ACT Tegaskan Independen dalam Berikan Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Beberapa waktu lalu, beredar kamar miring tentang lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang dituding dalam hal bantuan kemanusiaan di India.

Dewan Pembina ACT menyatakan  Syuhelmaidi Syukur menegaskan bahwa selama ini, prinsip ACT sebagai lembaga kemanusiaan selalu independen dimanapun kami mengimplementasikan program.

“Misalnya, kami membantu Rohingya, tetapi tidak terlibat dalam konflik politik. Tidak terlibat dalam ranah konflik internal negara. Termasuk juga ketika kami melakukan implementasi di India,” kata Syuhel dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Jumat (13/3/2020).

Prinsip ACT, menurutnya adalah membantu kemanusiaan merupakan sebuah kewajiban.

“ Kami melihat banyak korban yang berjatuhan, keterpanggilan ini kami wujudkan dengan memberikan bantuan secara langsung,” tambah Syuhel.

Bantuan yang ACT berikan kepada para korban seperti; bantuan santunan, pangan, rumah, kesehatan, dan pendidikan diberikan tidak memilah-milah.

“Hal ini karena kemanusiaan adalah wilayah yang netral, tidak terbatas SARA dan selalu bekeerja sama dengan para mitra terpercaya,” ungkap Syuhel.

Indonesia, Jangan Terlambat Lockdown!

Oleh: Tony Rosyid

Apa itu lockdown? Lockdown adalah sebuah situasi dimana orang tidak diperbolehkan untuk masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan dengan bebas karena alasan sesuatu yang darurat. (Cambridge)

Lockdown efektif dengan kebijakan pemerintah untuk menutup sejumlah public meeting atau kerumunan yang berpotensi menularkan virus corona. Transportasi publik dihentikan. Toko ditutup. Sekolah diliburkan. Dan sejenisnya. Terkecuali public service yang keberadaannya menjadi denyut nadi kehidupan seperti layanan kesehatan, rumah makan dan food market yang menyediakan kebutuhan harian.

Anies Baswedan, gubernur DKI sudah memulai langkah. Sejumlah tempat wisata seperti Monas, Ragunan dan Ancol ditutup untuk dua minggu kedepan. Tak menutup kemungkinan akan menyusul tempat-tempat public interaction yang lain. Anies juga minta semua warga Jakarta tidak keluar rumah kecuali untuk kebutuhan yang sangat urgent. Ini tanda, kebijakan lockdown sudah dicicil. Secara nasional, itu kewenangan pemerintah pusat. Wilayah DKI, Anies punya tanggung jawab sekaligus kewenangan untuk lockdown jika diperlukan, mengingat ada enam kasus covid-19 di Singapura dan satu kasus di Australia yang diklaim penularannya dari Jakarta.

Kenapa harus lockdown? Sebab pertama, penyebaran covid-19 ini masif. Lonjakan jumlah orang yang terinveksi sangat tinggi. Sehari kenaikan angkanya bisa lebih dari 100 persen. Kamis 34 orang yang terinveksi, jumatnya sudah 69 orang. Itu yang terlacak. Lonjakan angka ini menunjukkan bahwa ada yang tak terlacak. Berapa jumlahnya dan dimana wilayahnya, tak ada data dan susah diprediksi. Sebab, satu orang bisa jumpa 100 orang dalam beberapa hari saja dan di tempat yang berbeda.

Kedua, orang-orang yang terinveksi covid-19 dan tak terlacak tadi, tanpa disadari terus menebar virus kepada banyak orang yang berinteraksi dengannya. Semacam sistem Multi Level Marketing (MLM). Sistem MLM ini berlaku secara alamiah dan masif dalam penyebaran virus corona.

Jangan kaget jika beberapa hari kedepan, jumlah orang Indonesia yang terinveksi covid-19 ini melonjak angkanya secara berlipat. Tidak 100 persen lagi, tapi ribuan persen. Ini karena penyebarannya tak mampu ditracking dengan akurat. Dan inilah yang terjadi di sejumlah negara.

Satu orang terinveksi, maka semua anggota keluarganya kemungkinan juga akan terinveksi. Dan masing-masing anggota keluarga itu punya komunitas dan berinteraksi dengan orang yang berbeda. Masing-masing menginveksi anggota keluarga yang lain. Dan begitu seterusnya. Coba hitung ke berapa banyak orang yang terinveksi oleh satu anggota keluarga itu? Gak mungkin semuanya bisa ditracking.

