Rusuh 22 Mei, Forum Advokat Muda Sebut Wiranto Paling Bertanggung Jawab

SOLO (Jurnalislam.com)- Forum Advokat Muda Solo (FAMS) meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas meninggalnya 8 orang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Mereka diminta bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan pembubaran massa aksi tolak kecurangan pemilu 2019 oleh aparat kepolisian di depan Bawaslu RI 21-22 Mei.

 

“Menuntut negara untuk bertanggung jawab penuh atas tragedi kemanusiaan ini dan meminta segera dilakukan penyelidikan,” kata ketua FAMS Ibnu Sahidin dalam konferensi pers di Grand H.A.P Hotel, Solo, Kamis, (30 mei 2019)

 

“Terutama kepada Kapolri dan Menkopolhukam Wiranto sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penanganan para demonstran,” sambungnya.

 

Ibnu juga meminta aparat kepolisian untuk menangkap pelaku yang menyebabkan terjadinya insiden kerusuhan tersebut.

 

Dan jika pelakunya dari oknum aparat, katanya, pemerintah tetap harus menerapkan dengan seadil-adilnya.

 

“Menuntut kepada aparat penegak hukum agar memproses hukum dan menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan kemanusiaan yang terlibat dalam insiden ini,” katanya.

 

“Bahkan jika pelakunya adalah oknum aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara,” tandas Ibnu.

.

Komunitas Punk Bogor Bagikan Ratusan Porsi Iftar Gratis

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komunitas Punk Bogor memanfaatkan momen bulan suci Ramadan tahun ini dengan pelbagai kegiatan kebaikan.

Salah satunya, menjelang azan magrib membagi-bagikan sajian berbuka puasa (iftar) di Jalan Ir H Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Tepatnya dekat Mall Bogor Trade Mall (BTM).

Korlap pembagian takjil gratis, Gugun Noise mengatakan dirinya ga menyangka yang tadinya cuma bisa menyiapkan 100 kotak berisi lontong, risol, kurma, kue kamir dan air mineral. Dapat tambahan menjadi 300 kotak paket takjil.

“Saya sangat bersyukur yang awalnya cuma bisa nyiapin 100 kotak dari dana patungan teman-teman punk di Bogor, kemudian dapat tambahan dari donatur sehingga mampu sampai 300 kotak,” katanya kepada Jurnalislam.com, Kamis (30/05/2019).

Gugun mengungkapkan, kegiatan ini menjadi kebahagiaan tersendiri tak hanya untuk Komunitas Punk. Banyak pengemudi ojek yang merasa senang dengan adanya bagi-bagi iftar di jalanan.

Meski makanan yang disampaikan sekedar membatalkan puasa, senyum tulus dari pihak yang memberi dan menerima menjadi penenteram hati.

Punk Bogor tidak bekerja sendirian. Pihaknya berkolaborasi dengan komunitas lain yang anggotanya terbilang berkecukupan. Ada Madina, Yarsi, Punkajian Bekasi dan para donatur lainnya.

“Tiap anggota dari masing-masing komunitas ingin berbagi sama-sama. Mereka menyisihkan harta, tenaga, waktu, dan gagasan untuk menggiatkan sedekah di kala bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, komunitas Punk Bogor ingin menunjukkan kepada publik, anak-anak punk yang telah hijrah bisa menjadi baik.

Selama ini, kalangan punk kerap mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Dengan adanya aksi solidaritas semacam ini, lanjut Gugun, mereka ingin menghilangkan citra negatif.

Masyarakat pun, menurut dia, disarankan untuk tak cepat menghakimi anak-anak punk. Mereka sesungguhnya mesti dirangkul agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Untuk menularkan kebaikan atau mengajak berbuat baik, harus dengan cara merangkul dan mengajari, bukan menghakimi.

