Penulis: Mazaya

Kadin Dorong Ekspor Produk Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Tetap Timur Tengah (KT3) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendorong untuk terjadinya kepemilikan ekspor halal.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kepahaman antara Kadin KT3 dan OKI dengan Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hari ini (21/12).

“Kita ini memang sudah harus meningkatkan kepemilikan ekspor halal, terutama ke timur tengah,” kata Ketua Kadin KT3-OKI Fachry Thaib di Plaza Timor, Jakarta, Jumat (21/12).

Dia menjelaskan keharusan Indonesia harus memiliki sertifikat halal tidak bisa dianggap remeh, terutama produk ekspor ke negara timur tengah dan OKI. Fachry menegaskan negara OKI akan menetapkan barang impor yang memiliki sertifikasi halal.

Fachry menganggap hal tersebut saat ini belum diperhatikan oleh pemerintah sehingga sertifikasi halal perlu dilakukan. “Tapi apakah pemerintah peduli atau nggak, itu belum tentu,” ujar Fachry.

Untuk itu, dia memastikan Kadin KT3-OKI mendukung BPJPH dalam merngimplementasikan Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Dukungan tersebut, kata Fachry, baik secara domestik ataupun kepentingan ekspor produk halal

Dia menilai paling tidak jika saat ini Indonesia sudah memperhatikan sertifikasi halal, paling tidak bisa untuk menghadapi jika nantinya seluruh negara timur tengah sudah menerapkan aturan tersebut. “Sertifikat halal itu juga di industrinya. bukan hanya produknya. Misalnya, saya punya produk permen, masa harus pergi minta sertifikasi halal ke Malaysia biar bisa ekspor,” jelas Fachry.

Sumber: republika.co.id

 

Solidaritas Bela Uighur, Warga Bandung Gelar Longmarch ke Gedung Sate

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)– Ribuan warga Bandung melakukan longmarch dari Pusdai ke Gedung Sate suarakan solidaritas bela Uighur, Jumat (21/12/2018).

Massa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Muslim (GSM) mengecam kekerasan Cina terhadap etnis Uighur.

Pantauan Jurnalislam.com, ribuan massa membawa berbagai media yang menyuarakan pembelaannya terhadap Uighur.

Massa juga tampak membawa bendera Tauhid, Merah Putih dan Turkistan Timur selama longmarch.

Titik kumpul acara terletak di Masjid Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawab Barat.

Ribuan peserta Aksi berjalan dari titik kumpul menuju tempat Aksi, peserta terdiri dari beberapa elemen ormas di kota Bandung, serta mahasiswa dan masyarakat umum.

Masyarakat terlihat antusias mengikuti aksi solidaritas hari ini sebagai kepedulian umat muslim di bandung kepada muslim uyghur di Xinjiang yang di tindas oleh rezim komunis Cina.

Negara Muslim Terbesar di Dunia, Indonesia Diharap Bersuara soal Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnaen mengaku sangat kecewa atas sikap diam pemerintahan terkait krisis kemanusiaan di Xinjiang.

Sebelumnya, wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintahan Indonesia tidak bisa mencampuri permasalahan muslim Uyghur karena menganggap hal itu masalah domestik Cina.

“Sangat mengecewakan kita, harusnya Presiden bicara, jangan hanya sekedar menteri agama bertanya, mengecam dong,” katanya kepada Jurnalislam.com di masjid At Taqwa, Solo, jum’at, (21/12/2018).

Menurutnya, saat ini sebagai negara dengan muslim terbesar, Indonesia sudah kalah dengan negara negara yang bahkan penduduk muslimnya minoritas, seharusnya, katanya, Indonesia menjadi garda terdepan dalam membela muslim Uyghur.

“Masak kalah dengan Jerman, masak kalah dengan Australia, masak kalah dengan Amerika, mereka mengecam kok,” ujarnya

“Kok kita negara Islam terbesar didunia malah tenang-tenang saja, kecam dong minimal,” tandas KH Zulkarnaen.

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Cina melakukan penindasan terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, Turkistan Timur, diantaranya adalah memaksa muslim Uyghur untuk makan daging Babi, minum alkohol di kamp re-edukasi, menyita mushaf Al Quran, hingga memaksa muslim Uyghur meninggalkan agamanya dan menyanyikan lagu-lagu Komunis.

