Penulis: Admin

Soal Tolikara, Komnas HAM Desak Pemerintah Bersikap Tegas dan Transparan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komnas HAM menyesalkan kurangnya sense of crisis atau kepekaan terhadap krisis pemerintah dalam menangani kasus Tolikara.  Tidak adanya koordinasi antara menkopolhukan dan Kapolri tentang surat dari GIDI, menyebabkan lambatnya dan tidak transparannya penanganannya. 

"Lalu masalah bergeser lebih konsen menyelidiki kasus penembakan dan agak melupakan penyebab utamanya, yakni surat GIDI," kata Koordinator Subkomisi Pemantauan dan Investigasi Komnas HAM, Siane Indriani dalam rilisnya kepada Jurniscom, Rabu (22/7/2015).

Komnas HAM meminta polisi mengusut kasus tersebut mulai dari surat yang dikeluarkan Gereja Injili Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015 tentang kegiatan Seminar dan KKR Pemuda tingkat Internasional yang diadakan13-19 Juli 2015. Disitu ada kalimat yang secara eksplisit melarang umat Islam merayakan Idul Fitri 17 Juli 2015 di wilayah Tolikara serta melarang Muslimah mengenakan jilbab.

"Anehnya, surat ditandatangani oleh ketua badan pekerja GIDI pdt. Nayus Wenda dan sekretaris Pdt. Marthen Jingga ini juga ditembuskan ke Bupati, ketua DPRD, Kapolres dan Danramil. Berarti semua jajaran pimpinan di Tolikara sudah tahu dan membiarkan surat yang sangat berbahaya bagi kerukunan umat beragama ini beredar," ujarnya.

Menurut Siane, aneh jika kejadian ini kemudian hanya dikatakan sebagai salah paham. "Jika surat semacam ini dibiarkan, padahal semua orang Indonesia tahu jika surat semacam ini beredar, pasti akan menimbulkan kemarahan umat," tambahnya.

Siane melanjutkan, banyak pihak yang menilai kasus ini terkesan ditutup-tutupi. Oleh karena itu, Komnas HAM juga mendesak Polri segera mengusut secara transparan dan segera mengumumkan tersangkanya.

"Usut siapa yang mengeluarkan surat itu, apa motivasinya, siapa saja pihak-pihak asing yang ikut hadir dalam acara KKR Internasional, yang justru diadakan tepat dengan perayaan Idul Fitri.

Siane meminta pemerintah untuk tidak berlama-lama dalam menangani kasus ini yang akan menimbulkan kemarahan umat yang lebih besar, sehingga akan menjadi masalah yang dikhawatirkan memicu perpecahan antar agama dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jangan seolah-olah ini bernuansa agama, malah fakta tentang kasus ini sengaja dikaburkan sehingga menjadi simpang siur," tegasnya.

Selain itu, Siane juga menyayangkan sikap sejumlah media arus utama yang ketakutan kemudian menutup-nutupi fakta dari kasus ini. 

"Ada beberapa wartawan yang dilarang pemrednya memberitakan kasus Tolikara karena takut menimbulkan konflik agama. Justru cara-cara yang dilakukan saat ini bisa berpotensi menimbulkan kecurigaan, bahwa ada diskriminasi perlakuan penyebaran informasi," ungkapnya.

Siane yakin masyarakat tidak akan terprovokasi jika pemerintah bisa bersikap tegas dan mengusut tuntas tragedi yang telah menodai toleransi antar umat beragama di negeri ini.

"Masyarakat kini sudah pintar, tak mungkin gampang terprovokasi. Justru sekarang semua pihak menunggu ketegasan pemerintah dalam mengusut tuntas dan memproses hukum pelakunya. Untuk itulah Komnas HAM sudah menurunkan tim investigasi yang akan menggali semua fakta terjadi di lapangan," pungkasnya.

Ally | Jurniscom

Moskow Akan Menjadi Kota Berpenduduk Muslim Terbesar di Eropa

MOSKOW (Jurnalislam.com) –  Lebih dari 60.000 orang berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid berkubah emas, Sobornaya di Moskow.  Polisi berjaga jaga menghunuskan tongkatnya di sekitar wajah bingung dan takut dari orang-orang yang lewat.

"Jika Anda ingin berdoa di masjid, Anda harus masuk kandang," Murad Abdullaev, pria berjanggut penuh berusia 29-tahun dari Derbent, kota paling selatan Rusia di provinsi bergejolak Dagestan, mengatakan kepada Al Jazeera.

