Berita Terkini

KLHK Segel 64 Perusahaan karena Karhutla, Ada dari Malaysia dan Singapura

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Selama tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat telah mensegel 64 perusahaan, karena diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Dari ke-64 perusahaan itu, 20 di antaranya merupakan perusahaan asing, dari Singapura dan Malaysia. Dari jumlah itu, lima di antaranya sudah diproses penyidikan,” kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen PHLHK, KLHK, Jasmin Ragil Utomo di kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (2/10/2019.)

Jasmin mengatakan, untuk penanganan perdata yang incracht sudah sembilan perkara dengan nilai sebesar Rp15 triliun. Sedangkan yang enam, masih proses eksekusi di peradilan.

“Yang sedang persidangan ada lima, di antaranya PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi,” tuturnya.

Kemudian, ia mengatakan, dampak dari kejadian karhutla sangat luar biasa tidak hanya dialami orang yang terdampak, tetapi juga semua orang, bahkan semua mahluk hidup. Maka, karhutla layak dipandang sebagai sebuah kejahatan serius dan luar biasa.

“Karhutla adalah kejahatan serius dan luar biasa, karena dampaknya bukan hanya orang yang mengonsumsi, tetapi semua orang dan mahluk hidup lainnya,” katanya.

Dampak lain akibat karhutla, yaitu pada pada kesehatan dan berdampak langsung pada ekosistem. Rantai makanan terhenti yang berpotensi mengakibatkan yang lain pun punah.

Lebih jauh, Jasmin mengingatkan, karhutla juga berdampak langsung pada ekonomi. Baik itu penerbangan maupun dunia usaha.

“Berdampak pula pada ruang wilayah. Dampak terus-menerus yang diakibatkan ini 99 persen disebabkan oleh perbuatan manusia, baik oleh perorangan maupun korporasi,” tuturnya.

Terkait upaya penegakan hukum, Jasmin mengatakan, KLHK memiliki tiga instrumen untuk melakukan penegakan hukum. Yakni, instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana.

“Administratif didahului dengan pengawasan. Di mana, si pemberi izin lingkungan wajib memberikan pengawasan. Jika ada pelanggaran harus diberikan sanksi administratif yang dilakukan oleh pejabat pengawas,” katanya.

Terkait itulah, Jasmin menekankan, pentingnya pembentukan pejabat pengawas, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kendala untuk melakukan pengawasan.

Sementara itu, terkait hukum perdata, ada soal ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu seperti pemulihan. Dalam hal itu juga ditetapkan tanggung jawab mutlak, karena karhutla termasuk dalam ancaman serius dan meresahkan masyarakat.

“Sehingga, kewenangan ada di KLHK, provinsi, dan kabupaten. Terkait inilah kami mendorong teman-teman di daerah, agar melakukan gugatan-gugatan perdata,” katanya

DSKS: Cuitan Putut Gunawan Melanggar Kode Etik Anggota Dewan

SOLO (Jurnalislam.com) – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) pada Selasa (1/10/2019) mendatangi gedung DPRD Surakarta untuk beraudensi dengan anggota dewan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan oleh Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Putut Gunawan,

Rombongan DSKS diterima oleh Wakil Ketua DPRD Drs. Taufiqurrahman dari Fraksi Golkar dan Drs. Achmad Sapari. Dalam audensi tersebut, humas DSKS Endro Sudarsono meminta DPRD memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik politisi PDIP tersebut.

“Mengusut dan menghukum proses dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD tersebut,” katanya.

“Kalimat bermotif SARA #baswedanedan sangat tidak layak dan tidak etis dikemukakan oleh seorang anggota dewan karena akan dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat,” lanjut Endro.

Endro menyebut apa yang dituliskan oleh wakil ketua DPC PDIP Surakarta itu melanggar pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

“Kejahatan pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat 3 UU ITE pasal 16 jo. Pasal 4 huruf b angka 1 UU no 40. th 2008 tentang diskriminasi Ras dan Etnis,” tegasnya.

Sebelumnya, Putut Gunawan dilaporkan ke Polresta Surakarta oleh Mulyono warga Badran Mulyo, Lalung, Karanganyar atas dugaan penyebaran hoaks dan sara yang dituliskan dalam status facebook milik Putut.

Dalam status yang ditulis pada Kamis (26/9/2019) itu, Putut mengatakan ‘Mobil PMI DKI Bawa Amunisi Kerusuhan Demo. Pecat Gubenur DKI! #BaswedanEdan’. Status yang mendapat komentar 1318 tersebut kemudian dihapus.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono sendiri sudah melakukan klarifikasi dengan petugas ambulans yang bertugas saat demo, ia menyebut batu di mobil tersebut berasal dari perusuh.

Politisi PDIP Dilaporkan ke Polresta Surakarta Terkait Dugaan Menyebarkan Hoaks

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi IV DPRD Surakarta Putut Gunawan dilaporkan ke Polresta Surakarta oleh Mulyono pada Senin (30/9/2019) atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media sosial facebook. Mulyono adalah warga Badran Mulyo, Lalung, Karanganyar, Jawa Tengah.

Kasus ini bermula saat akun facebook Putut Gunawan menuliskan ‘Mobil PMI DKI Bawa Amunisi Kerusuhan Demo. Pecat Gubenur DKI! #BaswedanEdan pada Kamis (26/9/2019). Status ini mendapatkan komentar sekitar 1318 ribu dan 11 kali dibagikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono sendiri sudah melakukan klarifikasi dengan petugas ambulans yang bertugas saat demo, ia menyebut batu di mobil tersebut berasal dari perusuh.

Sementara itu, Zaenal Mustofa penasehat hukum pelapor menilai kalimat yang tertulis di status Putut yakni #BaswedanEdan masuk dalam kategori ujaran kebencian terhadap marga “Baswedan” yang merupakan Marga Arab-Indonesia.

“Tindakan Putut mencerminkan seorang yang tidak cinta NKRI karena dapat memancing kebencian di kalangan masyarakat Indonesia,” katanya senin, (30/9/2019).

Zaenal juga menyebut postingan Putut yang juga Ketua Tim Penjaringan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota DPC PDIP Solo itu berisi berita hoaks atau berita bohong.

“Mengingat informasi yang beredar bahwa mobil PMI dan Ambulance DKI Jakarta membawa batu atau amunisi dalam kerusuhan demo pada hari Rabu, 25 September 2019 adalah tidak benar, sebagaimana klarifikasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya oleh Kombes Pol Argo Yuwono pada Kamis 26 September 2019,” ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Zaenal politisi PDIP terancam penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Karena itu kami berharap polisi tidak melakukan disparitas pidana dan tetap melanjutkan kasus ini dengan menetapkan Putut Gunawan sebagai tersangka dan menahannya sebagaimana tindakan polisi terhadap kasus-kasus sejenis,” pungkasnya.

EHCR Perintahkan Bosnia Pindahkan Gereja dari Lahan Milik Wanita Muslim

BOSNIA (Jurnalislam.com) – Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (EHCR) telah memerintahkan pemerintah Bosnia-Herzegovina untuk memindahkan Gereja Ortodoks Serbia yang dibangun di halaman seorang wanita Muslim Bosnia bernama Fata Orlovic (77). Orlovic adalah salah satu korban selamat dari pembantaian muslim Bosnia di Srebrenica pada perang 1992-1995 di negara itu.

Putusan itu diumumkan oleh EHCR pada Selasa (1/10/2019), kemungkinan mengakhiri pertarungan hukum panjang yang diprakarsai oleh pemilik tanah Fata Orlovic dan 13 anggota keluarganya yang lolos dari pembantaian Srebrenica pada 1995, hanya untuk menemukan sebuah gereja besar yang dibangun tidak jauh dari pintu rumah mereka.

Pengadilan memutuskan bahwa gereja yang dibangun pada tahun 1998 itu adalah ilegal dan memerintahkan pihak berwenang untuk memindahkanny dalam waktu tiga bulan dan membayar denda sebesar 5.000 euro ke Orlovic dan 2.000 euro untuk kerabatnya.

Orlovic yang sudah berusia 77 tahun itu menyambut gembira keputusan EHCR. Dia mengatakan,”Saya tidak menentang (pembangunan gereja), tapi mereka yang menginginkannya harus membangunnya di tanah mereka sendiri,” kata Orlovic kepada RFE/RL, Selasa (1/10/2019).

“Kasus itu mengirim pesan kepada semuaorang bahwa mereka harus memperjuangkan apa yang menjadi miliknya dan melepaskan apa yang bukan miliknya,” tuturnya.

