Penulis: Admin

Era Digital, PGRI Serukan Revitalisasi Ilmu Pendidikan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menilai, perlu ada revitalisasi ilmu pendidikan dan pendidikan guru. Karena di era digital, guru tidak lagi berperan sebagai sumber belajar atau pemberi pengetahuan tetapi harus menjadi motivator, mentor dan fasilitator.

“Revitalisasi itu menurut saya adalah komponen inti dari pengembangan bidang studi pendidikan,” kata Unifah dalam seminar TIK di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (11/10/2018) dilansir Republika.co.id.

Unifah mengatakan, saat ini diberbagai daerah masih banyak guru yang gagap teknologi alias gaptek. Karena itu, lanjutnya, guru-guru harus mulai disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang besar dan tidak dapat dihindari ini.

Guru, lanjut Unifah, tidak mungkin dapat bersaing dengan mesin dalam mengajar. Khususnya dalam proses belajar yang sifatnya hapalan, hitungan, proyeksi, peramalan serta mesin pencarian informasi. Karena mesin, jauh lebih cerdas, cepat dan efektif dalam mengerjakan tugas.

“Lalu peran guru bagaimana? Intinya guru harus bisa lebih cakap dalam mengubah pelajaran yang membosankan, dan mampu menciptakan proses pembelajaran yang stimulan sehingga siswa bisa cepat meresap materi,” ungkap Unifah.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa guru akan jauh lebih sukses jika mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman hingga empati sosial. Karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh robot.

Tanggap Bencana, ECR, Maharani Peduli, dan Onsight Foundation Lakukan Sejumlah Aksi Kemanusiaan di Palu

Reporter: Arie Ristyan

PALU (Jurnalislam.com) – Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban gempa dan tsunami Palu, Emergency Crisis Response (ECR) bekerjasama dengan Maharani Peduli, dan Onsight Foundation mendirikan posko kemanusiaan di Pesantren Karomah 13 milik Gus Nur di jalan Zebra no 13, Palu.

Salah satu relawan ECR, Kelik Subagio menjelaskan, bahwa sudah sejak hari kedua pasca bencana, gabungan relawan kemanusiaan ini terjun langsung membantu para korban bencana di sejumlah wilayah yang ada di Palu.

“Kita melakukan sejumlah pengobatan darurat di wilayah Petobo, Sidera, Langaleso yang terkena dampak likuifaksi,” terangnya kepada Jurnalislam.com, Jumat (12/10/2018).

“Dihari-hari berikutnya banyak menderita diare, gatal karena lumpur, luka sobek karena tertimpa reruntuhan bangunan,” imbuhnya.

Selain melakukan pengobatan kepada korban, Maharani Peduli membagikan sekitar 1000 nasi kepada sejumlah kamp pengungsian yang berada di wilayah Petobo.

“Setiap hari kita membagikan paket nasi bungkus buat makan para pengungsi di Petobo yang terkena dampak bencana lumpur sehari 2 kali siang dan sore hari,” kata Ray, salah satu anggota Maharani Peduli.

Pemberian bantuan kepada warga terdampak

“Lauknya bervariasi dari ayam, ikan, telur, sayuran. Kita juga membagikan popok dan susu bayi, yang saat ini memang masih sangat dibutuhkan anak-anak di pengungsian,” tambah dia.

Direncanakan, mereka akan terus melakukan aksi kemanusian di sejumlah tempat yang saat ini belum tersentuh bantuan oleh pemerintahan kota Palu.

Ini Update Laporan Lengkap BNPB Terkait Gempa-Tsunami Sulawesi Tengah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepala Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyatakan, masa tanggap darurat diperpanjang dengan pertimbangan masih banyaknya masalah yang harus diselesaikan di lapangan.

“Maka untuk menyelesaikan itu diperlukan kemudahan akses. Agar penanganan bisa lebih cepat, untuk itu masa tanggap darurat diperpanjang 14 hari kedepan. Yaitu 13 Oktober sampai dengan 26 Oktober,” katanya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jaktim, Kamis (11/10/2018).

Selain itu, Sutopo menjelaskan masa tanggap darurat pasca bencana Sulawesi Tengah diputuskan dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bersama Kementerian dan Lembaga beserta para Bupati.