Mahasiswa Jember Kecam Tindakan Represif Aparat saat 22 Mei

JEMBER (Jurnalislam.com)–Ratusan mahasiswa Jember yang berasal dari organisasi mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Pelajar Islam Indonesia (PII), menggelar aksi demonstrasi di bundaran gedung DPRD Jember, (28/05/2019).

Aksi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aktifis Jember (PAJ) dilakukan sebagai bentuk protes dan mendesak pemerintah usut tuntas kasus represif aparat 22 Mei di Jakarta.

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster yang bertuliskan ‘Usut Tuntas Korban 22 Mei’, “Tolak represif aparat”, “Pemilu 2019 berdarah-darah” juga “Indonesia darurat demokrasi”.

Korlap aksi, Abdul Rohhim mengatakan, aksi damai ini sebagai respon terhadap kondisi bangsa pasca pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pada 17 April 2019 kemarin, yang mengabaikan nilai hukum dan kemanusian.

“Demo ini menyoroti kondisi bangsa pasca Pemilu serentak 2019. Iklim kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang tidak sehat. Maka, mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aktifis Jember (PAJ) sepakat untuk turun kejalan guna mendesak pemerintah agar bertindak sesuai amanat hukum,” katanya.

Dalam aksi tersebut, elemen mahasiswa menyayangkan tindakan represif aparat yang berakibat jatuhnya korban jiwa saat aksi 21-22 Mei lalu.

“kami mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas kerusuhan tersebut. Kami juga mendesak kepada pemerintah untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian petugas KPPS, serta memberi jaminan pendidikan kepada anak-anak korban,” lanjutnya.

Bahkan, elemen mahasiswa tersebut juga mengecam kebijakan Menkopolhukam dan Menkominfo yang menutup akses media sosial. Hal ini jelas mencederai azas demokrasi, serta bentuk pembungkaman terhadap kebebasan dan hak atas kebenaran informasi.

“Meskipun pemerintah berdalih untuk mengantisipasi penyebaran konten hoaks. Namun, pembatasan yang ada bertentangan dengan konstitusi dan mematikan mata pencaharian online shop yang memanfaatkan media sosial,” kata Ketua IMM Jember Andi Saputra di sela aksinya.

Di ujung orasinya, massa aksi menegaskan bahwa aksi yang dilakukan pihaknya tanpa ada afiliasi politik ke paslon presiden 01 ataupun 02.

“ini adalah Aksi murni untuk keprihatian atas tercederainya hukum Indonesia,” pungkasnya
(kontributor : pras)

Ormas Islam Bima Desak Polisi Hentikan TIndakan Represif terhadap Rakyat

BIMA (Jurnalislam.com)—Elemen ormas Islam Bima mendatangi kediaman dinas Kapolres Bima Kota AKBP Erwin Ardiansya untuk mengutuk keras tindakan represif aparat pada aksi 22 Mei 2019 di Jakarta.

Tampak hadir perwakilan ormas seperti Forum Ummat Islam Bima (FUI), Jama’ah Ansharu Syari’ah (JAS), Yayasan An-Naba, Yayasan Ta’awun, Wahda Islamiyah, Pemuda Pencinta Islam dan BEM Mahasiswa STIH Muhammadiyah,

Ketua Forum Umat Islam (FUI) Bima ustaz Asikin meminta Kapolres untuk menyampaikan aspirasi mereka hingga ke Kapolri.

“Kami mengutuk keras tindakan biadab penembakan yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka,” kata ustaz Asikin, Rabu (29/5/2019).

Ia juga mengutuk keras terhadap dugaan penyerangan terhadap masjid al akbar.

“Kepada Bapak Kapolri untuk hentikan tindakan represif terhadap rakyat,” pungkasnya.

reporter: abu salman

 

Innalillahi, Tokoh NU KH Tholchah Hasan Meninggal Dunia

Innalillahi wainna ilaihi rajiun…

MALANG (Jurnalislam.com)—Innalillahi  wainna ilaiihi rajiun. Berita duka datang dari Malang. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) pertama, Tokoh NU Jawa Timur, KH Tolchah Hasan dikabarkan meningga dunia.