MUI Desak Presiden Bersuara Soal Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)J Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyayangkan siap tidak terbukanya pemerintah Cina soal penindasan yang dilakukan terhadap umat Islam Uighur.

“Pemerintah Cina seolah bersikap tidak ada apa-apa terhadap umat Islam Uighur,” katanya dalam diskusi media bertema ‘Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur’ yang diselenggarakan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Dia pun meminta PBB bergerak membentuk tim investigasi untuk mengungkap kejahatan terhadap pemerintah Cina.

“Pemerintah juga harus mengambil tindakan yang jelas. Presiden harus bicara,” pungkasnya.

ACT dan JITU Gelar Diskusi Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Jurnalis Islam Bersatu (JITU) menggelar diskusi media bertema “Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur” bertempat di Resto Bebek Bengil, Menteng, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Sekjen JITU Syahrain Fatharany mengatakan, sebagai jurnalis, JITU memiliki tugas untuk menghadirkan fakta-fakta yang terjadi dan mengangkatnya ke permukaan. Dimana mungkin selama ini publik bertanya-tanya apakah benar terjadi pelanggaran kemanusiaan di Xinjiang sana terhadap etnis Uighur.

Diskusi itu, terangnya, menghadirkan fakta dari berbagai perspektif tentang kasus Uighur, diantaranya dari lembaga kemanusiaan, elemen ulama, representasi rakyat (DPR), dan pakar yang konsen terhadap dinamika kawasan Asia Tengah.

“Diharapkan dengan diskusi ini akan menggerakkan berbagai elemen terutama pemerintah agar berbuat untuk etnis Uighur,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur menyampaikan, apa yang terjadi di Xinjiang adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Karena ada korban, baik jiwa maupun yang harus tertekan secara kebebasan. Bahkan banyak yang keluar dari negaranya dan mencari suaka.

“Sebagai elemen kemanusiaan tentu kita tindak tinggal diam. Kita akan berupaya masuk ke Xinjiang, termasuk di wilayah seperti Kazakstan dan lainnya. Apakah sulit? ini ikhtiar,” ungkapnya.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, membenarkan penahanan terhadap 1 juta orang etnis Uighur di Xinjiang oleh pemerintahan China. Jumlah itu sekitar 10 persen dari total penduduk Uighur yang berada disana.

Hingga saat ini, kata Usman, sebagian besar etnis Uighur yang ditangkap tidak diketahui keberandaanya dimana, juga terpisah dan tidak bisa bertemu pihak keluarga.

“Penangkapan itu tidak dibenarkan,” tandasnya.

Turut hadir pada diskusi tersebut Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo, dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (Yahya/INA)

Pilih Netral terhadap Uighur, Pemerintah Dinilai Langgar UUD 1945

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi menilai alasan utang penyebab pemerintah diam soal Uighur.

“Membaca berita daring di salah satu media berjudul ‘Alasan Utang dan Investasi, Pemerintah Indonesia Tidak Akan mencampuri Kejahatan Kemanusiaan Uighur’, membuat kecewa siapapun, terutama kita sebagai umat Muslim dunia,” kata Taufan dikutip dari Viva.co.id, Rabu (19/12/2018).

Ia mengaku BPN Prabowo-Sandi sangat kecewa atas sikap netral pemerintah, seharusnya, kata Taufan, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa jadi pelopor dalam melakukan pembelaan terhadap minoritas muslim di berbagai belahan dunia.

“Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sikap tegas Indonesia harusnya bisa memberikan tekanan kepada pemerintah China untuk menghentikan berbagai tindakan diskriminatif terhadap masyarakat etnis Uighur,” ujarnya.

“Dengan sikap netral dalam masalah diskriminasi terhadap Muslim Uyghur ini, artinya Pemerintah Indonesia telah melanggar amanat UUD 1945 yang menjadi dasar negara,” sambung Taufan

Lebih lanjut, Taufan mengajak seluruh masyarakat agar mendoakan muslim Uyghur, ia berharap kedepan pemerintah dapat mengambil sikap tegas kepada pemerintahan Cina.

“Mari berdoa untuk muslim Uighur di China. Karena kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan,” tandasnya.

Haedar Dorong OKI dan PBB Selesaikan Diskriminasi Muslim Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk serius dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang, Turkistan Timur.

Dikutip dari BBC News Indonesia, Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program ‘reedukasi, atau ‘pendidikan ulang’.