Keluarga Orlovic telah berjuang di pengadilan untuk memindahkan geraja itu sejak tahun 2000, ketika ia kembali ke desanya Konjevic Polje di Bosnia Timur, sekitar 20 kilometer sebelah timur Srebrenica.

Orang-orang Serbia pada tahun 1993 mengusir semua penduduk Muslim Konjevic Polje ke Srebrenica, daerah aman yang dikuasai PBB yang mereka tempati dua tahun kemudian. Tragedi itu menewaskan sedikitnya 8.000 muslim dan dinilai sebagai kekejaman terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II. Dua pengadilan internasional menyatakan pembantaian itu sebagai genosida.

Wilayah ini telah dikuasai oleh Serbia sejak akhir perang, ketika Bosnia pecah menjadi dua entitas-Federasi Muslim Kroasia dan entitas yang dipimpin Serbia yang dikenal sebagai Republik Srpska. Masing-masing memiliki pemerintahan sendiri, keduanya dihubungkan oleh lembaga-lembaga pusat yang lemah.

Sumber: RFE/RL

 

KLKH: Pembakaran Hutan dan Lahan Adalah Kejahatan Luar Biasa

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen PHLHK, KLHK Jasmin Ragil Utomo menyatakan karhutla layak disebut sebuah kejahatan serius dan luar biasa. Mengingat risiko yang diakibatkan tidak hanya dialami orang yang terdampak, tapi juga semua orang, bahkan semua mahluk hidup.

“Karhutla adalah kejahatan serius dan luar biasa, karena dampaknya bukan hanya orang yang mengkonsumsi, tapi semua orang dan mahluk hidup lainnya. Berdampak pada kesehatan dan berdampak langsung pada ekosistem. Rantai makanan terhenti yang berpotensi mengakibatkan yang lain pun punah,” katanya dalam forum diskusi media, Forum Merdeka Barat (FMB) 9, dengan tema “Penanganan Bencana”, di Ruang Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho, Lt 15, BNPB, Jakarta Timur, Rabu (2/10/2019).

Lebih jauh Jasmin mengingatkan, karhutla juga berdampak langsung pada ekonomi. Baik itu penerbangan, maupun dunia usaha.

“Berdampak pula pada ruang wilayah. Dampak terus-menerus yang diakibatkan ini 99 persen disebabkan oleh perbuatan manusia, baik oleh perorangan maupun korporasi,” katanya.

Terkait upaya penegakan hukum, Jasmin mengatakan, KLHK memiliki tiga instrumen untuk melakukan penegakan hukum. Yakni, sambung dia, instrumen hukum administratif, perdata, dan pidana.

“Administratif didahului dengan pengawasan. Di mana si pemberi izin lingkungan wajib memberikan pengawasan. Jika ada pelanggaran harus diberikan sanksi administratif yang dilakukan oleh pejabat pengawas,” katanya.

Terkait itulah, Jasmin menekankan pentingnya pembentukan pejabat pengawas, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Dengan pembentukan pejabat pengawas itu, sambung dia, diharapkan tidak ada lagi kendala untuk melakukan pengawasan.

Sementara itu, Jasmin mengatakan, terkait hukum perdata ada soal ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu, antara lain, pemulihan. “Di sana juga ditetapkan tanggung jawab mutlak karena karhutla termasuk dalam ancaman serius dan meresahkan masyarakat. Sehingga kewenangan ada di KLHK, provinsi, dan kabupaten. Terkait inilah kami mendorong teman-teman di daerah agar melakukan gugatan-gugatan perdata,” paparnya.

Sedangkan terkait pidana, Jasmin mengatakan, dilakukan sejumlah terobosan demi memberikan efek jera. Yakni di antaranya, kata dia, dengan memberikan pidana tambahan.

Kemenkes: Perlu Ketegasan Pemda untuk Cegah Karhutla

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Kementerian Kesehatan, Ira Cyndira mengatakan ada tiga konsep dasar dalam mengatasi dampak karhutla yang terjadi secara masif di sejumlah provinsi di Indonesia, beberapa waktu belakangan.

“Pertama, mencegah. Kedua, menghindari. Dan ketiga, melindungi,” katanya dalam forum diskusi media, Forum Merdeka Barat (FMB) 9, dengan tema “Penanganan Bencana” di Ruang Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho, Lt 15, BNPB, Jakarta Timur, Rabu (2/10/2019).

Ira menjelaskan, yang dimaksud dengan mencegah adalah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya pembakaran kembali. Dalam hal ini, kata dia, diperlukan adanya ketegasan pemda dan sinergi lintas sektor.

Kemudian yang dimaksud dengan menghindari, menurut Ira, dilakukan sebelum terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap. Dalam kaitannya dengan upaya ini, dia menyebutkan, di antaranya dengan membangun ruangan aman asap.

“Kebakaran itu diprediksi terjadi di musim kemarau. Oleh karena itu, sebelum kebakaran terjadi, sudah dibangun ruangan aman asap. Ruangan itu ditujukan untuk komunitas dan kelompok rentan,” tuturnya.

Upaya selanjutnya, menurut Ira, adalah melindungi masyarakat dari paparan asap. Melindungi itu, sambung dia, dilakukan dengan menggunakan masker.

“Masker jenis apapun yang digunakan secara benar,” paparnya.

Mengapa tiga upaya itu harus disosialisasikan, Ira menjelaskan, karena asap yang muncul akibat karhutla menimbulkan gangguan pernafasan. Material asap memicu dampak buruk pada manula, bayi, dan pengidap penyakit tertentu.

Ira membeberkan pula rekomendasi IDAI jika asap muncul, yakni masyarakat diminta menghindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, memakai masker, lebih sering minum air putih, dan mengupayakan agar polusi tidak masuk.

Sebagai catatan, Ira menambahkan, ISPU di atas 101-500 yang timbulkan bahaya kesehatan. Bentuknya bisa ISPA, asma, paru obstruktif kronik, penyakit jantung yang kalau terpapar lama bisa serangan jantung atau stroke, dan iritasi.

Israel Bunuh 4 Warga Palestina Selama September

GAZA (Jurnalislam.com) – Pasukan penjajah Israel telah membunuh empat warga Palestina selama bulan September. Dua diantaranya adalah anak-anak yang ditembak saat mereka mengikuti protes Great March of Return di sepanjang pagar perbatasan Gaza-Israel pada 6 September lalu.

Menurut Defense for Children International Palestine (DCIP), mereka adalah Ali Sami Al-Ashqar (17), ditembak di bagian dada menebus lehernya, dan Khalid Abu Bakar Al-Rabai (14) yang juga terkena peluru tajam di dada kanannya. Saher Awadallah Jeer Othman (20) yang gugur ditembak oleh sniper Israel saat mengikuti aksi serupa pada 27 September.

Sementara itu lebih dari 210 warga Palestina, termasuk 46 anak-anak telah tewas dalam protes sejak awal Great March of Return pada 2018 lalu. Sekitar 9.200 lainnya terluka oleh tembakan peluru tajam termasuk 1.900 anak-anak.

Menurut World Health Organization (WHO), setidaknya 1.200 mereka yang terluka memerlukan rekonstruksi anggota tubuh.

Dan korban keempat adalah seorang wanita yang ditembak oleh penjaga di pos pemeriksaan Qalandiya yang terletak antar AlQuds dan Ramallah, Tepi Barat.

Video pembunuhan wanita Palestina itu pun viral di media sosial. Video tersebut menujukkan bagaimana wanita itu ditembak dari jarak dekat oleh tentara penjajah tanpa alasan yang jelas. Padahal wanita tersebut tidak menimbulkan ancaman apa-apa kepada penjaga.

Sumber: EI

4 Orang Tewas, 700 Terluka Dalam Protes Anti-Pemerintah di Irak

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Ribuan warga Irak turun ke jalanan di Kota Baghdad untuk memprotes kegagalan pemerintah dalam meningkatkan standar hidup dan memerangi korupsi., Selasa (1/10/2019).

Aparat kemanan menggunakan peluru tajam dan gas air mata untuk menghalau demonstran. Akibatnya, empat orang tewas dan 700 lainnya terluka dalam unjuk rasa tersebut.

Unjuk rasa juga terjadi di kota-kota selatan seperti Basra dan Nasiriyah. Komnas HAM Irak mengatakan, dua orang tewas dan 260 lainnya terluka dalam aksi protes tersebut.

Unjuk rasa tersebut menjadi unjuk rasa paling serius selama masa pemerintahan Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi yang baru menjabat tahun lalu.

Sumber: Anadolu Agency

 

Peran Asing dalam G-30-S 1965

Oleh: Hanibal Wijayanta
Wartawan Senior

Sejak lama Amerika Serikat dan Inggris dituding sebagai provokator yang memancing PKI melancarkan preemptive strike G-30-S. Lambat-laun, peran Cina justru semakin terungkap.

