Pemuda Muhammadiyah Pertanyakan Alasan Munculnya Kasus Dahnil

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPPM) Pedri Kasman mengatakan substansi terkait kasus dugaan korupsi dana Kemah dan Apel Pemuda Islam 2017 bukan terletak pada siapa yang melaporkan kasus tersebut. Ia mempertanyakan mengapa kasus ini muncul dan prosesnya begitu cepat.

“Seperti ada target yang dikejar. Begitu ada penyelidikan, langsung muncul di media-media mainstream. Ini kan jadi tanda tanya besar bagi kami (PPPM), kenapa jadi begitu cepat dan begitu dramatisir,” katanya lansir Republika.co.id, Senin (26/11).

Padahal, sampai saat ini pun belum ditetapkan siapa yang menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dana Kemah dan Apel Pemuda Islam 2017. Acara kemah tersebut diadakan oleh Kemenpora bersama PPPM dan GP Ansor.

“Setiap ada pemeriksaan, muncul di media-media mainstream. Kenapa? Apa motif di belakang itu?” katanya.

Namun, Kasman mengatakan, ia bersama PPPM tetap menghargai proses hukum yang berlaku.

“Sebagai warga negara, kami adalah warga yang taat hukum, kami akan lalui semua proses itu dan sepanjang kami tidak melakukan kesalahan, tentu kami tidak gentar,” ujar Pedri.

Sebelumnya, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (23/11).

Bersama Ketua Panitia Kegiatan Kemah Apel Pemuda Islam 2017 Ahmad Fanani, Dahnil dikawal sejumlah orang yang mengenakan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam).

Seusai pemeriksaan, pada Jumat malam, Dahnil mengaku kecewa atas tuduhan penggelapan dana Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia. Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan positif itu, justru kini membawanya berurusan dengan kepolisian.

 

 

Busana Muslim ‘Sporty’ Akan Diluncurkan di Muffest 2019

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Busana muslim atau yang akrab dikenal sebagai modest wear kini tak lagi dipandang sebagai gaya yang konvesional. Dengan busana tertutup, kaum hawa bisa tampil lebih stylish dan bebas bergerak namum tetap sesuai syariat.

Ajang tahunan busana muslim terbesar, Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2019 akan siap digelar tahun depan. Tepatnya 2-5 Mei 2019. Melihat aktivitas perempuan berhijab yang aktif, Muffest kali ini akan meng-highlight busana muslim yang sporty.

“Kalau presentasi penyajian untuk fashion show enggak jauh berbeda. Yang membedakan kayak sport wear tahun depan lumayan kita highlight muslim sport wear-nya. Maksudnya bukan yang dipakai olahraga saja tapi gaya sehari hari yang sporty,” kata Ali Charisma selaku National Chairman Indonesian Fashion Chamber saat ditemui di acara Launching Muffest 2019 di Pacific Place Jakarta, Senin (26/11) lansir Jawapos.com.

Ia juga menambahkan bahwa meng-highlight muslim sport wear karena melihat gaya hidup travelling. Sehingga, dibutuhkan sport wear untuk perempuan berhijab yang nyaman.

Pada Muffest 2019 akan menampilkan tren busana muslim 2019 yang mengacu pada Indonesia Trend Forecasting 2019/2020 bertema Singularity meliputi Exuberant, Neo Medieval, Svarga, dan Cortex. Exuberant menggambarkan busana yang elegan dan mapan.

Sumber : jawapos.com

 

MUI Godok Fatwa Soal Denda Bank

JAKARTA — Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menggelar Sidang Tahunan atau Ijtima Sanawi pada 8 sampai 9 November lalu. Kegiatan tersebut bertujuan menguatkan ekonomi syariah melalui lembaga internal DSN.

Anggota DSN MUI Oni Sahroni menjelaskan, setelah sidang tersebut, DSN tengah menyiapkan beberapa fatwa. “Di antara bahasan yang sedang dibahas oleh DSN adalah biaya riil,” ujarnya lansir Republika, Ahad (25/11).

Ia menjelaskan, jadi misalnya saat ada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, maka bank berhak meminta ganti rugi. “Nah ganti ruginya harus sebesar biaya riil,” kata Oni.

Besaran biaya riil itu, kata dia, akan dijelaskan dalam fatwa yang tengah dibahas DSN ini. Tidak hanya soal biaya, fatwa tersebut juga akan memuat parameter serta kriterianya.

