Penulis: Mazaya

Bawaslu Boyolali Diminta Usut Video Dugaan Anggota KPPS Coblos Surat Suara

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

BOYOLALI (Jurnalislam.com)- Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) dan sejumlah elemen masyarakat Soloraya mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, jalan Garuda no 1, Banaran, Boyolali, sabtu, (20/4/2019).

 

Mereka meminta Bawaslu Boyolali untuk mengusut video viral dugaan anggota kpps yang mencoblosi surat suara.

 

“Kita silaturahmi ke Bawaslu Boyolali, sebab sebelumnya beredar viral video seorang Laki laki mencoblosi surat suara,” kata Humas LUIS Endro Sudarsono dalam pesan siar yang diterima jurniscom, ahad, (21/4/2019)

 

Menurutnya Endro, kejadian tersebut diduga berada di TPS 8 Dusun Winong Boyolali Desa Karangjati Kecamatan Wonosegoro dan dilakukan anggota KPPS berinisial KH.

 

“Dari TARC meminta Bawaslu Boyolali untuk memproses anggota KPPS di TPS 8 Dusun Winong Desa Karangjati Kecamatan Wonosegoro Boyolali dengan menerapkan UU Pidana Pemilu,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Endro mengatakan bahwa kedepan akan ada klarifikasi dari pihak Bawaslu terkait kasus tersebut.

 

“Rencananya senin ada klarifikasi anggota KPPS,” tandasnya.

 

Sebelumnya, beredar viral video seseorang yang diduga anggota KPPS yang mencobloskan surat suara milik orang lain di bilik suara TPS. Hal itu pun membuat tanggapan dan respon beragam dari penguna medsos terutama whatshaap.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Elite Politik Kedepankan Persatuan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan pernyataan sikap bersama untuk pemilu damai dan berkeadaban.

Salah satu sikap mereka ialah meminta para elite politik untuk menjaga sikap serta tidak melontarkan pernyataan yang bersifat provokatif.

“Elite diharap tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif dan bisa membelah sesama warga masyarakat,” kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto membacakan sikap tersebut di gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (21/4/19).

 

Tak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta semua pihak, khususnya pasangan capres-cawapres, partai politik, caleg, maupun tim kampanye dan tim pemenangan untuk mengedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa.

 

Koalisi Masyarakat Sipil menganggap pemungutan suara pada 17 April kemarin telah menunjukkan babak baru bagi perjalanan berdemokrasi di Indonesia. Apalagi, antusiasme pemilih sangat luar biasa.

 

Untuk itu, sudah sewajarnya para elite memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Termasuk juga penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan seluruh elemen bangsa yang  menjadi bagian dari kerja besar Pemilu serentak 2019.

 

“Kedepankan perilaku yang proporsional dan berbasiskan komitmen untuk berdemokrasi secara konstitusional sesuai dengan aturan hukum yang ada,” ungkapnya.

 

Koalisi tersebut terdiri dari Ketua PP Muhammadiyah Sunanto, Direktur Perludem Titi Anggraini, aktivis Feri Amsari, Direktur Exposit Strategic Arif Susanto, aktivis Hadar Nafis Gumay, akivis Jeirry Sumampow, Direktur Parasyndicate Ari Nurcahyo, aktivis Chalid Muhammad, peneliti Formappi Lucius Karus, Kode Inisiatif Veri Junaidi, Pegiat Pemilu Wahidah Suaib, dan Direktur LIMA Ray Rangkuti.

Mantan Komisioner KPU ke Bawaslu: Kode Etik Mana yang Dilanggar Jurdil2019?

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus membuktikan kode etik mana yang dilanggar oleh lembaga pemantau pemilu Jurdil2019. Sehingga, izinnya dicabut.

 

“Harus diperhatikan betul lembaga ini sebagai pemantau, kode etik mana yang mereka langgar. Sehingga mereka harus ditarik akreditasinya,” katanya di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (21/04/2019).

 

Meski begitu, Hadar memaklumi atas penarikan izin tersebut. Jika Jurdil2019 terdaftar sebagai pemantau pemilu, maka seharusnya tidak bekerja seperti lembaga survei, apalagi mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count.

Karena, lembaga Jurdil2019 tidak mendaftarkan diri ke KPU sebagai lembaga survei.

 

“Mungkin kelirunya adalah lembaga ini tidak mendaftarkan diri sebagai lembaga survei atau quick count kepada KPU. Jadi, tentu mereka tidak punya kewenangan atau otoritas atau juga mengungkapkan hasil kerjanya sebagai lembaga survei yang seharusnya mendaftarkan diri kepada KPU,” ungkapnya.