Kabut tebal yang menyelimuti peristiwa kudeta oleh Gerakan 30 September 1965 hingga kini masih belum pudar juga. Berbagai detail peristiwa yang melatarbelakangi gerakan makar pada 1 Oktober 1965 dini hari itu, juga masih selalu mengundang perdebatan seru. Maklumlah, meski sudah lebih dari setengah abad, semua pihak yang berkepentingan, tampaknya masih senang bermain petak umpet dengan fakta sejarah yang perlahan-lahan semakin terungkap. Pihak yang merasa diuntungkan dengan fakta A, terus mengamplifikasi fakta A dan menafikkan fakta B, C, dan D. Pihak yang merasa dirugikan oleh fakta A, berusaha berkelit dengan menampilkan cerita-cerita lama yang semakin kedodoran. Pihak yang merasa sudah aman dan nyaman dengan fakta B, seolah enggan menerima temuan berbagai fakta baru. Padahal, sebuah peristiwa besar sesungguhnya adalah kumpulan serpihan fakta yang terserak.

Bangsa ini tetap tidak akan dapat melihat gambaran yang utuh tentang babak kelam di republik ini, jika keeping-keping peristiwa itu masih terserak. Bangsa ini tidak akan pernah bisa melihat secara jelas dan jenih tentang peristiwa itu, jika fakta-fakta masih tersembunyi, apalagi sengaja disembunyikan. Kita hanya bisa memahami peristiwa yang terjadi itu, jika kita bisa mengumpulkan satu demi satu, dan kemudian menyusun mosaik peristiwa itu secara runtut, utuh, dan lengkap. Apalagi, tema G-30-S pun masih selalu menjadi alat bargaining politik bagi semua pihak yang berebut pengaruh di negeri ini, baik kaum nasionalis, kaum islamis, maupun kaum kiri.

Selain peran tokoh-tokoh lokal, keterlibatan negara-negara asing dalam intrik menjelang, saat, hingga pasca peristiwa berdarah itu masih menjadi bahasan ramai. Maklumlah, saat itu dunia sedang berada dalam persaingan sengit di tengah Perang Dingin yang berkecamuk pasca Perang Dunia II. Perebutan hegemoni antara Blok Barat (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia dkk.) dan Blok Timur (Uni Sovyet, Cina, Korea Utara, dkk.) berlangsung keras. Intrik dan spionase berlangsung seru.

Tudingan keterlibatan Amerika Serikat dan Inggris dalam konflik 1965 mengemuka dengan munculnya apa yang disebut sebagai Dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist adalah sebuah surat yang konon merupakan telegram Duta Besar Inggris untuk Indonesia Sir Andrew Gilchrist, kepada Menteri Muda Luar Negeri Inggris, Sir Harold Caccia, tertanggal 24 Maret 1965, tanpa tanda tangan. Dalam surat yang diketik di atas kertas dengan formulir yang biasa dipakai Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, namun terdapat banyak salah ejaan itu, disebutkan tentang penjelasan Duta Besar Amerika Serikat Howard Jones tentang perlunya koordinasi dan kehati-hatian dalam berhubungan dengan “Our Local Army Friend”. Frasa Our Local Army Friendini ditafsirkan sebagai Dewan Jenderal. Konon dengan bantuan dinas intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA), Dewan Jenderal akan mendahului PKI untuk mengambil alih kekuasaan, jika Presiden Soekarno meninggal dunia.[1]

Surat tanpa tanda tangan itu dikirim oleh seseorang bernama Bahar atau Kahar, ke rumah Wakil Perdana Menteri I Dr Soebandrio yang juga menjadi Menteri Luar Negeri sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen, pada bulan Mei 1965. Menurut pengirimnya, dokumen itu ditemukan di bungalow Bill Palmer –seorang agen film Amerika Serikat— di Tugu, dekat Bogor, ketika para pemuda yang melakukan demonstrasi mengobrak-abrik bungalow itu, pada tanggal 1 April 1965. Belakangan diketahui bahwa apa yang dinamakan sebagai Dokumen Gilchrist itu adalah sebuah dokumen palsu, yang dibuat oleh Dinas Intelijen Cekoslovkia dan Uni Sovyet. Namun, pada saat itu sebagian masyarakat Indonesia, sudah terlanjur mempercayai dokumen palsu yang menjadi landasan PKI untuk memojokkan TNI AD itu, termasuk Presiden Soekarno.[2]

Isu tentang adanya Dewan Jenderal ini sebenarnya sudah sempat dikonfirmasikan langsung oleh Presiden Soekarno kepada Panglima AD, Letjen Achmad Yani, pada saat Sang Pemimpin Besar Revolusi bertemu dengan para panglima dari keempat angkatan pada tanggal 26 Mei 1965. Namun, dalam kesempatan itu Achmad Yani membantah dengan tegas tentang adanya Dewan Jenderal. Yani pun memastikan bahwa dirinya ataupun sesama jenderal lainnya tidak ada yang berkomplot untuk menjatuhkan Presiden Soekarno, dan juga tidak berkomplot dengan Inggris. [3]

Pagi hari sebelum pertemuan Presiden Soekarno dengan Lenan Jenderal Achmad Yani dan para panglima dari Keempat Angkatan pada tanggal 26 Mei 1965, Wakil Perdana Menteri I Dr Soebandrio yang juga menjadi Menteri Luar Negeri sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen, mengungkapkan untuk pertama kalinya tentang adanya suatu kelompok subversif bernama Dewan Jenderal. Pengungkapan itu dilakukan dalam sebuah acara yang dihadiri orang-orang komunis. Dalam pertamuan itu Subandrio juga mengatakan bahwa Presiden mempunyai bukti-bukti bahwa para jenderal itu berkomplot dengan Duta Besar Inggris di Jakarta, Sir Andrew Gilchrist.[4]

Sementara itu, karena mendapat laporan bahwa kondisi kesehatan Presiden Soekarno sudah semakin parah, Aidit yang baru pulang dari kunjungan ke Beijing, Republik Rakyat China pada 7 Agustus 1965, kemudian berinisiatif untuk menggerakkan simpul bawah tanahnya, Biro Chusus. Bersama perwira-perwira TNI yang sudah mereka bina selama bertahun-tahun tahun, Biro Chusus berupaya untuk mendahului langkah Dewan Jenderal. Menurut Aidit, siapa yang mengetahui wafatnya Presiden Soekarno lebih dahulu, maka merekalah yang akan memegang inisiatif. Jika Dewan Jenderal mengetahui wafatnya Presiden Soekarno lebih dahulu, maka dalam waktu singkat PKI pasti akan dihabisi.[5]

Peter Dale Scott, dari California University, Berkeley, Amerika Serikat, membuat analisa yang mencengangkan. Dalam monogramnya, The United States and the Overthrow of Soekarno, 1965-1967, Scott justru menguraikan peran penting Central Intelligence Agency (CIA) dalam menggerakkan TNI AD. Dalam artikel yang dimuat di Pacific Affairs edisi musim panas 1985 itu ia menyimpulkan bahwa G30S-PKI adalah kudeta yang dilakukan Soeharto atas dorongan CIA.[6]

Geoffrey B Robinson dalam makalahnya, Some Arguments Concerning US Influence and Compliciticy in the Indonesian “Coup” of October, 1, 1965, juga mengungkap dugaan keterlibatan CIA dalam memancing upaya kudeta. Namun Robinson tampaknya gagal mendapatkan bukti riil. Menurut dia, intervensi terselubung asing di dalam masalah dalam negeri Negara-negar adalah masalah yang mudah dipikirkan tapi sulit dibuktikan. Begitu pula dengan kasus peranan Amerika Serikat dalam kup dan kontra kup 1 Oktober 1965 di Indonesia. [7]

Teori keterlibatan dinas rahasia Amerika Serikat, CIA, semakin meriah dengan munculnya dokumen-dokumen CIA yang dikumpulkan oleh seorang wartawati di kantor berita State News Services, Amerika Serikat, Kathy Kadane. Dengan berbekal setumpuk laporan declassified itu Kadane menuding CIA juga ikut bertanggung jawab atas tewasnya ribuan anggota PKI. Sebab, pada 1965 CIA telah memberikan daftar nama tokoh PKI kepada aparat keamanan Indonesia.[8]