“Misalnya terkait strukturisasi, itu kan tidak boleh menambah margin tapi boleh minta ganti rugi. Ganti ruginya harus sebesar biaya riil, berapa besarannya? Nah makanya itu dibuat fatwa ini,” tutur Oni.

Dirinya menegaskan, fatwa tersebut sebagai rambu-rambu bagi bank syariah. Terutama untuk menentukan besaran biaya riil.

Sementara, Sekretaris Bidang Bisnis dan Wisata DSN MUI Moch Bukhori Muslim menambahkan, tidak ada fatwa baru untuk sektor bisnis. “Yang terkait bisnis riil tidak ada,” katanya kepada Republika, Ahad (25/11).

Perlu diketahui, dalam Ijtima Sanawi pada awal November lalu, Ketua Umum non-aktif MUI yang juga Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan, DSN harus terus melakukan penguatan di dalam menguatkan. “Kita memulai dari sesuatu yang tidak ada, dari semangat yang kita sebut dengan memasyaratkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat,” katanya.

sumber : republika.co.id

 

Bertemu Menpora, Dahnil Diminta Cari Pihak yang Polisikan Dirinya

SURABAYA (Jurnalislam.com) — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku sudah bertemu dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai bergulirnya kasus dugaan korupsi kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun anggaran 2017.

“Saya gak tahu, tapi Bang Dahnil sudah menyampaikan kepada saya, bahwa ini mungkin atmosfer yang terjadi menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah,” kata Imam ditemui di Surabaya, Ahad (25/11).

Imam pun mengaku sudah meminta Dahnil untuk mencari tahu siapa pelapornya, dan apa motif dibalik pelaporannya tersebut. Karena ini menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah, Imam tidak ingin muncul tuduhan atau muncul suatu isu yang tidak penting untuk dipublikasikan.

“Yang paling penting cari pelapornya dulu, motifnya apa di balik ini semua. Kalau motifnya internal, tapi kenapa kemudian kok dibesarkan seperti sekarang,” ujar Imam.

Imam kembali menegaskan, berdasarkan obrolannya dengan Dahnil Anzar, kasus tersebut dibesar-besarkan diduga berkaitan dengan akan digelarnya Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Tujuannya untuk menjegal salah satu calon dan mendorong calon yang didorong pihak lainnya.

“Yang pasti silahkan tanya Pak Dahnil. Pak Dahnil kemarin sudah membuka file kepada saya, memang menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah ini ada calon yang didorong oleh pihak lain,” kata Imam.

Kasus ini bermula dari klaim polisi tentang adanya laporan sejumlah pihak yang mengaku mengetahui secara langsung penggunaan anggaran kegiatan yang menggunakan dana APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI tahun anggaran 2017 tersebut. Laporan tersebut menjadi dasar polisi untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan kasus ini.

sumber: republika

Sesuai Prosedur, Menpora Heran Mengapa Polisi Kasuskan Dahnil

SURABAYA (Jurnalislam.com) — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku sudah bertemu dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai bergulirnya kasus dugaan korupsi kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun anggaran 2017.

Imam merasa kasus tersebut tidak semestinya bergulir lantaran tidak ada yang salah dalam pendanaan kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia.

Bahkan saat diaudit oleh BPK, tidak ditemukan adanya penyelewengan dana dalam kegiatan tersebut.

“Semua sudah sesuai prosedur dan nyatanya dana pun sudah diberikan, baik kepada Pemuda Muhammadiyah, maupun kepada Gerakan Pemuda Anshor, dan semua sudah dipertanggungjawabkan. Dulu pemeriksaan waktu itu tidak ada apa pun dari BPK. Kemudian tiba-tiba sekarang menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah muncul isu seperti itu,” kata Imam.

Kasus dugaan penyelewengan dana kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia tahun anggaran 2017 tiba-tiba ramai setelah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan.

Di tingkat penyidikan, polisi telah memanggil Dahnil Anzar, dan ketua panitia acara kemah Ahmad Fanani.

Kasus ini bermula dari klaim polisi tentang adanya laporan sejumlah pihak yang mengaku mengetahui secara langsung penggunaan anggaran kegiatan yang menggunakan dana APBN Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) RI tahun anggaran 2017 tersebut. Laporan tersebut menjadi dasar polisi untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan kasus ini.

sumber: republika.co.id

 

PDIP Siapkan Langkah Hukum kepada Penuduh Keluarga Jokowi PKI

PANGANDARAN (Jurnalislam.com) — PDI Perjuangan (PDIP) mengancam akan mengambil langkah hukum terkait isu yang dikaitkan dengan calon presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto menyebutkan seperti isu keterkaitan Jokowi atau keluarganya  dengan PKI. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua di Pangandaran, Ahad (25/11), mengatakan hal tersebut dilakukan untuk pendidikan politik.

