Berita Terkini

Polda Jabar Akui Oknum Anggotanya Bagikan Miras ke Pengunjuk Rasa Papua

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Polda Jawa Barat (Jabar) mendalami kasus oknum polisi yang diduga memberikan minuman beralkohol kepada mahasiswa Papua yang sedang melakukan aksi di Gedung Sate, pada Kamis (22/8/2019). Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jabar kini tengah memeriksanya. 

“Dapat di pastikan Polda Jabar periksa saat ini juga terhadap oknum polisi yang berikan minuman kepada warga Papua di Bandung,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Trunoyudo melalui pesan singkat, Jumat (23/8/2019).

Truno mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak mewakili Polri, namun atas nama pribadi.

Sebelumnya, Kapolda Jabar Rudy Sufahriadi telah memastikan keamanan mahasiswa atau warga Papua yang berada di Jabar. 

“Bukan mewakili Polri tetapi pribadi oknum tersebut. Kapolda Jabar juga sudah sampaikan bahwa Polda Jabar Jamin keamanan pelajar dan mahasiswa serta seluruh warga Papua dan Papua Barat di Jawa Barat,” katanya.

Menurutnya, Polda Jabar tidak membedakan perlakuan satu sama lainnya. Bahkan, mahasiswa atau warga Papua merupakan saudara se-Tanah Air.

“Karena itu saudara kita, mari kita hidup damai dan tentram, untuk menciptakan situasi yang kondusif di tanah Pasundan,” terangnya.

Trunoyudo menambahkan, oknum polisi tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Jabar. Apabila terbukti bersalah, oknum itu akan diberikan sanksi tegas. 

“Bidang Propam Polda Jabar telah menindak lanjuti untuk memeriksa oknum polisi tersebut dan akan melakukan proses penindakan kepada oknum tersebut dan akan mendapatkan sanksi tegas secara prosedural sesuai dengan kesalahannya,” kata dia. 

sumber: republika.co.id

Narasi Radikalisme Mahfud MD yang Absurd dan Tendensius

Oleh: Ainul Mizan*

(Jurnalislam.com)–Di dalam sebuah forum diskusi, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof Mahfudz MD menyatakan bahwa ada Ulama Arab yang lari ke Indonesia membawa uang jutaan dollar untuk menyebarkan paham radikal. Menurutnya, Ulama Arab yang lari tersebut adalah yang lolos dari penangkapan otoritas Arab Saudi (www.gatra.com, 16 Agustus 2019). Tentunya menurutnya pula, ini adalah trend baru penyebaran paham Radikal.

Banyak pihak yang menyesalkan pernyataan Mahfudz MD tersebut. Di antaranya, Kyai Anton Tabah menilai bahwa tidak layak seorang tokoh nasional seperti Mahfudz ini melakukan kegaduhan berulang kali (news.beritaislam.org, 19 Agustus 2019).

Prof. Din Syamsuddin menyatakan bahwa pernyataan Mahfudz tersebut meresahkan. Kalau memang mengetahui lebih baik langsung dilaporkan kepada polisi, biar jelas (kiblat.net, 19 Agustus 2019).

Dari pernyataan Prof Mahfudz tersebut, ada beberapa hal yang patut dicermati bersama sebagai berikut ini.

Pertama, sejak tahun 2017 terjadi penangkapan besar – besaran yang menyasar aktivis HAM, wartawan, peringgi bisnis hingga ulama moderat di Arab Saudi, seperti dikutip oleh The Middle East Monitor.

Seperti dikutip oleh Jawapos.com tanggal 2 Agustus 2018, ada 2 aktivis perempuan yang ditangkap. Pada 23 Agustus 2018, Arab Saudi menangkap Imam Masjidil Harom, Syaikh Thalib. Mereka dinilai bertentangan dengan kebijakan kerajaan. Muhammad bin Salman sendiri berupaya mengarahkan Arab Saudi kepada paham Islam Moderat.

Artinya, siapapun yang dinilai melakukan pembangkangan terhadap kebijakan pemerintahan menjadi sasaran penangkapan.

Kedua, Dengan menyatakan ada ulama Arab yang menyebarkan paham radikal, mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap sebuah bangsa tertentu, yang dalam hal ini adalah bangsa Arab.

