibakar ada empat (narapidana) melarikan diri,” ujar Yasonna kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/8).

Yasonna mengaku, sudah memerintahkan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Papua maupun Papua Barat untuk terus bersiaga.

Ia juga meminta jajarannya tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi maupun memprovokasi pihak lain.

“Jangan terprovokasi dan jangan meprovokasi, supaya tetap tenang dan berupaya juga melakukan dialog, melakukan, menemui tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk dapat merajut kembali bersama-sama sebagai anak bangsa untuk membangun Papua, itu yang kita lakukan,” kata Yasonna.

Yasonna menegaskan perhatian dan keseriusan Pemerintah dalam menangani masalah rasialisme terhadap mahasiswa Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.

Bahkan, menurut Yasonna, Presiden telah menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk terlibat langsung dalam proses penanganan.

sumber: republika.co.id

Presiden Jokowi dan Kabinet Baru Disarankan Berkantor di Papua

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Papua karena dapat menyejukkan suasana di wilayah tersebut.

Apalagi pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf menang 90 persen suara di Papua.

“Saya usulkan agar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua. Sebagai pemenang lebih dari 90 persen suara di Papua, langkah itu tentu bisa menyejukkan suasana di Papua,” kata Andre di Jakarta, Jumat (30/8).

Dia meyakini kehadiran Presiden di Papua akan menyejukkan suasana, karena kemenangan 90 persen suara di Papua ketika Pemilu Presiden 2019 menunjukkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Jokowi.

Selain itu, menurut dia, kehadiran Presiden Jokowi di Papua dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua.

“Kehadiran Presiden juga akan menunjukkan bahwa beliau serius menyelesaikan persoalan di Papua,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai sangat baik kalau ada yang mengusulkan agar Presiden Jokowi berkantor di Papua untuk menunjukkan kedekatan kepada rakyat.

Dia mencontohkan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di Yogyakarta ketika terjadi bencana di wilayah tersebut.

“Apalagi Jokowi menang mutlak di Papua ketika Pilpres 2019, 90 persen lebih, sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat Papua khususnya dengan menang banyak, saya kira harus dekat,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya di Papua bisa melihat langsung, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang terjadi sesungguhnya dan kenapa masyarakat Papua begitu kecewa.

Sumber: republika.co.id

 

Bupati Indragiri Hilir Berharap Proper Pengelolaan Zakat Dapat Kurangi Kemiskinan

Indragiri Hilir (Jurnalislam.com) – Bupati Indragiri Hilir, Muhammad Wardan menyambut baik Program Percontohan (Proper) Daerah Binaan Ditjen Bimas Islam Kemenag. Ia pun berterima kasih karena Indragiri Hilir terpilih sebagai salah satu pilot projek program kampung zakat melalui proper Ditjen Bimas Islam.

“Saya atas nama pemerintah Inhil mengapresiasi dan mendukung program Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf selaku koordinator program dan Baznas selaku pelaksana yang didukung seluruh Baznas di semua tingkatan,” kata dalam sambutannya di Masjid Nur Jihad, Indragiri Hilir, Kamis (29/8/2019).

Dia berharap dengan adanya proper melalui pengelolaan zakat ini angka kemiskinan di Inhil khususnya dan Indonesia umumnya dapat berkurang.

“Maka itu atas nama pemerintah saya berharap terutama kepada jajaran pemerintah untuk kita betul-betul mendukung Proper dari Ditjen Bimas Islam,” tuturnya.

Dia menekankan kepada masyarakat Inhil untuk menunjukkan kesungguhannya dalam mendukung Proper Bimas Islam secara sungguh-sungguh.

“Jangan sampai program yang baik ini, tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat malah diam, tidak menunjukkan keseriusannya,” pungkasnya..

 

Bimas Islam Resmikan Proper Daerah Binaan di Indragiri Hilir

INDRAGIRI HILIR (Jurnalislam.com) – Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin meresmikan program percontohan (proper) daerah binaan di Indragiri Hilir, Pekanbaru pada Kamis (29/8/2019). Dalam sambutannya, Muhammadiyah Amin menyatakan program percontohan daerah binaan adalah sebagai bentuk negara hadir di tengah masyarakat.

“Ini sebagai bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memperdayakan ekonomi,” katanya dalam sambutan di Masjid Nur Jihad, Indragiri Hilir, Tembilahan, Pekanbaru, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, proper adalah program inovasi satu di antara daerah kerja Kementerian Agama. Saat ini, sebelas unit eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Agama berlomba-lomba memunculkan program yang inovatif dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat, namun dengan kerja bersama dan semangat membangun masyarakat yang lebih baik seluruh jajaran unit kerja eselon II di lingkungan Ditjen Bimas Islam bersedia mendorong program percontohan ini.