"Jika Anda sholat di tempat kerja, Anda akan ditegur, tapi ketika rekan-rekan Anda mabuk atau mengambil istirahat panjang untuk merokok, malah dimaafkan," katanya menggambarkan rekan-rekannya di sebuah perusahaan konstruksi di Moskow selatan.

Dalam sebuah adegan yang normal selama beberapa tahun terakhir, ribuan Muslim berkumpul pada hari Sabtu pagi, meneriakkan "Allahu Akbar!"

Mereka membungkuk, berlutut, dan bersujud di depan masjid kubah emas Sobornaya di alun-alun utama Moskow dan lima jalanan yang diblokir sementara.

Tambahan 180.000 umat yang berkumpul di lima masjid lainnya dan tiga lusin situs sementara di Moskow dan wilayah Moskow lain yang lebih besar, untuk menandai akhir bulan suci Ramadhan tahun ini, kata polisi.

Setiap orang harus melewati detektor logam dan menjalani pemeriksaan identifikasi.

Namun demikian, beberapa warga Moskow merasa bahagia, meskipun sholat diadakan pada dini hari.

"Sekali lagi, beberapa jalanan penuh dengan orang yang sholat, jalan-jalan sekitarnya juga diblokir, dan [ada] ketegangan dengan polisi," tulis blogger populer Ilya Varlamov.

"Selama bertahun-tahun, kumpulan orang ini telah menjadi gambaran di Moskow selama dua kali dalam setahun. Dan setiap kali, semua orang terkejut," katanya.

Di Moskow, Muslim, baik kelahiran Rusia atau imigran, sekuler atau terlatih, tidak merasa diterima.

Dengan hanya enam masjid di kota besar, upaya untuk membangun yang baru terhalang  protes dan unjuk rasa.

Hanya ada dua hotel halal di kota yang dikunjungi jutaan pengunjung dalam setahun. Satu-satunya klinik olahraga dan kesehatan Muslim kota ditutup tak lama setelah beroperasi.

Meskipun sejumlah besar penduduk Muslim tinggal di kota, hanya ada segelintir taman kanak-kanak atau sekolah Islam.

"Taman kanak-kanak atau sekolah Islam letaknya jauh dan jumlahnya terlalu sedikit," Jannat Babakhanova dari Limpopo, jaringan kecil TK Muslim, mengatakan kepada Al Jazeera.

Muslim adalah sektor yang paling cepat berkembang dan memiliki etnis penduduk Moskow paling beragam.

Dengan populasi resmi sebesar 12,5 juta, ibukota Rusia sekarang menjadi rumah bagi setidaknya 1,5 juta Muslim, menurut analis politik Alexei Malashenko.

"Moskow secara perlahan beradaptasi menjadi kota Muslim terbesar di Eropa, dan Muslim secara bertahap beradaptasi dengan itu," kata Malashenko kepada Al Jazeera.

Kehadiran Muslim di Moskow berakibat munculnya sejumlah besar mualaf Islam di kalangan etnis Rusia.

"Saya mendengar banyak pujian tentang bagaimana saya berpakaian dan betapa indah pakaian itu terlihat," Anastasiya Korchagina, yang mengubah nama pertamanya menjadi Aisya setelah kembali kepada Islam lima tahun lalu mengatakan.

"Saya tidak pernah menghadapi sikap buruk. Hanya tidak pernah."

Deddy | OnIslam | Jurniscom

Investigasi, JITU Kirim Wartawan ke Tolikara

JAYAPURA (Jurnalislam.com) – Tragedi teror yang disertai dengan aksi pelemparan batu dan pembakaran kios yang merambah hingga ke masjid Baitul Muttaqin dan rumah warga di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, Jum'at (17/07/2015) menjadi fokus perhatian berbagai pihak, termasuk Jurnalis Islam Bersatu (JITU).

Pasalnya, pasca tragedi di Tolikara ada beberapa informasi yang simpang siur akibat pembelokan opini oleh beberapa pihak dan media nasional, di antaranya seputar keabsahan surat dari Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berisi larangan merayakan sholat Idul Fitri, larangan berlebaran serta larangan mengenakan jilbab.

Selain itu, surat resmi yang dilengkapi tanda tangan oleh Ketua GIDI Tolikara Pdt Nayus Wenda dan Sekretarus GIDI Marthen Jingga itu, mulai dikabarkan sebagai dokumen illegal. Padahal, faktanya polisi dan bupati sudah menerima surat yang dimaksud. Bahkan, akibat surat super intoleran tersebut, kemudian memicu pembakaran masjid, kios dan rumah tinggal warga.

