Berita Terkini

Puan Maharani Ketua DPR, La Nyalla Mattaliti Ketua DPD

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 telah dilantik. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali pada forum rapat paripurna penetapan pimpinan di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam.

Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 adalah, Ketua DPR Puan Maharani (Fraksi PDI Perjuangan), serta para Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), Sufmi Dasxo Ahmad (Fraksi Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Fraksi Partai Nasdem), dan Abdul Muhaimin Iskandar (Fraksi PKB).

Sementara itu, La Nyalla Mahmud Mattaliti resmi menjadi Ketua DPD RI periode 2019-2024 setelah mendapat suara terbanyak. Mantan Ketua Umum PSSI itu memperoleh surat terbanyak 47 suara dari 134 total suara, mengalahkan Nono Sampono yang memperoleh 40 suara, Mahyudin 28 suara, dan Sultan Baktiar Najaudin 18 Suara.

Sumber: Antara

Belum Sehari Dilantik, 290 Anggota DPR Absen di Rapat Paripurna

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Setelah dilantik pada Selasa (1/10/2019) siang, malam harinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung menggelar rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2019-2020.

Rapat yang dipimpin oleh Pimpinan DPR sementara oleh Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut dimulai pada pukul 19.30 WIB. Namun hanya setengah dari total anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut.

Abdul Wahab menyatakan, berdasarkan catatan Sekretariat Jendral DPR RI, rapat paripurna dihadiri 285 anggota DPR periode 2019-2024 dari 575 jumlah totalnya. Maka, yang tidak hadir 290 anggota.

“Dengan begitu rapat paripurna kita buka,” kata Abdul Wahab di ruang rapat paripurna.

Sebanyak 285 anggota yang hadir itu terdiri dari 94 anggota Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar 31 orang, Gerindra 46 orang, NasDem 27 orang, PKB 15 orang, Demokrat 4 orang, PKS 25 orang, PAN 7 orang dan PPP 16 orang.

Sementara untuk agenda rapat paripurna yang akan dilangsungkan dalam rapat paripurna ialah penetapan nama-nama fraksi-fraksi di DPR RI, penetapan pimpinan DPR RI, pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPR RI. Kemudian, penyerahan kepemimpinan dari pimpinan sementara DPR RI kepada pimpinan DPR RI yang telah ditetapkan dan pidato ketua DPR RI terpilih.

Lima pimpinan DPR RI telah dipilih sebelumnya. Ketua DPR RI akan diisi oleh Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Sedangkan Wakil Ketua DPR akan diisi oleh Aziz Syamsudin yang dikirimkan oleh Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Partai Nasional Demokrat dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sumber: Okezone

Yanmas Ansharu Syariah Bersihkan Limbah Sampah di Sungai Cidukuh Tasikmalaya

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Pelayanan Masyarakat (YANMAS) Jamaah Ansharu Syariah bersama Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (ALMUTAZ) bergotong royong bersama warga Dusun Bojong Tritura, Cipedes, Kota Tasikmalaya membersihkan limbah sampah di Sungai Cidukuh, Ahad (29/9/2019).

Dalam aksi bertajuk ‘River Clean Up Sungai Cidukuh’ itu warga bersama para relawan membersihakan limbah sampah yang nyaris menutupi permukaan sungai.

Koordinator aksi, Ruby Barokah menjelaskan, kegiatan pembersihan sampah di sepanjang sungai Cidukuh tersebut sebagai bentuk kepedulian relawan Yanmas Ansharu Syariah terhadap lingkungan hidup dan alam.

“Berawal dari pengaduan warga setempat kepada kami untuk bisa meminimalisir limbah sampah di sungai Cidukuh, sehingga kami tergerak dan bersinergi dengan warga sekitar untuk membersihkan sungai Cidukuh,” ungkapnya.

Ruby berharap, dengan kegiatan tersebut warga semakin sadar untuk tidak membuang sampah ke aliran sungai. Sebab, akibat kebiasaan buruk tersebut air Sungai Cidukuh menjadi hitam dan berbau tak sedap. turun ke sungai membersihkan sampah yang selama bertahun-tahun meresahkan warga setempat.