Tim Weiner dalam bukunya The Legacy of Ashes; The History of CIA, mengungkapkan bahwa AS memang berupaya menjegal Soekarno dengan berbagai operasi intelijen kotor. Dalam buku itu juga diungkap tentang beberapa Jenderal yang sekolah di Amerika Serikat, dengan istilah “Anak-anak Eisenhower”. Pada tahun 1957, mereka kemudian justru melawan pemberontakan PRRI/Permesta yang disokong CIA untuk menjatuhkan Soekarno.[9] Sementara, pada G-30-S/PKI mereka menjadi korban G-30-S/PKI. Untuk persoalan G-30-S/PKI, Weiner mengungkap keterangan bekas Duta Besar AS untuk Indonesia Marshal Green, “Kami tidak menciptakan ombak-ombak itu. Kami hanya menunggangi ombak-ombak itu ke pantai.”[10]

Membicarakan tentang keterlibatan CIA, tak dapat disepelekan juga tentang kiprah Romo Iosephus Gerardus Beek SJ, atau biasa disebut sebagai Pater Beek, dalam perkembangan sosial dan politik nasional Indonesia di era 60-an hingga 70-an. Meskipun dia seorang Rohaniawan Katolik berkebangsaan Belanda, namun terbukti bahwa ia telah menjadi salah satu tokoh sentral yang sangat berperan dalam pembentukan fondasi Orde Baru. Jika semula ia hanya sekadar menjadi Bapak Asrama yang membina mahasiswa di Yogyakarta pada tahun 1950-an, ketika berpindah ke Jakarta pada tahun 1961, ia menjelma menjadi seorang godfather politik yang memimpin sekelompok kader Katolik handal yang dididiknya dalam sebuah latihan kader bernama Kasebul. Dari alumni Kasebul ini, ia kemudian memiliki satuan intelijen swasta yang memiliki jaringan hingga ke kota kecamatan di seluruh Indonesia.

Di Jakarta, Pater Beek memimpin Biro Dokumentasi, sebuah biro informasi yang didirikan Serikat Jesus Provinsi Indonesia tahun 1961. Biro itu menyediakan bahan-bahan studi dan analisis politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia, berdasarkan tolok ukur ajaran dan moralitas Katolik. Bahan studi dan analisis dari Biro Dokumentasi ini lalu dipergunakan oleh para aktivis Katolik untuk bersikap dan bertindak, serta mengarahkan kelompok lain yang masih miskin konsep.[11]

Biro Dokumentasi menghasilkan kajian tentang sosialisme, yang kemudian diadukan dengan intepretasi gagasan sosialisme-komunisme yang disodorkan PKI. Tujuannya agar mereka dapat memantau, dan mengantisipasi perkembangan sosial, politik masyarakat, agar mampu bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Lama. Analisis Biro Dokumentasi diedarkan kepada para aktivis Front Pancasila, KAP Gestapu dan Sekber Golkar. Biro Dokumentasi ini kemudian menjadi cikal bakal CSIS, lembaga think tank pertama di Indonesia yang kemudian menjadi dapur pemikiran bagi pemerintahan Orde Baru di masa awal hingga pertengahan tahun 1990-an. [12]

Ketika atmosfer politik Indonesia di masa Orde Lama terasa sangat dikuasai komunis, Pater Beek menggalang aliansi dengan TNI. Bahkan Sekretariat Bersama Golongan Karya yang konon anak kandung TNI pun sebenarnya lahir atas ide Pater Beek. Romo Dick Hartoko SJ., dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo di tahun 1999 mengatakan bahwa, “Awal mula dari Golkar adalah ide seorang Romo Jesuit: Beek. Dia menginginkan negara korporatif. Sebuah negara tanpa partai-partai, tetapi kelompok-kelompok, antara lain kelompok nelayan, petani, buruh pabrik, dan pengusaha hotel. Itulah ide semula.” [13]

Pater Beek mengkader pemuda Katolik di Asrama Realino Yogyakarta dan di Wisma Samadi Klender, Jakarta. Kegiatan itu disebut Kasebul (Kaderisasi Sebulan) atau menurut versi JB Sudarmanta kependekan dari Khalwat Sebulan.[14] Kegiatan Kasebul tak hanya indoktrisasi, tapi juga latihan fisik yang mendekati latihan militer. Para kader dilatih menghadapi situasi jika diinterograsi oleh lawan. Bagaimana meloloskan diri dari tahanan, bagaimana survive dan sebagainya. Latihan ini ditujukan untuk mempersiapkan showdown dengan komunis waktu itu. Kegiatan ini kemudian diketahui oleh Subandrio yang memimpin BPI (Badan Pusat Intelejen). Akibat kejaran BPI Pater Beek terpaksa melarikan diri ke luar negeri dekat sebelum Gestapu 1965. Beek kembali ke Indonesia setelah Subandrio ditangkap dan BPI dibubarkan. [15]

Upaya serius Pater Beek menentang Komunis tampaknya berkaitan dengan situasi dunia pada saat itu yang sedang dilanda Perang Dingin. Namun karena sikapnya sangat anti-komunis, ia kemudian disinyalir sebagai seorang agen rahasia Amerika Serikat Central Intelligent Agency (CIA) di Indonesia oleh beberapa tokoh kiri Indonesia, seperti mantan menteri Negara Oey Tjoe Tat.[16]Wertheim, menuduh Pater Beek telah memprediksi akan terjadinya G-30-S/PKI pada tahun 1965 serta berbagai dampaknya bagi kaum Komunis, sejak beberapa bulan sebelum peristiwa itu terjadi.[17]

Dalam bukunya, Salim Said mengungkapkan bahwa dari sastrawan Wiratmo Sukito, ia mendengar informasi bahwa Pater Beek melarikan diri ke Belanda, karena dikejar-kejar intel Soebandrio dari BPI. Sebagai seorang Katolik, dan sama-sama melawan komunis, Wiratmo memang mempunyai hubungan erat dengan Pater Beek, dan bahkan besar kemungkinan Wiratmo adalah bagian dari jaringan kegiatan Pater Beek. [18]

Di kemudian hari, Wiratmo Sukito juga menjelaskan kepada Salim Said, bahwa Pater Beek punya hubungan erat dengan CIA. Kontaknya di Hong Kong adalah Pater Laszlo Ladany, seorang pendeta Jesuit asal Hongaria yang bergiat dalam mengamati Tiongkok (China Watcher). Pater Beek adalah salah seorang yang aktif membuat dan menyebarkan bacaan anti komunis. Selain berhubungan dengan Pater Beek, Wiratmo Sukito pada waktu itu juga banyak berhubungan dengan tentara, terutama dengan para perwira di sekitar Jenderal Nasution. [19]

Adapun jurnalis asal Negeri Belanda, Aad van den Heuvel, mengatakan bahwa Pater Beek-lah yang menjadi dalang di belakang gerakan kontra kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto pada tahun 1965. Van den Heuvel bertemu Pater Beek saat mempersiapkan pidato Jenderal Soeharto saat masih menjadi Pejabat Presiden.[20]Mereka mengindikasikan bahwa Pater Beek adalah seseorang yang sangat berpengaruh dalam perlawanan menentang kaum Komunis di Indonesia.[21]Mantan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal (Purn) Soemitro dalam buku Otobiografinya, Dari Pangdam Mulawarman Sampai Kopkamtib, juga mengungkapkan kemisteriusan Pater Beek dan sepak terjangnya.[22]

Kontroversi keterlibatan badan intelijen asing tidak hanya sampai di situ. Tahun 1993, Greg Poulgrain, seorang dosen dari Universitas New England, Australia merilis sebuah buku berjudul The Genesis of Malaysia Konfrontasi: Brunei and Indonesia, 1945-1965. Dalam buku itu Poulgrain justru menjabarkan tentang keterlibatan dinas rahasia Inggris MI6. Menurut dia, Inggris sangat berkepentingan dengan jatuhnya Soekarno yang membahayakan kebijakannya di Malaysia.[23]Saat itu Inggris memang sedang membentuk Negara Persekutuan Malaysia yang ditentang Indonesia.