“Tentu bagi mereka yang menyebarkan hoaks dan fitnah, bukti-bukti ada, kemudian kami laporkan ke polisi,” ujar Hasto.

Jalur hukum disebutnya jalan yang paling bermartabat dan berkeadilan untuk memberi efek jera pada penyebar hoaks. Terkait pernyataan Presiden Jokowi menabok penyebar hoaks, dijelaskan Hasto hal tersebut berkaitan dengan mengambil langkah hukum.

“Pernyataan Pak Jokowi untuk menabok tentu saja dengan jalan hukum. Itu tidak bisa dipandang remeh, itu adalah racun bagi demokrasi. Itu adalah hoaks dan fitnah,” ucap Hasto.

Kata-kata keras dari Jokowi disebutnya merupakan upaya untuk mengingatkan berbagai pihak, bahwa pemilu merupakan tanggung jawab bersama karena pemilu mencerminkan peningkatan peradaban.

Hasto menegaskan, kata-kata keras yang dilontarkan Jokowi bukan merupakan kampanye negatif, melainkan untuk saling mengingatkan agar tidak mengorbankan pemilu dengan mengumbar kebencian.

“Pemilu jadi sarana demokrasi rakyat untuk mencari pemimpinnya. Itu yang diingatkan Pak Jokowi dengan kata-kata yang keras. Mumpung kita masih punya waktu beberapa bulan ke depan,” ujar dia.

Jokowi dalam sambutannya saat penyerahan sertifikat tanah di Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Jumat (23/11), mengungkapkan keprihatinannya pada saat memasuki tahun politik yang cenderung tersebar fitnah, beredar kabar bohong dan saling hujat melalui media sosial. Presiden juga geram akan adanya fitnah yang menyebarkan dirinya terkait PKI.

“Fitnah-fitnah seperti itu. PKI itu dibubarkan 1965-1966. Lahir saya itu tahun 61, berarti umur saya baru empat tahun. Lah kok bisa diisukan Presiden Jokowi aktivis PKI,” katanya.

sumber: republika.co.id

 Kader Hidayatullah Komitmen Rutinkan Baca Qur’an hingga Shalat Malam

BALIKPAPAN (Jurnalislam.com) – Silaturahmi Nasional (Silatnas) Hidayatullah yang dimulai sejak Kamis (22/11/2018) lalu di Pondok Pesantren Hidayatullah Induk, Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, telah berakhir pada Ahad (25/11/2018) sore tadi.

Ketua Stering Commitee Kepanitiaan, Ustad Tasyrif Amin, menyebut seluruh rangkaian acara yang menghadirkan ribuan peserta yang merupakan kalangan dai dari sejumlah provinsi, telah berjalan sesuai dengan agenda perencanaan.

“Alhamdulillah, bapak Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla, hadir membuka acara. Ustad Bachtiar Nasir, Profesor Din Syamsuddin, tokoh dari Turki, Qatar dan Rohingya, semuanya datang,” ujarnya di depan jamaah usai shalat Dluhur di Masjid Agung Ar Riyadh Hidayatullah.

Ustad Tasyrif pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta, tamu dan undangan Silatnas, apabila ada sesuatu yang dirasa kurang berkenan dalam hal pelayanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Pada sesi penutupan, jajaran pimpinan ormas Hidayatullah, masing-masing Ustad Abu Ala, Ustad Abdul Mannan, serta KH Abdurrahman Muhammad, secara bergantian naik ke atas mimbar menyampaikan tausiyah dan pesan bernilai penguatan dakwah kepada para dai Hidayatullah.

Kyai Abdurrahman mengatakan, penguatan dakwah itulah yang menjadi kenang-kenangan sekaligus bekal kepada para dai Hidayatullah untuk dibawa kembali ke medan dakwah tempat mereka membina dan membimbing ummat agar lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Adapun Ketua Umum Hidayatullah, Ustad Nashirul Haq, tampil membacakan Piagam Gunung Tembak, sebuah komitmen ketaatan yang dicetuskan pada Silatnas Hidayatullah lima tahun lalu, serta Gerakan Nawafil Hidayatullah, yang lagi-lagi merupakan komitmen ketaatan juga, yang dirumuskan dan dihasilkan pada Silatnas tahun ini.