Patut diketahui bersama bahwa bangsa Arab memiliki hubungan yang erat dengan Nusantara ini. Paling tidak terlihat dalam 2 hal yakni hubungan sosial budaya dan hubungan dalam perjuangan kemerdekaa’n Indonesia.

Hubungan sosial budaya ini terlihat dari proses masuknya Islam ke Nusantara. Banyak ulama keturunan Arab yang menyebarkan Islam misalnya di tanah Jawa. Ada Syaikh Jumadil Kubro dan lainnya. Juga dari Wali Songo, mayoritasnya adalah ulama yang memiliki garis keturunan Arab dan sekitarnya.

Di masa penjajahan, tidak sedikit peran dari ulama – ulama keturunan Arab dalam upaya merebut kemerdekaan. Di antaranya adalah Habib Abu Bakar bin Ali Shahab yang mendirikan Jamiat Khoir. Ada Abdurrohman Baswedan yang menyerukan agar orang – orang keturunan Arab membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Bahkan banyak Ulama Nusantara yang menimba ilmu dari ulama – ulama Arab. Ambil contoh seperti KH Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, Syaikh Nawawi al Bantani dan lainnya. Mereka semua menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Bagi para penjajah, mereka adalah para radikalis yang mengancam eksistensi dan keberlangsungan penjajahannya di bumi Indonesia.

Ketiga, Dengan menyematkan tuduhan radikal kepada ulama dengan istilah ulama radikal, ini sudah merupakan framing terhadap Islam. Secara khusus dengan apa yang disebut sebagai Islam Radikal.

Ada benang merah yang nyata dengan kegaduhan tentang Enzo yang berfoto dengan bendera tauhid. Lagi – lagi, Ptof. Mahfudz MD dengan entengnya menyatakan bahwa TNI kecolongan. Tentang bendera Tauhid ini ada upaya untuk menjadikannya sebagai simbol Radikalisme, yang dilekatkan pada upaya mengganti ideologi negara.

Sesungguhnya kemunculan Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengubah tatanan jahiliyyah menjadi tatanan yang islami. Sesungguhnya umat Islam di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Fenomena – fenomena yang tidak sesuai dengan ajaran Islam harusnya diubah dan diperbaiki.

Maraknya pergaulan bebas, narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya merupakan fenomena kehancuran sebuah bangsa. Lantas, apakah upaya untuk menjadikan umat Islam di negeri ini agar kembali kepada Islam secara paripurna dicap sebagai gerakan radikalis yang layak untuk dikriminalisasi??

Akankah maraknya persekusi kepada ulama dan simbol – simbol Islam menjadi pertanda awal bahwa negeri ini berproses menjadi negeri yang sekuleris – radikalis?

Sudah selayaknya bagi para tokoh dan intelektual muslim di negeri ini, berjuang bagi terwujudnya tema dari hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yakni SDM Unggul, Indonesia Maju. Para tokoh dan intelektual hendaknya mampu memformulasikan dengan baik langkah – langkah kongkret di dalam penyiapan SDM yang unggul. Tentunya SDM yang unggul tidak dilahirkan dari generasi muda yang akrab dengan budaya hedonis, dan permissive.

SDM yang unggul itu lahir dari lingkungan yang baik. Sebuah lingkungan yang lekat dengan nuansa keimanan dan ketakwaan. Karena hanya generasi yang bertakwa, yang taat pada syariat Tuhannya, akan mampu membebaskan negeri ini dari segala bentuk penjajahan, baik penjajahan politik, ekonomi, dan sosial budaya, di samping kemerdekaan dari penjajahan secara fisik.

  • Penulis tinggal di Malang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodata Penulis

Nama Lengkap            : Ainul Mizan

Pekerjaan                    : Guru

Alamat                        : Jalan Kanjuruhan Tlogomas Malang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUI Khawatir Kalau Ceramah Internal UAS Dipidanakan Akan Muncul Konflik Antar Agama

 

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi berharap persoalan video ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) yang viral di media sosial tak berlanjut ke ranah hukum.

Hal tersebut lantaran yang bersangkutan telah menjelaskan maksud dan tujuan dari ucapannya yang ada di dalam video tersebut.

