Penulis: Mazaya

Dilaporkan FUI Karanganyar, Terduga Pelaku Penistaan Agama Berhasil Ditangkap

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Kasus dugaan penistaan agama kembali terjadi, kali ini, Iksan Nurcholis warga desa Ngijo Tengah, Tasikmadu, Karanganyar, harus berurusan dengan pihak aparat kepolisian akibat tulisannya yang di unggah di akun Facebook miliknya dilaporkan oleh Front Ummat Islam (FUI) Karanganyar pada, selasa, (04/12/2018).

Ditemui dirumahnya, Sekjen FUI Karanganyar Mulyono kepada Jurnalislam.com ia menceritakan kronologi munculnya kasus dugaan penistaan agama tersebut.

“Saya dapat postingan dari teman yang isi postingan itu ‘Para istri jangan mau dibohongi suami pakai an-nisa ayat 3’, ini kan melecehakan karena sama dengan ahok substansinya, kalau ahok jangan mau dibohongi dengan al maidah 51, ini substansi sudah sama melecehkan,” katanya.

“Oleh karena itu saya kemudian mencari titik pelaku ini dimana, sudah ketahuan kita ke polsek, disana kita ke SPK kemudian, mereka kordinasi dan akhirnya bergerak cepat dengan menangkap pelaku dan pelaku saat ini sudah diamankan di polsek Tasikmadu,” ujarnya.

Baca juga: 

Lebih lanjut, Mulyono meminta aparat kepolisian dapat bersikap adil dan transparan dalam menangani kasus tersebut, ia berharap pelaku dapat di hukum seberat-beratnya agar menimbukan sikap jera terhadap pelaku dan tidak muncul penistaan agama di tempat lain.

“Ini harus di proses, dan polisi harus prefesional, jangan sampai kasus yang sebesar ini sama dengan Ahok hanya mengendap di meja kepolisian. harus di proses secara prefesional, sampai ke penyidikan dan proses pengadilan dan pelaku harus dihukum setimpal dengan perbuatannya,” tandasnya.

Komnas HAM: Belum Tampak Langkah Pemerintah Soal Penembakan di Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab meminta pemerintah membuat langkah-langkah yang komprehensif dalam menyelesaikan permalasahan penembakan terhadap puluhan pekerja BUMN, PT Istaka Karya (BUMN) yang terjadi di Nduga, Papua oleh pasukan separatis Papua.

“Kita tunggu itu adalah apa langkah-langkah ini semua, apa yg mau diambil pemerintah? ini yang sampai hari ini belum dapat langkah-langkah itu,” katanya dalam konferensi pers di Kantornya di Jakarta, Rabu (05/11/2018).

Menurut Amir, penyelesaian masalah di Papua, tidak cukup hanya dengan melakukan pembangunan jalan atau infrastruktur, namun juga harus dicari solusi terkait kepastian keamanan di sana.

“Yang ada kan cuman membangun infrastruktur, langkah yang lainnya apa? ini yang belum jelas sehingga peristiwa seperti ini kerap terulang” tegasnya.

Dia memaparkan, paling tidak sudah beberapa kali peristiwa penembakan di Nduga itu terjadi.

“Dalam beberapa bulan terakhir. Pertama sejak pilkada, habis itu 2 bulan yang lalu. mengalami kejadian yang sama, yang paling besar kan memang ini,” ungkapnya.

Baca juga: 

“Makanya kami di komnas punya perhatian lebih. Karena ini tidak bisa seperti ini di Papua (penembakan) dengan jumlah yang besar seperti ini,” tambah dia.

Seperti diketahui, pekerja proyek pembangunan jembatan dari PT Istaka Karya (BUMN) di Kabupaten Nduga, Papua disandera dan sebagian lagi dibunuh secara sadis.

Peristiwa tersebut dipicu, lantaran adanya salah satu pekerja proyek yang diduga memotret upacara hari ulang tahun GSPB.

Atas peristiwa tersebut, seluruh pekerja proyek pun dikumpulkan kemudian dibantai satu-persatu. Namun, sebagian dari mereka masih ada yang disandera, sementara kabar terakhir dari rilis pihak kepolisian, 4 diantaranya berhasil menyelematkan diri.