Sudah ada 109 negara terinveksi. Hanya butuh tiga bulanan. Dahsyat. Ini ependemi global. Penyebarannya lewat interaksi sosial, baik langsung maupun tidak langsung. Anda salaman, rangkulan, cipika-cipiki, atau berada dalam jarak kurang dari satu meter di KRL, MRT, bus atau rumah makan, itu namanya interaksi langsung. Interaksi tidak langsung ketika anda pegang gagang pintu atau sebuah gelas yang telah dipegang oleh orang yang terinveksi covid-19. Anda berpotensi terinveksi.

Siapa yang jamin bahwa saat ini anda tidak terinveksi covid-19? Anda sudah diperiksa dengan alat yang tepat? Soal gejala, bisa 14 hari atau lebih baru kelihatan. Saat dimana virus corona sudah berhari-hari menyerang, dan kondisi anda ternyata sudah lumayan parah.

Sebagaimana himbauan Pak Jokowi dan juga Anies Baswedan, sering cuci tangan dengan sabun dan hindari kerumunan yang tidak perlu. Lockdown menghindarkan warga negara dari kerumunan yang tidak urgent, agar tak terinveksi melalui interaksi sosial. China telah melakukannya, dan terjadi penurunan drastis.

Memang, lockdown punya risiko sangak besar, terutama risiko sosial dan ekonomi. Tapi, demi keselamatan nyawa warga negara, pil pahit harus ditelan bersama-sama. Darurat! Toh hanya seminggu, dua minggu, atau sebulan

Tak perlu nunggu keadaan seperti yang dialami China, Itali, Iran, Korea Selatan, Denmark, Philipina, Irlandia dan negara-negara yang terlambat lockdown setelah banyak korban terinveksi. .

Liburkan sekolah selama dua minggu sampai satu bulan, hentikan sementara transportasi umum, tutup tempat hiburan, cafe, toko yang tidak menyediakan kebutuhan harian, ini akan meminimalisir penyebaran covid-19, sekaligus memudahkan petugas kesehatan untuk melakukan tracking terhadap orang-orang yang terinveksi.

Setelah ada kepastian bahwa penyebaran covid-19 bisa dikendalikan dan semua orang yang terinveksi terlacak, kondisi bisa dinormalkan kembali. Kebijakan lockdown dicabut. Langkah ini jauh lebih efektif sebagai upaya pengendalian penyebaran virus.

Kita tunggu, kapan Pak Jokowi sebagai kepala negara mengambil keputusan untuk lockdown. Makin cepat makin bagus. Apalagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui surat resmi telah meminta presiden Jokowi melakukan langkah, termasuk mendeklarasikan darurat nasional virus corona. Itu artinya desakan untuk lockdown.

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

DMI Imbau Masjid Kurangi Kegiatan Publik

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Mantan wakil presiden Indonesia ini menegaskan, gerakan membersihkan masjid harus diutamakan sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di tempat ibadah.

Masjid-masjid harus lebih cepat mengantisipasi wabah ini sebelum menyebar dan semakin berbahaya. Kalau sudah tersebar virus ini akan semakin sulit diatasi seperti di Cina, Korea dan Italia.

Sebelum kejadian orang-orang terjangkit wabah Covid-19, JK mengajak bersama-sama membersihkan masjid-masjid.

Lebih baik lelah membersihkan masjid dengan serius sekarang daripada nanti lelah di rumah sakit dan kuburan.

JK juga mengimbau masyarakat bila pergi ke masjid sebaiknya membawa sejadah sendiri. “Kalau batuk dan demam shalat di rumah saja, kurangi jabat tangan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa ketua DMI di tingkat provinsi akan memberikan imbauan ke masjid-masjid. Imbauan itu akan disesuaikan dengan kondisi.

Misalnya imbauan membuat acara di masjid jangan terlalu lama. Kalau shalat Tarawih bisa delapan rakaat di masjid, kalau masih ingin shalat Tarawih lagi sebaiknya dilaksanakan di rumah.

sumber: republika.co.id

 

BNPB Ajak Ormas Islam Berkolaborasi Lawan Corona

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan mengajak seluruh ormas Islam untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia.