Seperti diketahui, UAS hari ini telah mendatangi MUI untuk menjelaskan peristiwa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut.

“Maka kami memanggil di sini supaya reda dan jgn masuk ke ranah hukum. Ini masuk ke wilayah yang sifatnya kultural yang sifatnya antar sesama tokoh agama,” kata Masduki di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Menurut dia, bila itu tetap diproses ke dan dilanjutkan ke meja hijau, maka ke depannya nanti akan timbul konflik antar agama.

Sebab, di medsos pun bertebaran video yang berkonten menjelek-jelekkan ajaran agama Islam.

“Karena ternyata sudah ada video-video viral yang lain, umat islam merasa tersinggung oleh video yang viral itu. Jadi ini tidak akan selesai, nanti masuk lagi ke wilayah hukum,” ujarnya.

Masduki meminta kepada seluruh masyarakat untuk menyudahi perdebatan ihwal masalah itu.

“Ketika selesai pilpres yang hangat itu kita sedang ingin menjahit dan ingin mendinginkan suasana. Jangan kemudian melebar lagi. Jadi itulah tujuan kami dalam rangaka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia.

Sekadar informasi, video UAS sedang ceramah di depan umatnya viral di media sosial.

Ustadz Abdul Somad kemudian ‎dilaporkan oleh beberapa pihak ke kepolisian karena ceramahnya tersebut diduga telah menistakan simbol agama lain.

sumber: okezone.com

 

Nilai UAS Berdakwah Untuk Internal, Habib Novel : Kita Punya Privasi

SURAKARTA (Jurnalislam.com)–Pimpinan majelis Ar Raudhah Surakarta, Habib Novel Alaydrus, yang sempat bersimpati terhadap UAS atas gerakan ulama-ulama masuk kampung, menilai telah terjadi pelanggaran privasi dalam kasus yang menjerat sang ustaz.

“(Dakwah) internal, internal. Kalau memang internal, kemudian dikeluarkan oleh siapapun itu orangnya, kemudian yang berbicara dipersalahkan, maka negara ini akan repot nanti. Setiap orang kan punya privasi,” ujar Habib Novel.

Ia yakin UAS adalah pendakwah yang tahu ruang dan waktu dalam menyampaikan materi dakwahnya,

“UAS orang yang paham di ruang dan waktu, di mana dia harus bicara, temanya apa.”

Ia khawatir bila kasus UAS dibiarkan, maka “ini akhirnya dipakai oleh siapapun untuk menyalahkan orang lain”.

Sumber: viva.co.id

 

UAS Tegaskan Tak Akan Minta Maaf

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ustaz Abdul Somad memenuhi undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjelaskan duduk persoalan terkait video viral ceramahnya.

Dalam konferensi pers di kantor MUI, Menteng, Jakarta, itu UAS menjelaskan kepada awak media soal konteks video itu. UAS juga menjawab apakah akan meminta maaf.

“Saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam, di dalam rumah ibadah saya. Bahwa kemudian ada yang tersinggung dengan penjelasan saya, apakah saya mesti meminta maaf?” kata dia.

UAS dalam kesempatan itu juga mengutip surah al-Maidah ayat 73. Sebelum membacakan ayat itu, dia mengucapkan maaf karena memang isi ayat tersebut berkaitan dengan agama selain Islam.

“Dalam Islam dikatakan, ‘Sesungguhnya’, maaf, ‘kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga’. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam, lalu orang yang mendengar itu tersinggung atau tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Kalau saya minta maaf, berarti ayat itu mesti dibuang,” ujarnya.

UAS memenuhi undangan MUI terkait polemik rekaman video ceramahnya soal salib tiga tahun lalu yang berujung pada pelaporan ke polisi. Dia tiba di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 15.48 WIB, Rabu (21/8).

UAS datang dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih berpelat D 1173 AGS. Saat mobil berhenti, terlebih ketika UAS turun, awak media langsung mengerubungi pria yang menempuh pendidikan S1 di Al-Azhar Kairo Mesir itu.