Selain masa tanggap darurat, rapat tersebut juga memutuskan batas akhir pencarian korban. Sutopo memaparkan, sebenarnya dalam rapat sebelumnya yang dilakukan pada 8 Oktober, telah disepakati bahwa hari ini adalah periode terakhir evakuasi secara resmi. Namun karena ada beberapa permintaan dari warga untuk perpanjangan waktu pencarian korban, maka diputuskan untuk diperpanjang 1 hari.

“Sehingga masa pencarian korban akan dihentikan mulai tanggal 12 Oktober. Besok sore akan diakhiri secara resmi, paginya masih akan dilakukan pencarian oleh tim Basarnas, TNI, Polri, PMI dibantu relawan lain,” terang Sutopo.

Meski begitu, lanjutnya, bukan berarti evakuasi akan benar-benar dihentikan. Hanya saja tidak akan dilakukan secara besar-besaran seperti sebelumnya dan akan diserahkan kepada Basarnas kota Palu.

“Selanjutnya, basarnas akan menyerahkan evakuasi lanjutan kepada Basarnas kota Palu. Jika masih ada warga yang mencari korban dan sebagainya kita himbau untuk tidak melakukan karena kondisi jenazah sudah rusak dan dapat menyebabkan penyakit,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyebutkan bahwa korban jiwa akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala yang telah ditemukan per Kamis (11/10/2018) mencapai 2.073 jiwa.

Dari jumlah tersebut, BNPB menguraikan bahwa sebagian besar korban jiwa berasal dari kota Palu yaitu sebanyak 1.663 jenazah. Sementara itu, di Donggala ditemukan 171 jenazah, di Sigi 223 jenazah, Parigi Moutong 15 jenazah dan Pasangkayu, Sulewesi Barat 1 jenazah.

BNPB menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut 994 jenazah telah dimakamkan secara massal. Sedangkan 1.079 jenazah lainnya dikembalikan pada pihak keluarga dan dimakamkan di pemakaman masing-masing keluarga. Hingga saat ini tercatat 680 orang berstatus korban hilang.

Untuk korban luka, BNPB melaporkan bahwa 2.549 orang menderita luka berat dan 8.130 orang mengalami luka ringan. Sehingga total korban luka mencapai 10.679 orang.

Dalam peta sebaran pengungsi yang juga tercantum dalam laporan tersebut, terdapat 112 titik posko pengungsian dengan jumlah penghuni 78.994 jiwa dari total 87.725 pengungsi. Sisanya, lebih memilih untuk mengungsi ke luar daerah Sulawesi tengah.

Tercatat, bangunan rusak akibat gempa dan tsunami sebanyak 67.310 unit berasal dari berbagai daerah. Terbanyak dari kota Palu sejumlah 65.733 unit disusul Sigi 897 unit dan Donggala 680 unit. Jumlah tersebut belum termasuk 99 fasilitas pribadatan dan 20 fasilitas kesehatan yang juga turut hancur. Setidaknya 1 rumah sakit, 10 puskesmas dan 4 puskesmas pembantu serta 5 puskedes luluh lantak akibat bencana alam tersebut.

Evakuasi Korban Likuifaksi di Petobo Resmi Dihentikan, 180 Jenazah Ditemukan

PALU (Jurnalislam.com) – Evakuasi pencarian korban pencairan tanah atau likuifaksi di Kelurahan Petobo, Palu Selatan, Palu, Sulawesi Tengah resmi dihentikan. Sesuai dengan arahan pemerintah bahwa tanggap bencana gempa-tsunami Sulawesi Tengah berakhir hari ini, Kamis (11/10/2018).

Tim SAR mengakhiri proses evakuasi dengan doa bersama yang diikuti oleh seluruh tim SAR gabungan yang terlibat dalam pencarian di tempat ini.

“Iya tadi saat evakuasi berakhir kami semua menggelar doa bersama. Kemudian juga ada acara ramah-tamah sesama anggota dan juga ada evaluasi,” kata Safety Officer Basarnas untuk Petobo, Chandra Kresna di Petobo, Kamis (11/10/2018).