Komnas HAM Desak Penegak Hukum Tindak Tegas Kelompok Separatis Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mendesak aparat penegak hukum untuk menindak kelompok separatis Papua yang mengeksekusi puluhan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

“Aparat penegak hukum harus segera bisa menindak dan menangkap pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” katanya di Kantornya, Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Pasalnya, peristiwa kekerasan yang dilakukan kelompok separatis Papua telah terjadi beberapa kali di wilayah Nduga selama tahun 2018.

Baca juga: 

“Berulangnya aksi kekerasan ini menunjukkan situasi politik di Papua belum stabil,” ujarnya.

Komnas HAM pun menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada semua korban kekerasan kelompok separatis Papua.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk memastikan tersedianya perlindungan dan menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun non fisik bagi para korban dan saksi kunci yang selamat.

“Pemerintah juga harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen dan masyarakat agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali,” tuturnya.

31 Pekerja Tewas, ISAC Desak Pemerintah Serius Tangani Gerakan Separatis di Papua

Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com) – Sekjen The Islamic Study and Action Center (ISAC) Endro Sudarsono mendesak pemerintah untuk serius dalam menangani kasus pembunuhan 31 pekerja jalan dan jembatan di Nduga, Papua.

Endro menyebut, apa yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu sudah tidak bisa dibiarkan dan harus segera dihentikan oleh aparat yang berwenang.

“Bahwa pelaku pembunuhan 31 orang warga negara Indonesia di bumi Papua adalah perbuatan kejam, sadis dan tidak manusiawi,” katanya kepada Jurnalislam.com, Rabu, (5/12/2018).

“Negara tidak boleh membiarkan kelompok bersenjata yang senantiasa menteror dan membunuh warga Indonesia,” imbuhnya.

Baca juga: 

Penyebutan KKB juga dinilai Endro tidak tepat, sebab, katanya, KKB tersebut sudah mengarah kepada kelompok separatis mengingat tuntutan mereka adalah ingin lepas dari NKRI.

“Istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sudah tidak layak, tidak tepat ditujukan kelompok ini, lebih tepat jika disebut kelompok separatis,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendesak presiden Jokowi untuk segera mengirim aparat berwenang agar Papua tidak lepas dari NKRI, bila perlu, ungkap Endro, presiden mengeluarkan status tanggap darurat terhadap gerakan separatisme di Papua itu.

“Separatisme di Papua sudah mengancam kedaulatan NKRI maka pemerintah harus mengedepankan TNI sebagai institusi negara yang berkompeten untuk melawan separatisme dengan back up Densus 88 dari Polri, jika perlu menggalang relawan sipil untuk membantu bela negara,” paparnya.

Komunitas Pemuda Hijrah Islamic Teenagers Bagikan Paket Sembako di Kepanjen

Redaktur: Mazaya

MALANG (Jurnalislam.com)–Komunitas pemuda hijrah, Islamic Teenagers berbagi paket sembako untuk miskin dan dhuafa’ di sekitar Kepanjen, Ahad (2/12/2018).

Paket sembako di bagikan dengan silaturahim dan berkeliling ke rumah kaum dhuafa.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan dan menumbuhkan kesadaran peduli sesama khususnya bagi pemuda-pemuda islam,” kata Pandu Irawan.

Selain membantu sesama, komunitas pemuda hijrah juga ingin menumbuhkan rasa peduli pemuda-pemuda Islam .

“Alhamdulillah kegiatan kita yang perdana ini lancar, dan InsyaaAllah kegiatan Hijrah Peduli ini akan kita rutinakan  untuk kedepannya”, kata Pandu kepada tim Jurnalislam.com saat ditemui di kediamannya

Effendi Ghazali Sebut Ada Upaya Media Tutupi Reuni 212

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali menilai bahwa memang ada indikasi sejumlah media massa cenderung tak memberitakan reuni aksi 212 dengan porsi yang pantas. Padahal menurutnya, aksi yang berlangsung pada Minggu, 2 Desember 2018 itu sangat layak jadi berita.