Untuk meluruskan informasi yang simpang siur itu, JITU berupaya mengirimkan seorang wartawan untuk melakukan investigasi langsung di tempat kejadian. Hal itu dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan fakta di lapangan.

JITU berangkat menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang menuju bandara Sentani, Jayapura, Papua, Selasa (21/07/2015) malam. Sekitar pukul 22.30 WIB pesawat lepas landas dari bandara Sutta dan mendarat dengan selamat di bandara Sentani tepat pukul 06.00 WIT, Rabu (22/07/2015) pagi.

Setiba di bandara Sentani, Jayapura, wartawan JITU bertemu dengan rombongan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk Komite Umat untuk Tolikara (Komat Tolikara). Mereka terdiri dari 7 orang, yaitu 3 orang mewakili Komat, 2 orang mewakili Baznas dan 2 orang lagi mewakili media Republika Online (ROL). Rombongan dipimpin langsung oleh Ustadz Fadhlan Garamathan.

Selain bertemu dengan rombongan dari TPF Komat Tolikara, wartawan JITU sekilas juga melihat salah satu anggota komisioner dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Manager Nasuiton di bandara Sentani, Jayapura. Namun sayang, sebelum reporter JITU sempat menyapa, Manager sudah tak nampak batang hidungnya.

Sekedar informasi, pemberangkatan TPF ke Papua adalah salah satu program kerja dari Komite Umat untuk Tolikar (Komat Tolikara) yang telah terbentuk pada 19 Juli 2015 di Jakarta. Komat ini terbentuk setelah terjadi pertemuan besar para Tokoh Nasional di antaranya seperti Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Hidayat Nurwahid, Didin Hafidhudin, Bahtiar Nasir, Aries Mufti, Muhammad Zaitun Rasmin, dan sebagainya.

Banner Seminar Internasional GIDI

Tak lama setelah bertemu dengan rombongan TPF Komat Tolikara, wartawan JITU bergabung dengan rombongan yang dikoordinir oleh da'i pedalaman kelahiran Fakfak, Papua itu.

"Alhamdulillah, tadi pesawat kita mendarat pukul 07.00 WIT dengan selamat," kata Fadhlan kepada wartawan JITU, di bandara Sentani, Jayapura, Rabu (22/07/2015) pagi.

Fadhlan mengajak wartawan JITU untuk bergabung dengan rombongannya. "Silahkan gabung sama teman-teman. Saya mau pesan tiket untuk ke Wamena," katanya sambil lalu menuju loket tiket.

Sebab, perlu diketahui, dari Bandara Sentani, Jayapura, untuk bisa menuju kabupaten Wamena, hanya ada trasportasi jalur udara (pesawat,red). "Iya, tidak ada transportasi ke Wamena kecuali naek pesawat. Kita tak tahu kapan Pak Jokowi mau membangun jalan buat warga Wamena toh," kata seorang warga Wamena yang juga tengah menunggu pesawat kepada wartawan JITU, di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (22/07/2015).

Akhirnya tiket diperoleh dengan jadwal penerbangan pukul 12.00 WIT. Setelah itu, Fadhlan mengajak rombongan TPF Komat Tolikara untuk sarapan pagi, kemudian singgah di sebuah penginapan yang tak jauh dari bandara Sentani untuk membersihkan badan serta melepas penat sejenak.

Sekitar pukul 10.30 WIT, ketika hendak keluar dari penginapan untuk kembali ke bandara Sentani, di seberang jalan tampak sebuah bangunan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura.

Tepat di depan GIDI wilayah Sentani tersebut, berdiri tegak sebuah banner besar yang berisi informasi mengenai acara Seminar Injili Internasional Pemuda dan Mahasiswa yang diselenggarakan GIDI selama 5 hari yang dihadiri oleh Peserta 8 Wilayah Seluruh Indonesia serta Delegasi Pemuda Gereja-Gereja Denominasi dari dalam negeri dan luar negeri.

"Iya, itulah salah satu bukti bahwa adanya seminar Internasional yang digelar GIDI itu benar," kata Fadhlan kepada rombongan dalam satu mobil yang melaju perlahan menuju bandara Sentani.

