Penulis: Mazaya

Komnas HAM Minta Presiden Tinjau Kembali Kewenangan Koopssus

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, menilai draf peraturan presiden (perpres) dalam postur Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang kini menjadi Komando Operasi Khusus (Koopssus) melebihi kewenangan TNI.

Dia menilai draf tersebut melampaui batas negara sebagai negara hukum dan berpotensi untuk melanggar HAM.

“Salah satu yang paling terasa adalah ketidakjelasan skalanya di mana,” katanya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (08/08/2019).

Selain itu, dia juga mengkritisi masuknya kewenangan Koopssus ke semua ruang, mulai dari pencegahan, penangkapan, penindakan hingga pemulihan.

Menurut dia, itu akan menjadi tumpang tindih dengan lembaga yang sudah dibentuk.

“Dalam postur undang-undang kita, (kewenangan) pemulihan itu ada di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), itu sudah clear pencegahannya ada di sana. Penindakannya di kepolisian, nah perpres ini bertentangan dengan undang-undang,” ujarnya.

Maka dari itu, dia berharap Presiden Jokowi tidak serta-merta menandatangani perpres tersebut, tanpa mengevaluasi fungsi dan tugas di Koopssus.

Jika perpres tetap ditandangani, Choirul menilai demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran.

“Kalau polisi punya praperadilan mekanismenya ada, kalau tentara kecuali undang-undang pengadilan militernya kita ubah, tapi ini kan enggak. Ini yang tumpang tindih, anomali penegakan hukum di Indonesia,” ujarnya.

Angkatan Muda Muhammadiyah Akan Gelar Liga Hizbul Wathan Nasional 2019

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) siap menggelar Liga Hizbul Wathan (HW) Nasional 2019.

“Pelaksanaan ini adalah untuk menghidupkan kembali spirit nilai-nilai perjuangan yang sudah lama tidak dilakukan lagi oleh Muhammadiyah,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mewakili AMM dalam konferensi pers Launching Liga Hizbul Wathan I Tahun 2019/2020 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Kamis (9/8).

Dia menjelaskan, satu hal penting yang diharapkan adalah nilai-nilai Muhammadiyah mewarnai sepakbola. Sekaligus Muhammadiyah juga punya peran dalam kemajuan sepakbola nasional.

“Kick Off dilakukan awal bulan September. Kenapa dinamakan Liga HW Nasional ya karena PS HW ini adalah cikal bakal terbentuknya PSSI pada 1930 dengan perantara Ir. Soeratin, Abdul Hamid, dan lainnya,” pungkasnya.

Selain latar belakang sejarah, Sunanto tidak menampik ada keinginan besar agar Muhammadiyah suatu saat mampu memiliki klub profesional yang komponennya disaring dari bagian terbaik Liga HW. Untuk kepentingan yang lebih luas, pelaksanaan liga HW sekaligus mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional disamping sebagai penyambut Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo.

Sunanto melihat banyak kader-kader Muhammadiyah yang bakatnya tidak cukup tersalurkan sehingga Liga HW diharapkan juga menjadi tempat penyaringan bakat-bakat sepakbola dari Muhammadiyah.

“Ini adalah embrio awal untuk menghidupkan klub-klub HW di setiap daerah yang ada Muhammadiyahnya dan potensi besar mensyiarkan nilai-nilai Islam Muhammadiyah melalui sepakbola. Kenapa penting, harapannya memberi warna sendiri. Kami tidak hanya mempersiapkan pemain, tapi juga instrumen pelatih, wasit, dan pengamanan. Semuanya harus punya lisensi. Jika liga ini berjalan, saya kira semua instrumen Muhammadiyah dari KOKAM, maupun ortom atau majelisnya dapat terlibat semua,” imbuh Sunanto.

Pemindahan Ibu Kota Diminta Dikaji, Jangan Sampai Tambah Utang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali terkait rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya pemindahan ibu kota bukanlah ide sederhana.

“Pindah ibu kota juga memerlukan anggaran yang besar, setidaknya menurut perhitungan Bappenas memerlukan Rp 466 triliun,” kata Alhabsyi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/8).

Menurutnya angka tersebut sulit dicapai di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ia mencontohkan, BPJS mengalami defisit hingga Rp 28 triliun, bahkan APBN juga mengalami defisit Rp 127 triliun.

“Tentunya kita tidak ingin menambah lagi utang, karena angkanya saat ini telah mencapai Rp 4.034 triliun,” ujarnya.

