Berita Terkini

Presiden Jokowi Resmi Umumkan Kaltim Sebagai Lokasi Ibu Kota Baru

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Lokasi ibu kota baru yang dipilih berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegera, Kalimantan Timur.

Jokowi menyampaikan, kajian soal pemindahan ibu kota baru sudah dilakukan secara mendalam sejak tiga tahun lalu.

Dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8), Presiden menyampaikan sejumlah pertimbangan menjadi alasan di balik terpilihnya Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru.

Alasan di balik pemindahan ibu kota baru ini, ujar Jokowi, antara lain minimnya risiko bencana di Kaltim termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.

“Alasan kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda,” jelas Jokowi, Senin (26/8).

Jokowi juga menyatakan, kawasan di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegera dipilih karena sudah memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia 180 hektare lahan yang sudah dimiliki pemerintah.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyambut baik keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, kajian soal pemindahan ibu kota sebetulnya sudah matang dan mengerucut pada kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyambung ke Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Dua kabupaten itu terhubung dan itu yang kita tawarkan yang kita sampaikan kepada Pak Presiden,” katanya.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil sempat membocorkan perihal terpilihnya Kaltim sebagai ibu kota baru.

Menurutnya, kajian kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan yang utama, di samping kajian lain seperti keekonomian, sosial politik, dan kajian lainnya.

Angkat Ceramah Internal UAS, Ada Pihak Diduga Ingin Memecah Kesatuan Bangsa

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Ustaz Abdul Rachim Ba’asyir menilai ada pihak yang ingin memecah persatuan bangsa dengna mengangkat video ceramah internal Ustaz Abdul Somad (UAS).

 

Menurut pria yang karib disapa Ustaz Iim ini, video cerama UAS merupakan ceramah lama.

 

“Jelas sekali itu motifnya adalah bentuk kebencian terhadap Ustadz Abdul Somad sebagai dai Islam sebagai ulama Islam,” kata Ustaz Iim kepada Jurnalislam.com, baru-baru ini.

 

“Bentuknya itu seakan-akan mau penegakan hukum, tetapi mereka sedang lakukan dalam bentuk memecah belahkan terhadap bangsa,” tambahnya.

 

Ia menilai, pihak pembenci UAS ini mencari-cari celah untuk kemudian memenjarakan saudara sebangsanya sendiri.

 

“Mereka mencari alasan untuk hal tersebut, dan ini jelas perlakuan yang tidak pantas untuk dilakukan di negara kita,” katanya.

Pemidanaan Penyampaian Materi oleh Guru Dinilai Membahayakan Negara

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Ustaz Abdul Rachim Ba’asyir menilai ceramah Ustaz Abdul Somad  (UAS) merupakan urusan internal umat Islam.

 

“Kita melihat beliau tidak melakukan kesalahan apapun di mata kita, beliau tidak sedang melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum,” kata Ustaz Abdul Rachim, yang karib disapa Ustaz Iim kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

 

Maka, kata ustz Iim, pihaknya menolak apabila ada orang kemudian melaporkan beliau dan dianggap melanggar hukum padahal itu sebenarnya adalah sebuah pengajian dan itu sebuah proses transfer ilmu.

 

“Kalau sebuah proses proses transfer ilmu dan statemen-statemen. Di dalam pengajaran ilmu oleh seorang guru kepada murid murid, itu dianggap melanggar hukum maka ini berat,=m”

 

Maka, tambahnya,  nanti bisa terjadi kekacauan di negeri ini bisa jadi dosen guru-guru yang sedang menerangkan sesuatu yang terhadap murid-muridnya dianggap salah.

 

“Kalau dianggap melanggar hukum dan sebagainya sebagainya maka ini bisa kacau nanti negara kita,” katanya.

 

Oleh karena itu, ia menilai tidak boleh menyampaikan ajaran dianggap salah.

 

“Beliau memang tidak salah maka kita secara tegas menolak upaya pemenjaraan beliau dan anggapan bahwasanya boleh melanggar hukum,” pungkasnya.