Pesawat Delay

Qodarullah, setiba di Bandara Sentani, usai chek in dan beberapa menit menunggu, ternyata pesawat yang akan membawa rombongan mengalami masalah teknis. Dan menyebabkan pemberangkatan mengalami delay untuk selama tiga jam. Bahkan, terjadi kerusakan pada awak pesawat yang terjadwal akan memberangkatkan rombongan ke Wamena hingga menyebabkan pada pembatalan penerbangan.

Kendati demikian, alhamdulillah pihak bandara mau mengalihkan penerbangan dengan menggunakan pesawat lainnya. Sekitar pukul 15.00 WIT, pesawat pun lepas landas meninggalkan bandara Sentani, Jayapura menuju bandara di kabupaten Wamena. Dan tepat pukul 15.45 WIT, rombongan TPF Komat Tolikara beserta wartawan JITU tiba di bandara kabupaten Wamena dengan selamat.

Gayung pun menyambut, ternyata rombongan sudah ditunggu kepala suku Dani beserta beberapa warganya.

"Sepertinya, kita akan bermalam di Wamena. Besok baru berangkat ke Tolikara. Nanti malam kita akan berkoordinasi dengan Kepala Suku Dani Wilayah Papua Tengah," kata Fadhlan kepada rombongan.

Sejak berita ini diturunkan, wartawan JITU beserta TPF Komat Tolikara, Rabu (22/07/2015) malam ini, untuk sementara waktu menginap di sebuah penginapan yang berjarak sekitar 1KM dari bandara di kabupaten Jayawijaya./ Bersambung.

Reporter : Fazeri, JITU | Editor : Ally | Jurniscom

 

Tak Berizin, Walikota Solo Akan Tutup GIDI Joyotakan

Surakarta (Jurnalislam.com) – Wakikota Solo FX Rudy Hadiayatmo menyatakan akan menutup Gereka Injil Indonesia (GIDI) di Joyotakan, Serengan, Solo karena tidak berizin.

“GIDI di Joyotakan kita tutup, Kita tidak ijinkan karena tidak ada ijin legal formalnya,” kata FX Rudi di kantornya, Rabu (22/7/2015).

Pernyataan itu ia sampaikan setelah sejumlah eleman umat Islam Solo dari Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharusy Syariah dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menyambanginya untuk menyampaikan surat LUIS . No :  356 / HM/DPP-LUIS/VII/2015 tentang Keberatan Kegiatan GIDI di Joyotakan, Serengan, Solo.

Surat yang dibacakan langsung oleh Ketua LUIS, Edi Lukito tersebut menyatakan GIDI di Joyotakan tidak ada memiliki ijin sementara maupun ijin permanen. Ditambah lagi setelah teror yang mereka lakukan terhadap umat Islam di Tolikara, Papua pada 17 Juli lalu. 

"GIDI di Joyontakan merupakan bagian GIDI yang ada di Tolikara Papua yang terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum dan mencederai toleransi antar umat beragama serta kehidupan berbangsa dan bernegara berupa pelarangan berjilbab, membubarkan Sholat Idul Fitri disertai pelemparan batu dan pembakaran rumah, kios dan masjid Baitul Muttaqin Jumat 17 juli 2015 lalu," ungkap Edi.

Reporter : Endro | Editor : Ally | Jurniscom

FUIK Himbau Tokoh Kristen Hormati Toleransi di Indonesia

KENDAL (Jurnalislam.com) – Forum Umat Islam Kendal (FUIK) menggelar aksi solidaritas untuk Muslim Papua dengan mendatangi gereja-gereja yang tidak berizin di sekitaran Weleri dan menghimbau kepada para tokoh Kristen untuk menghormati toleransi di Indonesia, Rabu (22/7/2015).

Aksi damai tersebut merupakan respon atas tragedi penyerangan dan pembakaran Masjid Baitul Muttaqin di Tolikara, Papua pada 17 Juli 2015 ketika Muslim Tolikari sedang menunaikan shalat Iedul Fitri.

Aksi yang dimulai dari masjid Al Huda Sambongsari, Weleri itu diikuti oleh puluhan aktivis dari berbagai elemen dan ormas Islam, diantaranya Pemuda Muhammadiyah, Jamaah Ansharusy Syariah, Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). 

Massa kemudian menelusuri jalan utama di Weleri untuk mendatangi gereja-gereja dengan agenda memberikan surat himbauan kepada para pemimpin gereja serta tokoh Kristen. Himbauan tersebut berisi seruan untuk tokoh Kristen agar mendidik dan membina jemaatnya untuk menghormati hukum dan toleransi di Indonesia.