Memang, kata ia, perpindahan ibu kota ada plus minusnya. Namun jangan sampai kebijakan tersebut dipikirkan dengan serampangan yang mengakibatkan lahirnya kebijakan setengah matang.  “Jadi harus dipikirkan secara matang,” ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Ia menuturkan pemerintah perlu lebih rasional memikirkan nasib rakyat yaitu dengan lebih fokus menangani persoalan kesejahteraan. Seperti halnya mengurangi pengangguran dan memberikan jaminan ketersediaan.

sumber: republika.co.id

Rektor UGM Minta Pemerintah Pertimbangkan Kembali Rencana Impor Rektor

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Rektor Univeristas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Rabu (7/8). Usai menemui Wapres, Panut menuturkan, kedatangannya untuk menyampaikan undangan kepada Wapres Jusuf Kalla untuk menghadiri Kongres Pancasila ke-11 di UGM pada 15 Agustus mendatang.

Selain itu, ia mengaku, persoalan impor rektor ini juga didiskusikan bersama Wapres Jusuf Kalla. Kepada wartawan di Istana Wapres, Panut meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kebijakan impor rektor dari luar negeri untuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurutnya, merekrut rektor asing tidak akan langsung otomatis meningkatkan ranking PTN dalam peringkat dunia.

Sebab, penilaian sebuah PTN untuk masuk pemeringkatan dunia ditentukan banyak faktor yang mencakup kemajuan kualitas pendidikan PTN itu sendiri. Namun, Panut tidak secara tegas menolak maupun menerima rencana perekrutan rektor asing tersebut.

“Kalau saya tidak menjawab setuju atau tidak, ya mari kita pikirkan masak-masak bahwa kualitas pendidikan kita cepat maju, daripada kemajuan itu dinilai dari pihak mana pun, ya posisinya bagus,” ujar Panut kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/8).

Panut menjelaskan, secara prinsip, ia memahami tujuan impor rektor asing tersebut bagian dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Bahwa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di tingkat dunia, juga perlu dengan memperbaiki semua lini pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, agar bisa menembus ranking di dunia, harus PTN di Indonesia harus memenuhi indikator-indikator penilaian dalam perankingan. Mulai dari banyaknya jumlah publikasi jurnal internasional, penelitian yang berkualitas dan juga peralatan yang mendukung penelitian berkualitas.

“Itu kan sangat jelas apa yang dinilai, skoring-nya itu item-item-nya apa saja, kita kan sudah tahu. Dan sekarang kita pun sudah melakukan di hal-hal semacam itu yang terkait dengan kualitas pendidikan kita,” ujar Panut.

sumber: republika.co.id

JK Akui Indonesia Terlambat Antisipasi Perkembangan Ekonomi Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan Indonesia terkadang terlambat membuat kebijakan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dunia.

Hal itu, antara lain, menyebabkan industri di dalam negeri tertinggal dengan sesama negara berkembang di Asia Tenggara.

“Kadang-kadang juga kita terlambat untuk antisipasi. Tentu diketahui, apabila barang China itu mahal di Amerika karena biaya masuk, tentu ada solusi dari negara seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam,” kata Wapres saat memberikan pidato kunci di acara Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu(7/8) malam.

Keterlambatan antisipasi tersebut, salah satunya terlihat dalam penentuan kebijakan pemerintah untuk menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara dan kawasan yang memiliki potensi pasar besar bagi produk Indonesia.

Akibatnya, ketika persoalan perang dagang antara Amerika dan China terjadi, Indonesia kesulitan untuk mengambil keuntungan, yakni dengan mengekspor barang yang selama ini dijual oleh China dengan harga lebih murah.

“Kita terlambat untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara seperti Amerika Serikat. Karena Vietnam lebih dahulu menerapkan atau memperpanjang GSP (Generalized System of Preferences) dengan Amerika, maka Vietnam yang mengambil manfaat sehingga ekspor Vietnam ke Amerika lebih besar daripada kita,” katanya.

Sebagai negara yang tidak terlalu berpengaruh dalam perekonomian dunia, kata JK, Indonesia bisa mencari solusi dari persoalan tersebut dengan mempertahankan kondisi ekonomi dalam negeri berjalan baik.

Perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara dan kawasan tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kondisi perekonomian.

Karena itu, Wapres berharap perundingan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dengan negara mitra dapat diselesaikan akhir 2019 sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

“Karena itu, salah satu jalan keluarnya ialah mempercepat semua perjanjian bilateral dan multilateral kita dengan negara yang punya pasar besar, seperti yang kita lakukan dengan Australia selesai dan akan efektif bulan depan,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Menko Damin Angkat Bicara Soal Jebloknya Kinerja BUMN

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak henti-hentinya digoncang masalah. Pemerintah pun buka suara terkait masalah pelik yang terjadi di Garuda, Pos Indonesia, Krakatau Steel, Bank Mandiri, Pertamina, hingga PLN baru-baru ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, masalah yang dihadapi sejumlah perusahaan pelat merah tersebut hanya merupakan musibah yang bisa dihindari dan tidak.

