Penulis: Admin

4 Hari Setelah Seruan Syeikh Al Zawahiri, Pemimpin Hamas Desak Persatuan Faksi Faksi Operasional Intifadhah

QATAR (Jurnalislam.com) – Pemimpin Hamas di pengasingan, Khaled Meshaal, meminta semua faksi Palestina untuk membentuk kepemimpinan terpadu pada gelombang perlawanan Intifadah untuk menghantam zionis yahudi, desakan Khaled Meshaal ini berkumandang  setelah 4 hari lalu Syeikh Ayman al Zawahiri, Amir Al Qaeda menyerukan persatuan kaum muslimin untuk membebaskan Al Aqsha. (baca: Amir Al Qaeda: Ada Dua Hal untuk Bebaskan Al Aqsha)

Sebagaimana yang dilansir AFP, Kamis (05/11/2015), berbicara dengan video link dari Qatar, pemimpin Hamas mendesak faksi – faksi lain untuk bersatu dalam "kepemimpinan operasional intifadhah … untuk masuk dalam strategi yang disepakati demi perjuangan bersama yang mencakup semua pilihan."

Pertumpahan darah yang meletus pada awal Oktober telah merenggut nyawa belasan orang yahudi Israel, 75 warga Palestina dan 2000 lebih terluka.

Perlawanan rakyat yang terjadi banyak melibatkan warga Palestina dengan senjata apa adanya untuk  menyerang pasukan penjajah Israel dengan pisau, atau menabrakkan kendaraan ke arah mereka.

Dalam dua intifada pertama, di tahun 1987-1993 dan 2000-2005, ribuan rakyat Palestina Syahid dan banyak terluka dalam aksi perlawanan terhadap militer zionis yahudi.

Al Arbiya News Channel dalam kutipan video tersebut memberitakan, bahwa Khaled Meshaal menyerukan "perlawanan dalam segala bentuk, baik bersenjata atau tidak untuk menghadapi para pemukim yahudi dan membela tempat-tempat suci umat Islam."

Memanasnya ketegangan pada bulan September memuncak ketika Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur dianeksasi penjajah Israel, yang merupakan tempat suci Muslim ke tiga di dunia, lalu meningkat menjadi serangkaian perlawanan umat sejak 1 Oktober.

Palestina mengatakan bahwa Israel berusaha mengubah aturan yang mengatur kompleks Al Aqsha membagi waktu dan tempat Masjid bagi kaum muslimin, Perdana Menteri zionis  Benjamin Netanyahu bersikeras ia tidak akan mengubah status quonya  dalam mengambil alih Al Aqsha.

Deddy | Jurniscom

Taliban: Drone AS Ditembak Jatuh, Distrik Wazakhaw Dikuasai Mujahidin IIA

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Sebuah pesawat tak berawak atau Drone milik penjajah AS di tembak jatuh oleh mujahidin IIA di pinggiran distrik Bagrami, provinsi Kabul saat sedang mengumpulkan data intelijen mengenai Mujahidin pada hari Rabu (04/11/2015) dan pecah menjadi dua bagian ketika menghujam ke tanah, Al-Emarah News melaporkan, Kamis (05/11/2015).

Sebelumnya mujahidin juga menembak jatuh sebuah pesawat perang penjajah AS beberapa hari lalu, menewaskan semua tentara militer dan awak AS dalam pesawat.

Laporan juga datang dari  provinsi Paktia tenggara, bahwa Mujahidin Imarah Islam berhasil menguasai kabupaten Wazakhaw.

Kabupaten tersebut jatuh setelah musuh melakukan perlawanan kecil terhadap Mujahidin sehingga sejumlah pasulan boneka kehilangan nyawa mereka.

Namun musuh berhasil melarikan diri dari posisi mereka, meninggalkan pos militer dan meninggalkan instalasi hingga kosong, Al-Emarah News mengatakan Mujahidin melancarkan operasi pengejaran untuk mengejar musuh yang melarikan diri.

Setelah dikalahkan oleh Mujahidin, pemerintah boneka menyebarkan propaganda palsu mengatakan bahwa Mujahidin merebut persediaan makanan dan barang-barang lainnya dari penduduk.

