Penulis: Mazaya

Pesan Milad Muhammadiyah ke-107 : Jaga Spirit Memberi dan Menolong Sesama

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

GROBOGAN (jurnalislam.com)- Dalam rangka merefleksikan milad Muhammadiyah ke 107, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten Grobogan mengadakan pengajian akbar bertajuk “Peneguhan Keislaman dan Keindonesiaan Untuk Kabupaten Grobogan” di alun-alun kota Purwodadi, sabtu, (16/11/2019).

Acara ini menghadirkan pembicara Sekjen PP Muhammadiyah Dr. H. Abdul Mu’ti.

Ia menyampaikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah sesuatu hal yang tak terbeli.

“Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dilandasi spirit pancasila sila ke-3 yaitu persatuan Indonesia. Dengan merawat persatuan dan kesatuan dan didukung dengan spirit memberi dan menolong sesama maka pasti akan terwujud negara yang adil dan makmur,” katanya.

“Bahwa dalam rangka membantu pemerintah dalam segala aspek tidak perlu dipertanyakan lagi karena Muhammadiyah memiliki semboyan sedikit bicara banyak bekerja,” imbuhnya.

Ia juga berharap Muhammadiyah Groboka akan terus mempunyai spirit memberi dan ilmu maliah amal ilmiah yang menjadi dasar setiap warga Muhammadiyah mengabdi untuk bangsa dan kemanusiaan universal.

“Semoga muhammadiyah kabupaten grobogan kedepannya semakin maju, semakin berkembang dan senantiasa memiliki spirit beramal dan memberi sehingga mampu memajukan Grobogan,” pungkasnya.

Ribuan Warga Grobogan Hadiri Refleksi Milad 107 Tahun Muhammadiyah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

GROBOGAN (Jurnalislam.com)- Dalam rangka merefleksikan milad Muhammadiyah ke 107, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Grobogan mengadakan pengajian akbar bertajuk “Peneguhan Keislaman dan Keindonesiaan Untuk Kabupaten Grobogan” di alun-alun kota Purwodadi, sabtu, (16/11/2019).

Pengajian akbar tersebut dihadiri oleh kurang lebih 7000 anggota Muhammadiyah baik murid,guru, staff dan karyawan serta seluruh warga Muhammadiyah se-Grobokan.

Selain anggota Muhammadiyah, Bupati kabupaten Grobogan Sri Sumarni, ketua PDM Jawa Tengah Drs. H. Musman Tholib, pimpinan partai politik, Setda Grobogan dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah se kabupaten Grobogan turut hadir untuk mengikuti pengajian akbar yang diisi oleh Sekretaris PP muhammadiyah Dr. H. Abdul Mu’ti tersebut.

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan Ir. Jati Purnomo mengatakan dalam sambutannya, bahwa sebanyak kurang lebih 5000 siswa di Grobogan yang dididik di sekolah Muhammadiyah kabupaten Grobogan.

“Dengan tingkat pendidikan yang terjamin dan tertempuh sehingga kecerdasan tinggi maka diharapkan angka pengangguran dikabupaten grobogan bisa turun. sehinga secara tidak langsung dengan Muhammadiyah senantiasa memadukan antara iman dan amal dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah,” katanya.

“Maka secara tidak langsung muhammadiyah ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” imbuhnya.

LBH Muhammadiyah Jateng Gelar Madrasah Kader Advokat

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menggelar madrasah kader advokat dan para legal LBH Muhammadiyah Angkatan 1/2019 di Hotel Grand Bintang, Tawangmangu, Jumat- Sabtu (15-16/11/2019).

 

Direktur LBH PWM Jateng Taufiq Nugroho menyebut kegiatan madrasah kader advokat tersebut dilatarbelangi kegelisahannya akan banyaknya persoalan hukum yang menimpa kader maupun amal usaha Muhammadiyah.

 

“Jadi kegiatan ini dilatar belakangi kegelisahan kami atas semakin banyaknya persoalan hukum yg di alami oleh Kader, Pimpinan maupun Amal Usaha Muhammadiyah,” katanya kepada jurnalislam.com sabtu, (16/11/2019).

 

Menurut Taufiq, saat ini semua lini kehidupan di Indonesia berdampak hukum. Dan mayoritas masyarakat saat ini sudah melek hukum.

 

“Dulu dokter seperti malaikat, sangat di hormati dan nyaris tidak punya salah. Tapi sekarang, tukang becak berobat ke dokter, pulang terasa gatal gatal saja, bisa lapor polisi dg ancaman dugaan mal praktek. Sehingga perlu sekali lembaga yg fokus memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa saat ini menurut keadilan masih merupakan barang mahal bagi masyarakat. Hanya segelintir orang yang memiliki akses dan materi berlebih yang bisa mendapatkan keadilan.

 

“Banyak masyarakat kecil yg kemudian terpaksa ikhlas dan Narimo saja ketika di dzalimi orang, karena tak terbayang betapa mahalnya ketika harus membayar biaya pengacara,” paparnya.