Dugaan tentang keterlibatan Dinas Rahasia Inggris MI-6 dibenarkan almarhum bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri SH pada 9 November 1998. Bahkan Soeharto terlibat dalam konspirasi itu. “Dia berperan sebagai operator MI-6 dan CIA,” ujarnya dalam diskusi tentang Peran Soeharto dalam Sejarah Indonesia’ di Jakarta. Menurut Mashuri, Soeharto mengambil peran itu lewat jalur dokter Rubiyono Kertopati, yang menurut dia adalah anggota intelijen Belanda (NIVIS). Sedangkan NIVIS, adalah badan intelijen yang diotaki oleh Van der Plas. [24]

Indikasi Soeharto adalah operator dalam gerakan itu, kata Mashuri, berdasarkan pengakuan Kol Latief yang menyatakan bahwa Soeharto mengaku tidak tahu menahu soal gerakan itu. Padahal, Mashuri mengatakan bahwa Soeharto sangat tidak mungkin tidak mengetahui adanya gerakan itu. “Ketika tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto baru muncul. Sementara saat terjadinya pembunuhan para jenderal, ia tidak ada di rumah,” kata Mashuri yang saat itu menjadi tetangga Soeharto di Jl Agus Salim, Jakarta. [25]

Namun, menurut Bradley R Simpson dalam bukunya Economists With Guns. Authoritarian Development and US-Indonesia Relations, 1960-1968, menjelaskan bahwa Kedutaan AS, Inggris, Jepang, Australia, dan lain-lain pada awalnya kaget dan bingung saat mengetahui adanya peristiwa 1 Oktober 1965 itu. Spekulasi tentang tanggung jawab atas Gerakan 30 September dengan cepat berpusat pada PKI, meski Kedutaan AS mengakui, bahwa “Situasi di Jakarta jauh dari jelas.” [26]

Menurut Simpson, tidak seorang pun dari Kedutaan AS, maupun kedutaan-kedutaan asing itu yang memiliki informasi yang cukup tentang Soeharto. Hal ini dinilai sebagai sebuah kegagalan intelijen yang mengherankan. Sebab Soeharto telah memimpin kampanye militer untuk Irian Barat dan Malaysia, serta mengepalai Kostrad. Saat itu status Soekarno pun tidak diketahui. Pada 2 Oktober 1965, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green menyampaikan kepada Departemen Luar Negeri bahwa, Presiden entah wafat, tidak mampu berfungsi, dalam persembunyian menanti kekacauan mereda, atau menyutradarai seluruh perkara itu. [27]

“Ketidaktahuan” Green tentang apa yang sedang terjadi pada saat G-30-S tergambar pula dalam buku berisi catatannya selama bertugas di Jakarta dengan judul, Indonesia: Crisis and Transformation. Buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Dari Soekarno ke Soeharto:

Pada malam tanggal 30 September – 1 Oktober 1965, saya menonton wayang, menjadi tamu rekan sejawat dari Selandia Baru di suatu desa di pinggiran Jakarta. Ketika saya pulang naik becak dini hari, jalan-jalan di ibu kota terasa sunyi. Saya tidak mendengar bunyi tembakan senapan, atau kendaraan lapis baja sekalipun Jenderal Yani yang tertembak di rumahnya boleh dikata bertetangga dengan saya.

Dalam perjalanan menuju kantor pagi itu, ketika melewati jalan-jalan saya lihat prajurit-prajurit yang mencurigakan di seberang Kedutaan Besar berseragam dan berlencana lain. Setiba saya di Kedutaan, tahulah saya bahwa RRI pada pukul 8.00 pagi itu telah mengumumkan “Gerakan 30 September” telah menyelamatkan Presiden dari kup CIA yang melibatkan “Dewan Jenderal”. Sebuah pengumuman yang dikeluarkan atas nama Letnan Kolonel Untung menyatakan bahwa Negara akan diperintah oleh “Dewan Revolusi Indonesia”, yang keanggotaannya akan diumumkan hari itu juga. [28]

Green juga mengaku bahwa sebelum peristiwa G-30-S, kalangan perwakilan diplomatik di Jakarta sama sekali tidak mengenal Soeharto:
“Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh yang dapat menyelamatkan Indonesia dari komunisme dan kekacauan. Banyak di antara pemimpin-pemimpin militer Indonesia te;ah menerima latihan lanjutan di Amerika Serikat, tetapi Soeharto bukan salah seorang di antara mereka. Sesungguhnyalah, sejauh itu ia tidak dikenal oleh kalangan diplomatik dibandingkan dengan kalangan militer lainnya. Ia berasal dari keluarga sederhana di Jawa Tengah dan memiliki karier militer yang kuat, termasuk pengalaman pertempuran hebat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. [29]

Karena tidak mengenal Soeharto, laporan-laporan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri mereka di Washington juga keliru. Selama dua pekan pertama Oktober Kedutaan Besar Amerika Serikat mendapat kesan bahwa Nasution, sekutu lamanya, adalah orang yang memegang kekuasaan pasca kudeta. Mereka menduga, Soeharto hanya sekadar melaksanakan perintah Nasution. Atas dasar laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, kemudian Menteri Luar Negeri Dean Rusk pada 13 Oktober menulis laporan bahwa Nasution tampaknya orang “yang mengambil keputusan.” [30]

Pada awal bulan November 1945, barulah Duta Besar Marshall Green mengubah pendapat itu, “Suharto, bukan Nasution, orang yang memberikan perintah-perintah, menyusun strategi sendiri, dan menghadapi Sukarno secara langsung.” Dibandingkan dengan Nasution yang sudah menonjol di panggung politik Indonesia sejak awal 1950-an, Suharto tampaknya hanya dianggap sebagai sosok sampingan. Awalnya, kebanyakan orang tidak dapat memercayai bahwa ia bertindak atas inisiatif sendiri.[31]

Keterlibatan pihak lain disimpulkan oleh Victor Miroslav Fic. Pada awal Agustus 1968, dalam International Conference of Asian History, Fic pernah menyampaikan sebuah makalah berjudul The September 30thMovement in Indonesia, 1965: A Gambler that Failed.[32]Menurut Indonesianis dari Universitas Cornell, John O’Sutter, makalah Fic itu adalah makalah terbaik dan paling mencerahkan tentang Gestapu. Sebab, banyak detail yang didapatnya sejak tahun 1965, antara lain, (1) bukti-bukti yang dikemukakan di sidang-sidang Mahmillub –dimulai sejak tahun 1966— tentang kegiatan-kegiatan Aidit, Sjam, dan Biro Chusus PKI; kegiatan Presiden Soekarno dan Soebandrio; serta kegiatan Omar Dhani, Soepardjo, dan perwira-perwira militer lainnya, yang diarahkan oleh PKI dan telah ikut dalam Gestapu; 2. Banyaknya kritik terhadap strategi Aidit yang berasal dari orang-orang PKI yang saat itu masih hidup di Jawa, Peking, Moskow, Paris, Amsterdam, Praha, Tirana, Havana, dan tempat-tempat eksil lain.[33]

Setelah melengkapi makalah awalnya dengan berbagai bahan revisi, pada tahun 2004 Fic menerbitkan kembali bukunya, dengan judul Anatomy of the Jakarta Coup: October 1, 1965: The Coalition with China which Destroyed the Army Command, President Soekarno and the Communist Party of Indonesia. Buku ini kemudian diterjemahkan dan diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi, pada tahun 2005.[34]

Berbeda dengan teori-teori lainnya, dalam buku itu Fic menjabarkan bahwa kudeta 30 September 1965 sesungguhnya merupakan konspirasi antara Soekarno, Aidit dan Ketua Partai Komunis Cina Mao Zhe Dong. Bahkan menurut Fic, asal-usul perencanaan kudeta itu justru terjadi di Zhongnanhai, Beijing, China, pada 5 Agustus 1965, ketika Aidit bertemu Ketua Mao. Dalam pertemuan itu, kata Fic, mereka membicarakan kesehatan Soekarno setelah jatuh pingsannya Sang Pemimpin Besar Revolusi pada 4 Agustus 1965, di Istana Bogor. [35]

Dengan bahasa “sangat-sangat dapat dipercaya” yang dipakai Fic, Aidit mengatakan kepada Ketua Mao bahwa berita jatuh pingsannya Presiden Soekarno di Bogor sehari sebelum pertemuan mereka menjadi kemestian bagi PKI untuk langsung bersiap-siap guna melakukan tindakan darurat untuk menghadapi tantangan, dan bahkan di akar tantangan itu terdapat kesiapan AD untuk memukul PKI terlebih dahulu demi kekuasaan, terlepas dari apakah Presiden meninggal atau tidak. Aidit kemudian meminta nasihat Mao tentang apa yang harus dilakukan PKI.