“Ya namanya bencana, ya tetap saja bencana,” kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/8).

Menurut dia, semua pihak harus menunggu terlebih dahulu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. Sehingga keputusan yang final bukan berdasarkan logika-logika ataupun asumsi semata.

Masalah pelik yang terjadi di perusahaan negara tersebut cukup pelik. Terakhir, PT PLN mengagetkan publik dengan masalah pemadaman listrik di separuh Pulau Jawa selama berjam-jam, akhir pekan lalu.

Penanggulangan pemadaman listrik di hari selanjutnya pun diwarnai dengan adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.

Sebelumnya juga diketahui, nasabah PT Bank Mandiri (Persero) mengeluhkan perubahan saldo di rekening tabungannya Juli kemarin.

Keluhan bahkan sempat meramaikan lini masa sejumlah media sosial dan bertahan menjadi trending topic Twitter selama dua hari berturut-turut.

Di Juli itu juga terdapat insiden kebocoran minyak milik Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, di perairan Karawang.

Kasus ini menyebabkan sejumlah aktivitas lingkungan, sosial, bisnis, dan pariwisata terganggu.

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia (Persero) juga mengagetkan publik dengan memoles laporan keuangannya dari rugi menjadi untung. Akibat itu, Garuda diwajibkan merevisi laporan keuangannya yang ternyata merugi pada Juli lalu.

Sumber: republika.co.id

Marak Perjudian, Konas Klaten Desak Kapolres Bertindak

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

KLATEN (Jurnalislam.com)- Marakanya praktik perjudian yang berada di wilayah Klaten membuat anggota Komunitas Nahi Mungkar Surakarta (KONAS ) Klaten mendatangi Polres Klaten Jl. Diponegoro No.27, Jetak Kidul, Karanganom rabu, (7/8/2019).

 

Kordinator KONAS Klaten ustaz Bony Azwar mengatakan praktik perjudian yang merajalela tersebut berada di beberapa titik 8 kecamatan diantaranya Trucuk, Ceper, Cawas, Kalikotes, Tulung, Wonosari, dan Juwiring.

 

“Yang intinya kita menyampaikan keresahan dari masyarakat, ormas, bahwa praktek perjudian di klaten yang sempat berhenti 1,5 tahun malah kini merajalela, terbukti dalam 2-3 bulan ini ada beberapa titik di 8 kecamatan,” katanya kepada Jurniscom.

 

“Semua itu buka dengan cara agak terang terangan, Karena mereka posisinya melayani pelanggan judinya itu ada yang di teras rumah, ada yang di pinggir jalan, ada yang di warung Hik dang sebagainya,” imbuhnya.

 

Menurut ustaz Bony, pelaku dan bandar perjudian tersebut banyak yang mantan narapidana yang pernah dipenjara dengan kasus yang serupa.

Harus Tegas

 

Untuk itu, pihaknya mendesak pihak aparat untuk bersikap tegas dan cepat dalam menangkap pelaku dan bandar judi tersebut agar praktik haram yang meresahkan warga tersebut dapat dihentikan.

 

“Maka kita minta ketegasannya Kapolres dengan jajarannya untuk menindak tegas para penjudi itu, kemudian juga mentarget operasi para bandar bandar judi yang pada periode Kapolres sebelumnya pernah masuk penjara dengan kasus yang sama,” paparnya.

 

“Kemudian kita minta dengan kapolres untuk menjerat para bandar itu dengan undang undang pencucian uang,” sambungnya.

 

Kapolres Klaten AKBP Arie Andhi menyambut baik laporan dari KONAS Klaten tersebut, ia berjanji akan segera memproses laporan dari elemen umat Islam dan masyarakat tersebut.

 

Pihaknya juga akan bekerjasama dengan elemen dan ormas Islam dalam memberantas penyakit masyarakat seperti Judi, Miras dan lain sebagainya.

JK: Jangan Permasalahkan Orang Ingin Menjalankan Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKART (Jurnalislam.com) — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masyarakat tidak perlu alergi terhadap kata syariah.

Jangan menganggap seolah-olah segala sesuatu yang berhubungan dengan syariah adalah berbahaya.

“Jangan kita merasa alergi kepada kata syariah. Syariah itu mudah sekali sebenarnya, shalat syariah, puasa syariah, bekerja syar’i, mengajar juga syariah, semua syariah. Jadi jangan merasa syari’i itu tiba-tiba bahaya, tidak begitu,” kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/8).

Syariah sebenarnya merupakan hukum agama Islam berdasarkan Alquran untuk mengatur kehidupan umat Muslim kepada Allah SWT.