Imarah Islam membantah propaganda palsu tersebut.

Setelah provinsi Kunduz jatuh ke Mujahidin, musuh juga membuat serangkaian tuduhan tak berdasar terhadap Mujahidin yang ditolak oleh media dan penduduk Kunduz.

 

Deddy | Shahamat | Jurniscom

 

Jund al Aqsha Rebut Kota Morek dari Rezim Nushairiyah Assad

SURIAH (Jurnalislam.com) – Jund al Aqsha, sebuah kelompok Al-Qaeda di Suriah, telah merebut banyak wilayah di kota Morek dari rezim Bashar al Assad. Kota ini terletak di jalan raya utama yang menghubungkan kota-kota Aleppo dan Hama. Jund al Aqsha memposting foto perayaan (lihat di atas dan di bawah) pada pakan Twitter resmi, sehari sebelumnya. Gambar menunjukkan Jund al Aqsha mengendalikan Morek, The Long War Journal melansir berita tersebut, Kamis (05/11/2015).

Salah satu foto menunjukkan para mujahidin Jund al Aqsa menguasai sebuah tank milik rezim Assad. Gambar lain menunjukkan jihadis mengambil harta "rampasan" dan mengibarkan bendera tauhid al Qaeda berwarna hitam di dalam kota.

Sebuah tweet dari Jund al Aqsha menunjukkan bahwa pertempuran masih berlangsung. Video berdurasi 30 detik juga menunjukkan mujahidin Jund al Aqsha mengemudi melalui pusat kota Morek.

Jund al Aqsha secara terbuka setia kepada pemimpin al Qaeda Syeikh Ayman al Zawahiri dan telah dikelola oleh veteran al Qaeda. Pada bulan April, pakan Twitter resmi memposting pemberitahuan "syahid" untuk Adel Radi Saker al Wahabi al Harbi, seorang anggota al Qaeda yang dikirim ke Suriah sebagai bagian dari Khorasan. Jund al Aqsha menunjukkan bahwa Harbi juga seorang "komandan militer."

Pada bulan Mei, mujahidin veteran al Qaeda lainnya, Said Arif, Syahid saat memimpin pasukan Jund al Aqsha. Kematian Arif dilaporkan oleh beberapa mujahidin di media sosial. Beliau diduga gugur dalam serangan udara yang dilakukan oleh koalisi Salibis pimpinan AS.

Jund al Aqsha didirikan oleh Syeikh Abdul Aziz al Qatar, yang berjuang untuk al Qaeda di Afghanistan dan "dekat dengan" Syeikh Usamah bin Laden dan Syeikh Ayman al Zawahiri.

Jund al Aqsha telah memainkan peran penting dalam beberapa pertempuran kunci Jaysh al Fateh di laut Suriah tahun ini. Selama pertempuran untuk kota Idlib, misalnya, pembom istisyhad mereka menyerang pos-pos pemeriksaan yang dijaga oleh rezim Assad sejak awal, sehingga membuka jalan bagi mujahidin lainnya untuk masuk. Idlib jatuh ke tangan Jaysh al Fateh hanya beberapa hari.

Jund al Aqsha terus berjuang bersama Jabhah Nusrah. Pada tanggal 26 Oktober, Jund al Aqsha men-tweeted pidato saat tiga mujahidnya gugur di tambang. Setidaknya satu dari tiga mujahidin tersebut, yang dikenal sebagai Abu al Zubair al Ansari, adalah mujahidin dari Jabhah Nusrah.

 

Deddy | TLWJ | Jurniscom

Jurnalis AS: Media Barat Putar Balikan Realita Intifadhah

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Jurnalis Amerika, Lora Lucero mengatakan, media massa barat berpihak kepada entitas Israel dan tidak menempatkan kasus Palestina sebagaimana wilayah yang berada di bawah penjajahan Israel atas mereka. Selain itu, media barat juga memutar-balikkan citra Intifadhah yang digelar oleh rakyat Palestina melawan penjajah Israel, lansir Infopalestina, Kamis (05/11/2015).