Iim Ba’syir: UAS Hanya Sampaikan Hadits Nabi, Tidak Ada Masalah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Ustaz Abdul Rachim Ba’asyir menilai ceramah Ustaz Abdul Somad  (UAS) merupakan urusan internal umat Islam.

“Kita melihat beliau tidak melakukan kesalahan apapun di mata kita, beliau tidak sedang melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum,” kata Ustaz Abdul Rachim, yang karib disapa Ustaz Iim kepada Jurnalislam.com baru-baru ini.

Menurut ustaz Iim, memang dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa patung merupakan tempat tinggal syaitan.

“Memang sebagaimana catatan oleh Rasulullah. Maka dari itu kita tidak melihat di situ ada unsur kesalahan dari segi akidah Islam, ada isi ajaran Islam tidak ada kesalahan apapun,” tambahnya.

Maka, kata ustz Iim, pihaknya menolak apabila ada orang kemudian melaporkan beliau dan dianggap melanggar hukum padahal itu sebenarnya adalah sebuah pengajian dan itu sebuah proses transfer ilmu.

Bersiap Gelar Rapimwil, PII Jabar Silaturahim dengan Disdik Jabar

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)–Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat periode 2019-2021 beraudiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Jumat/08/2019.

Audiensi diterima langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Siswa Menengah Atas (PSMA), Yesa Sarwedi, di gedung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Radjiman, Cicendo, Bandung.

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dan sinergitas antara PII Jawa Barat yang memiliki concern pada pendidikan dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat selaku pemangku kebijakan.

Pertemuan itu dibuka dengan paparan dari Ketua Umum PW PII Jawa Barat, Taufik Amirudin, tentang angka partisipasi sekolah (APS) Jawa Barat yang hanya mencapai 12,42 % atau rata-rata selesai mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP.

Menurutnya angka tersebut memprihatinkan, ditambah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)  Jawa Barat per 2018 hanya 45,50 % , angka paling rendah se-Indonesia.

“Inilah salah satu latar belakang kami PW PII Jawa Barat ingin bekerjasama dengan disdik Jawa Barat”, tutur Taufik.

Ia menambahkan bahwa kegiatan PII Jaawa Barat akan berfokus kepada pembentukan karakter, akhlak dan adab sebagai upaya kontribusi dalam mewujudkan Jabar Masagi dengan kegiatan edukaif namun tetap cocok dengan pelajar sekarang.

“Kami akan hadir sebagai poros pendidikan lingkar ketiga setelah keluarga dan sekolah”, pungkas Taufik.

Ide-ide PII Jawa Barat tersebut akan disosialisasikan lebih jelasnya dalam Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) pada 31 Agustus 2019 mendatang di Kota Bandung.

Rapimwil

 “Kegiatan Rapimwil ini akan dibuka dengan Focus Grup Discussion (FGD) yang mengundang narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Diskusi ini akan berfokus pada Kolaborasi PII Jawa Barat dalam membangun gerakan literasi, mesjid mengajar dan kepekaan pelajar terhadap kemajuan desa”, kata Wawan selaku Steering Committee Rapimwil.

 

Kabid PSMA, Yesa Sarwedi, mengapresiasi ide-ide dan program PII Jabar. Yesa Sarwedi berterus terang bahwa memang selama ini Disdik Jawa Barat kekurangan tenaga untuk bisa menyentuh para pelajar di tingkat bawah.

 

Selanjutnya ia menambahkan bahwa Disdik siap membantu dan bekerja sama dengan PII dengan memberikan ruang bagi PII sebagai fasilitator para pelajar dalam mengembangkan kompetensinya dan siap memberikan rekomendasi kepada para pelajar untuk mengikuti kegiatan PII.

 

“Untuk kegiatan Rapimwil akhir Agustus mendatang, insya Allah Disdik akan siapkan narasumber  yang kompeten sesuai tema materi yang akan dibahas”, tutup Yesa. (Wawan)

 

Panglima Laskar Jihad Ustaz Jafar Umar Thalib Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pendiri Laskar Jihad, Ustaz Ja’far Umar Thalib, tutup usia pada hari ini, Ahad (25/8), pukul 12.16 WIB tadi. Beliau wafat dalam usia 58 tahun.