Aksi kemudian dilanjutkan di depan Gereja Santo Maltinus Weleri. Disana perwakilan ormas memberikan orasi singkat, yang intinya mengutuk dan mengecam insiden di Tolikara dan meminta pemerintah untuk segera mengadili para pelaku teror tersebut.

"Kalau masih saja terjadi kedzaliman pada kaum muslimin dimana saja berada, Umat Islam siap berjihad untuk membalas kedzaliman mereka," tegas salah satu orator.

Aksi ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua FUIK H Makrus. Beliau juga menyampaikan bahwa kedepan mereka akan melakukan aksi-aksi damai yang lain untuk mengajak masyarakat peduli dengan tegaknya syariat Allah Swt.

Reporter : Abu Haidar | Editor : Ally | Jurniscom

Muslim Inggris Waspadai Rencana Anti Ekstremisme David Cameron

INGGRIS (Jurnalislam.com) – Rencana kontra-ekstremisme lima tahun yang diresmikan oleh Inggris telah menarik reaksi keras dari kelompok-kelompok Muslim dan organisasi non-pemerintah di negara ini, lansir World Bulletin Selasa (21/07/2015).

Sebagai bagian dari rencana yang akan diajukan ke parlemen pada musim gugur, pemerintah Inggris bermaksud mencegah warganya meninggalkan negara itu untuk bergabung dengan kelompok radikal dan mencegah meningkatnya pertumbuhan ekstremisme, yaitu "ekstremisme Islam".

"Orang-orang ini tidak hanya ekstrimis, mereka juga termasuk kelompok kanan-jauh yang tercela, dan apa yang menghubungkan mereka semua adalah tujuan mereka mengincar para pemuda dan mencuci otak pikiran mereka," kata Perdana Menteri David Cameron saat berpidato pada hari Senin (20/07/2015) di sekolah di Birmingham.

Namun, beberapa kelompok Muslim dan LSM di negara tersebut percaya bahwa pesan dan rencana Cameron lebih lanjut bisa berdampak mengisolasi populasi Muslim Inggris.

Omar al-Hamdun, kepala Asosiasi Muslim Inggris (MAB), mengatakan pidato Cameron bisa merugikan umat Islam di Inggris

"Misalnya, pandangan Cameron memang tepat dalam hal kebutuhan akan kontra-ekstremisme tapi kami pikir strategi ini akan lebih berdampak membahayakan Muslim Inggris daripada berdampak baik," katanya.

Al-Hamdun menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan Cameron, saat dia mengatakan "banyak Muslim tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Inggris".

"Muslim diharuskan berintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat. Tapi ketika umat Islam mencoba untuk berintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat, mereka dituduh entryism," katanya.

"Pemerintah Inggris mendorong umat Islam untuk menjadi gubernur. Tapi ketika umat Islam menjadi gubernur dan berpartisipasi dalam politik, mereka mencoba mendorong umat Islam menjauh dari Trojan horse dan menuduh mereka memaksakan ideologi politik mereka sendiri dan Islam," tambahnya.

Hamdun juga mengkritik tujuan Cameron untuk "melanjutkan penyebaran nilai-nilai Inggris" – yang menunjuk nilai-nilai universal seperti penegakan hukum, kebebasan berekspresi, dan demokrasi – sebagai bagian dari rencana baru yang akan diresmikan, yang menurut Cameron sendiri bertentangan dengan kata "nilai-nilai Inggris ".

Raza Nadim – Juru bicara kelompok hak asasi manusia Muslim Public Affairs Committee (MPAC), yang dimaksudkan untuk melobi kehadiran dan representasi Muslim yang meningkat dalam politik Inggris – mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa strategi anti-ekstremisme ini tidak benar dan akan menyebabkan masalah lebih lanjut .

"Saya tidak berpikir kebijakan ini tulus dan banyak umat Islam yang mendengarkan itu berpikir bahwa rencana terlihat sebagai masalah yang dibuat oleh pemerintah," katanya.

Rencana anti-ekstremisme pemerintah Inggris juga akan membawa beberapa usulan legislatif, yang meliputi penutupan tempat agama tertentu dan larangan pidato oleh tokoh-tokoh agama Islam tertentu di universitas dan sekolah-sekolah.