 

Disisi lain rasio jumlah Lawyer atau advokat dengan jumlah penduduk di Indonesia masih sangat jauh dari ideal. Sehingga perlu diperbanyak advokat advokat publik yang mau memberikan advokasi tanpa mengharapkan pamrih atau motif ekonomi semata,” imbuhnya.

 

Kedepan, taufik berharap dengan adanya kegiatan tersebut “Dalam satu bulan kedepan semua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah sudah terbentuk LBH Muhammadiyah di daerah masing masing,” pungkasnya.

 

Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, panitia menghadirkan sebagai pemateri Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan ketua PP Muhammadiyah bidang hukum dan HAM Busyro Muqoddas.

 

Eks Ketua KPK: Perilaku Politik Elit Jauhkan dari Nilai Pancasila

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus diperlukan selama elit politik menciderai demokrasi di Indonesia dengan praktik money politik kepada rakyat.

“Kalau masa depan secara idealitistik dia semakin diperlukan KPK itu, ketika korupsi di Indonesia dalam pengertian yang luas, kalau dianalisis korupsi itu berpusat dari praktek demokrasi yang transaksional,” katanya kepada Jurnalislam.com di Grand Hotel Tawangmangu, sabtu, (16/11/2019).

“Demokrasi yang diciderai dengan money politik, dengan sogok kepada rakyat sehingga rakyat dilatih dibiasakan oleh calon calon itu dan timnya untuk memilih orang yang duitnya besar, bukan memilih calon yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jujur yang dari rakyat, yang cerdas dan yang tegas,” imbuhnya.

Menurut Busyro, perilaku buruk dari elit politik tersebut akan membuat negara Indonesia semakin jauh dari nilai nilai UUD 1945 dan Pancasila.

“Nah atas dasar itu maka korupsi yang bersumber dari demokrasi yang traksaksional itu akan semakin melahirkan struktur dan praktek kekuasaan dari pusat sampai dengan daerah yang semakin menjahui nilai nilai kebangsaan,” ungkapnya.

“Ruh kebangsaan hancur karena praktik praktik korupsi itu. Nah disitu sebenarnya kpk itu semakin dirasakan kehadirannya, kedepan,” pungkasnya.

Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Hentikan Narasi Tunggal Radikalisme

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.

Salah satu alasannya karena tidak jelasnya maksud dari radikalisme itu sendiri.

Karenanya, ia meminta pemerintah untuk mengundang pihak terkait untuk melakukan evaluasi terkait persoalan radikalisme.

“Nah sebaliknya konsep radikalisme yang sekarang semakin tidak jelas itu pemerintah stop dulu, evaluasi semua kalangan kemudian diundang, duduk bersama, apakah akan tetap mengunakan istilah radikalisme itu,” kata Busyro kepada Jurnalislam.com dalam acara madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.

Ia meminta definisi radikalisme itu sendiri harus diperjelas, khususnya hal ini kini menjadi narasi tunggal pemerintah.

“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” pungkasnya.

Busyro: Problem Bangsa Ini Bukan Radikalisme

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

TAWANGMANGU (Jurnalislam.com)- Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menegaskan problem utama bangsa Indonesia bukanlah radikalisme.

Hal itu dikatakannya usai memberikan materi di kegiatan madrasah kader advokat dan para Legal LBH Muhammadiyah angkatan 1/2019 di Grand Hotel, Tawangmangu, Sabtu, (16/11/2019) siang.

“Apapun definisi radikal itu yang itu perlu dipertajam dan diperjelas, tapi problem bangsa ini bukanlah radikalisme sebagaimana yang menurut narasi tunggal dari pemerintah,” katanya kepada Jurnalislam.com.

“Tapi yang diperlukan itu adalah moderasi, moderasi didalam terutama pengamalan agama, tidak hanya umat islam, tapi juga umat beragama yang lain,” imbuhnya.

Menurut mantan ketua KPK periode tahun 2010 tersebut dalam konsep moderasi itu, intinya, katanya, agama ini tidak menonjol aspek keyakinannya saja.

“Tapi juga diimbangi dengan bidang bidang lain bagaimana agama itu bisa mencerahkan kehidupan bersama antar umat antar etnis, antar golongan, kalau ini bisa ditemukan konsep moderasinya maka fanatisme itu bukan fanatisme sosial tapi fanatisme agama, itu penting,” paparnya.

 

Soal Salam Semua Agama, Wamenag Minta Serahkan Pada Ulama

Redaktur: Mazaya

JOMBANG(Jurnalislam.com)–Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi meminta semua pihak tidak memperdebatkan surat dari MUI Jatim yang mengimbau para pejabat agar tidak mengucapkan salam semua agama.

Karena saat ini masalah salam lintas agama itu sedang diteliti oleh Komisi Fatwa MUI pusat.

