RUSIA (Jurnalislam.com) – Menjelang perundingan internasional berikutnya yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Jenewa pada 13 November, Pemerintah Rusia telah mengusulkan tujuh poin rencana penyelesain konflik Suriah dan negara pendukung yang berseteru pada perang Suriah, World Bulletin melaporkan, Kamis (05/11/2015).
Aspek yang paling penting dari rencana tersebut adalah panggilan kepada Assad untuk meninggalkan kekuasaan, setelah transisi ke pemerintah baru telah dibuat.
Tak lama setelah pembicaraan telepon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu, pers Rusia melaporkan bahwa Kremlin bisa mengubah posisinya pada kelangsungan hidup rezim Assad.
Rencana yang bocor ke pers Rusia pada 3 November tersebut, menjunjung tinggi pandangan ini. Rencana ini mengusulkan solusi analis "tidak ada pemenang, tidak ada pecundang" yang dikatakan mirip dengan kesepakatan Taif tahun 1989 yang mengakhiri perang sipil di Lebanon.
Untuk saat ini, belum ada reaksi resmi terhadap rencana tersebut dari pemerintah Barat.
Vladimir Florov, penasihat PR untuk pemerintah Rusia, menjelaskan dalam sebuah artikel di situs Gazeta.ru, bahwa menurut rencana, tidak ada yang bisa menjadi "pemenang yang mengambil semua" hasil konflik.
Rencana itu berbunyi sebagai berikut:
1. Akan ada dua kategori untuk oposisi bersenjata Suriah: Mereka yang bersedia bergabung dalam negosiasi dengan Bashar al-Assad dan mereka yang akan melanjutkan perlawanan bersenjata.
2. Sebuah gencatan senjata akan dicapai antara rezim militer Assad dan kelompok oposisi yang bersedia berunding dengan rezim. Akan ada penghentian total pengiriman senjata dari "sponsor" eksternal untuk oposisi Suriah.
3. Negosiasi akan diadakan antara kelompok oposisi dan perwakilan dari Tentara Pembebasan Suriah. Dialog ini harus menghasilkan kesepakatan amnesti umum dan pembebasan semua tahanan. Persiapan untuk pemilihan presiden dan parlemen awal untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional yang mewakili semua kelompok. Konstitusi Suriah harus diubah untuk peralihan kekuasaan dari presiden ke perdana menteri.
4. Rusia harus menyediakan jaminan bahwa Assad tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan presiden berikutnya secara pribadi, tetapi mungkin mencalonkan seseorang dari keluarga atau lingkaran dalamnya.
5. Semua kelompok oposisi bersenjata dan milisi pro-Iran harus berasimilasi ke dalam tentara nasional Suriah.
6. Rusia akan menjamin amnesti penuh untuk semua peserta dari kelompok oposisi bersenjata selama oposisi setuju mengalah untuk tidak menuntut Assad dan keluarganya.
7. Kehadiran militer Rusia di Suriah akan terus berlanjut melalui resolusi khusus Dewan Keamanan PBB sebagai penjamin terlaksananya penyelesaian perjanjian.
Aspek penting dari rencana, sebagai mana dicatat Florov, adalah bahwa eskalasi konflik yang telah berlangsung empat tahun, dan telah memakan korban 250.000 jiwa, akan berhenti. "Rusia ingin melihat perundingan perdamaian membuat kemajuan penting dan berusaha mempromosikan solusi politik," katanya.
Rencana tersebut mengusulkan bahwa gencatan senjata harus diikuti dengan penghentian pasokan ke kelompok yang bertikai dari kedua belah pihak, Florov mencatat.
Rusia akan memastikan bahwa sementara Presiden Suriah Assad menepi, ia masih akan berperan dalam transisi politik, Florov menunjukkan.
Hal yang penting untuk dicatat, Florov mengatakan, bahwa rencana panggilan untuk intervensi eksternal masa depan di Suriah harus benar-benar dimandatkan oleh PBB, dan hanya oleh PBB.
Pembicaraan damai sebelumnya di Jenewa berlangsung meyakinkan. Rusia berencana meresmikan sebuah redistribusi kekuasaan yang adil sehingga lembaga negara tetap utuh, kata Frolov .
Deddy | World Bulletin | Jurniscom