Kepala organisasi menyoroti bahwa rencana tersebut hanya akan menyebabkan masalah karena Muslim akan berpikir mereka tidak memiliki hak untuk bebas mengekspresikan pendapat mereka dalam komunitas Inggris (mengambil contoh pelarangan di kampus universitas pada tahun 2004, setelah Uni Nasional Mahasiswa menyebutnya "anti-Semit", tuduhan yang dibantah MPAC).

Cameron bersumpah untuk menggunakan nilai-nilai liberal negaranya untuk menantang "kefanatikan, penindasan dan teokrasi" dari kelompok-kelompok seperti itu dan mengatakan pemerintah akan lebih keras terhadap mereka.

Pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pemisahan agama dan etnis di sekolah-sekolah dan perumahan Inggris, Cameron menambahkan.

Mohammed Shafiq, kepala Ramadhan Foundation, juga bereaksi terhadap pidato Cameron di harian Inggris The Guardian, Selasa (21/07/2015).

"Pidato perdana menteri semuanya tentang Muslim, namun ia tidak melibatkan Muslim dalam strategi kontraterorisme nya: Jika umat Islam adalah pusat untuk mengalahkan narasi beracun maka mengapa tidak melibatkan masyarakat?" tulisnya.

Anggota parlemen memberikan suara menentang aksi militer di Suriah dua tahun lalu, menghalangi usulan pemerintah untuk bergabung dalam serangan udara pimpinan AS menghadapi mujahidin.

Lebih dari 700 warga Inggris telah melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan kelompok jihad disana dan ratusan telah kembali ke Inggris, menurut polisi kontra-terorisme.

Ada sekitar 3 juta Muslim di Inggris yang mewakili hampir 5 persen dari total penduduk negara itu.

Deddy |  Jurniscom
 

Kapal Bantuan PBB Pertama Berlabuh di Aden, Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Sebuah kapal yang membawa bahan bantuan yang sangat dibutuhkan berlabuh di Aden pada hari Selasa (21/07/2015) dan merupakan kapal PBB pertama yang mencapai kota Yaman selatan dalam empat bulan pertempuran, gubernur mengatakan, menurut Agence France Presse.

"Ini adalah kapal pertama berbendera PBB yang berlabuh di Aden sejak perang dimulai pada akhir Maret,” Gubernur Nayef al-Bakri mengatakan kepada wartawan di pelabuhan kilang minyak Aden.

Kapal ini disewa oleh Program Pangan Dunia, yang telah berulang kali mencoba memberikan bantuan ke kota pelabuhan tersebut dalam beberapa pekan terakhir, tapi gagal karena alasan keamanan.

"Ini merupakan yang pertamanya WFP menyewa kapal untuk mencapai pelabuhan di Aden," kata juru bicara WFP Reem Nada kepada AFP beberapa saat sebelum kapal memasuki pelabuhan.

WFP diharapkan akan memberikan sekitar 3.000 ton makanan ke Aden yang cukup untuk konsumsi 180.000 orang selama satu bulan.

PBB mengatakan bahwa lebih dari 3.600 orang tewas selama serangan udara dan perang yang hampir empat bulan di Yaman. Konflik  terutama di Aden yang telah mengalami pertempuran berat.

Sementara itu, pasukan yang setia kepada Presiden Yaman Abdrabbu Mansour Hadi membuat kemajuan signifikan di kota terbesar ketiga di negara itu, Taez, menurut saluran berita Al Arabiya.

Perlawanan Rakyat memperoleh kemenangan di kota strategis itu setelah Wakil Presiden Khaled Bahah mengumumkan pembebasan kota selatan Aden.

Merebut kembali pelabuhan yang sibuk merupakan terobosan strategis dalam konflik yang telah berlangsung di negara Arab itu selama berbulan-bulan.

Juga di Taez, milisi Syiah Houthi yang didukung Iran telah mentargetkan daerah pemukiman di pegunungan Jabal al -Jarrah.

Di ibukota Sanaa, Perlawanan Rakyat menewaskan enam pasukan Syiah Houthi dalam penembakan di sebuah pos pemeriksaan dekat bank sentral.

Lima pasukan Syiah Houthi lainnya tewas dalam serangan bom mobil terhadap sebuah kantor polisi di distrik Al-Hassaba di utara kota, menurut Reuters.

Arab Saudi turut serta dalam perang Yaman pada 26 Maret untuk menghentikan agresi Syiah Houthi dan pasukan pro-Saleh yang mengambil alih Aden, kota terakhir yang dikendalikan oleh pemerintah pengasingan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, dan untuk mengembalikan kembali dia ke kekuasaan di Sanaa.