Fic menuliskan bahwa tanggapan Mao cepat dan lugas:
Mao : Kamu harus bertindak cepat.
Aidit : Saya khawatir AD akan menjadi penghalang
Mao : Baiklah, lakukan apa yang saya nasehatkan kepadamu: Habisi semua jenderal dan para perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu.
Aidit : Itu berarti membunuh beberapa ratus perwira.
Mao : Di Shensi Utara saya membunuh 20.000 orang kader dalam sekali pukul saja.[36]

Teori keterlibatan China dalam G-30-S/PKI banyak dibantah oleh para peneliti lain, sebagai sesuatu yang dilebih-lebihkan dan hanya berdasarkan spekulasi. Namun, misteri itu agak sedikit terbuka ketika seorang peneliti dari China, Taomo Zhou, memerinci soal pertemuan Aidit dengan Ketua Mao dalam papernya, China and the Thirtieth September Movement, yang dimuat di Jurnal Indonesia dari Cornell University, pada October 2014. Ada beberapa point, terutama perintah langsung Ketua Mao untuk menghabisi para Jenderal kanan yang reaksioner itu, memang tidak ditemukan. Namun beberapa detail plot G-30-S/PKI rupanya memang sudah sempat dikonsultasikan Aidit kepada Mao. [37]

Menurut Zhou, dalam pertemuan tanggal 5 Agustus 1965 itu, Aidit didampingi isterinya, Tanti, dan Wakil Sekretaris PKI Jusuf Adjitorop. Mereka bertemu Ketua Mao yang didampingi beberapa pimpinan tertinggi Partai Komunis China Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Peng Zen, dan Chen Yi. Dalam pertemuan itu, Zhou Enlai –Menteri Luar Negeri RRC— melaporkan kepada Mao tentang kemunduran kesehatan Soekarno. Kemudian mereka mendiskusikan tentang pembatalan rencana kunjungan Aidit karena harus cepat kembali ke Indonesia. [38]

Dalam pertemuan itu, mereka memang mendiskusikan tentang saingan utama PKI, yakni Angkatan Darat:
Mao : Menurut saya, golongan sayap kanan berencana untuk merebut kekuasaan. Apakah kalian juga punya rencana itu juga?
Aidit : [Sambil menganggukkan kepala] Kalau Soekarno meninggal, itu adalah masalah siapa yang berada di atas angin.
Mao : Saya sarankan anda tidak bepergian ke luar negeri terlalu sering. Anda bisa mewakilkan kepada orang kedua anda (misalnya wakil anda) [di partai] untuk berangkat ke luar negeri.
Aidit : Mengenai sayap kanan, mereka bisa saja menempuh dua macam cara. Pertama, mereka bisa saja menyerang kita. Kalau mereka mengambil tindakan seperti itu, kita punya alasan untuk menyerang balik. Kedua, mereka bisa saja menggunakan cara yang moderat dengan membentuk pemerintahan Nasakom. Tanpa Soekarno, sangat mudah bagi sayap kanan untuk merebut dukungan dari mereka-mereka yang ada di tengah untuk mengisolasi kita. Skenario terakhir ini bisa menyulitkan kita. Tapi apapun yang terjadi, kita harus berhadapan dengan mereka. Amerika Serikat telah menyarankan kepada Nasution untuk tidak merencanakan sebuah kudeta. Hal ini karena, jika dia mengambil langkah kudeta, maka sayap kiri pun akan melakukan hal yang sama. Amerika Serikat telah menyarankan kepada Nasution untuk menunggu dengan sabar. Sebab, meskipun Sukarno meninggal, ia (Nasution) harus fleksibel dari pada mengambil langkah kudeta. Nasution menerima saran dari Amerika Serikat ini.

Mao : Itu tidak dapat dipercaya. Situasi saat ini sudah berubah.
Aidit : Menurut skenario pertama, kita merencanakan untuk membentuk sebuah komite militer. Sebagian besar anggota komite akan terdiri dari orang-orang sayap kiri, namun juga akan memasukkan beberapa elemen tengah. Dengan cara ini, kita akan membuat musuh kita kebingungan. Musuh-musuh kita akan tidak merasa yakin tentang apa hakikat dari komite ini, dan karena itu para komandan militer yang bersimpati kepada sayap kanan akan tidak menentang kita dengan segera. Kalau kita langsung mengibarkan bendera merah kita, mereka akan segera menentang kita. Kepala komite militer ini haruslah anggota rahasia partai kita, namun dia akan mengidentifikasi diri sebagai orang yang netral. Komite militer ini tidak boleh berkuasa terlalu lama. Sebab kalau tidak, orang baik akan berubah menjadi orang jahat. Setelah komite ini terbentuk, kita perlu mempersenjatai kaum buruh dan tani, dalam waktu yang tepat. [39]
Dalam catatan mengenai pertemuan itu, Mao kemudian mengalihkan percakapan ke pengalaman pribadinya di Chongqing saat bernegosiasi dengan Partai Nasional China (Kuomintang). Dengan memberikan latar belakang sejarah dalam Perang Sipil China, ada kemungkinan bahwa Ketua Mao telah menyampaikan nasihat terselubung kepada Aidit untuk siap, untuk berunding maupun dengan perjuangan bersenjata. Tapi menurut Taomo Zhao, meskipun sikap pemimpin China tetap tidak terlalu jelas, ada bukti bahwa Beijing telah diberitahu tentang rencana Aidit, dan paling tidak mereka tidak berkeberatan dengan rencana itu.[40]

Sementara itu, begitu tiba dari China, Aidit menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor pada 7 Agustus 1965 pukul 12.00 bersama dua orang spesialis pengobatan dari China yang diduga Fic sebagai perwira intelijen China.[41]Keesokanharinya, Aidit kembali menemui Presiden di Istana Bogor. Saat itulah Aidit menyampaikan usul-usul dan janji-janji Mao kepada Soekarno.[42]Sesuai kesepakatan itu, kata Fic, Soekarno akan beristirahat panjang dengan alasan kesehatan di sebuah tempat nyaman di tepi Danau Angsa, China, setelah membersihkan para jenderal yang tidak loyal, membentuk Kabinet baru, dan menyerahkan kekuasaan kepada PKI. [43]

Dalam bukunya, Fic juga menyebutkan pula bahwa perjanjian rahasia Soekarno-Mao-lewat Aidit itu kemudian dibocorkan secara tertulis oleh Aidit dalam suratnya tanggal 10 November 1965 kepada seluruh Central Daerah Besar (CDB) PKI se Indonesia. Pada point kedelapan Aidit mengatakan bahwa:
“Hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa Sosro (kode untuk Presiden Soekarno) telah meninggalkan kita, tapi harus diingat kekuatan kita sekarang hanya satu: perjanjian politik Sosro dengan tetangga (kode untuk RRC); bila Sosro meninggalkan kita, berarti hukum karma berlaku ingat “istilah R/Tangku tentang Malaysia yang telah diumumkan pada tahun 1964”. Tujuan membentuk Malaysia ‘To outvote the Chinese Majority’ hingga hasilnya setahun kemudian Singapura keluar dari Malaysia.” [44]

Kemudian, pada point ke sembilan, Aidit mengatakan:
“Senjata terakhir dari kita dan Negara tetangga adalah ini juga; oleh sebab itu yakinlah kawan-kawan mudah-mudahan Sosro dan Tjeweng (kode untuk Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri Dr Soebandrio) tidak akan mengkhianati kita, bila hingga sekarang dia plintat-plintut, memang karena DJ (istilah untuk Dewan Jenderal) ada di depan hidungnya, tetapi bila nanti mereka berkhianat, maka dari negara tetangga perjanjian-perjanjian pasal yang telah kami sampaikan secara /R pada bulan Agustus lalu terpaksa diumumkan dan kini adalah berarti lonceng kematian dan kehancuran bagi Sosro/Tjeweng.” [45]

Franz Magnis-Suseno sempat memuji tulisan Fic, terutama rincian kejadian pada tanggal 1 Oktober 1965. Namun, tesis tentang Sukarno bahwa dia bersedia menyerahkan kepresidenen kepada Aidit dan menarik diri ke tempat indah di Cina, menurut Franz, adalah preposterous, sama sekali tidak dapat diterima. Kecuali fakta-fakta yang disebutnya, kata pastor Jesuit itu, seluruh teori cacat dan kelihatan ideologis.[46]

Meski dalam bentuk yang sangat singkat, masih ada penulis lain yang juga menjelaskan tentang pertemuan Aidit dan Mao serta beberapa tokoh Cina lainnya di Beijing menjelang peristiwa G 30 S 1965. Dalam Biografi Mao yang sangat panjang berjudul Mao: The Unknown Story, Jung Chang dan Jon Halliday memberikan gambaran sekilas tentang hubungan Mao dengan Aidit, serta situasi Indonesia pada tahun 1965. Namun, dua halaman dalam buku Biografi setebal 832 halaman itu cukup mencengangkan.[47]

Konon saat itu ambisi internasional Mao sedang meningkat. Mao ingin Cina mendominasi Konferensi Afrika-Asia (AAC) kedua, yang dijadwalkan pada Juni 1965 di Aljazair.Sebab, AAC pertama di Bandung, April 1955, telah mentahbiskan Soekarno sebagai Pemimpin Dunia Ketiga, gara-gara pidato pembukaannya yang berapi-api. Padahal, diplomasi nyata AAC I sesungguhnya dilakukan oleh Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, yang didampingi Zhou Enlai, pemimpin delegasi sekaligus Menteri Luar Negeri Cina.