Selain itu, Ruby juga meminta pemerintah setempat untuk membentuk satuan khusus agar dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami harapkan juga kepada seluruh instansi dan dinas terkait Kota Tasikmalaya untuk terus mengawal dan melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk sadar akan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Ruby mengungkapkan, pihaknya mendapat apresiasi positif dari masyarakat sekitar. Masyarakat berharap, kegiatan tersebut dapat dilakukan secara kontinyu.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali Insya Allah pada tanggal 6 Oktober 2019, bekerja sama kembali dengan dinas terkait dan peran swadaya masyarakat Bojong Tritura Sungai Cidukuh Tasikmalaya,” pungkasnya.

Dukung RKUHP, Fahri Hamzah: Keterlaluan Kalau Masih Ingin UU Belanda

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik pihak-pihak yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Padahal, KUHP yang selama ini digunakan bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.

“Saya kira kalau ada yang menentang dan masih ingin memakai UU Belanda keterlaluan, tetapi okelah sudah kita tunda,” ujar Fahri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta Senin (30/9).

Ia menilai, sejumlah pihak seperti kelompok masyarakat dan mahasiswa banyak yang salah paham dengan sejumlah pasal yang berada dalam RKUHP.

Padahal, pembahasan di dalamnya sudah melibatkan banyak pihak seperti akademisi, pakar, dan sejumlah organisasi.

“Kalau mau tenang dan tentram, kalau mau hukum pasti, dan kalau ada keadilan maka segeralah UU Belanda diganti dengan UU yang kita buat sendiri,” ujar Fahri.

Pemerintah dan DPR periode selanjutnya juga didesak untuk menyosialisasikan sejumlah RUU dan pasal yang dinilai kontroversial di masyarakat.

Hal itu diperlukan agar salah paham dan misinformasi tak lagi terjadi di banyak kalangan.

“Makanya ini jadi tugas pemerintah dan DPR untuk mensosialisasikan, menjawab sebenarnya bahwa RUU itu tidak ada masalah,” ujar Fahri.

Sumber: republika.co.id

Penanganan Papua di Era Jokowi Dipertanyakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN, Dradjad Wibowo merasa hal wajar kalau ada ketidakpuasan di bidang polhukam terhadap pemerintahan Jokowi.

Sebagai orang yang pernah bertugas sebentar di bidang polhukam, Dradjad mengaku sulit mencerna pilihan kebijakan yang diambil.

Menurut Dradjad, di Papua, terakhir di Wamena, demo dan kerusuhannya sudah bukan lagi protes biasa.

Kasus itu menurutnya sudah jelas tindak separatisme.

Korban jiwa dan kehancuran bangunan sangat jelas. Ada pelanggaran HAM oleh para separatis juga jelas.

Dradjad bahkan melihatnya sudah mengarah ke pembersihan etnis. Dradjad memakai Laporan dari Komisi Ahli  yang bertugas berdasarkan Resolusi 780 dari Dewan Keamanan PBB yang mendefinisikn pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagai:

“a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas”.

“Tapi di dunia internasional, narasi yang muncul justru klaim rasisme terhadap saudara kita di Papua. Ini ditambah berita tentang ketidakadilan terhadap mereka. Saya membaca banyak media dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Tulisannya seperti itu semua,” kata, Selasa (1/10). .

Dradjad menilai tidak ada narasi apapun yang kuat dari Indonesia, yang menjelaskan berbagai kejahatan terhadap etnis dan pemeluk agama lain di Papua.

“Lalu apa tindakan aparat, khususnya dari Polri, terhadap itu semua? Tidak etis jika saya ungkap berdasarkan laporan intelijen yang saya terima,” kata politikus senior ini.

Dradjad berpesan, untuk kejahatan yang jelas seperti di atas, tindakannya perlu tegas. Baik secara hukum, maupun fisik jika terpaksa. Jangan sampai ada kesan gamang.

“Kita pernah berhasil meredam kerusuhan yang lebih besar di Papua pada awal dekade 2000-an. Tidak ada salahnya ini dijadikan rujukan,” ungkap Dradjad.

Jangan sampai, lanjut dia, kejadian di mana tindakan tegas dibutuhkan, justru aparat gamang.

Sebaliknya, di mana seharusnya dialog yang dikedepankan, aparat justru bertindak represif dan berlebihan.

Terakhir, isu Papua berhasil digagalkan oleh para diplomat Indonesia di sidang PBB.

“Kita harus memberi apresiasi yang tinggi kepada mereka. Meski demikian, opini melalui pers dunia jangan sampai diabaikan,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

 

Dukung Mahasiswa, Pelajar Gelar Aksi Tuntut Polisi Tidak Represif

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pelajar di Jakarta terus bergerak mendukung aksi massa yang menolak sejumlah rancangan undang-undang.