Deddy |AFP |Jurniscom

Jabhah Nusrah Tembak Jatuh Drone Rezim Syiah Assad

SURIAH (Jurnalislam.com) – Jabhah Nusrah, cabang resmi al Qaeda di Suriah, mengatakan telah menembak jatuh sebuah Pesawat tidak  berawak (drone) yang dioperasikan oleh rezim Suriah, The Long War Journal melaporkan, Selasa (21/07/2015).

Twitter feed untuk dunia dari Jabhah Nusrah "koresponden" di Latakia, sebuah provinsi pesisir yang telah lama menjadi benteng bagi rezim Syiah Assad.

Ada empat gambar mengenai pesawat tak berawak yang diposting, salah satu gambar menunjukan kamera yang digunakan pesawat tidak berawak tersebut produk buatan Indonesia.

Foto-foto dapat dilihat di bawah ini :

 

Deddy | Jurniscom

Resmi Dibentuk, Komite Umat untuk Tolikara Kirim TPF ke Papua

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Untuk membantu pengungkapan dan pembangunan kembali bangunan tempat ibadah, ruko, kios, dan tempat tinggal yang hangus akibat ulah Kelompok Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) di Tolikara, Papua, sebuah Tim Pencari Fakta (TPF) hari ini (Selasa (21/7/2015) diberangkatkan ke Pulau Cendrawasih itu. TPF yang dipimpin Fadlan Garamatan, terbang ke Papua bersama 7 anggota Tim dari berbagai latar belakang ilmu.

Sesuai rencana, sesampai di TKP, seluruh anggota TPF akan melakukan beberapa tugas berat diantaranya menyusun kronologi sesuai aslinya. Kenapa disebut kronologi sesuai aslinya, karena hingga hari ini, ada beberapa upaya dari pihak tertentu yang mencoba membelokkan arah opini kepada publik. Pembelokan opini ini jelas sangat merugikan karena fakta yang ada di lapangan menjadi kabur.

Beberapa informasi yang simpangsiur akibat pembelokan opini itu diantaranya seputar keabsahan surat dari Gereja Injili Di Indonesia yang berisi larangan merayakan Iedul Fitri, Larangan Berlebaran dan Larangan mengenakan jilbab. Surat resmi yang dilengkapi tandatangan oleh Ketua  GIDI Tolikara Pdt Nayus Wenda dan Sekretarus GIDI Marthen Jingga itu, mulai dikabarkan sebagai dokumen illegal. Padahal, faktanya Polisi dan Bupati sudah menerima surat yang dimaksud. Bahkan, akibat surat super intoleran ini, kemudian memicu pembakaran Mesjid dan Ruko serta kios dan rumah tinggal.

Selain itu, ada pihak lain yang juga mencoba membalik fakta, diantaranya bahwa baik tempat ibadah, ruko maupun kios yang ludes karena api, konon disebabkan oleh ketidak sengajaan. Yang lebih parah lagi, pihak Gereja kini mencoba menyalahkan Kepolisian dan aparat lainnya yang dianggap tidak mampu mengendalikan situasi sehingga aparat malah menembak anggota Gereja hingga tewas. Sebagai alibi, akibat tembakan itulah kemudian api kemarahan tersulut sehingga mengakibatkan terbakarnya Mesjid. Dengan kata lain, massa sebenarnya tidak ingin membakar Mesjid, namun api yang disulut massa ke kios, merembet ke Mesjid.

Selain itu, masih banyak informasi lain yang cenderung menyesatkan masyarakat dan mengadudomba antara Kepolisian, TNI dan masyarakat, sehingga jika dibiarkan maka ulah segelintir oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu sangat berpotensi menyulut kemarahan masyarakat yang lebih luas terhadap pihak Gereja Injili dan bahkan sangat berpotensi memperluas korban. Yang semula korban adalah dari pihak Mesjid, nantinya akan meluas ke pihak lain.