“Mendesak kepada PBB dan OKI untuk mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur dan mengambil tindakan yang diperliukan sesuai dengan ketentuan internasional,” katanya dalam pesan siar Rabu, (19/12/2018).

“PBB dan OKI memiliki tanggungjawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegah segala bentuk kekerasan di belahan dunia manapun,” sambungnya.

Lebih lanjut, menurut Dr Haedar Muhammadiyah akan siap mendorong pemerintahan Indonesia untuk ikut memberikan andil dalam menghentikan penindasan terhadap jutaan muslim Uyghur.

“Muhammadiyah siap menggalang dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian di Xinjiang, khususnya bagi masyarakat Uyghur,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Cina melakukan penindasan terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, Turkistan Timur, diantaranya adalah memaksa muslim Uyghur untuk makan daging Babi, minum alkohol di kamp re-edukasi, menyita mushaf Al Quran, hingga memaksa muslim Uyghur meninggalkan agamanya dan menyanyikan lagu-lagu Komunis.

Muhammadiyah Ajak Masyarakat Gelar Aksi Bela Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dr Haedar Nasir mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk melakukan aksi Solidaritas kepada muslim Uighur.

Aksi itu dikatakannya sebagai bentuk kecaman kepada pemerintahan Cina yang telah melakukan penindasan terhadap muslim minoritas Uighur.

“Mengimbau kepada masyarakat indonesia, khususnya umat Islam, agar dalam menggalang solidaritas untuk Uyghur tetap mengedepankan kesantunan, perdamaian, dan tetap menjaga kerukunan di antara semua elemen masyarakat lndonesia,” katanya dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.coma, Rabu (19/12/2018).

Ia juga mengimbau kepada Pemerintahan Cina untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uyghur.

“Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr Haedar berharap duta besar Cina untuk Republik Indonesia segera memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, sebab, ia khawatir hubungan baik kedua negara dapat terganggu dengan kasus tersebut.

“Melalui Omas-Ormas Islam. Sikap diam Pemerintah Tiongkok dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara dan hubungan persahabatan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok yang selama berabad lamanya terbina dengan baik,” ujarnya.

Bela Uighur, Warga Solo Akan Gelar Konvoi Bendera Tauhid

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com) – Umat Islam soloraya akan menggelar aksi ‘Solidaritas Muslim Solo Untuk Muslim Uyghur, Jum’at, (21/12/2018) siang.

Aksi tersebut sebagai bentuk kepeduliaan terhadap kaum muslimin di Uyghur yang ditindas dan dilucuti indentitasnya sebagai muslim oleh Pemerintahan Cina.

Aksi yang diinisiasi oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) ini, direncanakan akan berkumpul di kota barat Solo usai shalat jum’at.

Acara dilanjutkan dengan konvoi menuju bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo dengan membawa bendera tauhid.

Sejumlah tokoh umat Islam bakal hadir diantaranya ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri, juru bicara Jamaah Ansharusy Syariah ustaz Abdul Rachim Ba’asyir, Ketua Lajnah Tafidziyah Majelis Mujahidin (MM) ustaz Irfan S Awwas, dan sejumlah tokoh lainnya.

Ultimatum terhadap Konjen RRC: Demo Besar hingga Pengusiran WNA Cina

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Mediasi yang digagas oleh Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim terkait dengan kondisi terkini umat muslim Uighur di Xinjiang China harus menemui jalan buntu (Deadlock).

Pihak perwakilan Konjen RRC di Surabaya tidak dapat menerima Surat Penyataan Sikap dari GUIB Jatim, Kamis (20/12/2018).

“Saya merasa dilecehkan dengan sikap mereka yang seperti itu.” Kata Sekjen GUIB M Yunus, Kamis (20/12/2018).

Ia pun memberi ultimatum 7 hari kepada Pemerintah Cina agar diskriminasi terharap Uighur dihentikan.

“Bila itu tetap terjadi akan kami lakukan aksi yang lebih besar dan akan menyegel serta mengusir WNA RRC yang ada di Jawa Timur,” pungkasnya.

Seluruh Ormas Islam yang tergabung dalam GUIB JATIM siap melakukan aksi yang jauh lebih besar bila ini tidak ada itikad baik dari Pemerintahan Cina terhadap saudara muslim Uighur.