Mao ingin mendominasi AAC II. Maka, ia lalu memerintahkan Zhou Enlai memastikan bahwa China akan memainkan peran dominan di Aljazair. Namun, 10 hari sebelum pembukaan AAC II, Perdana Menteri Aljazair Ahmed Ben Bella dikudeta Kolonel Houari Boumediene. Seketika itu pula Mao melepaskan koneksinya dengan Ben Bella seperti kentang panas, dan memerintahkan Zhou mendekati pemerintah militer baru untuk memastikan bahwa konferensi berjalan sesuai jadwal. Tapi sebagian besar anggota AAC memilih penundaan dan enggan untuk pergi ke Aljazair karena tuan rumah telah berganti rezim. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser juga memilih untuk menunda pertamuan, bahkan meminta agar Uni Soviet diundang.

Mao sangat marah atas penundaan konferensi Asia Afrika II. Padahal, dia membutuhkan kisah sukses untuk menghadapi saingan domestiknya. Mao kemudian mencoba masuk ke dalam konflik di Asia. Perang Pakistan dengan India menjadi peluang potensial karena Pakistan dekat dengan Cina. Tapi pada menit terakhir, ternyata Pakistan melempem, dan menerima gencatan senjata yang dimediasi PBB.

Peluang berikutnya adalah Indonesia. Untuk fakta yang satu ini, Halliday mewawancarai Kenji Miyamoto, Pemimpin Partai Komunis Jepang yang dekat dengan Mao. Miyamoto mengatakan kepada Halliday, bahwa Mao terus mendesak PKI dan Partai Komunis Jepang untuk merebut kekuasaan. Pesan dari Beijing adalah: “Kapanpun ada kesempatan untuk merebut kekuasaan, Anda harus bangkit dalam perjuangan bersenjata”.[48] Sayang, buku itu tidak menjelaskan hubungan, komunikasi, dan interaksi antara Mao dengan Aidit secara lebih detail.

Namun, ketika akhirnya terbukti bahwa PKI gagal dalam upaya kudeta dengan ditangkap dan ditembaknya Aidit di Boyolali, kemudian disusul dengan pemberangusan PKI, di Beijing, Mao Zedong menyalahkan PKI atas kegagalannya. Dalam buku Mao: The Unknown Story, disebutkan bahwa Mao mengatakan kepada Pemimpin Partai Komunis Jepang, “Partai Komunis Indonesia membuat dua kesalahan. Pertama, mereka percaya membabi buta pada Soekarno dan melebih-lebihkan kekuatan PKI di tubuh Angkatan Darat.” “Kesalahan kedua,” kata Mao, “adalah bahwa PKI menyerah tanpa perlawanan.” [49]

====

[1] Dokumen Gilchrist sesungguhnya adalah bagian dari beberapa surat yang dipalsukan hasil garapan Dinas Intelijen Cekoslowakia dan Sovyet yang dimaksudkan untuk mengenyahkan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Kampanye disinformasi ini, yang diberi kode Operasi Palmer, telah dimulai oleh Mayor Louda dari Departemen D dari Dinas Intelijen Cekoslowakia di Praha tahun 1964. Setelah kunjungan seorang perwira intelijen Sovyet, Jenderal Ivan Agayants ke Jakarta pada bulan April 1965, maka operasi itu diperluas, berdasarkan rekomendasinya, untuk membuat dokumen-dokumen asli tapi palsu tentang adanya sebuah rencana Inggris-Amerika untuk menyerang Indonesia dan Malaysia. Serangan ini akan dilakukan dengan bantuan beberapa elemen di Angkatan Darat Indonesia. Lihat Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 65. Lihat lebih lanjut dalam Bittman, Ladislav. The Deception Game, Czechoslovak Intelligence in Soviet Political Warfare. Syracuse, NY. Syracuse Research Corporation. 1972. Pp 106 – 122.
[2] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 65.
[3] Dake, Antonie C.A. Soekarno File. Berkas-berkas Soekarno 1965-1967. Kronologi Suatu Keruntuhan. Aksara Karunia. Jakarta. 2005, hal 14.
[4] Dake, Antonie C.A. Soekarno File. Berkas-berkas Soekarno 1965-1967. Kronologi Suatu Keruntuhan. Aksara Karunia. Jakarta. 2005, hal 14.
[5] Katoppo, Aristides, Purnama Kusumaningrat, JMV Soeparno dan Moh Cholil. Menyingkap Kabut Halim 1965. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1999. Hal 41.
[6] Scott, Peter Dale. The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. Pacific Affairs, 58, Summer 1985, pages 239-264.
[7] Robinson, Geoffrey B. Some Arguments Concerning US Influence and Compliciticy in the Indonesian “Coup” of October 1 1965. Boston. Massacusets. 1990. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Kudeta Angkatan Darat: Peran Amerika Membangun Rejim Suharto. TePLOK Press. Jakarta. 2000. 172 halaman.
[8] Kadane, Kathy. “Ex-Agents say CIA compiled death lists for Indonesians.” San Francisco Examiner. May 20, 1990. http://www.namebase.org/kadane.html. Wartawan Kathy Kadane menulis sebuah artikel untuk States News Service pada bulan Mei 1990 yang dikutip beberapa koran, termasuk the Washington Post dan Boston Globe. Cerita yang ditulisnya mengenai bagaimana Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan ribuan nama orang komunis kepada Angkatan Darat Indonesia. Kadane menyandarkan ceritanya pada wawancara dengan para pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia saat itu, yakni: Marshall Green, Edward Masters, Jack Lydman, and Robert Martens. Kadane kemudian menyimpan rekaman wawancaranya di koleksi National Security Archive di perpustakaan George Washington University di Washington D.C. Bekas agen CIA, Ralph McGehee, mendukung cerita Kadane dalam Covert Action Quarterly (Fall 1990): http://www.thirdworldtraveler.com/CIA/McGehee_CIA_Indo.html Koran The New York Times tidak mengekor cerita Kadane. Mereka justru menerbitkan tulisan yang mengkritisi cerita Kadane. Michael Wines, “C.I.A. Tie Asserted in Indonesia Purge.” 12 July 1990, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C0CEFDA1431F931A25754C0A966958260&sec=&spon=&pagewanted=all
[9] Weiner, Tim Weiner. Membongkar Kegagalan CIA. Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya, terjemahan dari The Legacy of Ashes; The History of CIA. Gramedia. Jakarta. 2008. Halaman 185-188.
[10] Weiner, Tim Weiner. Membongkar Kegagalan CIA. Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya, terjemahan dari The Legacy of Ashes; The History of CIA. Gramedia. Jakarta. 2008. Halaman 334.
[11] Mujiburrahman. Feeling Treathened. Muslim-Christian Relations In Indonesia’s New Order. International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), Nederland. Amsterdam University Press. 2006. Pp 136.
[12] Mujiburrahman. Feeling Treathened. Muslim-Christian Relations In Indonesia’s New Order. International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), Nederland. Amsterdam University Press. 2006. Pp 136.
[13] Majalah Tempo. 17 Mei 1999
[14] JB Soedarmanta. Pater Beek SJ. Larut Tapi tidak Hanyut. Obor. Jakarta. 2008. Halaman 137.
[15] Aditjondro, George Junus. CSIS, Pater Beek SJ, Ali Moertopo dan L.B. Moerdani. http://apisuci.blogspot.co.id/2012/03/csis-pater-beek-sj-ali-moertopo-dan-lb.html
[16] Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo. Memoar Oey Tjoe Tat. Hasta Mitra. Jakarta. 1995. Halaman 317-318.
[17] WF Wertheim. “Whose Plot? New Lights on the 1965 Events”. Journal of Contemporary Asia vol 9 no 2, 1879. Pp 208.
[18] Said, Salim. Dari Gestapu ke Reformasi. Serangkaian Kesaksian. Mizan. Bandung 2013. Hal 33.
[19] Said, Salim. Dari Gestapu ke Reformasi. Serangkaian Kesaksian. Mizan. Bandung 2013. Hal 33.
[20] van den Heuvel, Aad. Wajangspeler trok aan vele touwtjes. Noordhollands Dagblad. 20-10-2007. Holland.
[21] Mujiburrahman. Feeling Treathened. Muslim-Christian Relations In Indonesia’s New Order. International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), Nederland. Amsterdam University Press. 2006. Pp 136.
[22] Heru Cahyono. Pangkopkamtib Jenderal Sumitro dan Peristiwa 15 Januari 1974. Sinar Harapan. Jakarta. 1998. Halaman 34-35.
[23] Poulgrain, Greg. The Genesis of Malaysia Konfrontasi: Brunei and Indonesia, 1945-1965. 1993.
[24] Republika, 10 November 1998. Mashuri: Soeharto Berperan sebagai Operator MI-6 dan CIA
[25] Republika, 10 November 1998. Mashuri: Soeharto Berperan sebagai Operator MI-6 dan CIA
[26] Percakapan antara Ball dengan McNamara, 1 Oktober 1965. Ball Papers, Box 4, Indonesia, April 1964-November 1965. dalam Bradley R. Simpson. Economists With Guns. Amerika Serikat CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Gramedia. Jakarta. 2008. Halaman 234.
[27] Simpson, Bradley R. Economists With Guns. Amerika Serikat CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru. Gramedia. Jakarta. 2008. Halaman 234.
[28] Green, Marshall. Dari Sukarno ke Soeharto. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1992. Hal 50-51.
[29] Green, Marshall. Dari Sukarno ke Soeharto. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1992. Hal 65.
[30] Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal. Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra. Jakarta. 2008. Halaman 161.
[31] Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal. Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra. Jakarta. 2008. Halaman 161-162.
[32] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal xlvi.
[33] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal xlvi.
[34] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal xxxii.
[35] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 78.
[36] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 78. Fic mengutip dari sebuah artikel berjudul “Indon Coup Planned by Aidit and Mao: Army Newspaper Reveals What Took Place Between the Two,” di harian the Straits Times, Singapura, 26 April 1966. Artikel dalam The Straits Times ini mengutip sebuah laporan dari seseorang yang tidak diketahui namanya, diterbitkan dalam Angkatan Bersendjata, Jakarta, 25 April 1966. Penulis yang tidak diketahui namanya itu, kemungkinan besar merupakan sumber militer, yang menggunakan catatan pertemuan antara Mao dengan Aidit yang, tampaknya, berada di tangan TEPERPU tetapi tidak diterbitkan seluruhnya karena pertimbangan-pertimbangan kebijakan tingkat tinggi Negara yang menyangkut sebuah Negara tetangga yang sangat kuat. Penjelasan ini terdapat dalam buku Fic dalam catatan akhir nomor 36, halaman 308.
[37] Zhou,Taomo. China and the Thirtieth September Movement. Indonesia No. 98 (October 2014). Southeast Asia Program Publications at Cornell University. Cornell. 2014. pp. 29-58. Catatan dari Taomo Zhou, bahwa dia mendapatkan dokumen-dokumen declassified dari Pemerintah RRC yang sudah lama ditutup dari jangkauan publik, termasuk catatan pertemuan Ketua Mao dengan Aidit dalam bahasa dan tulisan China. Namun dokumen-dokumen itu kemudian kembali diclassifikasi sehingga tak bisa dijangkau public lagi.
[38] Zhou,Taomo. China and the Thirtieth September Movement. Indonesia No. 98 (October 2014). Southeast Asia Program Publications at Cornell University. Cornell. 2014. p 50.
[39] Zhou,Taomo. China and the Thirtieth September Movement. Indonesia No. 98 (October 2014). Southeast Asia Program Publications at Cornell University. Cornell. 2014. pp. 50-51.
[40] Zhou,Taomo. China and the Thirtieth September Movement. Indonesia No. 98 (October 2014). Southeast Asia Program Publications at Cornell University. Cornell. 2014. pp. 51.
[41] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 82.
[42] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 82.
[43] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 86.
[44] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 348.
[45] Fic, Victor M. Kudeta 1 Oktober 1965. Sebuah Studi Tentang Konspirasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2005. Hal 348.
[46] Magnis Suseno: “Cornell Paper” Tidak Mutu. mediacare@yahoogroups.com, Saturday, 25 February 2012, 23:11, dimuat dalam https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2012/02/26/magnis-suseno-cornell-paper-tidak-mutu/
[47] Chang, Jung and Halliday, John. Mao: The Unknown Story. Knopf Publishing Group. New York, 2005, 832 pages.
[48] Chang, Jung and Halliday, John. Mao: The Unknown Story. Knopf Publishing Group. New York, 2005, 832 pages. Pp 519
[49] Chang, Jung and Halliday, John. Mao: The Unknown Story. Knopf Publishing Group. New York, 2005, 832 pages. Pp 520