Chandra menuturkan total jenazah yang dievakuasi dari kelurahan Petobo tercatat ada 180 jenazah. Jumlah tersebut termasuk 5 jenazah yang ditemukan hari ini.

“Sedangkan untuk tim SAR gabungan yang terlibat berjumlah 121 personel dengan menggunakan eskavator dan satu buldoser,” katanya.

Meski evakuasi korban telah dihentikan, para korban selamat masih berharap keluarga mereka yang hilang bisa ditemukan.

Sebab, diduga masih ada ribuan jenazah yang tertimbun didalam reruntuhan bangunan yang tenggelam akibat likuifaksi di tempat ini.

Hingga berita ini diturunkan, BNPB di Jakarta mengabarkan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari dan proses evakuasi selama satu hari.

Reporter: Ally Muhammad Abduh

Wali Kota Palu Berencana Dirikan Monumen di Petobo dan Balaroa

Reporter: Arie Ristyan

PALU (Jurnalislam.com) – Wali kota Palu, Hidayat berencana mendirikan monumen di wilayah yang terkena dampak pencairan tanah atau likuifaksi yakni Petobo dan Balaroa. Hidayat menyebut sudah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Ada Gubenur, Kapolda, Danrem, BNPB, kemarin semua rapat bahwa ada keputusan sementara tanggal 12 itu ditutup, pencarian dan evakuasi di 2 tempat lokasi itu,” katanya kepada wartawan seusai jumpa pers di rumah jabatan wakil wali kota Palu, Rabu, (11/10/2018).

“Rencananya di dua lokasi kejadian itu akan dijadikan monumen dan juga ruang terbuka, ada beberapa warga korban, ahli waris yang menyampaikan sendiri kami siap,” imbuh Hidayat.

Namun, kata Hidayat, pihaknya masih menunggu surat pernyataan kesediaan warga atas rencana tersebut, selain dengan warga, pemerintahan kota Palu saat ini sudah berkordinasi dengan pemuka agama untuk meminta persetujuan atas rencana yang sudah disepakati dirinya dan pemerintahan kota provinsi tersebut.

“Surat itu kami minta pernyataan warga, kami menunggu itu, karena gubenur minta itu, keputusan rapat harus ada itu, kan rapat kemarin ada pemuka agama, ketua MUI, ada dari FKUB, tokoh agama lain,” ujarnya.

“Kami juga surat menyurat ke tokoh-tokoh agama seperti MUI, persatuan gereja, kita sudah minta fatwanya,” tandasnya.

Ini Jawaban Wawali Kota Palu, Pasha ‘Ungu’ Menyoal Kekurangan Logistik Pemerintah

Reporter: Arie Ristyan

PALU (Jurnalislam.com) – Wakil Wali kota Palu, Sigit Purnomo atau yang karib disapa Pasha ‘Ungu’ mengatakan, saat ini posko darurat yang berada di rumah jabatannya kekurangan logistik, terutama kebutuhan dan perlengkapan bayi, ibu hamil dan kebutuhan perempuan.

“Kalau hari ini masyarakat berteriak kebutuhan susu, keperluan bayi, pembalut wanita, ibu hamil termasuk tenda. Kalau keperluan seperti mie instan kita sudah ada, tapi cukup hari ini katakanlah siang ini, tapi nanti malam makan apa,” katanya saat ditemui Jurnalislam.com di Rumah Jabatannya, Rabu (10/10/2018).

Pasha mengaku, menolak jika dikatakan pemerintahan kota Palu tidak bergerak cepat dalam penanganan bencana, terutama terkait masalah pendistribusian logistik. Ia menyebut pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkoordinasikan kebutuhan para pengungsi.

“Kami sudah mengunakan struktur pemerintahan melalui kelurahan karena menjadi garda terdepan, itupun tidak maksimal, bukan lurahnya tidak mau bergerak, ada kami titipkan tapi kalau sedikit bagaimana?,” paparnya.

Menurut Pasha, permasalahan utama yang dialami pihaknya adalah keterbatasan logistik yang ada di posko darurat. Selama ini, katanya, bantuan yang datang hanya berkisar beberapa truk yang akan dibagikan untuk 400.000 orang pengungsi dari jumlah 46 kelurahan di kota Palu.

