Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB

Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai, birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana.

“Karena banyak sekali alur administrasi yang harus diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (11/10/2018).

Fahri menjelaskan setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu; verifikasi rumah, surat keputusan kepala daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (risha, kayu, konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai sekarang belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Shelter 1 Forum Me-DAN Dusun Karangjurang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. FOTO: Dadang Musthofa/Jurniscom

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai pusat gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana tunai sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close X