Lucero menyebut dalam wawancaranya dengan Pusat Informasi Palestina, apa yang terjadi di Tepi Barat sejak awal Oktober lalu, terutama eksekusi jalanan yang dilakukan pasukan Israel adalah tindakan di luar frame hukum dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan horror.

Ia menjelaskan, potongan video yang disebar di internet cukup menghentak dan berbagai pihak harus berusaha mengirimnya ke tim penyidik di Pengadilan Kriminal Internasional di Jenewa.

“Media barat menjadikan warga barat tidak paham kenapa warga Palestina turun ke jalan, melawan dan menggelar Intifadhah.” Imbuh Lucero. Sebab lobi yahudi di sana berusaha memberitakan sesuatu dengan gambaran berbeda dengan kenyataan.

Lucero yang kini berada di Kairo mengungkapkan harapannya untuk dapat memperoleh izin masuk ke Gaza agar menjadi jembatan antara Palestina dan warga barat, terutama Amerika yang tidak bisa berkunjung ke Jalur Gaza karena mereka tak percaya kepada media barat.

Tanggung-jawab moral, bukan saya mencari kebenaran informasi dari sebuah kejadian dan membekali diri sendiri, namun sikap setelah itu adalah mengambil tindakan yang semestinya dan menyadarkan manusia.

 

Inilah 7 Poin Usulan Rusia Untuk Assad dan Para Sponsor Perang Suriah

RUSIA (Jurnalislam.com) – Menjelang perundingan internasional berikutnya yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Jenewa pada 13 November,  Pemerintah Rusia telah mengusulkan tujuh poin rencana penyelesain konflik Suriah dan negara pendukung yang berseteru pada perang Suriah, World Bulletin melaporkan, Kamis (05/11/2015).

Aspek yang paling penting dari rencana tersebut adalah panggilan kepada Assad untuk meninggalkan kekuasaan, setelah transisi ke pemerintah baru telah dibuat.

Tak lama setelah pembicaraan telepon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu, pers Rusia melaporkan bahwa Kremlin bisa mengubah posisinya pada kelangsungan hidup rezim Assad.

Rencana yang bocor ke pers Rusia pada 3 November tersebut, menjunjung tinggi pandangan ini. Rencana ini mengusulkan solusi analis "tidak ada pemenang, tidak ada pecundang" yang dikatakan mirip dengan kesepakatan Taif tahun 1989 yang mengakhiri perang sipil di Lebanon.

Untuk saat ini, belum ada reaksi resmi terhadap rencana tersebut dari pemerintah Barat.

Vladimir Florov, penasihat PR untuk pemerintah Rusia, menjelaskan dalam sebuah artikel di situs Gazeta.ru, bahwa menurut rencana, tidak ada yang bisa menjadi "pemenang yang mengambil semua" hasil konflik.

Rencana itu berbunyi sebagai berikut:

    1. Akan ada dua kategori untuk oposisi bersenjata Suriah: Mereka yang bersedia bergabung dalam negosiasi dengan Bashar al-Assad dan mereka yang akan melanjutkan perlawanan bersenjata.
    2. Sebuah gencatan senjata akan dicapai antara rezim militer Assad dan kelompok oposisi yang bersedia berunding dengan rezim. Akan ada penghentian total pengiriman senjata dari "sponsor" eksternal untuk oposisi Suriah.
    3. Negosiasi akan diadakan antara kelompok oposisi dan perwakilan dari Tentara Pembebasan Suriah. Dialog ini harus menghasilkan kesepakatan amnesti umum dan pembebasan semua tahanan. Persiapan untuk pemilihan presiden dan parlemen awal untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional yang mewakili semua kelompok. Konstitusi Suriah harus diubah untuk peralihan kekuasaan dari presiden ke perdana menteri.
    4. Rusia harus menyediakan jaminan bahwa Assad tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan presiden berikutnya secara pribadi, tetapi mungkin mencalonkan seseorang dari keluarga atau lingkaran dalamnya.
    5. Semua kelompok oposisi bersenjata dan milisi pro-Iran harus berasimilasi ke dalam tentara nasional Suriah.
    6. Rusia akan menjamin amnesti penuh untuk semua peserta dari kelompok oposisi bersenjata selama oposisi setuju mengalah untuk tidak menuntut Assad dan keluarganya.
    7. Kehadiran militer Rusia di Suriah akan terus berlanjut melalui resolusi khusus Dewan Keamanan PBB sebagai penjamin terlaksananya penyelesaian perjanjian.

