JAKARTA(Jurnalislam.com) – Akun media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Instagram bemui_official kembali mengunggah kritikan yang ditujukan ke institusi negara Polri, pada Sabtu malam, (25/07/2021).
Dalam unggahannya tertanda atas nama aliansi BEM Seluruh Indonesia mengatakan bahwa penegakan prokes saat ini dinilai tidak adil,
“Mahasiswa dipukuli aparat saat demonstrasi seolah jadi hal biasa. Penegakan protokol kesehatan tebang pilih sering kita lihat. Jika mahasiswa sedang demonstrasi, penegakannya luar biasa ketat. Namun, jika pejabat yang mengadakan ‘kondangan’, tidak demikian,” tulis BEM SI dalam unggahannya.
Keberadaan polisi virtual juga menjadi sorotan oleh mahasiswa, bukanya membuat suasana makin tentram bermedia sosial, justru membuat orang takut bersuara di media sosial.
“Yang paling baru, ada Pasukan Pengamanan swakarsa. Untuk teman-teman generasi Z mungkin agak asing. Pam Swakarsa ini dulunya diterapkan pada masa orde baru untuk mengamankan orang-orang yang sedang melakukan aksi. Kenapa sekarang polisi ingin membangkitkan lagi ya?, apa kapolri ingin membuat masyarakat sipil seperti kaki tangan polisi?” Terangnya.
“Belum lagi, masalah pungli dan dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oknum kepolisian masih belum terselesaikan sampai sekarang.” Sambung BEM SI.
Lebih lanjut menurut BEM SI, meskipun kapolri silih berganti nyatanya tidak pernah ada solusi, bahkan ternyata Kapolri baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo lah yang menggagas polisi virtual dan wacana menghidupkan lagi pam swakarsa.
“Bukannya maju, malah makin mundur demokrasi di Indonesia ini,” tegasnya.
Berdasarkan data, dari total 28.035 aduan yang diterima Komnas HAM sepanjang 4 tahun kebelakang, 43,9% ditujukan kepada aparat kepolisian.
“Mulai dari ditangkap, disiksa, hingga kemudian dipenjara. Berlindung dibalik ‘tugas’, polisi kini kian beringas. Tahun lalu saja, Komnas HAM mencatat terdapat 1.122 aduan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan aparat kepolisian,” pungkas BEM SI.
Kontributor: Bahri