Kominfo Harus Mampu Jelaskan Alasan Blokir Situs Jurdil2019

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengingatkan Kominfo berhati-hati dalam melakukan pemblokiran situs jurdil2019.org.

 

Pemerintah, terlebih dahulu harus mengetahui undang-undang dan peraturan mana yang dilanggar oleh Jurdil 2019.

 

“Pemerintah harusnya mengetahui undang-undang dan peraturan mana yang dilanggar oleh Jurdil 2019, sehingga pantas untuk diblokir,” katanya dalam diskusi di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Minggu (21/04/19).

 

Hadar memahami bahwa sikap Kominfo tersebut berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu. Karena, Bawaslu sebelumnya telah mencabut izin dari lembaga pemantau pemilu Jurdil2019 tersebut.

 

Namun, Hadar mengingatkan, jangan sampai Kominfo tersandung oleh kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi.  Meskipun, pemblokiran portal tersebut adalah otoritas Kominfo.

 

“Jangan sampai juga kerjaan yang mereka yakini itu adalah benar, kemudian itu ditutupi karena kebebasan mereka (Jurdil2019) juga menyampaikan kerjanya,” imbuh Hadar.

 

“Karena, perlu dibuktikan juga bahwa hasil kerja mereka tidak benar. Kemudian, mereka berbohong, itu harus dibuktikan dulu sebelum portal mereka ditutup,” tandasnya.

‘Semua Pihak Setop Saling Klaim Kemenangan’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay meminta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu dan Pilpres 2019 diminta untuk berhenti saling klaim kemenangan.

Sebab, hal itu berpotensi membuat ketegangan antar pendukung.

“Semua pihak berhentilah menyatakan (klaim) bahwa kami adalah pemenangnya. Mari kita hormati penerapan peraturan perundang-undangan,” katanya di gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Ahad, (21/04/2019).

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) ini menyerukan, seharusnya kedua pasang calon mengedukasi pendukungnya agar tidak terjadi perpecahan.

Apalagi, saat ini proses penghitungan suara masih berjalan. “Mari kita tunggu hasil finalnya,” imbau Hadar.

Menurut Hadar, yang  bertanggung jawab untuk menenangkan para pendukungnya ialah para Palson. Sebab, bila situasi tegang semakin meningkat, akhirnya kedamaian di Tanah Air akan berantakan.

“Ini pekerjaan lima tahun sekali kok, kalau enggak berhasil nanti lima tahun lagi. Jangan kita semua habis-habisan untuk satu pemilu ini,” tandasnya.

Desainer Muda Ramaikan Islamic Fashion Festival 2019 di Aceh

Redaktur: Mazaya

BANDA ACEH (Jurnalislam.com) — Para fashion designer muda dari 20 sekolah serta 5 perguruan tinggi di Aceh ikut meramaikan Islamic Fashion Festival 2019 di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh.

Kegiatan yang berlangsung pada 19-21 April ini direncanakan dihadiri langsung oleh artis Zaskia Sungkar.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Ramadhani mengatakan Islamic Fashion Festival (IFF) 2019 bertujuan untuk memperkenalkan ragam karya desainer dan produsen busana di Aceh melalui wadah kreativitas berbentuk fashion show.

Selain itu, IFF bermanfaat untuk memperluas jaringan pemasaran para desainer dengan mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung.

“Penyelenggaraan IFF juga meningkatkan sense fashion masyarakat Aceh. Kami juga ingin memperlihatkan ke berbagai pihak bahwa Aceh mampu menjadi kota fesyen, baik secara nasional maupun internasional,” paparnya di Banda Aceh, Jumat (19/4/2019).

Wisata Halal

IFF 2019 menjadi salah satu atraksi wisata halal tahun ini dengan tema Street Fashion. Di area kegiatan IFF, terdapat 34 stan dari berbagai lembaga dan pelaku usaha busana di Aceh.

Setiap malam selama penyelenggaraan, akan tampil para desainer muda dan model yang menjadi finalis di ajang ini.

Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menuturkan IFF harus mengacu pada nilai moral yang terdapat dalam Islam.

Meski Islam mengatur etika dan estetika, tapi kreativitas dalam mengembangkan busana yang Islami bukanlah hal yang baku. Hal itu terlihat dari berkembangnya tren busana Islami dunia.

“Karena itu, Aceh sebagai salah satu daerah yang mayoritas Islam seharusnya tidak boleh ketinggalan dalam mengembangkan model busana Islami sendiri.

Naiknya permintaan pakaian Muslim belakangan ini harusnya menjadi peluang bagi perancang busana lokal untuk mengembangkan karya-karya baru islamic fashion yang sesuai dengan karakter Aceh,” terangnya, saat membuka IFF 2019.