“Bimas islam memulai dari proper daerah binaan,” pungkasnya.

Pasalnya proper di Indragiri Hilir adalah daerah ketiga. Sebelumnya program diluncurkan pertama kali di Daerah Sambas pada tahun 2018 dan lanjut ke Bekasi pada April 2019.

Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat Rektor di IAIN Gorontalo menegaskan bahwa dengan adanya program ini setidaknya terdapat tiga alasan mengapa program percontohan ini digulirkan, pertama, proper ini merupakan wujud dari visi misi Ditjen Bimas Islam. Kedua, bahwa negara hadir dalam kehidupan bermasyarakat khususnya mustahik, dengan zakat setidaknya mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki. Dan ketiga, komitmen Kementerian Agama dengan tag line lebih dekat melayani.

Muhammadiyah Amin pun di akhir sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Bupati Indragiri Hilir beserta jajarannya dan sekaligus kepada warga Sungai Beringin atas terselenggaranya Peresmian Proper Daerah Binaan Bimas Islam yang ketiga ini.

Din Minta Jokowi Prioritaskan Urusan Papua Ketimbang Ribut Pindah Ibu Kota

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta kebijaksanaan pemerintah terhadap persoalan yang terjadi di tanah Papua.

Din bahkan meminta wacana pemindahan ibu kota untuk ditunda, menyusul persoalan Papua yang tak bisa dianggap remah.

“Sebaiknya presiden, pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua,” kata Din di Jakarta, Rabu (28/8).

Din menyebut saran itu disampaikan secara pribadi, bukan atas nama lembaga manapun.

Din menegaskan hingga saat ini dia nyaris tak peduli dengan wacana pemindahan ibu kota yang resmi telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8) lalu.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota tentu akan menguras tenaga. Sebaiknya, kata dia, pemerintah mestinya mengerahkan segala daya upayanya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi di Papua.

“Saya kira pemindahan ibu kota bisa ditunda enggak usah lah, apalagi urgensinya belum cukup tersedia dalam keadaan negara katanya mengalami defisit keuangan, dari mana nanti biayanya fokus pada masalah yang hari ini dihadapi,” katanya.

sumber: cnnindonesia.com

Sempat Dilarang, Aparat Akhirnya Izinkan Massa Kibarkan Bendera OPM di Depan Istana

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sejumlah mahasiswa Papua yang berunjuk rasa menuntut referendum sempat dilarang mengibarkan Bendera OPM Bintang Kejora di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Aparat tidak ingin bendera tersebut dikibarkan di depan kantor Presiden Jokowi.

Mulanya, puluhan mahasiswa Papua itu berunjuk rasa di depan Mabes AD, Jakarta. Mereka masih boleh mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Namun, saat massa bertolak ke depan Istana untuk berunjuk rasa, aparat melarang bendera tersebut dikibarkan.

Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Mereka ingin meluapkan aspirasinya.

Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi. Bahkan, sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Merdeka.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan. Mereka mengizinkan massa menuju depan Istana dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setiba di depan Istana, orator lalu menyuarakan aspirasi massa. Mereka mengecam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Mereka juga mengutuk pelaku yang melakukan tindakan pemukulan berujung penangkapan di Ternate dan Ambon. Selain itu, massa juga menuntut rasialisme terhadap masyarakat Papua dihentikan.

Selanjutnya, mereka meminta aparat TNi/Polri yang melakukan provokasi untuk dipecat. Hal itu dinilai patut dilakukan.

Sumber: cnnindonesia.com

Ketika Bendera OPM Berkibar di Depan Istana Negara

CNN Indonesia — Massa mahasiswa Papua kembali mengibarkan Bendera OPM Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Mereka juga meminta Presiden Jokowi agar menemui massa.

Bendera Bintang Kejora juga sempat dikibarkan di depan Istana Negara oleh massa dari Papua yang berunjuk pada rasa pekan lalu.

Sejumlah mahasiswa terlihat mengibarkan bendera Bintang Kejora persis di depan Istana Merdeka. Ada empat bendera bintang kejora yang dikibarkan dengan menggunakan bambu berukuran panjang.

Selain bendera, puluhan mahasiswa juga terlihat mengenakan baju dan menggambar bendera Bintang Kejora di tubuhnya.