Sehingga, lanjut JK, menjalankan hukum syariah bukanlah sesuatu yang harus dipersulit, sama halnya dengan menerapkan ideologi Pancasila.

“Itu suatu hal yang sangat simpel. Jadi kalau melakukan syariah dan Pancasila, apa salahnya? Jangan terlalu itu dianggap masalah kalau ada orang yang ingin menjalankan syariah itu,” jelasnya.

Dalam menjalankan kehidupan beragama Islam, selain syariah ada pula akidah dan muamalah yang harus dijalankan secara bersamaan sehingga kehidupan beragama umat Muslim dapat berjalan baik.

 

JFC Dinilai Tak Senonoh, Bupati Jember Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

JEMBER (Beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta maaf atas terjadinya penampilan seksi dan terbuka dalam acara Jember Fashion Carnaval yang digelar pada Minggu (4/8).

 

Permintaan maaf ini menjadi salah satu keputusan dalam pertemuan pembahasan kontroversi Jember Fashion Carnaval di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa sore(6/8).

 

“Tadi disepakati (manajemen) Jember Fashion Carnaval selaku pengelola sudah menyampaikan permohonan maaf sebagai pengelola. Saya dan Kiai Muqit sebagai bupati dan wakil bupati juga menyampaikan permohonan maaf. Apapun yang terjadi di Jember, walaupun event ini ada manajemennya, pemerintah daerah tidak masuk dalam detail content, namun yang terselenggara di Jember yang paling bertanggung jawab adalah saya selaku bupati,” kata Bupati Faida.

 

“Karena ada norma-norma yang kita tabrak, tanpa perlu menyalahkan siapapun, saya dan Kiai Muqit menganggap (kesalahan dalam) hubungan antar manusia selesai dengan meminta maaf. Hablum minannas. Hablum minallah, perlu satu pertobatan agar hal-hal salah yang kita lakukan mendapat ampunan dari Allah SWT, agar Jember ini menjadi kota yang dirahmati Allah SWT,” kata Faida.

 

Faida mengatakan, perlu ada regulasi yang memastikan dan mengatur sedemikian rupa agar kegiatan apapun pada masa mendatang tak menabrak norma-norma di Jember. “Sehingga tidak terjadi hal-hal yang kemarin diributkan,” jelasnya.

 

Beberapa poin regulasi itu antara lain apapun even di Jember agar mematuhi norma adat ketimuran dan tidak mempertontonkan sesuatu yang melanggar susila.

 

Regulasi itu berupa peraturan bupati. JFC memang tengah ramai dibicarakan di media sosial, karena tampilan tak senonoh peserta karnaval, terutama artis Cinta Laura yang menjadi bintang tamu, Minggu (4/8/2019).

 

JFC adalah karnaval fesyen di atas jalan raya sepanjang 3,6 kilometer dan diikuti 600 orang model yang berasal dari warga biasa.

sumber: kumparan.com

MUI dan Jember Fashion Carnival Mediasi, Hasilkan Usulan Pergub Tampilan Sesuai Norma

Redaktur: Mazaya

JEMBER (Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember dan pihak manajemen Jember Fashion carnival (JFC), serta elemen masyarakat Jember lain, menyepakati perlu diterbitkan regulasi yang mengatur tampilan dalam gelaran karnaval JFC, sebelum dipertontonkan kepada khalayak umum.

 

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan mediasi MUI dengan manajemen JFC di Pendapa Wahyawibawagraha, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa sore (6/8/2019).

 

Harapam dari pihak yang ikut kesepakatan, JFC dapat memberikan tontonan yang tidak mengurangi nilai-nilai kearifan. Terkait regulasi tersebut, juga akan diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati (perbup).

 

Ditemui usai pertemuan mediasi, Ketua MUI Jember Prof Abdul Halim Subahar menyampaikan, pertemuan mediasi memberikan hasil baik, karena dapat menjembatani keresahan yang timbul di tengah masyarakat.

 

“Karena JFC maupun bupati menyatakan permintaan maaf, hal-hal seperti itu tidak aka terjadi lagi di kemudian hari. Bahkan pihak JFC mengakui (polemik yang muncul) murni keteledoran JFC,” kata Gus Halim, panggilan akrabnya.

 

Ia menyampaikan, keteledoran terjadi sehingga menimbulkan polemik, karena konten (atau tampilan busana) yang ditampilkan (sebelum dipertontonkan), itu tidak dipresentasikan terlebih dahulu.

 

“Sekarang ini tidak! Biasanya (ditampilkan di hadapan) bupati, tokoh masyarakat, yang membahas tema dan defile yang akan tampil,” ungkapnya.

 

sumber: faktualnews