UAS yang mengenakan kopiah khasnya dan baju koko putih lengan panjang ini sesekali melempar senyum kepada seseorang yang hendak menyalaminya. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkannya. Dengan kawalan, dia langsung menaiki lift menuju lantai 2 untuk menemui pimpinan MUI.

 

Bareskrim Akui Berhati-hati Tindak Lanjuti Pelaporan UAS

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Reserse Kriminal Polri membuat tim untuk mengevaluasi pelaporan yang ditujukan pada Ustaz Abdul Somad (UAS). UAS dilaporkan ke polisi terkait ceramahnya yang dianggap menodakan agama.

“Bareskrim sudah membentuk tim dan sudah melakukan evaluasi terhadap materi laporan dan barang bukti diajukan pihak pelapor,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Rabu (21/8).

Laporan yang diterima Bareskrim masih terlebih dahulu didalami dan dalam penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga belum berencana memeriksa saksi dalam waktu dekat. Polisi memilih mendalami dahulu pelaporan itu.

“Itu masih didalami dulu. Masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” ujar Dedi.

Polri tampak memilih berhati – hati dalam menindaklanjuti kasus yang menyenggol unsur agama tersebut. Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul juga menyatakan, penyidik perlu mempelajari kasus tersebut.

“Dipelajari dulu. Kalau memenuhi unsur ITE-nya baru diserahkan ke Siber,” kata dia.

sumber: republika.co.id

Jamaah Haji Indonesia Sandang Jamaah Paling Tertib

MAKKAH (Jurnalislam.com) – Berbagai pujian dilontarkan kepada pengelolaan haji Indonesia maupun jamaahnya.

Bahkan, jamaah haji Indonesia sebagai jamaah  terbesar di dunia setiap tahunnya kerap mendapat predikat jamaah haji paling teratur, tertib, dan disiplin.

Pengakuan itu dilontarkan oleh banyak pihak. Untuk tahun ini saja, di antaranya, Imam Masjid Al Haram Syekh Hasan bin Abdul Hamid Al Bukhari,.

Ada juga Gubernur Madinah Pangeran Faishal bin Salman, Direktur Haji dan Umrah Diyanet (Direktorat Urusan Keagamaan Turki) Ramzi Birjan,

hingga Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato’ Sri Syed Saleh Bin Syed Abdul Rahman.

Bahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia pernah dipilih secara resmi menjadi jamaah haji terbaik di dunia oleh World Hajj and Umrah Convention (WHUC) pada 2013.

Dari sisi kesehatannya, pada 2018 lalu Pemerintah Arab Saudi melalui Komite Kantor Urusan Haji Makkah Al-Mukarramah.

Mereka   memberikan penghargaan pelayanan kesehatan jamaah haji Indonesia yang terbaik dari seluruh negara.

sumber: ihram.co.id

 

Tegaskan Urusan UAS Soal Internal, MUI Akan Kunjungi Tokoh Agama Kristen

JAKARTA (Jurnalislam.com)– MUI akan melakukan mediasi ke berbagai tokoh agama terutama kalangan Katolik dan Protestan.

Ini dilakukan agar polemik video viral ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) tidak berbuntut panjang di meja hijau.

“Langkah MUI agar bagaimana ini tidak masuk ke wilayah hukum. Karena  ini bisa dicabut,” kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi, saat disinggung soal laporan terhadap video ceramah UAS yang sudah masuk ke Bareskrim Polri, di kantor MUI, Menteng, Jakarta, Rabu (21/8).

Masduki juga menyebut, selain berkunjung ke para tokoh agama, tidak menutup kemungkinan MUI akan menemui para penggugat UAS. Menurutnya, kunjungan ke para tokoh agama ini adalah solusi atas persoalan yang tengah dihadapi UAS.

“Dan akhirnya akan seperti itu (penggugat akan mencabut laporannya),” paparnya.

Masduki mengingatkan, rakyat Indonesia telah melewati momen pemilihan umum yang menampakkan polarisasi di kalangan masyarakat.

Karena itu, MUI akan berupaya agar polemik video ceramah UAS ini tidak merembet ke masalah lain yang membuat situasi nasional tidak kondusif lagi.

MUI, lanjut Masduki, juga mengimbau kepada masyarakat Muslim terutama jamaah UAS untuk tidak terprovokasi.