Sebelum tiba di depan Istana, sejumlah aparat Kepolisian yang berjaga sempat melarang massa mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Mengetahui larangan itu, massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka.

Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi. Bahkan sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Negara.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan dan mengizinkan massa menuju depan Istana Negara dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setiba di depan Istana Merdeka, seorang orator sempat meminta Presiden Jokowi menemui massa aksi. Hal itu diminta sebagai bentuk respon atas permintaan massa yang menunut referendum bagi Papua.

Sumber: cnnindonesia.com

Ribuan Bendera Tauhid dan Merah Putih Siap Berkibar di Parade Ukhuwah Soloraya

SOLO (jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama elemen umat Islam Soloraya akan mengadakan aksi Parade Ukhuwah bertajuk ‘Merdeka Dengan Semangat Persatuan Hijrah dan Tauhid’ pada ahad, (1/9/2019).

Kegiatan yang juga dalam rangka menyambut tahun baru hijriah 1441 H dan peringatan kemerdekaan RI ke 74 tersebut rencananya akan dimulai dengan longmarch dari Kottabarat dan finish di Ngarsopuro, Surakarta.

“Rute dilewati kota barat-Perempatan Gendengan- jalan Slamet Riyadi finish di perempatan Ngarsopuro. Dalam longmarch rencananya juga akan dikawal pasukan berkuda,” kata Humas DSKS Endro Sudarsono kepada jurniscom kamis, (29/8/2019).

Menurut Endro, dalam Parade Ukhuwah tersebut akan dikibarkan ribuan bendera tauhid dan bendera merah putih serta akan dihadiri tokoh Islam muda ustaz Felix Siauw.

“Dipastikan ustaz Felix Siauw hadir, Selain itu ada tokoh lokal seperti Dr. Muinudinillah Basri, ustaz Tengku Azhar, ustaz Mas’ud Izzul Mujahid dan ustaz Sahadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Endro menghimbau kepada semua peserta untuk mengunakan pakaian berwarna putih. “Dengan membawa atribut bendera tauhid dan bendera merah putih,” tandasnya.

LAZ Solopeduli Bantu Warga Sragen Salurkan Air Bersih

SRAGEN (Jurnalislam.com)- Pada bulan Agustus dampak kekeringan semakin meluas,  akibatnya di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sragen terkena dampaknya. Informasi tersebut langsung di respon oleh relawan Sigab Solopeduli pada hari Rabu 28/8.

 

Sebanyak 7 truk tangki air bersih dengan kapasitas 8 ribu liter didistribusikan untuk warga di Kecamatan Sukodono, Jenar dan Gesi yang masuk wilayah Kabupaten Sragen tersebut.

 

Sementara warga yang mengalami kesulitan air bersih, sejak pagi telah menunggu di tempat yang telah ditentukan. Mereka menunggu sambil mambawa jerigen atau bak penampungan untuk menerima distribusi air bersih dari mobil tangki.

 

Salah satu Relawan Sigab Solopeduli, Nurudin menuturkan bahwa bantuan air bersih kepada warga tersebut dilakukan karena warga di Dusun tersebut dideteksi kesulitan air bersih. Kekeringan terjadi sudah sejak lama. Sebagian warga juga mengeluhkan air di sumur sudah mengering sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 

Ginah (61) salah satu warga penerima bantuan air bersih di Dukuh Mangen RT 37 Desa Baleharjo Kecamatan Sukodono Sragen menyampaikan sangat terbantu dengan bantuan dari Solopeduli.

 

“Matur suwun kagem Solopeduli sing sampun maringi bantuan air Mugi dibalas marang Gusti Allah (Terima kasih buat Solopeduli, yang sudah memberikan bantuan air bersih, semoga dibalas oleh Allah),” ucapnya.

 

Direktur Umum Solopeduli, Sidik Anshori berharap bantuan air yang diberikan bisa sedikit meringankan kebutuhan warga.

 

$Banyak pihak memprediksikan hujan baru akan turun sekitar Oktober, jadi air yang kita berikan bisa digunakan sehemat mungkin,” katanya.

 

Untuk memaksimalkan bantuan air bersih, Solopeduli mengajak perusahaan, instansi, organisasi, komunitas dan personal untuk bersama-sama mengumpulkan dana untuk program air bersih.

 

“Kami sangat mengerti bagaimana susahnya hidup tanpa air yang mencukupi, maka mari bersama sama kita bantu mereka yang membutuhkan,” tandasnya.