Karena, dia yakin jika semua pihak berkolaborasi, masyarakat Indonesia akan bisa mengatasi ancaman covid-19 tersebut.

“Kita minta dukungan dari NU, bareng Muhammadiyah, teman-teman relawan lainnya, PMI dan lain-lain. Kita keroyok lah,” ujar Kurniawan saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan penerapan SOP Covid-19 di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Dia menjelaskan, untuk menangani penyebaran virus corona, semua pihak bukan lagi harus melakukan koordinasi, tapi kolaborasi.

Karena, menurut dia, kolaborasi akan meruntuhkan semua sekat-sekat yang ada, termasuk di kalangan ormas Islam.

“Bukan lagi koordinasi yang harus  dilakukan tapi kolaborasi. Bedanya adalah kolaborasi itu kita betul-betul meruntuhkan dinding-dinding, sekat-sekat yang ada selama ini,” ucapnya.

Munculnya kasus corona ini telah berdampak pada perekonomian Indonesia dan menciptakan sejumlah masalah sosial. Namun, Kurniawan yakin jika semua pihak bergandengan tangan akan mampu mengatasi ancaman virus corona.

“Masyarakat, dunia usaha, akademisi harus bergandengan tangan bersama. Jika itu kita lakukan insya Allah kita bisa melalui ancaman virus ini dengan secepatnya, sehingga perekomian Indonesia tidak terpuruk lagi dan masalah sosial tidak terjadi lagi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dia pun mengapresiasi kegiatan bersih-bersih masjid An-Nahdhah yang dilakukan Tim Satgas PBNU Cegah Covid-19 di Gedung PBNU. Karena, menurut dia, Tim Satgas tersebut juga bisa melakukan inovasi untuk mencegah virus corona.

“Inovasi yang dilakukan di NU ada wudhu kemudian ditambah sabun untuk mengurangi dan memutus mata rantai dari penyebaran virus ini. Dan ini akan kita lakukan massif. Tidak hanya d dilakukan di Jakarta tapi juga di kota-kota lain,” jelas Kurniawan.

Sumber: republika.co.id

Cegah Penyebaran Corona di Pesantren, Ini 12 Imbauan RMI NU

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Pengurus Pusat Asosiasi Pesantren NU (Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama RMI-NU) mengeluarkan surat edaran tentang protokol pencegahan penyebaran Covid-19 pada pondok pesantren.

Surat edaran itu isinya 12 imbaun PP RMI-NU kepada pondok pesantren di seluruh Indonesia untuk meminimalkan terpaparnya Covid-19.

Berikut 12 imbauan Pengurus Pusat Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama yang ditandatangani Ketua H Abdul Ghofarozzin dan Sekretaris Habib Sholeh.

  1. Semua orang yang masuk ke pesantren, baik guru, tamu, santri, wali santri, harus dicek suhu panas badannya menggunakan thermometer inframerah genggam atau yang dikenal dengan thmometer tembak.
  2. Jika suhu badan tamu, guru, santri wali santri, melebihi dari 37,3 derajat celcius, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk area pesantren.
  3. Semua orang yang masuk ke pesantren baik guru, tamu, santri wali santri harus cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang telah disediakan.
  4. Pesantren menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di setiap pintu masuk pesantren, madrasah, sekolah perguruan tinggi, dan asrama, masjid mushola, dan rumah pengasuh, dan para ustadz (asatidz).
  5. Di setiap pintu masuk diberikan informasi tata cara cuci tangan yang benar dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh sesama santri ataupun asatidz.
  6. Pesantren harus absensi dan monitor kesehatan santri secara rutin baik di kelas, asrama, maupun dalam aktivitas lainnya.
  7. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang terutama masyarakat umum perlu ditunda untuk sementara waktu.
  8. Pesantren perlu menyediakan ruangan isolasi yang dapat digunakan guru, santri, dan pengurus pesantren jika mengalami flu, batuk demam, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan dan badan terasa letih.
  9. Jika setelah mendapatkan penanganan gejala-gejala tersebut tidak segera reda atau turun, maka pesantren harus segera merujuk yang bersangkutan ke rumah sakit terdekat.
  10. Pesantren perlu bekerjasama dengan Puskesmas, Rumah Sakit, dan tim media, untuk terus memantau kondisi kesehatan santri, ustadz, dan pengurus pesantren.
  11. Sebagai upaya pencegahan, pesantren perlu menggalakan aktivitas yang dapat meningkatkan imunitas tubuh santri dan pengurus pesantren dan mengkonsumsi vitamin C.
  12. Membaca qunut nazilah, shalawat thibbil qulub dan doa tolak bala sebagai ikhtiar kita kepada Allah agar pesantren dan seluruh bangsa Indonesia terselamatkan dari virus dan bencana ini.