Hal itu dikatakan Zainut Tauhid usai mewakili Menteri Agama dalam acara silaturahmi dengan para alim ulama Jatim di gedung KHM Yusuf Hasyim, Pesantren Tebuireng, Jombang. Zainut menilai imbauan MUI Jatim agar para pejabat tidak mengucapkan salam antar agama saat berpidato, sebagai masalah perbedaan pendapat (Furu’iyah).

“Saya kira kita semuanya harus memahami konteks masalahnya. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan, tidak perlu kita mempermasalahkan ya,” kata Zainut Tauhid kepada wartawan di lokasi acara, Selasa (12/11/2019).

Saat ini, lanjut Zainut Tauhid, Kementerian Agama menyerahkan persoalan salam lintas agama kepada para ulama.

Dia berharap para ulama melakukan kajian, penelitian dan berdiskusi untuk merumuskan sebuah kesepahaman yang bisa dijadikan pedoman bagi semua pihak. Dengan begitu, tidak akan lagi terjadi perdebatan di masyarakat.

“Jadi, MUI Jawa Timur itu bentuknya bukan fatwa ya, itu imbauan saja. MUI pusat sendiri juga sedang melakukan penelitian, Komisi Fatwa masih mendalami persoalan itu. Jadi, belum ada keputusan,” terangnya.

Sumber: detik.com

Erick Thohir Dinilai Blunder Kalau Ngotot Pilih Ahok Pimpin BUMN

Redaktur: Mazaya

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi berpendapat, sebaiknya Erick tak menempatkan Ahok di BUMN strategis seperti PLN, Pertamina, atau bahkan Inalum yang akan mengelola Freeport.

Pasalnya, kekayaan alam yang dikelola badan-badan usaha milik negara itu bernilai triliunan rupiah.

“Bagaimanapun juga Ahok itu kan politikus, saya khawatir kalau di BUMN energi akan menimbulkan conflict of interest. Yang bukan politisi saja juga begitu,” katanya, Jumat (15/11).

“Kemudian, rekam jejak Ahok di bidang energi itu kan tidak ada sama sekali,” lanjut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.

Fahmy menegaskan, dibutuhkan figur yang memiliki kapabilitas, kemampuan, dan pengetahuan tentang energi untuk mengelola sebuah BUMN energi.

Daripada di sektor energi, lanjutnya, lebih baik Ahok ditempatkan di BUMN lain.

“Kalau nanti dipaksakan Ahok di tempat tadi, maka menurut saya itu keputusan yang blunder, yang berisiko,” tuturnya.

Sumber: jawapos.com

Kompetensi Kalau Ahok Pimpin BUMN Dipertanyakan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kabar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) bakal menjadi salah satu pucuk pimpinan di perusahaan pelat merah kian santer terdengar.

Menimbang kans Ahok memimpin salah satu BUMN tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mewanti-wanti.

“Kalau bicara PLN dan Pertamina, keduanya ini perusahaan yang kompleks, besar, urusan politiknya tinggi,” kata Fabby, Jumat (15/11).

Ahok memang pernah mengenyam pendidikan strata satu di jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti, hingga menyandang gelar insinyur. Namun, menurut Fabby, itu saja tidak cukup.

Sebagai perusahaan energi terintegrasi dari hulu dan hilir, Pertamina dituntut untuk terus berkembang tak hanya di tingkat nasional tetapi juga menjadi pemain global.

Maka dari itu, Fabby mengingatkan pemerintah cermat memilih orang yang akan ditempatkan pada jajaran direksi, agar BUMN migas tersebut bisa mencapai visi besarnya.

Demikian pula dengan PLN, yang menurut Fabby, dalam dua-tiga tahun ke depan punya tantangan berat. Antara lain memastikan elektrifikasi di penjuru tanah air, dan di sisi lain menjaga keuangan perusahaan setrum tersebut agar semakin sehat. “Apakah Ahok punya kompetensi dan kualitas itu?” tanya Fabby.

Sumber: jawapos.com

Tak Punya Pengalaman, Ekonom: Tak Tepat Tempatkan Ahok di BUMN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan masuk ke dalam BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok ini dikabarkan bakal menjadi bos Pertamina.

Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sendiri menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai bahwa keputusan Kementerian BUMN yang memilih Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk di perusahaan pelat merah sektor energi pun kurang tepat.

Karena, Ahok sama sekali tidak berpengalaman di sektor tersebut.

“Sesungguhnya tidak tepat sama sekali mengangkat Ahok di PLN atau BUMN di bidang energi. Alasannya, Ahok tidak punya track record di bidang energi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Fahmy menilai bahwa penolakan yang berasal dari SP Pertamina lebih kepada nasib BUMN sektor energi saat pimpin oleh seorang politisi.

“Keputusan mengangkat Ahok pada BUMN Strategis di bidang energi sangat blunder dan high risk, selain masalah lain yang memicu resistensi,” ungkap dia.

Sumber: detik.com