Nova melanjutkan Pemerintah Aceh mendukung dan siap mempromosikan IFF 2019. Ajang ini dinilai bisa menjadi wadah berbagi sekaligus base practice bagi pegiat fesyen daerah.

Dia berharap inovasi busana Islami yang berkembang dari perancang lokal bisa menampilkan karakter lokal.

“Untuk itu, kami mengimbau para penggemar busana di Aceh agar memanfaatkan kesempatan ini guna melihat tren busana ke depan,” tambah Nova.

sumber: bisnis.com

 

 

BPN Resmi Laporkan Ribuan Dugaan Kasus Kecurangan Pemilu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, resmi melaporkan daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pada Sabtu (20/4).

Direktur Media Informasi BPN 02 Hashim Djojohadikusomo mengatakan, tiga hari setelah pencoblosan pungkas pada Rabu (17/4), tim pemenangan Prabowo-Sandiaga menemukan sedikitnya 1.200 dugaan kecurangan.

“Ini (1.200 dugaan kecurangan) yang kami laporkan kepada Bawaslu,” kata Hashim di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (20/4).

Kata dia, laporan kepada Bawaslu tersebut, pun sudah BPN sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Juga kami laporkan kepada pihak-pihak lain yang menangani tentang indikasi kecurangan ini,” sambung dia.

Hashim menerangkan, dari ribuan indikasasi kecurangan tersebut, tentu merugikan pasangan Prabowo-Sandiaga.

BPN menginventarisir sejumlah dugaan kecurangan yang masif dari tingkat paling bawah. Ia mencontohkan di tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan berlangsung.

BPN menemukan adanya aktivitas pengamanan kotak suara yang merugikan Prabowo-Sandi.

“Tim kami menemukan ada kertas suara yang digotong ke tempat yang tidak representatif,” ujar Hashim.

Dugaan kecurangan tersebut, kata dia berlanjut masif sampai saat penghitungan suara dilakukan.

Ia mencontohkan dugaan kecurangan yang terjadi di Bangkalan. Di salah satu TPS wilayah pemilihan Madura tersebut, terangkum hasil pemungutan suara yang memenangkan Jokowi-Maruf di angka perolehan suara sebesar 80 persen.

sumber: republika.co.id

 

 

Jokowi Kirim Luhut Sebagai Utusan untuk Bertemu Prabowo

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan sudah mengirimkan utusan khusus untuk bertemu rival politiknya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

“Sudah, sudah,” kata Joko Widodo (Jokowi) saat dikonfirmasi oleh wartawan terkait rencananya mengirimkan utusan untuk bertemu Prabowo Subianto.

Jokowi menyatakan hal itu ketika ia berkunjung ke pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/4), untuk bertemu Ketua Umum TKN Erick Tohir dan tokoh pertelevisian Wishnutama.

Namun, Jokowi tampak tidak ingin menanggapi hal itu dengan lebih detail dan justru mempersilakan wartawan untuk menanyakannya kepada kubu Prabowo Subianto.

“Tanyakan langsung ke Pak Prabowo,” ucap Jokowi, sambil tersenyum simpul.

Sementara itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan menerima Luhut Binsar Panjaitan sebagai utusan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo pada Ahad (20/4).

“Luhut Panjaitan akan bertemu Prabowo, saya dengar besok (Ahad, 21/4),” kata Hashim di Media Center Prabowo-Sandi.

Dia mengatakan pertemuan keduanya akan berlangsung di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Ahad (21/4).

Namun, Hashim enggan menjelaskan secara rinci isi pertemuan keduanya dan meminta awak media menanyakan kepada Luhut.

“Tanya kepada Pak Luhut, saya tidak tahu isi pertemuan itu apa saja,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

 

 

Dear Moms, Jangan Biarkan Anakmu Terlalu Lama Main HP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Sudah banyak penelitian menyebutkan ponsel tidak baik bagi anak-anak.

Dua jam atau lebih menatap layar ponsel dapat menyebabkan masalah perilaku, terutama anak-anak.

Berdasarkan laporan awal tahun ini, waktu menatap layar anak di bawah usia dua tahun meningkat lebih dari dua kali lipat selama kurun waktu 17 tahun.

Peningkatan rata-rata dari 1,32 jam menjadi 3,05 jam. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak mungkin menghabiskan waktu lebih dari tiga jam sehari di depan layar ponsel, tablet, dan televisi yang dapat memengaruhi rentang perhatian mereka.

Para peneliti University of Alberta di Kanada menerbitkan studi dalam jurnal ilmiah PLOS One. Penelitian untuk menyelidiki dampak waktu layar tersebut terhadap perilaku anak-anak.