 

Sumber: republika.co.id

 

Cegah Penyebaran Corona, Sejumlah Kampus Jalankan Kuliah Online

SURABAYA(Jurnalislam.com) – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya untuk sementara menjalankan kegiatan perkuliahan daring (online). Langkah ini diambil dalam upaya meminimalkan interaksi langsung antar-orang guna mencegah penularan Covid-19.

“Kebijakan sudah saya edarkan berupa peniadaan tatap muka selama sepekan ke depan. Bukan berarti kami meliburkan belajar mengajar, tapi kami alihkan menjadi sistem daring,” kata Rektor UINSA Prof Masdar Hilmy saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (14/3)

Rencananya kuliah daring akan berlangsung mulai 16 sampai 20 Maret 2020. Selain mengurangi kuliah tatap muka, menurut dia, universitas menunda seluruh kegiatan dosen maupun mahasiswa di luar negeri.

“Imbauannya waspada, mencegah perjalanan ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri ditunda,” katanya. Beberapa perguruan tinggi di Tanah Air mulai Senin (16/3) juga melakukan kegiatan perkuliahan daring untuk mencegah penularan Covid-19.

sumber: republika.co.id

WHO Surati Jokowi Minta Serius soal Corona

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom-Ghebreyesus tertanggal 10 Maret 2020 itu, berisi desakan agar pemerintah Indonesia menyeriusi penanganan pandemi Covid-19 oleh virus corona ini.

Bahkan WHO meminta Jokowi segera menetapkan status darurat nasional terkait penyebaran Covid-19.

Dalam surat tersebut, Tedros menyebutkan bahwa setiap negara perlu mengambil rancangan yang kuat dan terukur untuk mengurangi penularan virus corona ini. Sayangnya, ujar Tedros, WHO melihat ada kasus tak terdeteksi dalam tahap awal penyebaran wabah ini yang berujung pada peningkatan jumlah kasus dan kematian secara signifikan di beberapa negara.

WHO pun mendorong setiap negara untuk fokus pada pendeteksian kasus dan meningkatkan kapasitas uji laboratorium untuk memastikan kasus positif Covid-19. “Ini perlu dilakukan terutama di negara dengan populasi yang besar dan kemampuan fasilitas kesehatan yang beragam di penjuru negeri,” ujar Tedros dalam suratnya.

WHO menulis, konfirmasi awal kasus Covid-19 merupakan faktor penting untuk memahami pola transmisi Covid-19. Untuk wilayah yang diketahui terjadi penularan lokal, baik yang terdeteksi atau tidak, WHO merekomendasikan beberapa aksi untuk menekan risiko penularan:

  1. Meningkatkan mekanisme tanggap darurat, termasuk dengan menyatakan status darurat nasional.
  2. Mengedukasi dan secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat umum dan secara luas melibatkan masyarakat, tanpa mengesampingkan risiko yang bisa muncul.
  3. Mengintensifkan penemuan kasus baru, penelusuran kontak kasus, pengawasan, mengarantina kontak potensial, dan mengisolasi kasus
  4. Memperluas pengawasan Covid-19 menggunakan sistem pengawasan penyakit pernapasan yang sudah berlaku dan pengawasan berbasis rumah sakit.
  5. Menguji kasus terduga untuk setiap definisi kasus yang diterpakan WHO, kontak kasus yang terkonfirmasi, serta menguji pasien yang diidentifikasi melalui pengawasan penyakit pernapasan.
  6. Membangun kapasitas laboratorium yang memadai dan tersebar agar tim di lapangan bisa mengidentifikasi klaster penularan. Dengan begitu, otoritas kesehatan bisa segera mengambil tindakan yang sekiranya mendesak. Uji laboratorium, menurut WHO, tak semata dilakukan terhadap pihak yang pernah kontak langsung dengan pasien positif Covid-19, namun juga semua pasien yang mengidap penyakit influenza dan penyakit pernapasan akut.
  7. Mengintensifkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan tangan, etika pernapasan (termasuk etika batuk dan bersin), serta menjaga jarak saat bersosialisasi.