Aspek penting dari rencana, sebagai mana dicatat Florov, adalah bahwa eskalasi konflik yang telah berlangsung empat tahun, dan telah memakan korban 250.000 jiwa, akan berhenti. "Rusia ingin melihat perundingan perdamaian membuat kemajuan penting dan berusaha mempromosikan solusi politik," katanya.

Rencana tersebut mengusulkan bahwa gencatan senjata harus diikuti dengan penghentian pasokan ke kelompok yang bertikai dari kedua belah pihak, Florov mencatat.

Rusia akan memastikan bahwa sementara Presiden Suriah Assad menepi, ia masih akan berperan dalam transisi politik, Florov menunjukkan.

Hal yang penting untuk dicatat, Florov mengatakan, bahwa rencana panggilan untuk intervensi eksternal masa depan di Suriah harus benar-benar dimandatkan oleh PBB, dan hanya oleh PBB.

Pembicaraan damai sebelumnya di Jenewa berlangsung meyakinkan. Rusia berencana meresmikan sebuah redistribusi kekuasaan yang adil sehingga lembaga negara tetap utuh, kata Frolov .

Deddy | World Bulletin | Jurniscom

 

CIIA : Substansi SE Hate-Speech Ambigu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan masyarakat harus kritis atas Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate-Speech).

"Sebuah ketentuan regulasi tidak boleh kemudian mengkebiri hak-hak dasar masyarakat untuk melakukan kritik atau amar makruf nahi munkar kepada penguasa atau sesama anggota masyarakat," kata Harits kepada Jurniscom, Kamis (5/11/2015).

Menurutnya, Surat Edaran tersebut bukan regulasi atau norma hukum, akan tetapi hanya sebatas tuntunan teknis bagi aparat keamanan untuk menghadapi persoalan terkait ujaran kebencian.

"Surat Edaran itu potensial melahirkan blunder hukum dalam kehidupan sosial politik masyarakat karena SE bukan regulasi dan norma," tandasnya.

Selain itu, Harits menilai diksi "ujaran kebencian" atau diksi "kebencian" dan "menyebarkan kebencian" juga sangat ambigu.

"Tafsirnya bisa sangat subyektif tergantung kepentingan. Terlebih lagi obyek jangkauannya yang begitu luas, semisal untuk para khotib/pengkhutbah, pengajian, ceramah agama, dakwah di media cetak maupun media online tentu ini akan melahirkan problem baru," papar pengamat kontra-terorisme itu.

Harits menegaskan, jika benar motifnya adalah membangun keadaban kehidupan sosial politik bermasyarakat, maka tidak cukup dengan soal ujaran kebencian yang harus di bereskan.

"Tapi juga ujaran kebohongan, ujaran penipuan, ujaran penyesatan publik dan lainya perlu disasar baik aktornya adalah penguasa, politikus, kelompok maupun individu," pungkasnya.

Reporter : Findra | Editor : Ally

Taliban Kuasai Pos Strategis “Thunder” di Marjah

HELMAND (Jurnalislam.com) – Laporan terbaru yang datang dari kabupaten Marjah mengatakan bahwa Mujahidin melancarkan serangan pada pos strategis ANA bernama Thunder yang terletak di daerah Shor Shorak sekitar pukul 01:00 waktu setempat hari Rabu (04/11/2015) lansir El Emarah News.

Operasi berlangsung sekitar 2 jam, akibatnya pos besar tersebut berhasil dikuasai dan musuh pengecut terpaksa melarikan diri setelah menderita korban yang mematikan.

Laporan menambahkan bahwa Mujahidin merebut 5 truk pickup dan 6 kendaraan yang penuh dengan amunisi dan berbagai jenis senjata serta peralatan militer lainnya dari markas.

Musuh melarikan diri dari daerah Kro Charahi menuju daerah Loe Charahi pada pukul 10:00 dini hari.