Bahkan Effendi menuding bahwa sejumlah media massa bagai sudah mengabaikan kaidah Jurnalistik.

“Saya Ilmu Komunikasi mungkin sudah 20 tahunlah, tolong tunjukkan kepada kita, ada enggak guru Jurnalistik kalau ada peristiwa besar seperti ini dan Anda boleh blok dan menutup informasi publik dan seakan-akan itu tidak terjadi,” kata Effendi di acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (4/12/2018).

Diketahui bahwa soal porsi pemberitaan media memang baru-baru ini menjadi isu santer di media sosial. Pihak yang simpati terhadap aksi 212 menilai media-media massa tertentu sengaja tak menampilkan peristiwa ini dengan skala besar di pemberitaan mereka.

Memang sejumlah media cetak nasional diketahui tidak menyajikan peristiwa itu di berita utama atau laman depan media cetak mereka. Namun peliputan dan pemberitaan diletakkan di bagian halaman dalam.

“Ada media yang seolah-olah menyembunyikannya dan tidak mau menayangkannya,” kata Effendi lagi.

Sumber: viva.co.id

Mukernas PP Persis Akan Bahas Program Dakwah dan Sikap Politik

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis)  mempersiapkan Musyawarah Kerja Nasional (Musykernas) IV. Acara ini mengagendakan evaluasi dan rencana program dakwah dan sikap politik menjelang Pemilu 2019.

Musykernas yang bertajuk “Tranformasi Gerakan Dakwah Jamiyyah untuk Keutuhan Umat dan Bangsa”  menjadi spirit guna meningkatkan dakwah Persis.

“Semua program jihad jamiyyah mempunyai nilai dakwah, dari waktu ke waktu terus berkembang. Namun tetap menyesuaikan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar, karakter dan ciri khas yang menjadi misi Persis. Sehingga mampu menghadapi  tantangan dan rintangan untuk kemaslahatan umat dan keutuhan bangsa,” ucap Sekretaris Umum PP Persis Haris Muslim, Selasa (4/12/2018) dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

Haris mengatakan pihaknya telah mempersiapkan kegiatan yang berlangsung di Lembang Jumat-Ahad (7-9/12) mendatang. Sebelumnya, pramusyker dan pembentukan panitia telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu.  Peserta yang akan hadir terdiri dari jajaran Pimpinan Wilayah dan Bagian Otonom Persis.

“Menyambut Musykernas IV sudah mencapai 70 % sudah siap, tinggal beberapa hal lagi yang belum terselesaikan sambil jalan Insya Allah pada waktunya sudah siap, lalu mengagendakan  laporan dari setiap Pimpinan Wilayah dan Bagian Otonom Persis  dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya, “ tambahnya.

Lebih lanjut Haris mengungkapkan Musykernas IV ini akan dihadiri oleh Anggota Majlis Penasihat, Tasykil Pimpinan Pusat, para Ketua Umum dan Sekretaris Umum Bagian Otonom, Ketua bersama Sekretaris dewan-dewan, perwakilan lembaga-lembaga dan Ikatan serta  perwakilan PW-PW se Indonesia.

Sikap Politik Sesuai Amanah Muktamar

Mengenai sikap Politik jamiyyah menjelang tahun Pemilu 2019, Persis masih berpegang pada amanah Muktamar 2015. Menurut Haris sikap politik didasarkan pada kajian mendalam dan ilmiah

“Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud sikap politik disini tidak mesti dukungan pragmatis ke salah satu pasangan calon, tapi sikap yang berdasarkan pada kajian ilmiah dari berbagai aspek sehingga lahir sebuah panduan untuk warga jamiyah secara Khusus dan umat secara umum. Dan Tentunya sikap kita masih pada koridor kita sebagai ormas, juga tidak akan keluar dari amanat muktamar 2015,” pungkas Haris. (HL/RFY)

Aa Gym : 212 Aset Bangsa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Dai kondang KH Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym mengatakan mengatakan bahwa reuni akbar 212 merupakan salah satu aksi terbesar yang berlangsung secara tertib dan damai.

Ia menegaskan bahwa begitu banyaknya orang yang datang ke Monas merupakan panggilan jiwa, bukan karena tokoh, politik, capres, partai apalagi karena dunia semata.