WHO juga meminta pemerintah Indonesia untuk menyediakan informasi rinci mengenai strategi pengawasan dan uji coba, identifikasi kontak, dan penelusuran kontak untuk Covid-19.

Plt Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah tak menampik keberadaan surat WHO tersebut. Hanya saja, ia mengaku baru membaca surat tersebut dari awak media yang menanyakan perihal kebenaran dokumen ini. Presiden Jokowi, ujar Faiza, juga sudah melakukan pembicaraan dengan Dirjen WHO secara langsung,

“Dari apa yang saya baca, rekomendasi tersebut adalah rekomendasi umum yang diberikan WHO ke semua negara yang alami local transmission. Saya membaca WHO memiliki apa yang dinamakan WHO Global Preparedness and Response Plab,” kata Faiza.

Sebelumnya saat meninjau Bandara Soekarno Hatta, Jumat (13/3) sore, Presiden Jokowi memang sempat menyinggung bahwa dirinya akan menelpon Dirjen WHO untuk melaporkan apa saja yang sudah dilakukan Indonesia terkait penanganan Covid-19.

“Untuk dapat informasi (dari WHO) dan kami informasikan apa yang telah kami kerjakan,” jelas presiden.

Sumber: republika.co.id

IDI Minta Pemerintah Liburkan Sekolah Skala Nasional

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal IDI, Adib Khumaidi meminta Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud untuk menginstruksikan secara nasional libur sekolah terkait pandemi global Covid-19.

Sebab, menurut dia, langkah tersebut adalah upaya untuk mengurangi pola penyebaran virus asal Wuhan itu.

“Memang saat ini beberapa wilayah sudah pro aktif untuk antisipasi penyebaran, terutama di Jakarta. Jadi meliburkan (sekolah) itu salah satu bagian untuk mengurangi kontak penyebaran,” ujar dia, Sabtu (14/3).

Adib mengkhususkan wilayahan Jakarta untuk tahap awal. Sebab, penyebaran Covid-19 telah nampak dan dirasa menyeluruh ke semua wilayah di Jakarta.

Dia juga menyebut, risiko bisa saja meluas bila kerumunan dan aktivitas di ruangan tertutup dilakukan. “Potensi penyebaran ini pun diperkirakan akan semakin meluas jika langkah pencegahan tak dilakukan,” kata dia.

Kepada Republika dia menambahkan, close contact dalam penyebarannya memang menjadi pemicu. Namun, ada kemungkinan yang juga mengkhawatirkan, ketika satu objek bisa menjadi carrier atau pembawa virus dari lingkungan awal ke lingkungan lainnya seperti sekolah.

“Saat ini yang resmi meliburkan kegiatan belajar secara tatap muka baru baru Universitas Indonesia , karena memang belum ada instruksi secara umum, dan saya kira ini perlu untuk diperhitungkan,” ungkap dia.

Saran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kata dia, dirasa cocok untuk meliburkan sekolah sebagai salah satu langkah mengurangi dampak risiko. Sambung dia, karena gejala 14 hari, maka masa waktu untuk meliburkan adalah dalam jangka waktu tersebut.

“Iya dua pekan,” tuturnya.

Dia memaparkan, pihaknya bersama beberapa dokter anak juga telah menyarankan langkah meliburkan sekolah, utamanya Jakarta. Sebab, secara nasional pelacakan terhadap kasus baru sedang dilakukan lebih jauh. Meski ia tak menampik, peran dari Kemendikbud harus kemudian menyatakan libur sekolah serentak di seluruh wilayah di Indonesia.

“Kita juga harus mempersiapkan hal terburuk juga. Tapi itu harus melalui proses analisa. Karena kita harus mempersiapkan segala sesuatu kalau penyebarannya semakin merebak,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Dimenangkan Ahli Waris, DSKS Berikan Dukungan Kepada PN Surakarta Untuk Eksekusi Lahan Sriwedari

SOLO (Jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta melakukan audensi dengan pihak Pengadilan Negeri (PN) Surakarta terkait sengketa lahan di Taman Sriwedari, Solo yang saat ini dibangun sebuah Masjid oleh Pemkot Surakarta, jum’at, (13/3/2020) sore.