Dalam aksi massa yang dilakukan Senin (30/9), sejumlah pelajar ada yang turun ke DPR, namun ada juga pelajar yang melakukan aksi simpatik untuk mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa.

Seperti yang dilakukan sekelompok pelajar di Jakarta yang melakukan aksi di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Senin (30/9).

Aksi solidaritas mereka dilakukan dengan menyampaikan sejumlah tuntutan diramaikan dengan beberapa poster-poster berisi seruan.

Para pelajar itu juga membagukan bunga mawar putih kepada pengendara di sekitar Taman Suropati.

Bahkan, usai melaksanakan aksinya, pelajar yang terdiri dari komunitas dan osis di Jakarta mengadakan diskusi.

Diskusi terkait yang terjadi di Indonesia terhadap pengesahan revisi Undang-Undang KPK dan pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP.

“Jatuhnya korban teman kami pelajar, kami merasa harusnya pelajar seperti tidak itu tidak dengan kekerasan, kami punya hak, suara kami adalah suara demokrasi juga,” kata President Of SouthJktStudent, Khofifah Aqsha Rosyadi kepada wartawan.

Menurutnya, para pelajar juga memiliki suara dan aspirasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Ia mengatakan, pelajar juga mengetahui tuntutan para mahasiswa. Sehingga mereka mengatakan tak bisa dibungkam.

“Kami pelajar yang juga kami perhatian dengan demokrasi dan negeri ini, kita tidak mau dibilang anak kecil terus-terusan,” kata dia.

Dalam aksi tersebut mereka juga menyampaikan pernyataan di antaranya: Ada korban, tetapi belum ada tindakan dan pertanggung jawaban. Bagaimana sikap kita?; Kami mendukung tuntutan Kakak Mahasiswa dan teman-teman kami yang sudah lebih dulu beraksi; Kami berharap tidak ada bentuk kekerasan apapun baik dari pihak

aparat maupun massa aksi; Kami siap berdiskusi dan menyampaikan aspirasi kami secara bersama-sama menurut etika dan norma yang telah ditentukan; Mari kita saling merangkul, saling menjaga.

sumber: republika.co.id

 

575 Anggota DPR Periode 2019-2024 Dilantik Hari Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Sebanyak 575 orang berhasil mendapatkan suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Mereka diagendakan akan dilantik pada paripurna pelantikan anggota dewan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Dari 575 anggota dewan yang terpilih, terdapar sejumlah nama lama yang mengisi bangku di parlemen. Di antara mereka dari Partai Gerindra ada Fadli Zon, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terdapat nama Mardani Ali Sera.

Sementara itu, sejumlah wajah-wajah baru yang mewarnai keanggotaan DPR periode ini adalah Hillary Lasut dari Partai Nasdem. Serta, nama Puteri Komarudin dari Golkar, dan Adriana Charlotte Dondokambey dari PDIP.

Selain itu, di antara ratusan anggota tersebut, terdapat 14 artis yang terpilih menjadi wakil rakyat Indonesia. Empat di antaranya diketahui menjadi wajah baru yang pertama kali melenggang ke parlemen.

Keempatnya yakni, Mulan Jameela mewakili Dapil Jawa Barat XI, yang diusung oleh Partai Gerindra. Ia menggantikan dua rekannya, Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi. Mulan Jameela berhasil menjadi anggota DPR RI usai memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ada pula Krisdayanti, yang terpilih menjadi anggota legislatif setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 132.131 suara. Diusung oleh PDIP, ia mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur V.

Ketiga, ada aktor Muhammad Farhan atau akrab disapa Farhan juga berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia dusung Partai Nasdem, Farhan mewakili Dapil Jawa Barat I.

Terakhir, ada Tommy Kurniawan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia berhasil memperoleh sebanyak 33.988 suara dan terpilih mewakili Dapil Jawa Barat V.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pengucapan janji dan sumpah jabatan akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung serta dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI serta tamu undangan lainnya. Ia menjelaskan, guna mengantisipasi adanya aksi demo pada Selasa (1/10).