Kisah Perantau Minang di Wamena yang Selamat dari Pembunuhan Sadis

PADANG (Jurnalislam.com) – Kisah pilu datang dari Erizal (42) yang kembali ke kampung halamannya di Batang Kapas, Sumbar setelah selamat dari kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Erizal adalah salah satu korban selamat dari kebrutalan orang tak dikenal saat kerusuhan terjadi di Wamena beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, ada masyarakat setempat memberikan informasi untuk segera tutup kios karena sudah ada warga yang berkelahi.

“Orang Papua di sana sudah mengasih tau saya, disuruh tutup kios, karena di daerah setempat sudah ada yang berkelahi,” papar Erizal warga asal Batang Kapas, Pesisir Selatan di Kantor ACT Sumbar, Selasa (1/10/2019).

Lanjut pedagang sembako yang sudah menetap di Wamena selama enam tahun ini menyebutkan, usai ia dikasih tahu ada warga yang berkelahi, dirinya langsung menjemput anaknya yang sedang sekolah dan menyiapkan barang untuk mengungsi.

“Saya langsung jemput anak saya yang sedang sekolah dan mempersiapkan barang untuk mengungsi, lalu kami pergi ke belakang rumah, ada honai (rumah adat papua) di belakang rumah, saya mengungsi di sana, sejam disana,” imbuhnya.

Terlalu lama ia bersembunyi, akhirnya ada 30 orang warga setempat yang mulai curiga dengan tempat itu. Ia pun berlarian ke belakang SD yang tak jauh dari tempat persembunyian sebelumnya. “Saya melihat 10 kios yang terbakar dan ada asap yang berasal dari kantor bupati,” paparnya.

“Di sana sudah ada 30 orang yang berkumpul,” lanjutnya.

Merasa tak aman, Erizal dan keluarga berlarian ke rumah pemilik kios yang disewanya, di sana ia bersembunyi dan dipertahankan oleh tiga orang Papua. “Ada orang Papua yang mempertahankan saya untuk bersembunyi,” tambahnya.

30 orang tadi pun datang menghampiri Erizal dan keluarga dengan membawa senjata tajam. “Mereka merasa tidak senang, lalu mereka kejar, dilempari batu,” katanya.

“Saya sudah pasrah, kami sudah pasrah untuk meninggal semua, kami pun menyelimuti diri dengan kasur agar mereka tidak curiga, di situ kami sekeluarga sudah saling maaf-maafan,” lanjutnya.

Di sana Erizal melihat keponakannya berlumuran darah karena dilempari batu dari luar. “Ada ponakan saya jaga pintu, dilempar batu dari luar, nampak mukanya berdarah,” sambungnya.

Namun naas, Ibnu (8) anak dan Nofriyanti (40) istri Erizal meninggal usai para massa tadi masuk ke dalam rumah dan membakar rumah itu. Erizal pun berpura-pura meninggal untuk mengelabui massa.

“Untuk menyelamatkan diri, saya pura-pura mati,  masuk dia ke dalam, dia pakai parang, mungkin mereka mengira saya sudah mati,” tuturnya.

Setelah para massa keluar, mereka melempari rumah dengan bensin dan membakar. “Saya menjadi korban pembakaran, ada bekas luka di kepala saya,” ucapnya sambil memegang kepalanya yang memiliki luka bakar.

Kemudian, Erizal berlari ke WC untuk menyelamatkan diri, di sana ia menghubungi saudara-saudaranya ditempat pengungsian. “Dua jam setelah itu datang Kodim dengan Brimob untuk menyelematkan saya,” imbuhnya.

Esoknya, Erizal diberangkatkan bersama mayat dan rombongan Wakil Gubernur Sumatera Barat menuju lokasi berkumpulnya Ikatan Keluarga Minang (IKM) Papua. “Disana saya difasilitasi,” paparnya.

Erizal mengaku, keluarganya memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. “Saya memiliki hubungan baik dengan masyarakat disana,” paparnya.

Kedepannya kata Erizal, ia belum terpikirkan, apakah ia balik ke Wamena atau menetap di kampung halaman. “Saya belum tahu apa yang saya lakukan untuk kedepan,” paparnya.

Erizal pun berharap, agar aset milik dirinya diganti oleh pemerintah Papua. “Saya mohon bupati dan gubernur mengganti aset saya, ada motor dan tiga kios yang terbakar,” tutupnya.

Sumber: Covesia.com