Mujahidin menguasai daerah dan bergerak maju menuju pusat kabupaten.

Rincian lebih lanjut akan diperbarui saat informasi tiba.

Sementara di kabupaten Shahwalikot Sebuah pos pemeriksaan Arbaki yang terletak antara daerah Chinar dan Mano diserang oleh Mujahidin semalam.

Para pejabat mengatakan bahwa pos pemeriksaan tersebut jatuh setelah bentrokan singkat, memaksa musuh melarikan diri dan meninggalkan 4 mayat di dalam pos.

Mujahidin akhirnya membongkar bangunan serta menyita persenjataan dan peralatan lainnya.

 

Deddy | Shahamat | Jurniscom

 

 

Intelijen Zionis: Intifadhah Palestina dalam Skala Besar Tinggal Soal Waktu

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pihak badan-badan intelijen Israel mengkhawatirkan aksi Intifadhah Palestina yang lebih besar saat ini akan meletus dalam waktu dekat meski aksi jalanan saat ini mulai meredah.

Seperti yang dilansir Infopalestina, Rabu (04/11/2015) melaporkan bahwa pengamat militer Israel di surat kabar Haaretz, Amos Harel menegaskan, pihak intelijen Israel meyakini bahwa meletusnya kemarahan publik Palestina di Tepi Barat secara besar-besaran hanya soal waktu. Bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Harel, prediksi menguatnya “ledakan public” Palestina kembali ini disebabkan adanya sejumlah factor, dari internal Otoritas Palestina dimana presidennya Mahmud Abbas sangat lemah, usianya yang sudah sepuh 80 tahun, konflik internal soal siapa penggantinya, dan akumulasi kemurkaan di kalangan public Palestina.

Harel menyatakan, publik Palestina saat ini di Tepi Barat berfikir sejak sekarang apa yang mereka perbuat setelah Abbas lengser. Ia meyakini, organisasi Fatah akan mempengaruhi sekali urusan di masa mendatang. Anggota Fatah ikut dalam unjuk rasa-unjuk rasa di Tepi Barat namun Abbas tidak intervensi menghentikan mereka kecuali setelah lewat sepekan atau lebih.

Pengamat Israel ini menambahkan, sebagian besar anggota Fatah bekerja di aparat keamanan Palestina dan bersenjata. Jika mereka ikut aksi unjuk rasa massa maka itu berarti akan mempersenjatai Intifadhah.

Namun pengamat Israel ini sebenarnya lupa dengan factor hakiki di balik meletusnya Intifadhah saat ini yakni kekerasan penjajah terhadap masjid Al-Aqsha dan kota Al-Quds serta usaha membagi masjid tersebut secara waktu dan tempat. Kejahatan Israel itu merupakan bara yang membakar Intifadhah Al-Quds di awal Oktober kemarin.

Harel juga lupa soal pelanggaran-pelanggaran berkelanjutan warga pemukim Yahudi di Tepi Barat. Sampai-sampai mereka membakar masjid, rumah warga, dan terkejam ketika kelompok Yahudi membakar satu keluarga Palestina Dawabshe di desa Doma, selatan kota Nablus yang menewaskan seorang bayi dan dua orang tuanya.

Deddy | Infopalestina | Jurniscom

 

Gagal Capai Kesepakatan di Wina, Rusia Undang Rezim Suriah dan Oposisi ke Moskow

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Undangan untuk delegasi rezim pemerintah dan oposisi Suriah untuk melakukan pembicaraan di Moskow adalah "prematur" jika dilakukan sebelum konsensus internasional dari pertemuan di Wina berhasil dibentuk, kata seorang pejabat AS, Selasa (04/11/2015), Anadolu Agency melaporkan.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan kepada media Rusia pada hari Selasa bahwa Rusia akan membuat undangan untuk rapat konsultasi.

"Kami berpikir bahwa masih terlalu dini untuk melaksanakan pertemuan itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Elizabeth Tradeau. "Kami berpikir bahwa masih ada tempat dan waktu bagi oposisi Suriah untuk berkumpul dan mengadakan pembicaraan."