“Tapi 400.000 jiwa logis nggak, katakanlah 1000 truk, saya kira tidak cukup, apalagi kalau hanya hitungan 100 atau 200 truk. Bagaimana mungkin kita bisa adil dan dianggap mampu, pasti wajar bila masyarakat mengganggap kita tidak bergerak,” ujarnya.

“Saya kira wajar, bukan karena tidak mau tapi saya jawab logistik kita kurang, coba kalau ditaruh disini 500 truk kan gampang kita baginya, ada 8 kecamatan isinya 64 kelurahan, nah silahkan satu lurah bawa 1 truk, kan cuma 46 kenapa kita pusing gitu,” tandas Pasha.

Hari Terakhir Evakuasi, Tim SAR Masih Temukan Jenazah di Perumnas Balaroa

PALU (Jurnalislam.com) – Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah akan selesai pada hari ini, Kamis (11/10/2018). Sehingga proses evakuasi korban pada titik bencana di Kota Palu, Donggala dan Sigi selesai dilakukan.

Hingga saat ini, diduga masih banyak korban belum ditemukan seperti di Perumnas Balaroa, Petobo dan Jonooge. Wilayah tersebut dilanda likuifaksi atau pencarian tanah akibat gempa 7,4 SR.

Pantauan Jurnalislam.com, di hari terakhir ini Tim SAR masih menemukan jenazah. Seperti di Perumnas Balaroa Kota Palu, hingga pukul 10.00 WITA, 3 jenazah berhasil ditemukan.

“Sampai saat ini sudah tiga kantong,” kata Danru 2 Tim Rescue ACT, Tejo Kuntoro di lokasi, Kamis (11/10/2018).

Terkait penghentian evakuasi, Tejo mengatakan, ACT tetap satu komando dengan Basarnas. Namun, pihaknya tetap siaga jika masih diperlukan.

“Kalau hari ini dihentikan kita tetap siap untuk membantu,” ujar Tejo.

Oleh karena itu, pihaknya masih menerima informasi dari masyarakat jika menemukan jasad korban dari reruntuhan akibat gempa dan tsunami.

“ACT masih menerima informasi untuk melakukan evakuasi,” jelasnya.

Sementara itu, personel Basarnas yang datang dari berbagai daerah dikurangi jumlahnya.

“Evakuasi masa tanggap darurat berakhir hari ini, cuma kelanjutannya koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata anggota Tim 5 Basarnas Dwi Adi saat ditemui Jurnalislam.com di lokasi, Kamis (11/10/2018).

Kendati demikian, Tim SAR dari Basarnas masih menerima informasi jika terdapat keluarga korban yang tahu informasi mengenai keberadaan jasad korban.

“Untuk Basarnas sendiri masih menerima informasi apabila menemukan jasad korban, maka akan diaktifkan kembali untuk tanggap darurat,” ujarnya.

Reporter: Ally Muhammad Abduh

MUI Apresiasi Pembatalan Kontes LGBT oleh Polda Bali

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian RI, khususnya kelada Kepala Bidang Hubungan Masarakat Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja yang telah membatalkan rencana penyelenggaraan kontes yang mengatasnamakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yaitu Ajang Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali.

“MUI apresiasi pembatalan yang dilakukan Polda Bali karena mendengarkan aspirasi ulama di Bali,” kata ketua Plt MUI, Zainut Tauhid saat dihubungi Jurnalislam.com, Kamis (11/10/2018).

Zainut Tauhid berharap pelarangan itu akan diberlakukan di semua daerah di wilayah NKRI.

Zainut menyatakan, MUI prihatin dengan semakin maraknya aktivitas kelompok LGBT yang sudah berani secara terbuka dan terang-terangan menunjukkan eksistensinya.

“Ini merupakan indikator bahwa jumlah dan aktivitas penganut homoseks di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini menunjukan bahwa masalah homoseksual tidak bisa lagi dianggap menjadi masalah sederhana, dan perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak. Khususnya dari pemerintah, tokoh agama dan masyarakat,

“Praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) serta seks bebas harus dilarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila,” pungkasnya.