Dalam audensi yang diterima oleh Kepala PN Surakarta Krosbin Lumban Gaol, S.H, Humas Panitera dan juru sita PN Surakarta tersebut, DSKS memberikan dukungan kepada PN Surakarta untuk melakukan eksekusi lahan Sriwedari yang telah dimenangkan oleh pihak Ahli waris RTM Wirjodiningrat.

Sebelumnya, paska putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 478/PK/Pdt/2015 tanggal 10 Pebruari 2016 telah selesai dan dimenangkan oleh pihak ahli waris.

Untuk tahap selanjutnya akan ada eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan surat penetapan eksekusi no 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt jo Nomer 31/Pdt G/2011/PN Ska jo Nomor 87/Pdt/2012/PT SMG jo Nomor 3249 K/Pdt/2012 jo Nomor 478/PK/Pdt/2015 tanggal 21 Pebruari 2020.

“Mendukung sepenuhnya langkah langkah konstitusional yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Lembaga Yudikatif yang terlepas dari pengaruh Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legeslatif,” kata Humas DSKS Endro Sudarsono kepada jurnalislam usai melakukan audensi.

Ia juga meminta kepada pihak Pemkot Surakarta maupun ahli waris untuk taat kepada hukum dan tidak melakukan tindakan yang melawan konstitusional.

“Meminta kepada Ahli Waris Wiryodiningrat dan Pemerintah Kota Surakarta untuk menghormati hukum dan putusan pengadilan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Endro juga berharap pihak aparat yakni TNI dan Polri untuk ikut melakukan pengamanan sebelum eksekusi, saat eksekusi maupun setelah eksekusi.

“Meminta kepada TNI dan Polri untuk mengamankan eksekusi baik sebelum, saat dan paska eksekusi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, meski putusan pengadilan memenangkan pihak ahli waris atas tanah Taman Sriwedari, Pemkot Surakarta saat ini telah membangun sebuah Masjid Raya di lahan tersebut.

Pemkot Surakarta bersikukuh bahwa lahan tersebut merupakan lahan Pemkot karena masih mempunyai bukti berupa sertifikat HP 40 dan 41.

Surakarta KLB Corona, KBM hingga Acara Publik Ditiadakan

SOLO (Jurnalislam.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 atau corona setelah melakukan rapat dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di rumah dinas walikota Loji Gandrung pada Jum’at (13/3/2020) malam.

Sebelumnya, satu dari dua warga solo yang dinyatakan positif virus Covid-19 meninggal dunia setelah sebelumnya dirawat di RS Moewardi, Solo.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh walikota Solo FX Rudiyatmo tersebut, ia meliburkan beberapa kegiatan keramaian diantaranya Car Free Day (CFD).

“Memutuskan, menetapkan Solo KLB virus corona.. Suratnya sudah diputuskan malam. CFD ditiadakan sampai batas waktu yg tdk ditentukan,” katanya sebagaimana dikutip dari akun media sosial resmi milik pemkot Surakarta, jum’at, (13/3/2020) malam.

Dan berikut himbauan Pemkot Surakarta terkait penetapan status KLB Covid-19:

1. Kota Surakarta dinyatakan KLB Corona.

2. CFD ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

3. Siswa-siswa sekolah mulai TK s/d SMA baik negeri dan swasta belajar di rumah mulai senin 16 maret 2020 sampai 14 hari kedepan.

4. Pentas Wayang Orang (WO) Sriwedari, ketoprak diliburkan.

5. Kegiatan olahraga di GOR Manahan dan sriwedari ditutup.

6. Destinasi dan transportasi pariwisata ditutup.

7. Upacara dan apel bersama di Balaikota ditiadakan.

8. Event event olahraga dan budaya dibatalkan/ditunda.

9. Kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja dibatalkan.

10. Lomba kelurahan ditunda sampai 2 minggu kedepan.

13. Musrenbang RKPD ditunda selama 2 minggu kedepan.

14. Mal dan pasar harus sediakan tempat cuci tangan dan sabun.

15. Pemusnahan kelelawar, kalong dan codot di pasar Depok.

16.Untuk sementara hindari salaman dan cipika cipiki.