INGGRIS (Jurnalislam.com) – Rencana kontra-ekstremisme lima tahun yang diresmikan oleh Inggris telah menarik reaksi keras dari kelompok-kelompok Muslim dan organisasi non-pemerintah di negara ini, lansir World Bulletin Selasa (21/07/2015).
Sebagai bagian dari rencana yang akan diajukan ke parlemen pada musim gugur, pemerintah Inggris bermaksud mencegah warganya meninggalkan negara itu untuk bergabung dengan kelompok radikal dan mencegah meningkatnya pertumbuhan ekstremisme, yaitu "ekstremisme Islam".
"Orang-orang ini tidak hanya ekstrimis, mereka juga termasuk kelompok kanan-jauh yang tercela, dan apa yang menghubungkan mereka semua adalah tujuan mereka mengincar para pemuda dan mencuci otak pikiran mereka," kata Perdana Menteri David Cameron saat berpidato pada hari Senin (20/07/2015) di sekolah di Birmingham.
Namun, beberapa kelompok Muslim dan LSM di negara tersebut percaya bahwa pesan dan rencana Cameron lebih lanjut bisa berdampak mengisolasi populasi Muslim Inggris.
Omar al-Hamdun, kepala Asosiasi Muslim Inggris (MAB), mengatakan pidato Cameron bisa merugikan umat Islam di Inggris
"Misalnya, pandangan Cameron memang tepat dalam hal kebutuhan akan kontra-ekstremisme tapi kami pikir strategi ini akan lebih berdampak membahayakan Muslim Inggris daripada berdampak baik," katanya.
Al-Hamdun menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan Cameron, saat dia mengatakan "banyak Muslim tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai warga Inggris".
"Muslim diharuskan berintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat. Tapi ketika umat Islam mencoba untuk berintegrasi dan menjadi bagian dari masyarakat, mereka dituduh entryism," katanya.
"Pemerintah Inggris mendorong umat Islam untuk menjadi gubernur. Tapi ketika umat Islam menjadi gubernur dan berpartisipasi dalam politik, mereka mencoba mendorong umat Islam menjauh dari Trojan horse dan menuduh mereka memaksakan ideologi politik mereka sendiri dan Islam," tambahnya.
Hamdun juga mengkritik tujuan Cameron untuk "melanjutkan penyebaran nilai-nilai Inggris" – yang menunjuk nilai-nilai universal seperti penegakan hukum, kebebasan berekspresi, dan demokrasi – sebagai bagian dari rencana baru yang akan diresmikan, yang menurut Cameron sendiri bertentangan dengan kata "nilai-nilai Inggris ".
Raza Nadim – Juru bicara kelompok hak asasi manusia Muslim Public Affairs Committee (MPAC), yang dimaksudkan untuk melobi kehadiran dan representasi Muslim yang meningkat dalam politik Inggris – mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa strategi anti-ekstremisme ini tidak benar dan akan menyebabkan masalah lebih lanjut .
"Saya tidak berpikir kebijakan ini tulus dan banyak umat Islam yang mendengarkan itu berpikir bahwa rencana terlihat sebagai masalah yang dibuat oleh pemerintah," katanya.
Rencana anti-ekstremisme pemerintah Inggris juga akan membawa beberapa usulan legislatif, yang meliputi penutupan tempat agama tertentu dan larangan pidato oleh tokoh-tokoh agama Islam tertentu di universitas dan sekolah-sekolah.
Kepala organisasi menyoroti bahwa rencana tersebut hanya akan menyebabkan masalah karena Muslim akan berpikir mereka tidak memiliki hak untuk bebas mengekspresikan pendapat mereka dalam komunitas Inggris (mengambil contoh pelarangan di kampus universitas pada tahun 2004, setelah Uni Nasional Mahasiswa menyebutnya "anti-Semit", tuduhan yang dibantah MPAC).
Cameron bersumpah untuk menggunakan nilai-nilai liberal negaranya untuk menantang "kefanatikan, penindasan dan teokrasi" dari kelompok-kelompok seperti itu dan mengatakan pemerintah akan lebih keras terhadap mereka.
Pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah pemisahan agama dan etnis di sekolah-sekolah dan perumahan Inggris, Cameron menambahkan.
Mohammed Shafiq, kepala Ramadhan Foundation, juga bereaksi terhadap pidato Cameron di harian Inggris The Guardian, Selasa (21/07/2015).
"Pidato perdana menteri semuanya tentang Muslim, namun ia tidak melibatkan Muslim dalam strategi kontraterorisme nya: Jika umat Islam adalah pusat untuk mengalahkan narasi beracun maka mengapa tidak melibatkan masyarakat?" tulisnya.
Anggota parlemen memberikan suara menentang aksi militer di Suriah dua tahun lalu, menghalangi usulan pemerintah untuk bergabung dalam serangan udara pimpinan AS menghadapi mujahidin.
Lebih dari 700 warga Inggris telah melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan kelompok jihad disana dan ratusan telah kembali ke Inggris, menurut polisi kontra-terorisme.
Ada sekitar 3 juta Muslim di Inggris yang mewakili hampir 5 persen dari total penduduk negara itu.
Deddy | Jurniscom