Sebab dia juga menyadari UAS merupakan pendakwah kondang yang memiliki banyak pengikut sehingga rawan menimbulkan pro-kontra.

“Jangan sampai melakukan langkah-langkah yang justru membuat tidak kondusif. Ini yang harus kita hindari, kita harus mendinginkan suasana. Termasuk tokoh-tokoh di berbagai daerah agar ikut mendinginkan suasana, jangan terprovokasi. MUI segera bekerja, datang ke berbagai tokoh masyarakat, agar ini bisa selesai,” katanya.

sumber: republika.co.id

 

 

Bersama MUI, UAS Tegaskan Bahas Akidah dan Tak Akan Minta Maaf

JAKARTA – Dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) memberikan langsung klarifikasi ke Kantor MUI Pusat, mengenai videonya yang viral di media sosial beberapa waktu lalu dan disoal oleh kelompok tertentu.

Di hadapan petinggi MUI, menjelaskan lima poin klarifikasi.

“Pertama, saya sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Riau datang bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia pusat, jadi bukan hubungan karyawan; atasan bawahan, tetapi karena saya sebagai bagian dari MUI,” kata UAS di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Kedua, UAS tidak ingin masyarakat menjadi hiruk pikuk karena media sosial. UAS menjelaskan bahwa pernyataannya di Masjid Agung An-Nur, Riau adalah menjawab pertanyaan, bukan pernyataan pribadinya.

“Ketiga, itu disampaikan di komunitas masyarakat muslim dalam kajian khusus Sabtu subuh. Bukan di Damai Indonesia, bukan di tabligh akbar dan bukan di pengajian yang jumlahnya ribuan orang,” ujar UAS.

Keempat, UAS sedang menjelaskan aqidah muslim bahwa malaikat tidak masuk rumah ketika di rumah seseorang ada patung. “Itu menjelaskan aqidah umat Islam,” katanya.

Kelima, UAS tidak lagi memberikan kajian subuh setelah padatnya tabligh akbar. Ia menegaskan bahwa kejadian itu sudah terjadi tiga tahun lalu.

Menjawab pertanyaan wartawan, UAS menyatakan bahwa ia menjelaskan pemahaman Islam yang sesuai dengan aqidah. Maka itu, ia menganggap tidak patut meminta maaf karena konsep di luar keesaan Allah bertentangan dengan ajaran Islam.

“Kalau saya minta maaf, berarti ayat itu mesti diubah. Naudzubillah,” ujarnya.

Pelajar Papua di Yogyakarta Gelar Aksi Solidaritas di Titik Nol Kilometer

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)- Paska munculnya dugaan tindakan rasis terhadap pelajar Papua di Surabaya, ratusan mahasiswa dan pelajar asal Papua yang tergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) melakukan aksi solidaritas dengan melakukan longmarch pada selasa, (20/8/2019) siang.

Massa memulai aksi longmarch dari asrama Kamasan (asrama pelajar Papua) di jalan Kusumanegara, Muju, Umbulharjo, pada pukul 11.40 Wib lalu menuju Titik Nol Kilometer Jogja yang berada di jalan Penembahan Senopati, Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta dengan membawa atribut spanduk.

Dalam aksi tersebut, massa meminta aparat kepolisian untuk menangkap dan mengadili pelaku yang diduga melakukan tindakan rasis terhadap penghuni asrama pelajar Papua di Surabaya.

“Tangkap dan adili aktor dan intelektual pelaku dalam pengepungan Asrama Kamasan Papua Surabaya dan penyerangan aksi mahasiswa Papua di Malang (15 Agustus 2019),” kata jutu bicara aksi Rico Tude.

Selain itu, ia juga meminta petinggi TNI dan Satpol PP Surabaya untuk memecat oknum anggotanya yang diduga melakukan provokasi penyerangan Asrama mahasiswa Papua.

“Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, KODIM Surabaya dan Pemerintah Daerah Surabaya bertanggung jawab atas Pembiaran terhadap TNI, Pol PP dan Ormas Reaksioner yang dengan sewenang-wenang mengepung dan merusak Asrama Kemasan Papua,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan rasisme terhadap masyarakat Papua. “Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan di West Papua,” tandasnya.