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuqi Mustamar, Rabu (29/5) siang ini lansir NUonline mengabarkan

“Kira-kira setengah jam yang lalu. Kiai Tolchah meninggal di Rumah Sakit di Malang,” kata Kiai Marzuqi Mustamar melalui sambungan telepon, siang ini pukul 14.35 WIB.

Kiai Marzuqi Mustamar juga mengimbau warga NU untuk menjalankan shalat gaib bagi Kiai Tolchah dan agar bisa mendoakan almarhum Kiai Tolchah Hasan agar khusnul khatimah.

“Mugi-mugi khusnul khotimah. Nyuwun kanti sanget, pengurus NU lan warga NU kirim doa lan shalat ghoib kagem KH Tolhah Hasan, (Semoga khusnul khatimah. Mohon dengan sangat, penguru NU dan warga NU agar mengirim doa dan menjalankan shalat gaib untuk KH Tolchah Hasan,” kata Kiai Marzuqi.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Hardadi Arilangga, menantu Kiai Tolchah Hasan.

“Wafat tadi jam 14.10 WIB di Paviliun VIP A Wijaya Kusuma RS Saiful Anwar, Kota Malang,” kata Hardadi yang seorang dokter.

Almarhum rencananya akan dimakamkan di kompleks Pesantren Bungkuk Singosari, bakda shalat Tarawih malam ini.

Kiai Tolchah merupakan Menteri Agama (Menag) pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktif sejak muda di NU. Pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015, Kiai Tolchah juga salah satu kiai yang masuk dalam Ahlul Hali wal Aqdi.

Sumber: nu.or.id

 

Chep Hermawan Klarifikasi Hoaks soal Tudingan Ormas Garis Terlibat Kerusuhan

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (Garis) Chep Hermawan mempertanyakan pemberitaan hoaks yang menyebut organisasinya terlibat kerusuhan 21-22 Mei.

Menurut Chep, Organisasi Garis yang disebut Polisi bukanlah lembaganya, melainkan Garis Bekasi yang memiliki kepanjangan Gerakan Rijalul Islam.

“Garis kami adalah gerakan reformis Islam, lahir tahun 1998, Tiba-tiba peristiwa kemarin tanggal 22 ada lagi Garis -Gerakan Rijalul Islam- logonya kembang, didirikan ikhwan di Bekasi,” ujar Chep saat ditemui di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (28/05/2019) sore.

Chep menjelaskan, Garis miliknya berbeda dengan Garis Bekasi.

Meskipun sama-sama menggunakan nama Garis, namun Garis Bekasi tidak ada sangkut-pautnya dengan Garis kelahiran 1998.

“Beda dengan Garis Bekasi … Saya tidak pernah dikontak juga apa motivasi nya menyamakan diri gerakannya dengan Garis kita, siapa tokohnya dan yang membidaninya,” ujar Chep.

Selain motivasi pendiriannya yang diduga berbeda, Chep menyebut Garis di Bekasi hanya ada di Bekasi, sedangkan Garis miliknya memiliki cabang di beberapa daerah di Indonesia.

“Garis (1998) itu nasional, kantornya ada di Jakarta, jalan Gunung Sahari,” kata Chep.

“Cuma karena saya posisinya di Cianjur, dan perusahaan-perusahaan saya di Cianjur, saya selaku Ketua umum jadi komando dari Cianjur. Tapi sesungguhnya ini Nasional, di Medan, Aceh, Papua, NTB seluruh Indonesia ada,” tambah dia.

Chep juga menjelaskan bahwa Garis 1998 pernah turun ke Aceh untuk membantu korban tsunami bersama FPI.

Dia bersama Habib Rizieq Shihab saat itu membantu mengevakuasi korban tsunami.

Bantah Terkait ISIS

Chep bersama Garis-nya akhir-akhir ini juga dikaitkan dengan Islamic States Of Irak and Sham (ISIS).