Untuk menunjukkan bahwa kelompok-kelompok oposisi juga akan disertakan di beberapa titik, ia menambahkan: "Kami tidak percaya kami siap untuk melakukan diskusi sampai masyarakat internasional berhasil mencapai konsensus yang lebih besar tentang jalan ke depan."

Dia mengatakan pembicaraan di Wina "lebih menjanjikan" dari pembicaraan sebelumnya di Suriah.

Diplomat Amerika, Turki, Rusia, dan Arab bertemu pekan lalu untuk kedua kalinya di ibukota Austria di mana beberapa negara Eropa dan Arab lainnya serta Iran ikut  berpartisipasi.

Pembicaraan Wina dipelopori oleh Rusia dengan harapan mengakhiri perang saudara di Suriah yang telah menyebabkan kematian lebih dari 250.000 korban dan lebih dari setengah populasi menjadi pengungsi.

Pembicaraan sebelumnya di Jenewa gagal memecahkan perang global di Suriah.

 

Deddy | Anadolu Agency | Jurniscom

 

 

 

Amnesty Desak Inggris Untuk Peringatkan Presiden Mesir

INGGRIS (Jurnalislam.com) – Amnesty International menyerukan agar Inggris meningkatkan keprihatinan hak asasi manusia di Mesir selama Abdul Fattah al-Sisi melakukan kunjungan di London minggu ini, World Bulletin melaporkan, Rabu (04/11/2015).

Badan HAM tersebut mengatakan bahwa pemimpin Mesir itu telah melakukan tindakan keras menyapu perbedaan pendapat sejak penggulingan Muhammad Mursi oleh al Sisi, presiden pertama negara itu yang dipilih secara bebas, di Juli 2013

Amnesty meminta perdana menteri Inggris menggunakan kunjungan Sisi, yang dimulai pada hari Rabu, untuk menunjukkan bahwa dia "siap melakukan lebih dari sekedar menggelar karpet merah untuk para pemimpin otoriter".

Direktur Amnesty Inggris, Kate Allen, mengatakan: "Kami ingin melihat David Cameron secara pribadi mengangkat isu-isu hak asasi manusia dalam pembicaraan dengan Presiden al-Sisi.

"Ada hukuman mati massal yang mengerikan sejak Presiden al-Sisi berkuasa – beberapa orang dihukum setelah melewati pengadilan yang sangat tidak adil – dan ribuan orang lainnya telah ditahan dalam upaya untuk membersihkan semua oposisi.”

"Hampir tidak ada kelompok yang luput dari perhatian al-Sisi. Anggota Ikhwanul Muslimin, pengunjuk rasa damai dan jurnalis semua sekarang mendekam di penjara".

Inggris mengatakan diperlukan kerja sama dengan Mesir untuk memerangi terorisme dan ekstremisme dan menggambarkan kunjungan itu sebagai "kesempatan untuk mengadakan dialog yang terbuka dan jujur".

Mursi digulingkan oleh militer Mesir al Sisi dengan kudeta berdarah pada tahun 2013 setelah satu tahun berkuasa, menyusul protes massa terhadap pemerintahan al Sisi setelah menjabat jadi Presiden.

Sejak itu, pemerintah Mesir menumpas perbedaan pendapat melalui operasi yang terutama ditujukan kepada pendukung presiden terguling dan anggota kelompoknya tersebut, yaitu Ikhwanul Muslimin.

Pernyataan Amnesty mengatakan Inggris juga harus mendesak Mesir "untuk mencabut undang-undang yang diperkenalkan dengan nama memulihkan 'stabilitas dan keamanan', tapi dalam prakteknya telah mengikis aturan hukum di Mesir dan memfasilitasi pelanggaran HAM berat".

Sisi akan tiba di London pada Rabu menyusul undangan dari Cameron hampir lima bulan yang lalu.

Pemerintah Inggris mengatakan bahwa "tidak ada yang akan keluar dari meja" selama percakapan antara dua pihak.

Namun, kunjungannya diperkirakan akan menemui banyak protes, dimulai dengan unjuk rasa yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok oposisi rezim al Sisi di luar kantor perdana menteri di Downing Street, London, Rabu malam.

 

Dedd | World Bulletin | Jurniscom