Anggota DPR RI terpilih yang akan menjalani pelantikan diminta sudah hadir di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada sekitar pukul 07.00 WIB. “Sarapan pagi dan persiapan lainnya, kami siapkan di sini. Semua acara, kami upayakan tetap sesuai jadwal,” ujar Indra.

sumber: republika.co.id

 

Anggota DPR Baru Dilantik, BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI akan kembali menggelar aksi pagi ini. Untuk mengantisipasi demo tersebut, PT Jasa Marga melakukan penutupan gerbang tol di depan Gedung DPR.

“Untuk gerbang tol masih ditutup,” kata Petugas Call Center Jasa Marga, Hari, saat dihubungi, Selasa (1/10/2019).

Hari tidak menjelaskan alasan penutupan gerbang tol tersebut. Dia mengatakan untuk tol dalam kota hanya di depan Gedung DPR saja yang ditutup.

“Yang lain tidak,” tutur Hari singkat.

Sebelumnya, BEM SI kembali menggelar aksi demo hari ini di sekitar Gedung DPR. BEM SI mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan mahasiswa terhadap pelantikan anggota DPR yang baru.

“Kita akan ada aksi pengawalan pelantikan. Ini aksi solidaritas,” kata koordinator lapangan aksi, Muhammad Abdul Basit (Abbas), Senin (30/9/2019).

Abbas, yang juga Ketua BEM UNJ, mengatakan tuntutan mahasiswa tetap sama. Mereka akan mendesak anggota DPR yang baru ikut bertanggung jawab atas kegaduhan terkait RUU kontroversial yang dirumuskan anggota DPR sebelumnya.

“Tuntutan masih yang kemarin, tuntaskan reformasi. Karena kan DPR yang baru harus bertanggung jawab juga atas kegaduhan dari DPR yang lama,” jelasnya.

Sumber: detik.com

Aparat Tembakkan Gas Air Mata ke Universitas Atma Jaya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Aparat kepolisian menembakkan gas air mata kea rah  kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta, Senin (30/9) malam.

Penanganan medis bagi peserta aksi yang dilakukan di kampus tersebut pun terganggu.

Kampus tersebut dijadikan titik evakuasi bagi korban dan tim medis selama aksi pada hari ini. Hingga malam ini, aparat masih menembakkan gas air mata di kampus tersebut.

“Ini masih (penembakan gas air mata) di depan jalan. Tercium ke tengah,” kata Asep, salah satu pegiat YLBHI yang berada di kampus Atma Jaya.

“Terganggu (asap gas air mata). Pasti,” tambahnya.

Dia mengatakan pihaknya tidak berani mendekat ke Jalan Jenderal Sudirman karena gas air mata masih mengganggu wilayah kampus. Sementara, menurutnya, aparat masih berjaga di depan kampus.

“Sekarang masih ada beberapa korban di dalam yang sedang kami treatment (obati). Di depan Atma JAya tercium banget gas air mata. Polisi ada di sana. Memang enggak masuk ke Atma. Mereka targetkan massa yang ada di Jalur Sudirman,” katanya.

sumber: cnnindonesia.com

Polisi Klaim Tak Ada Niat Tembakkan Gas Air Mata ke Universitas Atma Jaya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Polda Metro Jaya mengklaim tak bermaksud menembakkan gas air mata ke arah Universitas Atma Jaya.

Polisi disebut ingin berupaya membubarkan massa yang berdekatan dengan posko evakuasi Atma Jaya.

“Mungkin polisi refleks karena melihat massa berlarian ke sana. Polisi tidak bermaksud menembak gas air mata ke arah Posko Farmasi Atma Jaya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Selasa (1/10/2019).

Sementara itu, anggota Famsi (Front Aksi Mahasiswa Atma Jaya), Natado Putrawan, mengatakan peristiwa berawal saat massa dipukul mundur oleh polisi ke arah posko evakuasi yang berada di dekat Universitas Atma Jaya sekitar pukul 19.00 WIB.

Natado mengatakan pihaknya telah menyampaikan bahwa ada posko di lokasi dekat massa.

“Nah sebetulnya waktu masa aksi digebuk kita memang menyiarkan kita punya posko farmasi. Nah kawan-kawan datang ke sini polisi masih menyasar gas air matanya kemari gitu,” kata Natado.

“Padahal kita sudah siapin border di depan bahwa kita ini lokasi netral, lokasi evakuasi cuma polisi masih nembak-nembakin terus gas air matanya yang mengarah ke masa aksi, yang mengarah ke pos evakuasi,” sambung dia.

Sumber: detik.com