Dengan menggunakan data dari studi Pengembangan Bayi Sehat Bayi Kanada (Canada Healthy Infant Longitudinal Development, CHILD), para ilmuwan menilai informasi yang dikumpulkan dari hampir 2.500 anak berusia lima tahun dan keluarga mereka.

Para orang tua yang terlibat dalam penelitian ini melaporkan jumlah waktu yang dihabiskan anak-anak mereka di depan layar setiap hari.

Menurut temuan penelitian, anak-anak menghabiskan sekitar 1,5 jam di depan layar ketika mereka berusia tiga tahun.

Menurut Canadian Pediatric Society, jumlah waktu harian yang direkomendasikan untuk anak berusia tiga tahun di Kanada menghabiskan di depan layar adalah satu jam.

Pada saat mereka mencapai usia lima tahun, anak-anak menghabiskan rata-rata 1,4 jam di depan layar setiap hari. Lebih dari satu dari 10 (13 persen) anak berusia lima tahun melampaui waktu layar yang direkomendasikan, yaitu dua jam.

Pola Perilaku

Para peneliti juga menyelidiki pola perilaku anak-anak yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Orang tua anak-anak mengisi Daftar Periksa Perilaku Anak. Daftar ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah emosi dan perilaku pada anak-anak dan remaja.

Menurut para peneliti, anak-anak yang terpapar lebih banyak waktu layar di usia tiga dan lima tahun berisiko lebih besar mengalami masalah perilaku dan perhatian dibandingkan mereka yang menghabiskan lebih sedikit waktu di depan layar setiap hari.

“Asosiasi ini lebih besar daripada faktor risiko lain yang kami nilai, termasuk tidur, stres orangtua, dan faktor sosial ekonomi,” ujar penulis pertama studi tersebut dan rekan postdoctoral di Departemen Pediatri di Universitas Alberta, Tamhpreet Tamana, dikutip Independent.

Tamana mengatakan, mendorong anak-anak untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang terorganisir dapat mengurangi risiko mereka mengembangkan masalah perilaku atau perhatian.

Selain itu, para peneliti juga akan mengembangkan pengetahuan apakah jenis konten yang diakses memiliki efek perilaku berbeda pada anak.

“Saya pikir sebagai pengganti waktu layar, akan bermanfaat bagi orang tua untuk meningkatkan peluang untuk kegiatan terstruktur lainnya,” kata Tamana.

Menurut profesor asosiasi pediatri dan universitas, Piush Mandhane, waktu pemutaran film memiliki dampak signifikan pada anak-anak berusia lima tahun. Mandhane menambahkan, bisa dikatakan jumlah waktu layar yang optimal untuk anak-anak di usia prasekolah, menurut penelitian mereka, adalah antara nol dan 30 menit sehari.

“Pedoman Kanada saat ini menyerukan tidak lebih dari dua jam waktu layar sehari pada usia itu. Tetapi penelitian kami menunjukkan bahwa lebih sedikit waktu layar bahkan lebih baik,” kata Piush.

sumber: republika.co.id

Tagar #KPUJanganCurang Masih Jadi Trending Topik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Publik makin serius menyikapi hasil penghitungan suara Pemilu 2019, terlebih pasca terjadinya salah input data di situs Real Count milik KPU RI. Hal itu tampak dari #KpuJanganCurang yang hingga kini masih trending di Twitter Indonesia.

Meski Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) telah mengakui adanya human error dalam proses penginputan data tersebut, namun hal itu tak tak membuat masyarakat serta merta percaya begitu saja. Justru sebaliknya, masyarakat kian ketat mengawasi kinerja lembaga penyelenggara pemilu itu.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Ilham Saputra meminta masyarakat agar tidak memviralkan dan menjadikan kesalahan itu sebuah candaan. Selain itu, masyarakat diminta melaporkan jika menemukan kesalahan dalam data entri kepada KPU RI.

“Tidak dengan cara kemudian memviralkan dan menganggap buat meme-meme KPU curang, tidak ada sama sekali seperti itu, jadi sekali lagi ini human error dan sudah diperbaiki,” kata Ilham di kantornya, Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan sejumlah video yang memperlihatkan perbedaan data entri situs KPU RI dengan data pleno C1 di sejumlah TPS. Kesalahan input yang viral salah satunya ada di Bidara Cina, Jakarta Timur. Hingga kini, Sabtu (20/4/2019) pukul 14.30 WIB, TIMES Indonesia melihat #KpuJanganCurang masih bertengger di posisi teratas trending Twitter Indonesia

 sumber: viva.co.id