Poin-poin Gerakan Nawafil Hidayatullah yang dibacakan Ustad Nashirul itu diikrarkan juga oleh ribuan kader laki-laki dan perempuan yang memadati ruang masjid lantai 1 dan 2. Mereka semua berdiri dan mengikuti apa yang diucapkan Ustad Nashirul.

Di antara poin Gerakan Nawafil Hidayatullah itu, yakni setiap kader Hidayatullah wajib memakmurkan masjid,
membaca kita suci Alqur’an setiap hari sebanyak satu juz, rutin mendirikan shalat malam dan membaca wirid pagi dan petang.

“Mari kita membangun komitmen untuk bersama-sama mewujudkan komitmen itu,” tutur Ustad Nashirul.

Alumnus Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, itu menyebutkan bahwa pelaksanaan atau realisasi dari semua poin yang menjadi komitmen seluruh kader Hidayatullah itu sebenarnya mudah, namun yang berat adalah konsistensi atau istiqomahnya.

Sehingga, Ustad Nashirul pun meminta kepada jamaah Hidayatullah untuk membiasakan dan menyiasati.

“Misalnya dalam membaca Alqur’an satu juz satu hari, bisa mempergunakan kesempatan sebelum dan sesudah shalat fardhu hingga mampu menyelesaikan satu juz sehari,” ucapnya.

Laporan : Irfan

Unik, Ini Cara Lidmi Bangkitkan Semangat Shalat Subuh Berjamaah di Posko Pengungsian

PALU  (Jurnalislam.com)– Strategi unik dijalankan oleh Pimpinan Daerah Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (PD Lidmi) Palu di posko pengungsian Lapangan Mister, Kelurahan Tipo, Palu, Sulawesi Tengah, untuk mengajak warga pengungsian meramaikan kegiatan Shalat Subuh berjamaah, Ahad (25/11/2018).

Strategi yang digunakan adalah dengan menyediakan sarapan pagi berupa bubur kacang hijau hangat kepada warga yang menghadiri shalat Subuh berjamaah di Musholla darurat yang didirikan.

Suguhan sarapan pagi ini digelar setelah Tausiyah subuh yang disampaikan langsung oleh Ketua Lidmi Palu, Ahmad Muslimin.

Tausiyah berjalan 30 menit dengan mengajak warga untuk mentadabburi Nama dan Sifat Allah taala.

“Bapak dan Ibu, diantara nama Allah taala adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha pengasihnya Allah taala adalah kasih yang diberikan kepada seluruh makhluknya, baik ia manusia, hewan maupun tumbuhan. Baik ia beriman kepada Allah atau tidak,” jelasnya.

Sedangkan Ar-Rahim atau Maha Penyayangnya Allah, lanjut Ahmad, berlaku hanya kepada orang-orang pilihan Allah taala.

“Maka mari ibu dan bapak sekalian, kita berupaya menjadi orang-orang pilihan yang akan mendapatkan Ar-Rahimnya Allah taala. Maka di momen Shalat subuh ini, kita rebut pilihan Allah taala dengan tampil sebagai HambaNya yang taat dan selalu bertakwa,” pesannya.

Setelah mendengar tausiyah subuh, Tim Lidmi Peduli PD Lidmi Palu kemudian menyuguhkan bubur kacang hijau hangat Bersama hidangan sederhana kepada seluruh jamaah.

“Apa yang kami sajikan mungkin tidak seberapa, ala kadarnya dari kami, semoga menjadi sedikit penyemangat bagi kita semua,” pungkas Muhammad Ridho, relawan Lidmi Peduli, saat menutup Tausiyah Subuh dan mengajak warga untuk sarapan bersama.

Mengenai tujuan suguhan ini, Ridho mengatakan, untuk membina keakraban dengan seluruh warga yang berada di posko pengungsian, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua yang mendiami posko.

“Pembinaan Alquran kepada anak-anak dan remaja sedang kami jalankan, maka kami mengharap dukungan dari orang tua mereka, bahkan pembinaan Alquran juga kami rencanakan kepada orang-orang tua tersebut,” ungkap Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako 2013 ini.

Warga setempat, Ardi mengatakan, gempa dan tsunami yang menerjang warga di Kelurahan Tipo meninggalkan banyak hikmah. Namun menurut beliau, masih banyak warga yang belum bermuhasabah karenanya.