“Innalillahi wa inna ilaihi radjiuun…sudah berpulang ke rahmatullah Ustaz Ja’far Umar Thalib jam 12:16 hari ini,” ujar pesan teks yang diterima Republika.co.id,Ahad (25/8).

Menurut Ketua Presidium Mer-C dr Sarbini Abdul Murad, Ustaz Ja’far meninggal di RS Harapan Kita. Rencananya jenazah Ustaz Ja’far akan dimakamkan di Yogyakarta.

“Jenazahnya masih di RS Harapan Kita. Ustaz memang sudah lama sakit jantung,” jelas Sarbini.

Ustaz Jafar Umar Thalib merupakan pimpinan pesantren Ihyaul Sunnah di Provinsi Papua yang juga mantan panglima Laskar Jihad. Pada Juli 2019 lalu, ia divonis lima bulan penjara karena kasus perusakan barang di kediaman Henock Niki di Kota Jayapura, Papua, 27 Februari 2019 lalu.

sumber: republika.co.id

Keuangan Syariah Indonesia Dinilai Belum Bisa Gerakkan Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Industri keuangan syariah dinilai belum dapat menggerakan industri halal di Indonesia.

Padahal kalangan masyarakat dan dunia usaha banyak menaruh ekspektasi bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah bisa sejalan dengan industri halal yang kian berkembang.

Direktur Eksektutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan saat ini industri keuangan syariah belum terintergasi dengan industri halal di Indonesia.

Bahkan, kedua industri ini berjalan masing-masing dan tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara. 

“Persoalnnya belum terintegrasi antara industri halal dengan keuangan syariah. Ada di dua rel berbeda, jalan sendiri tidak pernah ketemu di stasiun. Hal ini terjadi di Indonesia, padahal dua industri ini bisa berkontribusi bagi negara,” ujarnya saat acara ‘Talk Show Mendongkrak Industri Halal dan Ekonomi Syariah Indonesia’ di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (21/8).

Menurut Iksan mandeknya industri halal dan keuangan syariah disebabkan pada pembangunan yang fokus berorientasi pada industri keuangan syariah.

Hal ini tercermin dari sikap Bank Indonesia, Bappenas hingga masyarakat ekonomi syariah yang kurang fokus bergerak pada industri halal.

Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018-2019, Indonesia berada dalam posisi pertama 10 dari negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia. Artinya Indonesia sebagai pasar terbesar industri halal. 

Sebaliknya, Indonesia baru menduduki peringkat ke delapan sebagai negara eksportir produk halal terbesar di dunia di bidang farmasi dan industri kosmetika.

Hal ini menggambarkan kurang berkembangnya industri halal di Indonesia, padahal Indonesia memiliki segenap potensi alam dan sumber daya mulai dari jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni 87 persen dari 260 juta jiwa.

Maka itu, menurut Ikhsan pemerintah harus memberikan stimulus untuk menyatukan kedua industri ini. Setidaknya dibutuhkan regulasi untuk membantu pembiayaan industri halal bagi pelaku UMKM, agar bisa berkembang di Indonesia. 

“Ingat Pak Jokowi adalah ketua Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mari kerja sama dorong agar jadi satu bagian yang penting,” ucapnya.

sumber: republika.co.id

Masterplan Ekonomi Syariah Perkuat UMKM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Meksi).

Adapun masterplan tersebut bertujuan untuk membangun industri halal di Indonesia.

Meksi memiliki empat strategi utama yakni penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan UMKM dan pemanfataan platform ekonomi digital.

Menurut Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia Lukmanul Hakim desain masterplan yang dibentuk KNKS merupakan ide yang bagus untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku UMKM. 

“Tentu masterplan tersebut akan memperkuat apa yang sudah dilakukan KNKS selama ini. Jadi kita berharap Indonesia mengambil peran maksimal dalam industri halal, jangan sampai pemain tanggung sementara potensinya sangat besar,” ujarnya saat acara ‘Talk Show Mendongkrak Industri Halal dan Ekonomi Syariah Indonesia’ di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (21/8).

Lukman mengatakan masterplan tersebut juga bisa mengantisipasi apabila terjadi kematian UMKM di Indonesia. Hal ini akibat serbuan produk halal dari negara lain seperti Malaysia.