Berdasarkan pemberitaan pada 2014, Chep pernah mendeklarasikan diri sebagai pimpinan ISIS di Indonesia.

Namun, saat ini, dia mengakui ISIS sudah tidak ada lagi sejak 3 tahun lalu.

“ISIS itu sudah gak ada dua tiga tahun lalu, ISIS itu ga ada, yang ada adalah daulah, ini sudah gak ada ISIS,” ujar dia.

Menurutnya, upaya menghubungkan Garis dengan ISIS adalah cara memperburuk citra dan nama baik Prabowo, sehingga muncul kesan Prabowo didukung kelompok teroris.

Dia mengakui Prabowo sempat berkunjung ke Cianjur dan menggunakan mobil Alphard miliknya yang berplat B 264 RIS.

 

“Pas Prabowo ke Cianjur. Dia naik mobil saya,” ujar Chep.

Berangkat untuk Misi Kemanusiaan

Terkait mobil ambulance bertulis Garis yang disita polisi karena membawa panah, molotov dan uang, Chep memastikan ambulance itu bukanlah dari Garis Cianjur, melainkan Garis Bekasi.

Sebab, kata Chep, dua ambulance yang diberangkatkan ke Jakarta dari Jawa Barat, semuanya kembali dengan selamat pada tanggal 23 Mei malam.

“Kalau aksi damai waktu itu, kami melihat dan memprediksi ini biasanya ada terjadi korban, karenanya itu dua mobil Ambulance nya dibawa ke Jakarta,” ujar Chep menjelaskan alasan keberangkatan mobil ambulans Garis ke Jakarta.

Dua ambulans itu, kata Chep, hanya membawa peralatan medis, dan tidak ada benda tajam yang bisa digunakan untuk kerusuhan.

Satu ambulance di antaranya disiagakan di jalan Cut Mutia, di bawah pengawasannya.

Satu ambulance lagi, sebut Chep, diamanahkan ke Muhammad Karim, supir Ustadz Umar Burhanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Attaqwa

Di dalam ambulans itu, berisi Ustadz Umar dan dua santri Attaqwa.

Ambulans itu, lanjut Chep, disiagakan di Masjid Sunda Kelapa untuk membantu korban di Petamburan.

“Dari sini kami berangkatkan, saya titipkan ambulans itu ke Karim. Amankan mobil ini jalankan mobil ini sesuai aturan-aturan untuk membantu korban,” titah Chep.

Ketika sampai di Jakarta, tim medis Garis, sebut Chep berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Mer-C.

“Ini gak ada hubungannya Garis dengan kericuhan kemarin, gak ada anak-anak Garis yang terlibat kecuali untuk kemanusiaan,” pungkas dia. [Muhammad Jundii/INA News Agency]

Din Ingatkan Pemerintah: Jangan Sampai Jadi Negara Kekerasan dengan Tampilkan Kekerasan Negara

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Prof Din Syamsuddin berharap, peristiwa kerusuhan pada 21-23 Mei lalu tak menjadikan Indonesia sebagai negara kekerasan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015 itu mengingatkan, perlu adanya klarifikasi atau tabayyun melalui tim pencari fakta.

Hal itu untuk mengungkap kebenaran seterang-terangnya.

“Belasan nyawa, termasuk berusia remaja, hilang sia-sia, dan ada yang belum diketahui nasibnya. Hal ini, tidak bisa tidak, adalah buah dari kekerasan yang mengenaskan, yang terjadi pada bulan suci Ramadhan,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/5).

Menurut dia, seyogianya rakyat dan aparat dapat melakukan imsak atau pengendalian diri. Apalagi, imsak itulah esensi ibadah di bulan Ramadhan.

“Namun nasi telah menjadi bubur. Kekerasan telah menciderai kesucian Ramadhan,” ujarnya.

Lebih parah lagi, lanjut Din, bila kekerasan fisik yang telah menimbulkan korban itu masih berlanjut pada kekerasan verbal.