Karenanya, Aa Gym menilai bahwa aksi damai ini merupakan aset bangsa yang harus terus dirawat. Umat Islam, kata Aa Gym siap mempertaruhkan nyawanya untuk agama dan neger ini.

“212 adalah aset bangsa, ini adalah karunia Allah bagi siapa pun yang ingin mendapatkan hikmah dari kejadian ini. Memang sudut pandang bisa berbeda. Tapi kalau pake hati yang jernih dengan rasa kekeluargaan persaudaraan kita bisa dapatkan banyak hal,” kata Aa Gym, Selasa (4/12/2018) dalam ILC TV One.

Ia juga mengapresiasi segenap panitia yang telah sukses menggelar acara tersebut dengan lancar. Sebab untuk mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak dan berjalan tertib bukanlah hal yang mudah.

“Terimakasih juga kepada yang hadir, karena bisa jadi pencerahan bagi yang mau tercerahkan, bahan evaluasi bagi yang mau evaluasi,” ujarnya

.

Dubes Saudi Diprotes NU Karena Cuitan Tentang Bendera Tauhid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyampaikan protes keras dan menggugat pernyataan Duta Besar Arab Saudi Osamah Muhammad Al-Suaibi melalui akun Twitter soal reuni aksi 212.

Sambil mengunggah foto aksi 212, Dubes Osamah menuliskan kalimat yang dianggap menghina NU dan lancang ikut campur dalam urusan domestik Indonesia.

“Untuk itu kami menunggu hasil dari Kemenlu terhadap Osamah dan kita berharap kabar baik dalam konteks kita sebagai sebuah bangsa yang besar, yang harus menunjukkan integritas kita sebagai bangsa yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain,” kata Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Senin malam, 3 Desember 2018 lansir Viva.co.id.

Lantas apa sebenarnya yang menjadi isi cuitan Dubes Osamah yang dianggap tak memiliki etika sebagai diplomat, perwakilan negaranya di negeri orang itu?

Dengan aksara Arab, Dubes Osamah menuliskan melalui akun Twitter pribadinya @Os_Alshuibi yaitu bahwa aksi reuni 212 kemarin merupakan reaksi atas kejadian dibakarnya bendera dengan kalimat tauhid beberapa waktu lalu sekaligus menyebut bahwa pelakunya berasal dari organisasi menyimpang.

“Massa yang berjumlah lebih dari satu juta berkumpul demi menyatakan persatuan umat Islam merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh seorang dari pihak organisasi sesat menyimpang kurang lebih sebulan yang lalu,” tulis Osama di Twitter.

Diketahui bahwa pembakaran bendera dengan kalimat tauhid memang dilakukan anggota GP Ansor di Garut beberapa waktu lalu. Namun PBNU menegaskan bahwa masalah itu sudah diselesaikan dan menyesali pembakaran tersebut.

Menurut NU, masalah itu selesai baik secara hukum maupun duduk bersama antartokoh.

sumber : viva.co.id

 

Habib Bahar Akan Diperiksa Polisi Kamis Besok

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Polisi menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Habib Bahar bin Smith untuk diperiksa pada Kamis (6/12) lusa.

Habib Bahar akan dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Syahar Diantono di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/12), mengatakan surat panggilan pemeriksaan terhadap Habib Bahar sudah diterima oleh adik Bahar.

“Sudah dikirimkan (surat panggilan) dan yang terima (surat) adik beliau,” kata Kombes Syahar.

Seharusnya, Habib Bahar diperiksa polisi hari ini, namun ia tidak datang dengan alasan belum menerima surat panggilan dari polisi.

“Pada panggilan pertama, yang bersangkutan tidak ada di tempat (rumah),” ucapnya.

Pada Kamis (6/12) nanti, Bahar diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. “Masih (berstatus) saksi,” katanya.

Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 11 orang saksi dan empat ahli. Caleg PSI Muannas Alaidid  melaporkan Bahar ke Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 28 November 2018, namun kemudian kasus dilimpahkan ke Mabes Polri. Bahar bin Smith dituduh melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP.

Sumber: republika.co.id