“Harus hati-hati ada interkoneksi, ekosistem yang harus dipelajari sebenarnya kita berpikir UMKM penguasaan industri halal dan penguatan serta perlindungan, kalau tidak dipikirkan maka UMKM kita akan mati,” ucapnya.

“Sebagai contoh kita dengan Malaysia di mana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah menandatangani kesepakatan Malaysia, di mana produk Malaysia bisa masuk dengan logo halal,” ucapnya.

Hanya saja, menurut Lukman interkoneksi antara penguatan sektor keuangan syariah dengan industri halal belum memiliki aksi ekskusi secara jelas. Apalagi posisi kelembagaan KNKS maupun BPJPH sebatas level komite setara eselon satu.

sumber: republika.co.id

Mahathir Mohammad Putuskan Dr. Zakir Naik tetap Tinggal di Malaysia

Redaktur: Mazaya

PUTRAJAYA (Jurnalislam.com)–Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohammad mempertahankan keputusannya untuk tidak mendeportasi ulama Dr. Zakir Naik kembali ke negaranya, India, untuk saat ini.

Dr. Zakir Naik yang tinggal di Malaysia sejak 2016 telah mendapat kecaman dari banyak pihak karena ceramah-ceramahnya yang dianggap menimbulkan ketegangan rasial di negara itu.

“Sampai sekarang, tidak ada perubahan (pada pendirian saya),” kata Mahathir kepada wartawan pada Kamis ketika ditanya apakah dia masih mempertahankan keputusannya untuk tidak mengirim Dr. Zakir kembali ke negara asalnya. Demikian diwartakan New Straits Times.

 

Kepolisian Malaysia telah tiga kali melakukan pemeriksaan terhadap Naik terkait pernyataannya dan melarangnya memberikan ceramah di aktivitas publik untuk menghindari ketegangan.

Pada Selasa, Dr. Zakir menyampaikan permintaan maaf kepada publik Malaysia atas penyataan yang dia anggap dikutip di luar konteks.

Dr. Zakir Naik yang telah tinggal selama tiga tahun di Malaysia memegang status penduduk yang diberikan oleh pemerintahan koalisi Barisan Nasional sebelumnya.

sumber: okezone

Sandiaga Minta Ceramah Internal UAS Tidak Dibesar-besarkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak tak terlalu memperkeruh suasana, terkait polemik cerama Ustaz Abdul Somad (UAS). Dia lebih mengimbau semua pihak untuk mengutamakan persatuan bangsa.

“Saya ingin kita sejukkan suasana, janganlah kita terlalu membesar-besarkan, mari kita terus merajut tenun kebangsaan kita,” ujar Sandi di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Kamis (22/8).

Dia enggan mengomentari lebih jauh polemik video ceramah dari UAS, yang direkam di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru, Riau itu. Mantan calon wakil presiden itu menyerahkan segala persoalan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Saya tidak berkompeten untuk berkomentar tentang Ustaz Abdul Somad, ini sangat seorang yang harus sadar terhadap kemampuannnya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk berkomentar mengenai topik yang diangkat,” ujar Sandi.

Sebelumnya, MUI Pusat telah mengundang Ustaz Abdul Somad untuk menyampaikan keterangan dan pendapat mengenai tudingan-tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Kiai Muhyiddin telah mengatakan, pimpinan MUI Pusat merasa perlu mengundang Ustaz Abdul Somad ke kantor MUI di Jalan Proklamasi 51 Nomor 6, Jakarta, untuk mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, MUI Pusat tidak hanya mendapat informasi dari video yang sudah diviralkan orang.

Adapun Ketua MUI Bidang Infokom, Masduki Baidowi, meminta umat Islam menahan diri dan tidak terpancing atas fenomena yang terjadi saat ini. Terutama terhadap pihak-pihak yang melaporkan Ustaz Abdul Somad ke pihak kepolisian.

“Kita harus tenang, dewasa menyelesaikan masalah ini dan kita juga harus mengedepankan semangat mencari solusi agar negara ini tidak dihebohkan,” ujar Masduki.

Sumber: republika.co.id