Dia pun menjelaskan MUI sudah mengeluarkan fatwa pada 2014, tentang LGBT hukumnya haram atau dilarang oleh agama.

“Semua agama juga melarang tindakan atau perilaku LGBT. Penolakan terhadap LGBT bahkan sudah menjadi kesepakatan bersama dalam hukum positif di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya. Norma hukum positif di Indonesia tidak melegalkan LGBT. Dalam Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan oleh mereka yang berbeda jenis kelamin menurut ajaran agama.

Meski Berangsur Pulih, Pedagang Pasar Kota Palu Keluhkan Turunnya Omzet

PALU (Jurnalislam.com) – Memasuki hari ketiga belas seusai gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah dua pasar tradisional terbesar di Kota Palu, yakni Pasar Masomba dan Pasar Manonda sudah kembali beroperasi. Roda perekenomian masyarakat mulai pulih pasca diterpa bencana.

Salah satu penjual buah, Nurjanah (45) mengaku sudah mulai berjualan di pasar induk Masomba, Palu sejak Sabtu (6/10/2018) lalu.

Perempuan dua anak itu mengaku terpaksa meningkatkan nyalinya berjualan sepekan pasca gempa lantaran buah-buahan yang dijualnya akan membusuk.

“Iya. Harus berjualan untuk hidup sehari-hari. Saya ki’ berjualan biar pe’ buah itu tak busuk,” kata Nurjanah saat ditemui di pasar induk Masomba, Rabu (10/10/2018).

Meskipun ibu kota Sulawesi Tengah tersebut sudah berangsur-angsur pulih, namun daya beli masyarakat masih terbilang rendah. Terbukti ada penurunan omzet yang cukup signifikan.

” Iyo masih sedikit sekali pe’ yang beli itu buah kita. Jauh sekali turun untungnya. Biasanya sehari bisa Rp 1-Rp1,8 juta. Sekarang paling-paling hanya Rp 300 ribu sehari,” tuturnya.

Kendati demikian, Nurjanah mengaku cukup beruntung karena tak ada satupun keluarganya menjadi korban gempa dan tsunami. Hanya saja dua motor miliknya raup digondol masyarakat.

Pada pasar berikutnya ada pedagang sayur di kawasan Manonda, Palu, Sulteng bernama Salmah (38). Sama seperti Nurjanah, Salmah pun menyebut terpaksa berdagang lantaran sayur-mayurnya tidak akan tahan lama untuk dijual.

“Ini kaya kita punya sayur itu takut busuk kalau tidak dijual. Jadi hanya seminggu e’kita libur jualnya,” ucap Salmah.

Untuk omzet penjualan sayur, Salmah mengaku cukup berkurang banyak pemasukannya. Omzetnya hanya sampai 30 persen dari laba yang ia dapatkan sehari-hari. Total pendapatanny tersebut berjumlah Rp 200.000-Rp 300.000 per hari.

“Turun lumayan banyak bisa sehari hanya Rp 200ribu -Rp 300 ribu sehari. Biasanya bisa Rp 800 ribuan lebih,” ungkap Salmah.

Kegiatan di Pasar Tradisional kota Palu berangsur pulih. Foto: Isram

Salmah juga mengaku dengan berjualan tersebut diperuntukkan agar bisa mengobati anaknya yang masih mendapat perawatan di RS. Byangkara akibat terkena atap rumahnya sendiri.

“Ini saya lakukan juga demi Aco (5) anak saya yang kena atap rumah. Kepalanya bocor dan masih dirawat di RS,” jelas Salmah.

Suasana di Pasar Masomba dan Pasar Manonda masih terbilang lenggang. Namun tampak banyak penjualan sudah melakukan aktifitasnya dengan berjualan sayur, buah, kelapa parut, ikan, ayam potong, warung kelontong.

Reporter: Ally M Abduh

Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai, birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana.

“Karena banyak sekali alur administrasi yang harus diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (11/10/2018).

Fahri menjelaskan setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu; verifikasi rumah, surat keputusan kepala daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (risha, kayu, konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai sekarang belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Shelter 1 Forum Me-DAN Dusun Karangjurang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. FOTO: Dadang Musthofa/Jurniscom

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai pusat gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana tunai sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.