Kekerasan jenis ini bisa dalam bentuk saling menyalahkan atau bahkan saling tuduh dengan klaim secara sepihak.

Baginya, kalau kekerasan verbal dibiarkan baik di media sosial maupun realitas nyata, inilah awal dari malapetaka kebangsaan.

Karena itu, negara harus hadir untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. “Jangan sampai negara abai, dan meluncur menjadi negara kekerasan dengan menampilkan kekerasan negara (state violence),” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat itu.

Adanya Tim Pencarian Fakta untuk mengusut kekisruhan 21-23 Mei itu bisa menjadi langkah ber-tabayyun.

Bila tidak dilakukan, maka tragedi Ramadhan tahun ini dinilainya akan menjadi lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia.

“Inilah saatnya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Kalau tidak, Allah Yang Maha Adil akan menegakkannya. Kalau tidak di dunia ini, maka pasti di akhirat nanti,” tegas Din Syamsuddin.

sumber: din syamsuddin

 

Pemerintah Berencana Naikkan Iuran BPJS Setelah Lebaran

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah lintas lembaga dan kementerian kini tengah mengkaji kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Asisten Deputi Jaminan Sosial (JKN) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Togap Simangunsong membenarkan, pemerintah akan menaikkan iuran JKN-KIS setelah digelarnya pemilihan umum (pemilu) April 2019 lalu.

“Janji wakil presiden Jusuf Kalla mengenai iuran yang dinaikkan setelah pemilu itu betul. Beberapa hari ini kami rapat membahas perhitungan (kenaikan iuran) di Kemenko PMK,” ujarnya saat ditemui wartawan, di Kemenko PMK, di Jakarta, Selasa (28/5) sore.

Apalagi, ia menyebut harusnya iuran dinaikkan dua tahun lalu. Jadi, ia menambahkan, besaran iuran JKN-KIS saat ini belum seperti hitungan aktuaria.

Kini, ia menyebut aktuaris menghitung besaran iuran dan memberikan opsi-opsi kemungkinan yang akan terjadi. Kendati demikian, ia menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan karena ini merupakan keputusan pimpinan.

“Aktuaris hanya menghitung dan menetapkan, kalau opsi ini dibuat maka kondisi keuangannya menjadi seperti ini. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban pasti,” ujarnya.

Selain mengkaji kenaikan iuran, pihaknya juga mempertimbangkan kemungkinan urun biaya.

Sebab, ia menyebut seringkali peserta JKN-KIS yang bisa melahirkan normal yang murah tetapi memilih operasi caesar yang menyedot biaya mahal. Kini, ia menyebut pemerintah tengah menghitung penyakit apa saja yang akan dikenakan iuran biaya.

“Kami masih menunggu (urun biaya),” katanya.

Ia meminta semua pihak menerapkan saran menteri keuangan Sri Mulyani di rapat dengar pendapat audit BPKP, Senin (27/5), supaya melakukan pengawasan pelaksanaan JKN-KIS. Hal ini bertujuan agar defisit tidak melebar.

Sebelumnya, Jusuf Kalla sempat menyinggung mempertimbangkan penyesuaian nilai premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang rencananya akan dilakukan setelah Pemilu 2019. Rencana ini terlontar usai melihat kondisi anggaran BPJS Kesehatan yang terus defisit.

Sumber: republika.co.id

 

Selalu Defisit, BPJS Ajukan Opsi Naikkan Iuran Masyarakat

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan ketika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak memberikan suntikan dana maka dua opsi yang memungkinkan untuk dilakukan.

Pilihan itu termasuk menaikkan iuran JKN-KIS sesuai hitungan aktuaria.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, di regulasi peraturan pemerintah (PP) 87 tahun 2013 disebutkan opsi untuk mengatasi dana jaminan sosial yang negatif ada tiga.

“Pertama menyesuaikan iuran, kedua menyesuaikan manfaat, dan ketiga memberikan suntikan dana,” katanya, Selasa (28/5).