“Kejadian kemarin itu pak betul-betul luar biasa, seperti Kiamat. Allah ingin menunjukkan sebagian dari kuasanya. Maka terimakasih sekali sudah hadir untuk membantu kami untuk selalu ingat Allah, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan,” pesannya.

Diantara program Lidmi Peduli yang dijalankan secara rutin di posko ini adalah dalam bidang dakwah dan Pendidikan, yakni permainan edukasi kepada anak-anak, pembinaan Alquran anak-anak dan remaja, serta Pendidikan Alquran Orang Dewasa (DIROSA).

Kedua Capres Dinilai Belum Serius Sampaikan Jawaban Masalah Ekonomi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pasangan calon presiden-calon wakil presiden di Pilpres 2019 diminta sebuah lembaga penelitian untuk mempunyai komitmen mengentaskan kemiskinan dan menyediakan lapangan kerja bagi rakyat.

Direktur Institue for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati di Jakarta, Jumat (23/11/2018) menyampaikan hal tersebut dalam diskusi tentang perekonomian Indonesia.

“Paling utama harus dijawab capres dan cawapres persoalan ekonomi dasar dulu untuk masyarakat,” ujar Eni.

Dia mengungkapkan, terdapat sekitar 60 juta penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, kata dia, angka pengangguran masih berada di kisaran 14 persen.

“Yang utama, kami melihat kemiskinan mengakses kebutuhan pokok. Yang pertama harga kebutuhan dan memenuhi harga kebutuhan pokok itu adalah pekerjan. Lapangan pekerjaan,” kata dia.

Namun, sampai saat ini, dia menilai, belum ada penyampaian program nyata dari pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Untuk itu, dia akan menggagas sebuah forum yang substansif menggali tidak hanya visi-misi, tetapi juga program konkret yang akan dilakukan dua kubu untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Kami memprakarsai ‘list problem’ (daftar masalah). Statement menginventarisasi langsung. Tanya perbedaan bukan mengomentari program, tetapi program anda apa program anda apa,” jelasnya.

Sumber : bisnis.com

 

Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Era Industri 4.0

SOLO (Jurnalislam.com),- Guna memperkuat Pendidikan Untuk Semua (PUS) di era industri 4.0, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kota Surakarta mengadakan Seminar Hasil Laporan Capaian Pendidikan di Hotel Baron, Kamis (22/11/18) kemarin.

 

Seminar tentang capaian pendidikan diikuti oleh 80 peserta, yang terdiri dari perangkat daerah, PGRI, DPKS, Kordin PAUD 5 Kecamatan, PKK, LSM, LPK, Kodim, SD Negeri-Swasta, dan para pihak terkait urusan bidang pendidikan di Kota Surakarta.

 

”Seminar ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan untuk semua (PUS) kota Surakarta, di samping menyampaikan laporan capaian pendidikan untuk semua,” terang Ari Yeppy Kusumawati SE Msi, Kepala Sub bidang Sosial Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

 

Hadir sebagai pembicara dari DPKS, Himpaudi, PKK, BLK, dan P3G UNS yang masing-masing memperkuat rekomendasi tiap pokja yang ada di forum pendidikan untuk semua di Kota Surakarta.

 

Lebih lanjut Ari Yeppy Kusumawati mengungkapkan bahwa harapan besar dari seminar ini adalah masyarakat mampu untuk melakukan inovasi dan mengimplementasikan upaya pendidikan berkeadilan dan sepanjang hayat berbasis masyarakat.

 

”Penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan dan SDM menjadi prioritas rekomendasi di samping upaya peningkatan dan pengembangan struktur, infrastruktur, dan pendanaan dengan melibatkan para pihak, juga dikuatkan dengan adanya standart operasional yang mampu memberikan guidence para pihak untuk ambil peran,” imbuh Ari.

 

Gerr-gerran dan Antusias peserta seminar saat sesi tanya jawab sangat besar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat komit untuk mendukung program pemerintah khususnya pendidikan untuk semua.

 

Sementara itu, Salah satu peserta seminar Sri Sayekti Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, berharap supaya kegiatan ini bisa simultan. Sehingga tidak hanya berhenti pada seminar saja.

 

”Semoga hasil seminar ini bisa diterapkan dan dikembangkan sebagai produk program unggulan, tantangan pendidikan di era industry 4.0 di antaranya ialah mampu memecahkan masalah (problem solving), beradaptasi (adaptability), kolaborasi (collaboration), kepemimpinan (leadership), dan kreatifitas serta inovasi (creativity and innovation),” ujarnya.