Sekedar informasi, pemberangkatan TPF ke Papua adalah salah satu program kerja dari Komite Umat untuk Tolikara Papua (Komat Tolikara) yang telah terbentuk pada 19 Juli 2015 di Jakarta. Komite ini sendiri tebentuk setelah terjadi pertemuan besar para Tokoh Nasional diantaranya Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Hidayat Nurwahid, Didin Hafidhudin, Bahtiar Nasir, Aries Mufti, Muhammad Zaitun Rasmin, dan lain sebagainya. Pada pertemuan itu, para Tokoh sepakat menunjuk Bahtiar Nasir sebagai Ketua Harian Komite. Sementara Muhammadi Zaitun Rasmin menjabat sebagai Wakil Ketua. Sementara, Didin Hafidhudin diangkat sebagai Ketua Dewan Syura, dan Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Hidayat Nurwahid, Bahtiar Nasir, Aries Mufti, Bobby Herwibowo  menjadi anggota Dewan Syura. Nama lain diantaranya Haikal Hassan sebagai Sekretaris, Nur Effendi dan Irfan Syauqi Beik ditunjuk sebagai Bendahara. Sementara itu, Jeje Zaenuddin ditunjuk sebagai Tim Advokasi. Segudang tokoh bergabung dalam Komite diantaranya Ahmad Djuwaini, Arifin Purwakananta, Fahmi Salim, dan lain sebagainya. Dalam Komite ini, Mustofa B. Nahrawardaya dan Adnin Armas ditunjuk sebagai Juru Bicara.

Dalam program lain, Komite  bersama Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, BAZNAS (Badan Amal Zakat Nasional), Forum Zakat, dan lain-lain, sudah memulai mengumpulkan dana masayrakat untuk program pembangunan fisik dan non fisik di Tolikara. Melalui Program bertagline “Damai Tolikara Damai Papua”, penggalangan dana ini diharapkan mendapat respon positif masyarakat luas agar pembangunan kembali Tolikara bisa segera dilakukan dalam waktu dekat.#

Untuk mendapatkan informasi lanjutan, atau interview seputar aktifitas dan kegiatan Komite, bisa menghubungi Juru Bicara Komite 0811 8668 323, 0813 9886 3790 atau WA 0813 8434 9622.

Ally | Jurniscom

Tim Advokasi Muslim Laporkan 2 Pendeta "Pemicu" Tragedi Tolikara ke Mabes Polri

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Tim Advokasi Muslim (TAM) melaporkan Ketua dan Sekretaris Gereja Injil Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli, yaitu Pdt. Nayus Wenda, S.Th dan Pdt. Marthen Jingga, S.Th. MA ke Mabes Polri pada Senin, (20 Juli 2015). Pelaporan tersebut sebagai buntut dari Surat Peringatan GIDI kepada umat Islam di Kabupaten Tolikari yang melarang umat Islam merayakan hari raya Iedul Fitri yang memicu terjadinya tragedi kekerasan terhadap umat Islam di Tolikara.

Berikut pers rilis TAM yang diterima redaksi Jurniscom siang ini, Selasa (21/7/2015) :

 

Pers Rilis

Tragedi Tolikara, 2 pendeta dilaporkan ke Mabes Polri

Buntut dari dikeluarkannya “Surat Peringatan” dari Pengurus Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli yang ditandatangani oleh Pdt. Nayus Wenda, S.Th dan Pdt. Marthen Jingga, S.Th. MA sebagai Ketua dan Sekretaris GIDI pada tanggal 11 Juli 2015 dengan nomor surat: 90/SP/GIDI-WT/VII/2015 yang ditujukan kepada “Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara” yang isinya meliputi:

1. Acara membuka lebaran 17 Juli 2015, kami tidak mengijinkan dilakukan di Wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga).

2. Boleh merayakan hari raya di luar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura.

3. Dilarang Kaum Muslimat memakai pakaian Jilbab.

Sehingga terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dan memprihatinkan kita yaitu penyerangan dan pembakaran rumah dan tempat ibadah pada saat ummat Islam melaksanaan shalat Iedul Fitri 1436 H di Kabupaten Tolikara Papua.

Maka Tim Advokasi Muslim (TAM) “Kasus Tolikara Papua” yang diketuai, DR. Abdul Chair Ramadhan, S.H, M.H, M.M, dan wakil ketua HM. Rizal Fadillah, SH, serta sekretaris HM. Ismed, S.Sos, M.Pi melaporkan Sdra. Nayus Wenda, S.Th dan Sdra. Marthen Jingga, S. Th, MA ke Mabes Polri berdasar Laporan Polisi No. Pol: LP/879/VII/2015/Bareskrim tanggal 20 Juli 2015, dalam perkara tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi sesuatu pertemuan agama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 KUH Pidana.

TIM ADVOKASI MUSLIM (TAM) “KASUS TOLIKARA PAPUA”

Tardjono Abu Muas / Anggota

 

Editor : Ally | Jurniscom