Kalau menteri keuangan tidak memberi suntikan dana, dia melanjutkan, maka opsi yang diambil yaitu bisa memutuskan menaikkan iuran.

Ia menyebut pernyataan direktur utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di rapat dengar pendapat DPR komisi IX, Selasa (27/5) kemarin jelas menyebutkan meski semua peserta  JKN-KIS membayar iuran, BPJS Kesehatan tetap defisit.

“Karena iuran peserta saat ini belum sesuai dengan hitungan aktuaria,” katanya.

Tetapi, dia melanjutkan, keputusan menaikkan iuran adalah domain pemerintah termasuk Kemenkeu dan Kemenkes.

Sementara pilihan lainnya yaitu penyesuaian manfaat, dia melanjutkan, sebenarnya pernah dilakukan BPJS Kesehatan lewat Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes).

“Kami sudah melakukan itu (penyesuaian manfaat lewat Perdirjampelkes) tetapi banyak yang menentang kan?” ujarnya.

Selain melakukan opsi itu, ia menyebut BPJS Kesehatan akan melaksanakan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) supaya mengendalikan defisit.

Caranyadengan meningkatkan peserta dan meningkatkan kolektibilitas iuran peserta JKN-KIS mandiri.

“Harapannya bisa mengurangi defisit,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

BMH-Paragon Gelar Buka Puasa dan Berikan Kado Muallaf di Sentani dan Kerom Papua

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Laznas BMH dengan beragam pihak terus menjalin sinergi untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadhan.

Bersama Paragon, BMH menyantuni anak-anak yatim-dhuafa dan Muallaf di Sentani Papua melalui Program Buka Puasa Berkah dan Kado Berkah Muallaf.

 

Alhamdulillah, antusiasme Paragon menjadikan beberapa program kami di perbatasan dan pedalaman dapat berjalan dengan baik, terutama untuk Buka Puasa Berkah dan Kado Berkah Muallaf di Sentani, Papua. Mereka adalah orang-orang yang kala banjir bandang terjadi merupakan pihak yang banyak kehilangan yang memang tidak mampu,” terang Kepala BMH Perwakilan Papua, Syahriadi (27/5).

 

Acara yang berlangsung di Jalan Ipar Gunung Sentani Papua itu diikuti oleh 70 orang penerima manfaat. Dalam kegiatan penuh kebahagiaan tersebut, Dai Tangguh BMH, Ustadz Haeranzi, S.Pd.I memberikan penguatan perihal menjadikan Ramadhan sebagai momentum terbaik bertaqarrub kepada Allah.

 

“Ramadhan adalah kesempatan emas bagi siapapun umat Islam dengan segenap kemampuannya mendekat kepada Allah. Yang tidak punya harta, kencangkan ibadah, jaga lisan, perilaku, jangan sampai ada orang tersakiti. Yang diberi oleh Allah kelebihan harta, maka tidak cukup beribadah, ia harus pikirkan saudaranya yang membutuhkan. Alhamdulillah, inilah yang dilakukan donatur-donatur BMH juga Paragon. Mari doakan yang terbaik bagi mereka semua,” ungkapnya.

 

Berlangsungnya acara tersebut menajdi suatu momen spesial bagi para penerima manfaat.

 

“Kami sangat senang dan bersyukur, selama ini jarang ada buka bersama, apalagi dapat kado Ramadhan, kami ucapkan terimakasih,” ucap seorang penerima manfaat, Rasyid Kanabaraf.

 

Kegiatan serupa juga dilaksanakan untuk para muallaf di Desa Yuwanain Distrik Arso Kabupaten Kerom, Papua (27/5).

 

“Alhamdulillah kegiatan berjalan serentak, selain Sentani juga di Kerom, di Kerom sebanyak 25 orang kaum ibu muallaf kelahiran bumi Cendrawasih mendapatkan bingkisan Kado Berkah Ramadhan dari BMH dan Paragon,” tutup Syahriadi.